1 / 20

HUKUM INTERNASIONAL SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

HUKUM INTERNASIONAL SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL. Arie Siswanto. Chapter II. II. SUMBER-SUMBER HI A. Sumber material dan sumber formal HI. Sumber hukum: Material: dari mana hukum memiliki kekuatan mengikat? Formal: di mana ketentuan-ketentuan hukum dapat diketemukan?.

quynh
Télécharger la présentation

HUKUM INTERNASIONAL SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HUKUM INTERNASIONALSUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL Arie Siswanto Chapter II @riesiswanto

  2. II. SUMBER-SUMBER HIA. Sumber material dan sumber formal HI • Sumber hukum: • Material: dari mana hukum memiliki kekuatan mengikat? • Formal: di mana ketentuan-ketentuan hukum dapat diketemukan? @riesiswanto

  3. II. SUMBER-SUMBER HIA. Sumber material dan sumber formal HI • Sumber hukum material: • Teori Naturalisme • Teori Positivisme • Teori Mazhab Wina (Kelsen) • Teori Mazhab Perancis @riesiswanto

  4. II. SUMBER-SUMBER HIA. Sumber material dan sumber formal HI • Sumber hukum material: • Teori Naturalisme  Aristoteles (500 sM), Stoa, St.Thomas Aquino, Grotius.  Hukum berasal dari prinsip-prinsip keadilan yang bersifat umum / universal (hukum alam). HI mengikat karena ia adalah bagian dari hukum alam. @riesiswanto

  5. HUKUM NEGARA "B" HUKUM NEGARA "A" HUKUM NEGARA "C" HUKUM NEGARA "D" HUKUM NEGARA "E" HUKUM NEGARA "G" HUKUM NEGARA "F" HUKUM UNIVERSAL TEORI NATURALISME @riesiswanto

  6. II. SUMBER-SUMBER HIA. Sumber material dan sumber formal HI • Sumber hukum material: • Teori Positivisme  Hukum adalah produk masyarakat  Masyarakat yang berbeda akan menciptakan hukum yang berbeda pula  HI mengikat karena didasarkan pada kehendak negara @riesiswanto

  7. HUKUM NEGARA "D" HUKUM NEGARA "A" HUKUM NEGARA "C" HUKUM NEGARA "E" HUKUM NEGARA "B" @riesiswanto TEORI POSITIVISME

  8. II. SUMBER-SUMBER HIA. Sumber material dan sumber formal HI • Sumber hukum material: • Teori Mazhab Wina (Kelsen)  Hukum (termasuk HI) mengikat karena memperoleh kewenangan demikian dari ‘grundnorm.’ Kelemahan: ‘grundnorm’ = obscure. • Teori Mazhab Perancis  HI mengikat karena dibutuhkan oleh masyarakat internasional @riesiswanto

  9. II. SUMBER-SUMBER HIA. Sumber material dan sumber formal HI • Sumber hukum formal: [Article 38(1) Statuta ICJ] • Perjanjian Internasional (International Conventions) • Hukum Internasional Kebiasaan (International Customary Law) • Prinsip-prinsip Umum Hukum (General Principles of Law) • Putusan-putusan Mahkamah (Court Decisions) • Ajaran Ahli Hukum Internasional (Teaching of publicists) @riesiswanto

  10. II. SUMBER-SUMBER HIA. Sumber material dan sumber formal HI • Sumber hukum formal: Dapat dipakai secara independen sebagai dasar untuk memutus perkara HI SUMBER HUKUM PRIMER Perjanjian Internasional Hukum Internasional Kebiasaan Prinsip-prinsip Umum Hukum Tidak dapat dipakai secara independen sebagai dasar untuk memutus perkara HI Harus dipakai bersama dengan sumber hukum primer. SUMBER HUKUM SUBSIDER Putusan-putusan Mahkamah Ajaran Ahli Hukum Internasional @riesiswanto

  11. II. SUMBER-SUMBER HIB. Sumber formal HI PERJANJIAN INTERNASIONAL Pengertian Konvensi Wina 1969, Konvensi Wina 1986 “an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.” • Pihaknya adalah subjek HI: negara (KW 1969) dan Organisasi Internasional (KW 1986). • Dibuat dalam bentuk tertulis • Diatur oleh hukum internasional @riesiswanto

  12. II. SUMBER-SUMBER HIB. Sumber formal HI  Dapat menggunakan berbagai istilah: covenant, convention, treaty, pact, statute, charter, protocol,etc. Kategori Perjanjian Internasional  Berdasarkan jumlah pihak: bilateral dan multilateral  Berdasarkan cakupan geografis para pihak: regional dan universal  Berdasarkan sifat: treaty contract dan law-making treaty  Berdasarkan sifat substansi: kodifikasi dan progressive development. Prinsip-prinsip Hukum Perjanjian Internasional  Pacta sunt servanda (Art. 26 KW 1969)  Pacta tertiis nec nocent nec prosunt (Art. 34 KW 1986) @riesiswanto

