1 / 81

BPN

BPN. PENDAFTARAN TANAH MENURUT PP. No. 24 Th. 1997. BPN. BUTIR - BUTIR PENYEMPURNAAN. penegasan pengertian pokok-pokok pendaftaran tanah, azas dan tujunannya penyederhanaan prosedur pengumpulan data dan pengumuman (lembaga pengumuman dan lembaga kesaksian)

dante
Télécharger la présentation

BPN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BPN PENDAFTARAN TANAHMENURUT PP. No. 24 Th. 1997

  2. BPN BUTIR - BUTIR PENYEMPURNAAN • penegasan pengertian pokok-pokok pendaftaran tanah, azas dan tujunannya • penyederhanaan prosedur pengumpulan data dan pengumuman (lembaga pengumuman dan lembaga kesaksian) • pemanfaatan tek. baru (GPS/ Data Elek./Mik.film) • lembaga ajudikasi dlm pt. sistematik • Pembukuan tetap dilaksanakan meskipun • data belum lengkap / sengketa • Diberlakukannnya lembaga rechts verweking • Mempertegas tugas PPAT

  3. BPN AZAS PENDAFTARAN TANAH • SEDERHANA • AMAN • TERJANGKAU • MUTAKHIR • TERBUKA

  4. BPN TUJUAN PENDAFTARAN TANAH • MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS SUATU BIDANG, SARUSUN DAN HAK-HAK LAIN YANG TERDAFTAR • MENYEDIAKAN INFORMASI ATAS SUATU BIDANG, SARUSUN DAN HAK-HAK LAIN YANG TERDAFTAR • TERSELENGGARANYA TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN

  5. BPN POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH (I) 1. PEND. TANAH DISELENGGARAKAN OLEH BPN ( Pasal 5 ) 2. TUGAS PELAKSANAAN PEND. TANAH DILAKUKAN OLEH KEPALA KANTOR PERTANAHAN, KECUALI UNTUK KEGIATAN TERTENTU DITUGASKAN KEPADA PEJABAT LAIN (PSL 6 (1)) 3. DALAM MELAKSANAKAN TUGAS, KEPALA KANTOR PERTANAHAN DIBANTU OLEH PPAT DAN PEJABAT LAIN ( PSL 6 (2)) 4. DALAM MELAKSANAKAN PENDAF . TANAH SECARA SISTEMATIK, KEPALA KANTOR DIBANTU OLEH PANITIA AJUDIKASI YANG DIBENTUK OLEH MENTERI ATAU PEJABAT YG DITUNJUK ( PSL 8 (1))

  6. BPN POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH (II) • 5. OBYEK PENDAFTARAN TANAH MELIPUTI ( PSL 9(1)) : • a. BIDANG-BIDANG TANAH YG DIPUNYAI DG HAK MILIK, HGB, HGU DAN HP • b. TANAH HPL • c. TANAH WAKAF • d. HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN • e. HAK TANGGUNGAN • f. TANAH NEGARA • 6. UNTUK TANAH NEGARA SBG OBYEK PENDF. TANAH, PENDAFTARANNYA DG CARA MEMBUKUKANNYA DLM DAFTAR TANAH • 7. SATUAN WILAYAH TATA USAHA PENDF. TANAH ADALAH DESA ATAU KELURAHAN. KHUSUS UNTUK PENDF. TANAH HGU, HPL, H T DAN TANAH NEGARA SATUAN WILAYAHNYA ADALAH KABUPATEN, KOTAMADYA

  7. BPN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH I. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Pendaftaran Tanah Secara Sistimatik Pendaftaran Tanah Secara Sporadik II. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah

  8. BPN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH A. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA FISIK ( PENGUKURAN DAN PEMETAAN) B. PEMBUKTIAN HAK DAN PEMBUKUAN- NYA ( AJUDIKASI DAN PEMBUKUAN HAK) C. PENERBITAN SERTIPIKAT D. PENYAJIAN DATA FISIK DAN YURIDIS E. PENYIMPANAN DAFTAR UMUM DAN DOKUMEN UNTUK PERTAMA KALI ( OPZET ) PENDAF. TANAH A. PENDAFTARAN PERALIHAN HAK B. PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAK C. PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH LAINNYA D. PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI ? PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH ( BIJ HOUDING )

  9. BPN PELAKSANAANPENDAFTARAN TANAH (I) I. Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali (Opzet) (Psl. 12) A. Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik B. Pembuktian Hak dan Pembukuannya C. Penerbitan Sertipikat D. Penyajian Data Fisik dan Yuridis E. Penyimpanan Daftar Umum dan Dokumen II. Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (Bijhouding)

