1 / 32

PEMBANGUNAN EKONOMI GLOBAL

PEMBANGUNAN EKONOMI GLOBAL. Pembangunan ekonomi global sebenarnya telah di mulai sejak selesainya PD II dengan tujuan untuk membangun kembali negara-negara Eropa yang telah porak-poranda akibat peperangan.

damali
Télécharger la présentation

PEMBANGUNAN EKONOMI GLOBAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PEMBANGUNAN EKONOMI GLOBAL • Pembangunan ekonomi global sebenarnya telah di mulai sejak selesainya PD II dengan tujuan untuk membangun kembali negara-negara Eropa yang telah porak-poranda akibat peperangan. • Pembangunan dipelopori oleh Bank Dunia (World Bank) dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. .

  2. Terjadinya krisis moneter internasional (Bretton Woods), krisis minyak dan komoditi primer lainnya, munculnya negara-negara industri baru, terbentuknya pasar tunggal Eropa, disepakatinya pembentukkan World Trade Organization (WTO), semua mengarah pada globalisasi ekonomi • Era global saat ini ditandai dengan adanya keterbukaan, keterkaitan/ketergantungan, dan persaingan yang semakin ketat, khususnya bidang ekonomi.

  3. Pengaruh globalisasi ekonomi dunia ditandadi dengan ciri-ciri atau karakteristik seperti : • Keterbukaan ekonomi, terutama dengan adanya liberalisasi pasar dan arus ruang, serta transfer teknologi secara internasional • Adanya keterkaitan dan ketergantungan ekonomi, keuangan, perdagangan, dan industri antar negara atau perusahaan yang ditunjukkan oleh adanya pembentukkan perusahaan multinasional dan kecenderungan integrasi ekonomi regional

  4. Persaingan yang semakin ketat antar negara atau perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas yang optimal LIBERALISASI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DAN INDUSTRI • Liberalisasi di negara sedang berkembang (NSB) menurut Kuncoro (2003) adalah merupakan usaha pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja dari perusahaan-perusahaan pemerintah melalui peningkatan efisiensi, likuidasi, atau stastarisasi

  5. Liberalisasi di NSB mempunyai beberapa perbedaan bila dibandingkan dengan liberalisasi di negara maju (industri) • Menurut Wilder dan Jemeson dalam Kuncoro (2003) perbedaan-perbedaan tsb meliputi beberapa dimensi, a.l: • Liberalisasi di NSB menitikberatkan pada pengurangan defisit anggaran dan tingkat inflasi. Sedangkan di negara-negara industri, liberalis ditujukan untuk meningkatkan anggaran pemerintah melalui penjualan aset-aset negara kepada swasta

  6. Tujuan pelaksanaan liberalisasi di NSB ditekankan pada pencapaian program redistribusi pendapatan, sedangkan di negara industri liberalisasi lebih ditujukan pada pembentukkan kelas menengah baru sebagai pendukung sistem pasar. • Terbatasnya kelas menengah di NSB menyulitkan pembentukkan modal melalui pasar modal. Dengan meningkatnya kelas menengah di negara industri sebagai adanya liberalisasi, mendorong tumbuhnya investasi swasta.

  7. Untuk meningkatnya modalnya, kebanyakan perusahaan swasta di NSB lebih senang menggunakan sistem perbankan (hutang pada bank) dibandingkan dengn menjual sahamnya di pasar modal. Sedangkan perusahaan swasta di negara industri lebih menyukai menjual sahamnya melalui pasar modal dibandingkan meminjam modal di bank. • Pelaksanaan liberalisasi di NSB tidak terlepas dari pertimbangan unsur kedaerahan dan perbedaan etnik, di mana perbedaan tsb jarang ditemui di negara-negara industri. Pada umumnya pelaksanaan liberalisasi perekonomian suatu negara tidak terlepas dari aspek politik

  8. Untuk menjamin tersedianya lapangan kerja, liberalisasi dapat dilakukan dengan jalan : • Memberikan insentif kepada perusahaan swasta sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menciptakan lapangan kerja baru; • Menyerahkan pengelolaan BUMN/D dan perusahaan jasa lainnya kepada swasta yang memungkinkan adanya rasionalisasi tenaga kerja dan terciptanya lapangan kerja baru • Apapun sifat pemerintahan suatu negara, diperlukan adanya dukungan yang cukup bagi kelangsungan pemerintahan untuk melaksanakan liberalisasi perekonomian.

  9. LIBERALISASI PERDAGANGAN • Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan peranan perdagangan yang lebih bebas terhadap perekonomian, baik terhadap volume perdagangan, nilai perdagangan maupun pendapatan nasional. Sekretariat GATT/WTO memperkirakan suksesnya Putaran Uruguay akan meningkatkan pendapatan dunia sebesar US$ 230 miliar per tahun. • Pelaksanaan liberalisasi perdagangan merupakan usul Eminent Persons Group (EPG) dan Pasific Business Forum (PBS), EFG mengusulkan agar perdagangan bebas di kawasan Asia Fasifik dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2020, dan tahun 2015 untuk negara industri baru.

