REVIEW PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

1. REVIEW PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN

2. STRUKTUR ORGANISASI BIRO UMUM BIRO UMUM SEKRETARIAT JENDERAL

3. DASAR HUKUM • Perarturan Presiden No 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. • Perka BKN tentang : • Perka BKN no 22 tahun 2005 tentang pedoman pengadaaan CPNS • PerKa BKN No 18 tahun 2006 tentang Tata Cara Permintaan dan Penghentian Tunjangan Umum • Perka BKN No 40 Tahun 2015 tentang KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 2015 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL • • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 17 (tujuh belas) kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015. • PMK no 52/PMK.05/2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 96/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEM.BERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN

4. BIRO UMUM TUGAS FUNGSI

5. SYARAT PEMBERKASAN PENGGAJIAN CPNS 2019 Surat PernyataanMelaksanakanTugas (SPMT) BertandaTanganKepalaSatuanKerja; 1 3 NomorPokokWajibPajak (NPWP) 2 4 Surat MendapatkanTunjanganKeluarga (KP4) BesertaLampirannya Antara lain : a. fotokopibukuNikah; b. fotokopiaktakelahirananak. Surat Pengantar Dari Instansi/SatuanKerja;

6. PEMBUATAN BUKU REKENING BNI MELALUI BIRO UMUM Untukmencegah double bayaratauvalidasi SPAN (rekening double), rekening lama pernah di pakaiuntukpembayaran Negara ; Untukmenghindarisalahketiknamadannomorrekeningdan; MenghindariPenolakan SPM Oleh KKPN

7. DaftarPermasalahanPenggajian PNS/CPNS 1. SPMT CPNS Gaji CPNS dibayarkansetelah yang bersangkutandinyatakantelahmelaksanakantugasberdasarkan Surat PernyataanMelaksanakanTugas (SPMT); 1 a. PembuatantidakmengacukepadaPerka BKN Tahun 2005 tentangPedoman CPNS (Poin IV, huruf E) Pelaksanaantugas yang dimulaitanggal 1, makagajinyadibayarkanpadabulan yang bersangkutan/bulanberjalan. Dalamhaltanggal 1 bertepatandenganharilibursehinggapelaksanaantugasnyadilaksanakanpadatanggalberikutnya, makagajinyadibayarkanmulaibulanitu juga; 2 3 Pelaksanaantugas yang dimulaipadatanggal 2 (apabilatanggal 1 bukanharilibur) danseterusnya, makagajinyadibayarkanmulaibulanberikutnyasetelahdinyatakanmelaksanakantugas.

8. DaftarPermasalahanPenggajian PNS/CPNS Lampirantidaklengkap (FC AktaNikah/FC AktaKelahiran); a 2. KP4 b Surat keterangankuliahanak (maks. Umur 25 tahun) Didalampengusulan KGB dan KP, seringkaliterjadikekuranganberkas, akibatnya SK KGB dan SK KP terlambatterbit; a 3. KGB dan KP b Sebaiknya SK KGB dan KP sampaike Biro Umumsatubulansebelum TMT SK.

9. CUT OFF PEMBAYARAN GAJI CPNS OLEH BIRO UMUM Selamamenjadi CPNS, seluruhgaji CPNS termasukgajike 13 dan THR dibayarkanoleh Biro Umum. Untuk CPNS yang telahberubahmenjadi PNS, Biro Umummenyediakanalokasiselama 4 bulansejak TMT SK PNS danselanjutnyamenjaditanggungjawabmasing-masingsatker.

10. DATA PNS DAN CPNS YANG BERGAJI DI BIRO UMUM

11. Data Pegawai per 31 Januari 2019 2 1 PNS existing : 1.029 orang PNS DPK : 108 orang 3 CPNS existing : 844 orang yang terdiriatas: CPNS 2014 sebanyak 5 orang

12. KEBIJAKAN PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN GAJI CPNS 2018 DAN 2019 1 Seluruhgaji CPNS termasukgajike 13 dan TR dialokasikan di Biro Umum. CPNS yang telahberubah status menjadi PNS per tahun 2019, Biro Umummenyediakanalokasiselama 4 bulandan Unit utamamengalokasikan 10 bulan. Untuk CPNS yang berubah status menjadi PNS padatahun 2020 dialokasikan di Biro Umum. 2 Selamamenjadi CPNS, seluruhgaji CPNS termasukGaji ke-13 dan THR dibayarkanoleh Biro Umum. Untuk CPNS yang telahberubah status menjadi PNS, Biro Umummenyediakanalokasiselama 4 bulansejak TMT SK PNS, danselanjutnyamenjaditanggungjawabmasing-masingsatker.

13. SKPP(SURAT KETERANGAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN) • Surat KeteranganPenghentianPembayaran (SKPP) adalah Surat Keteranganmengenaipenghentianpembayarangajiterhitungmulaibulandihentikanpembayarannya yang dibuat/dikeluarkanolehKuasaPenggunaAnggaranataspegawai yang pindahatau pension / meninggalduniaberdasarkansuratkeputusan yang diterbitkanolehKementerian Negara/Lembagaatausatkerdandisahkanoleh KPPN setempat • MekanismePengajuan SKPP SesuaiAturanPeraturanDirekturJenderal Per-2/PB/2018 antara lain : • SK Pindahdan SK Pensiun/PemberhentiandariKementerian/Lembagadan BKN Kantor Regional di Daerah; • DaftarGajiterakhir (Lampirandari Biro Umum) dan; • KartuPegawasGaji (Lampirandari Biro Umum).

14. DiberhentikangajimulaiJanuari 2019 (sesuai Surat Kepala Biro KepegawaianNomor KP.02.03/IV.2/18546/2018 tanggal 3 Desember 2018) PROGRESS DPK Per 31 Januari 2018 DPK laporpindahtahun 2018 dansudahtidakbergaji di Setjen Per 31 Januari 2019 TerkaitPNS DPK yang pengganjiannyamasihdibayarkan Biro Umum, diharapkan agar segeramengurus SK pindahpadamasing-masingdaerah

15. PEMBAYARAN OLEH BIRO UMUM BAGI CPNS 1 PembayaranGaji CPNS PengatarInstansi 2 PersyaratanUangMakan : SPTJM KetentuanGaji CPNS Absensi /DaftarHadir ApabilasudahLatsar/PrajabatandanTerbit SK PNS, Agar segerausulkanpindahke Biro Pegawaian (Melalui Unit Utamamasing – masing). Setelah Surat Pindahterbitsegerasampaikan di Biro UmumuntukMemindahkanGajitersebut.

16. PersyaratanBerkas KPO (KenaikanPangkatOtomatis SK PengangkatanPegawaiNegeriSipil (PNS) SK PengangkatanCalonPegawaiNegeriSipil (CPNS) SKP 2 Tahunterakhir Print Out UsulOnlie yang telahditandatangandandistampeldinsa PersyaratanBerkas KPO