SUMBER-SUMBER HUKUM

1. SUMBER-SUMBER HUKUM MOH. SALEH, S.H., M.H. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2011 1

2. Sumber hukum segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat dan memaksa sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. 2

3. Sumber Hukum Menurut Sudikno Mertokusumo • Sebagai asas hukum, merupakan permulaan hukum, misal kehendak tuhan, akal, jiwa bangsa, dll • Menunjukkan hukum2 terdahulu yg memberikan bahan2 kpd hukum yg skrg berlaku : hukum Prancis dan Romawi. • Sebagai sumber berlakunya yg memberi kekuatan berlaku secara formal kpd peraturan hukum (penguasa, masyarakt) • Sebagai sumber dari kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, UU, buku, dll. • Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yg menimbulkan hukum.

4. Saut P. Panjaitan a. Sumber hukum dalam arti formal, yaitu prosedur atau tata cara pembentukan hukum atau melihat kepada bentuk lahiriah dari suatu hukum, yang dapat dibedakan kepada hukum tertulis dan tidak tertulis. Di antaranya : 1. Perundang-undangan; 2. Yurisprudensi 3. Traktar/perjanjian 4. Doktrin 5. Kebiasaan b. Sumber hukum dalam arti materiil, yaitu faktor2 atau kenyataan2 yang turut menentukan isi dari hukum. Isi hukum ditentukan : 4

5. Lanjutan…. Sumber Hukum dalam Arti Materiil • Faktor idiil yaitu faktor yang berdasarkan kepada cita-cita masarakat dan keadilan; • Faktor sosial masyarakat a. Struktur ekonomi; b. Kebiasaan2; c. Tata Hukum Negara lain; d. Agama dan Kesuliaan; e. Kesadaran hukum. 5

6. C.S.T. Kansil • Sumber hukum materiil dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut agama, ekonomi, sejarah, sosiologi, dan filsafat. • Sumber hukum formal, antara lain : 1. Peraturan Perundang-Undangan (statute) 2. Kebiasaan (costum) 3.Keputusan2 Hakim (Jurisprudence) 4. Traktat (treaty) 5. Pendapat Sarjana Hukum (doktrin). 6

7. 1. STATUTE DUA MACAM STATUTE • Peraturan Pusat (Algemene Verordening) • Peraturan Daerah (Locale Verordening) ASAS-ASAS BERLAKUNYA STATUTE • Asas Legalitas atau Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege • Asas lex posteriori derogat legi priori • Asas lex superior derogat legi inferiori • Asas lex specialis derogat legi generalis 7

8. HIERARKHI STATUTE - I TAP MPRS NO. XX/MPRS/1966 1. UUD 1945 2. Tap MPR 3. UU atau Perpu 4.PP 5. Keppres 6. Peraturan pelaksana lainnya : a). Peraturan Menteri b). Instruksi Menteri c). Dan lain-lain. 8

9. HIERARKHI STATUTE - II TAP MPR NO. III/MPR/2000 1. UUD 1945 2. Tap MPR RI 3.UU 4. Perpu 5. PP 6. Keppres 7. Perda 9

10. HIERARKHI STATUTE - III UU NO. 10 TH. 2004 TENTANG P3 1. UUD 1945 2.UU/Perpu 3. PP 4. Perpres 5. Perda JenisPeraturanPerundang-undanganselain di atas diakuikeberadaannya dan mempunyaikekuatanhukummengikatsepanjangdiperintahkanolehPeraturanPerundang­-undangan yang lebihtinggi. 10

11. HIERARKHI STATUTE - IV UU NO. 12 TH. 2011 TENTANG P3 • UUD 1945 • Tap MPR • UU/Perppu • PP • Perpres • PerdaProvinsi • PerdaKabupaten/Kota • PeraturanDesa 11

12. Stufen Theory Hans Kelsen GENERAL NORM (Mengikat Umum) GN UUD TATA HUKUM UU REGULASI INDIVIDUAL NORM (Mengikat Individu) KETETAPAN 12

13. Stufen Theory Hans Nawasky Norma Fundamental Negara SFN AturanDasar Negara Grundgesetzes Formele Gesetzes Undang-undang formal Peraturanotonom danpelaksana Autonome Satzungen/ Verordnungen 13

14. 2. KEBIASAAN • Dilakukan secara berulang dan diterima. • Sudikno Mertokusumo bahwa kebiasaan sebagai sumber hukum punya persyaratan : 1. Syarat materiil : tingkat berlakunya tetap, diulang dan lama. 2. Syarat intelektual : timbul opini necessitatis (kewajiban umum) sebagai kewajiban hukum. 3.Adanya akibat hukum bila dilanggar. 14

15. 3. YURISPRUDENSI BEBERAPA ISTILAH • Latin Jurisprudentia : pengetahuanhukum • BelandaJurisprudentiedanPerancicJurisprudence : peradilantetapatauhukumperadilan. • InggrisJurisprudence : TeoriIlmuHukum • JermanJurisprudenz: Ilmuhukum MENURUT C.S.T. KANSIL Yurisprudensiadalahputusan hakim terdahulu yang seringdiikutidandijadikandasarputusanoleh hakim kemudianmengenaimasalah yang sama. 15

16. ASAS PRECEDENT • Stare decisis dianut pada negara2 Anglo Saxon • Asas precedent berarti hakim terikat atau tidak boleh menyimpang dari putusan yang lebih dahulu dari hakim yang lebih tinggi atau sederajat tingkatnya. • Hakim berfikir secara induktif. 16

17. 4. TRAKTAT • Perjanjianantarnegarabisa bilateral dan multilateral. • Tarktatadaduamacam : 1. Treaty : perjanjianpenting yang harusdisetujui DPR sebelumdiratifikasiPresiden. 2. Agreement : Perjanjian yang kurangpentingsehingga hanyadiratifikasiPresidenbarudisampaikanke DPR untukdiketahui. • TahapanPembentukanTraktat : 1. TahapPenetapan(sluiting) 2. Tahappersetujuanolehparlemen masing2. 3.Tahapratifikasi 4. Tahappenukaranpiagamperjanjian. 17

18. 5. DOKTRIN • R. Soeroso, Doktrin adalah pendapat pera sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusan. • Sudikno Mertokusumo, Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang menjadi sumber hukum, tempat hakim menemukan hukumnya. • Contoh Doktrin Mazhab sejarah oleh Friedrich Karl Van Savigny, Mazhab Utilitatarianisme oleh Jeremy Bentham, Aliran sosiological jurisprudence oleh Eugen Ehrlich, dan aliran Realisme hukum Oliver Wendell Holmes. 18

19. TIGA KEKUATAN BERLAKUNYA HUKUM • KekuatanberlakuFilosofis Rechtsideeuntukkeadilan, kesejahteraan, ketertiban. • KekuatanBerlakuSosiologis kenyataanpenerimaandalammasyarakat. • KekuatanBerlakuYuridis Mempunyaidasarnormahukum yang dibentukolehpejabat yang berwenang. 19

20. CENDRAWASIH BURUNG IRIAN DI ACEH E.KALIMANTAN N.SUMATRA N.SULAWESI RIAU W.KALIMANTAN C.SULAWESI C.KALIMANTAN MALUKU JAMBI RIAU JAMBI C.KALIMANTAN W.SUMATRA S.SUMATRA S.KALIMANTAN IRIAN JAYA PAPUA LAMPUNG S.SULAWESI SE.SULAWESI BENGKULU C.JAVA E.JAVA W.JAVA Terima kasih Cukup sekian W.JAVA BALI DI YOGYAKARTA W.NUSA TENGGARA E.NUSA TENGGARA