  13. II. SUMBER-SUMBER HIB. Sumber formal HI  Dibuat dengan kehendak bebas (Art.51-52 KW 1969)  Tidak bertentangan dengan ius cogens (Art.53 KW 1969) Contoh-contoh Perjanjian Internasional: • Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional • Konvensi-konvensi Jenewa 1949 • Non-proliferation Treaty • Convention on the Right of Children • United Nations Charter • Rome Statute Establishing the International Criminal Court • Treaty of Amity and Cooperation • Extradition treaty Etc. @riesiswanto

  14. II. SUMBER-SUMBER HIB. Sumber formal HI HUKUM INTERNASIONAL KEBIASAAN Pengertian Hukum Internasional Kebiasaan (International Customary Law) merupakan sumber hukum internasional yang tertua. “a continuous practice of States in their international relations, accepted by many nations.” (Slomanson, 1996:12)  Dipraktikkan dalam jangka waktu lama • Ada konsistensi dan keseragaman praktik • Praktik bersifat umum • Diakui memiliki kekuatan mengikat (opinio juris et necessitatis) @riesiswanto

  15. II. SUMBER-SUMBER HIB. Sumber formal HI Hukum Internasional Kebiasaan (International Customary Law) semakin jarang ditemukan, karena sebagian besar telah mengalami ‘perubahan bentuk’ menjadi perjanjian-perjanjian internasional tertulis. Contoh: praktik hukum kebiasaan dalam perang telah dikodifikasikan ke dalam Geneva Conventions 1949; praktik hukum kebiasaan dalam bidang hukum laut telah dikodifikasikan dalam Konvensi Hukum Laut 1958 dan 1982. @riesiswanto

  16. II. SUMBER-SUMBER HIB. Sumber formal HI PRINSIP-PRINSIP UMUM HUKUM Pengertian “Prinsip-prinsip universal yang diakui dalam sistem hukum negara-negara.”  Berfungsi sebagai pengisi kekosongan dalam hal tidak ada perjanjian internasional atau hukum internasional kebiasaan yang dapat dipakai untuk memutus suatu perkara.  Contoh: prinsip itikad baik, resiprokalitas (timbal-balik), prinsip bahwa tindakan merugikan menimbulkan kewajiban mengganti rugi. @riesiswanto

  17. II. SUMBER-SUMBER HIB. Sumber formal HI PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH Putusan-putusan mahkamah, baik mahkamah yang bersifat internasional maupun mahkamah nasional dapat dipergunakan sebagai sumber hukum kalau substansi yang diputuskan memiliki relevansi. Contoh: putusan pengadilan AS tentang sengketa perbatasan antar negara bagian dapat dipakai untuk membantu memutus sengketa perbatasan antar negara.  Hanya berkedudukan sebagai sumber subsider. @riesiswanto

  18. II. SUMBER-SUMBER HIB. Sumber formal HI AJARAN AHLI HUKUM INTERNASIONAL Pendapat yang dikemukakan oleh sarjana-sarjana hukum internasional yang terkemuka tentang persoalan tertentu dapat dipakai untuk membantu memutus perkara hukum internasional.  Hanya berkedudukan sebagai sumber subsider. Contoh: Dalam kasus Lotus (1927), Permanent Court of International Justice (PCIJ) menggunakan dasar ajaran ahli hukum internasional untuk membantu memutus perkara. @riesiswanto

  19. II. SUMBER-SUMBER HIC. Hierarkhi sumber-sumber HI Hierarkhi menjawab pertanyaan: Jika ada ketentuan hukum internasional dari dua sumber yang berbeda dan saling bertentangan, manakah yang diutamakan? • Antara sumber primer – sumber subsider Sumber subsider  pelengkap, inferior. • Antar sumber primer a. PI – HKI PI dapat meniadakan HKI, namun ada kalanya PI dikesampingkan oleh praktik HKI (desuetude) @riesiswanto

  20. II. SUMBER-SUMBER HIC. Hierarkhi sumber-sumber HI b. PI – PUH Ada Prinsip-prinsip Umum Hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian, yaitu prinsip-prinsip yang tergolong sebagai ius cogens(peremptory norms). Perjanjian yang bertentangan dengan ius cogens akan dianggap batal demi hukum (Article 53 Konvensi Wina 1969) @riesiswanto

More Related