HUKUM INTERNASIONAl

1. HUKUM INTERNASIONAl Oleh : Nurul Hikmah

2. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional (publik)  keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara. • Hukum perdata internasional  keseluruhan kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara

3. Istilah yang digunakan: • International law • Public international law • Law of nations • Inter state law • Transnational law  istilah ini digunakan oleh pakar yang tidak setuju pada pembagian hukum internasional public dan hukum internasional perdata. Yaitu prinsip dan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara subjek-subjek hukum dan bersifat lintas batas negara.

4. Sifat Hukum Internasional • Sifatnya koordinatif bukan sub-ordinatif • Hubungan internasional yang diatur oleh hukum internasional dilandasi oleh persamaan kedudukan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa. • Tidak ada badan supranasional ataupun pemerintahan dunia (world government) yang memiliki kewenangan membuat dan memaksakan berlakunya aturan internasional.

5. Tidakkah PBB merupakan badan supranasional ?

7. Perwujudan Hukum Internasional

8. Eksistensi Hukum Internasional • Austin : - bukan hukum sesungguhnya - menurutnya utk dikatakan sebagai hukum harus memenuhi dua unsur : > badan legislatif > aturan yang dipaksakan - positif morality

9. Oppenheim : - menurutnya, really law memenuhi tiga syarat: adanya aturan hukum, adanya masyarakat internsional, adanya jaminan pelaksanaan dari luar (external power). - menurutnya hukum internasional adalah hukum yang lemah (weak law)

10. Para pakar HI modern menyatakan bahwa hukum internasional adalah hukum yang sesungguhnya bukan sekedar positive morality. Bilamana HI merupakan kaidah moral  tidak ada external power  kesadaran subjek hukum.

11. Pengakuan masy. Internasional trhadap Hi sbg hukum • Dari pendapat Dixon: 1. HI bnyk dipraktekkan oleh pejabat2 LN, foreign offices, pengadilan nasional dan organisasi internasional 2. negara2 yg melanggar HI dlm praktek tdk mengatakan bhw mrk melanggar hukum krn HI tdk mengikat mrk. 3. Mayoritas negara mematuhi HI

12. 4. Adanya lembaga2 penyelesaian hukum sprt arbritase dan berbagai pengadilan internasional yg menggunakan argumentasi2 hukum dlm penyelesaian sengketa yg ditanganinya 5. Dlm praktek HI dpt diterima kedalam hukum nasional negara2. tidak ada satu negarapun dlm membuat hukum nasionalnya tanpa melihat kaidah HI yg ada.

13. DASAR MENGIKATNYA HI : • Menurut aliran dalam HI • 1. hukum alam • 2.positivisme • 3.modern

14. Hukum Internasional, Negara Maju, dan Negara Berkembang • HI meskipun mengalami perkembangan namun masih etnosentris, berpihak pada kepentingan negara-negara barat dan negara-negara maju. • Hukum bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sbg alat untuk mencapai suatu kepentingan.

15. Pemanfaatan HI sbg instrumen politik mnrt. Hikmahanto :

16. SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL Oleh: Nurul Hikmah

17. Dalam HI ada 2 pasal yg mencantumkan sec tertulis sumber hukum dlm arti formil : 1. konvensi Den Haag XII tgl 18 okt 1907  mendirikan Makamah Internsn Perampasan kapal di laut (Internasional Prize Court). 2. pasal 38 Piagam Mahkamah Internasnl Permanen tgl 16 des 1920 yg kmd diterima berlakunya piagam PBB tgl 26 jun 1945

19. treaty • Menurut Konvensi wina Pasal 2 1969, Perjanjian Internasional (treaty) didefinisikan sebagai:“Suatu Persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu instrumen atau lebih dan apapun nama yang diberikan.”

20. Konvensi Wina 1969  dapat digunakan trhdp sengketa mengenai perjanjian yg dibentuk negara dg negara dan bentuknya tertulis. • Konvensi Wina 1986  utk sengketa yg pihaknya bukan negara melainkan organisasi internasional.

21. International customary law (Hukum Kebiasaan Internasional) • Men. Dixon: hukum yang berkembang dari praktek/ kebiasaan negara-negara. • Merupakan sumber hukum tertua dalam HI • HI tumbuh dan berkembang melalui kebiasaan negara-negara.

22. Hukum kebiasaan internasional berbeda dengan hukum adat istidat (usage) atau kesopanan internasional (international community) ataupun persahabatan (friendship) • Praktek negara-negara yang tidak diterima sebagai hukum kebiasaan mrp kesopanan internasional

23. Praktek suatu negara mrp hukum kebiasaan / kesopanan / adat ? • Memenuhi dua unsur hukum kebiasaan intenasional secara kumulatif a. Unsur faktual adanya praktek umum negara, berulang-ulang dan dlm jangka waktu lama b. Unsur psikologis bersifat abstrak dan subjektif

24. 2. Perubahan hukum kebiasaan internasional  Suatu hukum kebiasaan baru (new customary law) dapat menggantikan hukum kebiasaan lama  bila ada praktik negara yang bertentangan dg hukum kebiasaan yg sudah ada  di dukung oleh opinio jurist 3. Hubungan antara hukum kebiasaan dengan perjanjian internasional

25. SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

27. Subjek HI Negara Organisasi Internasional INGO Individu Tahta suci (vatikan) Palang Merah Internasional Belligerent Perusahaan Transnasional Organisasi bangsa yang memperjuangkan haknya

28. 1. negara • Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara merupakan konvensi regional kawasan Amerika yg senantiasa mjd rujukan pertanyaan kapan suatu kesatuan (entitas) dikatakan sbg negara.