  10. PBF mengusulkan di mulainya tahun 2001, dan diharapkan sepenuhnya dilaksanakan pada tahun 2010. • Akibat peraturan Uruguay, perdagangan dunia pada tahun 2005 diperkirakan akan meningkat 12% lebih tinggi atau US$ 745 miliar di atas nilai perdagangan jika tidak ada putaran Uruguay. Kenaikan terjadi pada garmen (60%), tekstil (34%), hasil pertanian, perikanan dan kehutanan (20%) serta makanan dan minuman (19%) • Khusus untuk Asia, Bank Dunia memproyeksikan kawasan yang menguasai 25% GNP di dunia ini akan menikmati separuh peningkatan perdagangan dunia hingga tahun 2000, atau lebih besar daripada yang dinikmati AS atau Uni Eropa

  11. Prof Garnaut dari Australian National University memperkirakan Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia akan melalpaui negara-negara Uni Eropa, termasuk Jerman pada abad 21 dalam rangking skala perekonomian global. • Untuk Indonesia menurut proyeksi sekretariat GATT, putaran Uruguay akan menyebabkan ekspor meningkat 10,94% dan GDP naik 0,8% atau US$ 856 juta. Peluang tsb meliputi produk manufaktur ke Eropa Barat dengan peluang peningkatan sebesar 68,67% dan ke Amerika Utara sebesar 64,65% dan selebihnya ke negara-negara di kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika.

  12. Tidak semua sependapat dengan pandangan-pandangan optimis terhadap liberalisasi perdagangan, terutama dampak GATT/WTO dan APEC terhadap ekonomi Indonesia, sebab meskipun bentuknya belum jelas, APEC tampaknya akan mengarah ke semacam kaasan perdagangan bebas. • Mengutip studi Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dan Bank Dunia yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan putaran Uruguay dalam rangka GATT akan menimbulkan situasi ekonomi dan sosial yang lebih parah di negara-negara berkembang yang lemah seperti Indonesia,

  13. Dampak liberalisasi perdagangan kawasan yang lebih sempit yi AFTA, dan terhdap negara-negara seperti Indonesia. Berdasarkan hasil studi bahwa AFTA tidak membeikan efek positif secara signifikan terhadap perdagangan dan pendapatan negara-negara pesertanya. • Sebaliknya perdagangan di ASEAN akan menimbulkan serious domestic injury pada negara-negara yang ekonominya lemah, seperti tersingkirnya kekuatan-kekuatan ekonomi domestik sebagai akibat adanya persaingan dengan produk-produk dari luar.

  14. Alan Callor dari Caroll Partners Internasional dalam Halwani (2002), mengatakan bahwa PDB Dunia kini sebenarnya hanya dikuasai tiga lingkaran kumpulan negara (The Three Circles). • Lingkaran pertama adalah negara-negara di kawasan Amerika Utara yang mempunyai 29% PDB dunia; • Lingkaran kedua, Eropa Barat yang memegang 27% PDB dunia;

  15. Lingkaran ketiga, kawasan Asia Timur, yakni kelompok negara-negara yang berhadapan dengan Samudra Pasifik, termasuk Australia dan Selandia Baru, menguasai 28% PDB dunia. GLOBALISASI EKONOMI Globalisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai mendunianya kegiatan dan keterkaitan perekonomian.

  16. Kegiatan perekonomian tidak lagi mengenal batas-batas kenegaraan, bukan lagi sekedar internasional tapi bahkan transnasional. • Dalam kondisi transnasional yang demikian kegiatan-kegiatan bukan lagi terbatas pada aspek perdagangan dan keuangan, tetapi meluas ke aspek-aspek produksi dan pemasaran, bahkan juga sumber daya manusia

  17. Globalisasi ekonomi menggiring perusahaan-perusahaan raksasa yang semula bersifat multinasional menjadi transnasional. • Keunggulan usaha dalam perekonomian bukan lagi didasarkan pada strategi keunggulan komparatif (comparatif advantage) melainkan strategi keunggulan kompetitif (competitive advantage)

  18. Perusahaan-perusahaan transnasonal berusaha melebarkan sayapnya ke berbagai negara bukan lagi untuk mengejar kuntungan yang sebesar-besarnya berdasarkan pertimbangan skala usaha (ecomomies of scale), tetapi untuk merebut pangsa pasar seluas-luasnya berdasarkan pertimbangan cakupan luasnya area (ecomomies of scope) • Tantangan pembangunan ekonomi yang kita hadapi sekarang bukan lagi sekedar masalah efisiensi produksi dan peningkatan ekspor non migas, melainkan jauh lebih penting lagi adalah pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.

  19. Dalam konteks manajemen pembangunan, perencanaan pembangunan yang sentralistis mau tidak mau harus dikikis sehingga menjadi sentralistis, dengan demikian demokrasi ekonomi perlu dikembangkan. • Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di masa OTDA sekarang dan seterusnya haruslah melibatkan masyarakat yang lebih luas sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri.