29. KARAKTERISTIK NEGARA “PASAL 1 KONVENSI MONTEVIDEO 1933” • Wilayah negara (Defined Territory) • Penduduk (Permanent Population) • Pemerintah (Government) • Kemampuan melakukan hubungan dg neg lain

30. 2. 0rganisasi internasional • Baru diakui sbg subjek HI yg berhak menyandang hak dan kewajibannya sejak keluarnya advisory opinion MI dalam kasus Repration Case 1949. • Kasus ini bermula dari tertembaknya Pangeran Bernadotte dari Swiss oleh tentara Israel, saat menjalankan tugas sbg mediator PBB di Timur Tengah.

31. Men PBB: Israel tlh gagal utk mencegah tjdnya pembunuhan dan menghukum pembunuh shg PBB menuntut ganti rugi berdasarkan HI. • Apakah PBB memiliki legal personality dan legal capacity utk menuntut kerugian pada israel.

32. MI dalam advisory opinion nya  secara de jure dan de facto cukup PBB yg memiliki legal personality dan legal capacity utk bertindak di depan hukum mewakili kepentinan PBB juga kepentingan korbannya. • legal personality dan legal capacity  hal yang sangat penting dimiliki oleh organisasi internasional agar dpt menjalankan fungsinya.

35. Organisasi tidaklah sebebas negara, krn setiap putusannya melibatkan persetujuan negara2 angotanya. • Pd dasarnya organisasi internasional dan subjek-subjek lain non negara  subjek derivatif  subjek turunan yg keberadaannya atas kehendak negara.

36. Convention on the Recognition of the legal Personality of INGO 1986 adlh contoh instrumen hukum yg mencoba utk menetapkan status hukum INGO. Kovensi ini dibentuk dan ditandatangani oleh negara-negara anggota The Council of Europe yg mengakui dan menyadari semakin besarnya peran INGO dalam hubungan internasional.

37. 4. INGO / NGO’s • Organisasi privat internasional. • Th 1945 organisasi ini semakin besar. Organisasi ini bergerak di berbagai bidang sprt berbagai layanan hukum, psikiater, save the children (KB), pekerja sosial, perlindungan satwa langka, dll.

38. 5. individu • Case Concerning Competence of the Courts of Danzig tahun 1928. Dlm kasus ini mahkamah internasional melalui PJIC menyimpulkan bahwa “pada dasarnya perjanjian yg tlh disepakati tidak menimbulkan hak dan kwjbn bg individu kecuali apbl para pihak perjanjian bermaksud demikian”.

39. Individu memiliki international personality, mampu menyandang hak dan kewajiban yg diberikan HI padanya. • Para ahli HI menyatakan bhw dibuatnya berbagai konvensi HAM menunjukkan keseriusan HI menempatkan individu sbg subjek HI, namun keberadaan konvensi2 akn kurang berarti tnpa di sertai penguatan hak individu utk mengaukn tuntutan ats nama dirinya ke pengadilan internasional.

40. 6.Tahta suci (vatikan) • Peninggalan sejarah jaman dahulu ketika itu Paus bukan hanya sbg kepala gereja Roma ttp jg memiliki kkuasaan dunia. • Tahta suci mrp subjek hukum yg kedudukannya sejajar dg negara.

41. 7. Palang merah internasional • Berkedudukan di Swiss. • Kedudukannya tdk lepas dari perannya yg besar dlm memberikan pertolongan korban perang dunia I dan II. • Walaupun sbg orgnss non pemerintah, organisasi ini tlh mmbrkn kontribusi yg besar pd pembentukan konvensi jenewa 1949.

42. 8. belligerent • Pemberontak

43. PENGAKUAN INTERNASIONAL

44. Munculnya teori “pengakuan” memberikan dorongan kpd bangsa2 terjajah utk memperjuangkan haknya • Eksistensi suatu negara berkenaan dg kemampuannya utk menyelenggarakan hubungan internasional meskipun kepastian batas wilayah blm ditentukan.

45. Pengakuan thdp neg baru adlh suatu pernyataan/sikap dr suatu pihak utkn mengakui eksistensi entitas politik baru sbg neg baru, subjek HI dg hak2 dan kwjbn, dimana dg pengakuan berarti bhw pihak yg mengakui bersedia mlkkn hub dg pihak yg diakui.

46. HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL Oleh: Nurul Hikmah

47. HI-HN merupakan satu kesatuan hukum/terpisah satu sama lain?

48. Men. Aliran Monisme: • HI dan HN merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yg lebih besar yaitu hukum pada umumnya. • Kemungkinan terjadinya konflik antar keduanya sangat besar sekali karena terletak dalam satu sistem hukum • Muncul persoalan hirarki antara HN-HI yg melahirkan beberapa sudut pandang yang berbeda

49. Pandangan monisme dg primat HN: • Aliran ini pernah kuat di Jerman dg nama madzhab Bonn yg diikuti oleh Max Wenzel • HI merupakan lanjutan HN • Pd hakikatnya HI bersumber pd HN oleh karena itu HN kedudukannya lebih tinggi dr pd HI

50. Pandangan monisme dg primat HI: • HN bersumber pada HI  men. Pandangannya mrp suatu perangkat ketentuan hukum yang hirarkis lebih tinggi • Kekuatan mengikatnya HI thdp HN berdasarkan suatu pendelegasian wewenang dari HI • Paham ini dikembangkan oleh madzhab Vienna dan didukung oleh aliran yg berpengaruh di Perancis