  20. Dalam konteks politik-ekonomi internasional, kita harus berusaha meningkatkan ketangguhan ekonomi nasional agar selalu siap menghadapi kompetisi ekonomi global. PRO-KONTRA GLOBALISASI EKONOMI • David Held dalam Global Transformation dalam Halwani (2002) merupakan kelompok transformatif yang mengatakan bahwa benar globalisasi telah terjadi pada masa lalu. Ada tiga faktor yang membedakan globalisasi masa lalu dan masa kini, yaitu : velocity, intensity dan extensitiy.

  21. Karena ketiga faktor tsb maka globalisasi menimbulkan dampak yang jauh lebih dasyat daripada masa sebelumnya • Globalisasi yang berlangsung saat ini bersamaan dengan kebangkitan pemikiran neo-liberalisme di dunia barat yang berusaha membangkitkan kembali pemikiran Keynessianisme, yaitu filsafat pertama yang koheren dengan intervensi negara dalam kehidupan ekonomi. • Bagi kaum neo-liberal prinsip-prinsip Ricardo dan Smith merupakan relevansi komtemporer.

  22. PERAN KEKUATAN MEKANISME PASAR & INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PROSES GLOBALISASI EKONOMI • Aliran pemikiran neo-liberal mengatakan bahwa kesejahteraan suatu negara dapat digiring melalui peran kekuatan pasar, dengan meminimumkan peran pemerintah. • Konsep neo-liberal dalam beberapa kasus dan persoalan ternyata dapat dipakai untuk mengatasi masalah serta memberi arah yang tepat dalam proses pembangunan yang efisien yang jauh dari mentalitas KKN dari para birokrat.

  23. Konsep dan pendekatan mekanisme pasar secara murni yang meminggirkan peran pemerintah sebagai penyeimbang, sejak beberapa dasa warsa terakhir mulai dipertanyakan, karena pasar ternyata gagal dalam proses menyempitkan kesenjangan antara negara kayas dengan negara miskin, dan antara golongan masyarakat kaya dengan masyarakat miskin di suatu negara.

  24. Mekanisme pasar yang menjadi andalan bagi penganut paham neo-liberal ternyata mengandung kelemahan a.l : • Liberalisme pasar modal ternyata telah memungkinkan modal bebas bergerak setiap saat di mana saja. Regulasi pasar modal global dapat mempengaruhi kuat rapuhnya stabilitas ekonomi suatu negara atau suatu kawasan, seperti terjadinya krisis ekonomi di kawasan Asia.

  25. Dalam proses globalisasi yang terjadi bukan konvergensi, seperti yang dijanjikan, tetapi sebaliknya yaitu kesenjangan antar negara dan kawasan, serta kesenjangan di dalam negera dan kawasan itu sendiri. • Ternyata krisis lingkungan global tidak dapat diatasi oleh kekuatan pasar.

  26. PROSPEK EKONOMI KERAKYATAN DALAM GLOBALISASI EKONOMI • Pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan nasional

  27. Kebijakan pembangunan nasional dititik beratkan dalam bidang ekonomi, dengan sasaran utama mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri yang sebagian besar usaha pembangunan mengarah kepada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang lain hanya bersifat sebagai penunjang dan melengkapi bidang ekonomi.

  28. Terpuruknya ekonomi Indonesia, membuat struktur kekuatan dunia usaha mengalami pergeseran. Paradigma pembangunan yang seharusnya berbasis pada kekuatan rakyat yang telah dikembangkan pemikir pembangunan ekonomi nonstrukturalis (mubyarto, Sri Edi Swasono, Sritua Arief) telah diabaikan oleh pemerintah baru. • .

  29. Terjadinya krisis ekonomi Indonesia yang menenggelamkan para konglomerat, maka kekuasaan negara dalam bidang ekonomi mendadak menjadi sangat besar, karena pemerintah memiliki seluruh bank dan sektor ekonomi penting lainnya.

  30. Munculnya pemikiran yang sifatnya melakukan rekonstruksi sistem ekonomi melalui restrukturisasi dan reorientasi dunia usaha, maupun reformasi bidang lainnya hingga proses transformasi yang merupakan bagian dari pergeseran paradigma pembangunan dari pembangunan dengan konsentrasi ekonomi yang dikomandoi oleh lingkar konglomerasi, menuju pemberdayaan ekonomi rakyat secara total

  31. GBHN 1999 diterjemahkan ke dalam suatu strategi kebijakan dan program pembangunan yang efektif dan efisien yang diberi nama Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2001-2004. isi PROPENAS menekankan pada pendekatan perencanaan strategis dengan agenda kebijakan nasional, di mana sumber daya difokuskan pada pemecahan masalah-masalah nasional yang penting, mendasar dan mendesak. • .

  32. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan yang diterapkan pada rencana pembangunan sebelumnya yang menekankan pendekatan komprehensif antar bidang dan sektor-sektor pembangunan yang dalam pelaksanaannya banyak terjadi penyimpangan. Rancangan PROPENAS (2001-2004) memfokuskan pada lima agenda utama, yang meliputi sistem politik yang demokratis, supremasi hukum, pemulihan ekonomi, kesejahteraan rakyat, dan terakhir pembangunan daerah

More Related