  10. BPN PELAKSANAANPENDAFTARAN TANAH (II) Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (Bijhouding) A. PENDAFTARAN PERALIHAN HAK B. PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAK C. PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH LAINNYA D. PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI

  11. BPN BPN PEMASANGAN, PENGUKURAN TTK DSR TEKNIK PEMBUATAN PETA DASAR PEMELIHARAAN TTK DSR TEKNIK NASIONAL PEMBUATAN PETA DASAR PENDAF. PENETAPAN BATAS BIDANG2 TANAH PERSIAPAN / PEMBUATAN TANDA BATAS PENETAPAN LETAK (PERSETUJUAN) PENEMPATAN/ PEMASANGAN TANDA BTS PEMELIHARAAN TANDA BATAS MENGUKUR BIDANG2 ATAS TANAH YG TELAH DIPASANG TANDA BATASNYA (KECUALI PAGAR TEMBOK ) HASIL UKURAN DIPETAKAN PADA PETA DASAR PENDAFTARAN (HSL CADASTRTAL MAP) BILA BELUM ADA PETA DASAR PENDAF., PEMBUATAN PETA DASAR PENDAFT DILAKUKAN BERSAMAAN DENGAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG- BIDANG TERSEBUT I. A. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA FISIK PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG2 TANAH DAN PEMBUATAN PETA PENDAFTARAN PEMBERIAN NO. PENDAFTARAN PD PETA PENDF. DIBUKUKAN DALAM DAFTAR TANAH PEMBUATAN DAFTAR TANAH DARI PETA PENDAFTARAN (SISTIMATIK) ATAU DARI HASIL PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG (SPORADIK) PEMBUATAN SURAT UKUR

  12. BPN I.A. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA FISIK A. PEMBUATAN PETA DASAR PENDAFTARAN B. PENETAPAN BATAS BIDANG-BIDANG TANAH C. PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG-BIDANG TANAH DAN PEMBUATAN PETA PENDAFTARAN D. PEMBUATAN DAFTAR TANAH E. PEMBUATAN SURAT UKUR

  13. BPN A. PEMBUATAN PETA DASAR PENDAFTARAN • PEMASANGAN, PENGUKURAN TITIK DASAR TEKNIK • PEMBUATAN PETA DASAR PENDAFTARAN • PEMELIHARAAN TITIK DASAR TEKNIK NASIONAL

  14. BPN B. PENETAPAN BATAS BIDANG-BIDANG TANAH • PERSIAPAN/PEMBUATAN TANDA BATAS • PENETAPAN/PENUNJUKAN LETAK • PENETAPAN/PEMASANGAN TANDA BATAS (PERSETUJUAN BERSAMA) • PEMELIHARAAN TANDA BATAS (OLEH PEMEGANG HAT)

  15. BPN C. PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG-BIDANG TANAH DAN PEMBUATAN PETA PENDAFTARAN • MENGUKUR BIDANG2 ATAS TANAH YANG TELAH DIPASANG TANDA BATASNYA ( KECUALI PAGAR TEMBOK) • HASIL UKURAN DIPETAKAN PADA PETA DASAR PENDAFTARAN • BILA BELUM ADA PETA DASAR PENDAFTARAN, PEMBUATAN PETA DASAR PENDAFTARAN DILAKUKAN BERSAMAAN DENGAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG-BIDANG TERSEBUT.

  16. BPN D. PEMBUATAN DAFTAR TANAH • PEMBERIAN NOMOR PENDAFTARAN PADA PETA PENDAFTARAN • DIBUKUKAN DALAM DAFTAR TANAH

  17. BPN E. PEMBUATAN SURAT UKUR • DARI PETA PENDAFTARAN • ATAU DARI HASIL PENGUKURAN DAN PEMETAAN BIDANG

  18. BPN PENETAAPAN PEMBERIAN HAK DR PEJABAT YG BERWENANG ATAS TANAH NEGARA DAN HPL ASLI AKTE PPAT, PEMBERIAN HAK DIATAS HAK MILIK A. HAK ATAS TANAH BARU B. HAK PENGELOLAAN PENETAPAN PEMBERIAN HAK DR PEJABAT YG BERWENANG PEMBUKTIAN HAK BARU (PASAL 23) AKTE IKRAR WAKAF C. TANAH WAKAF AKTE PEMISAHAN D. HM SARUSUN E. HAK TANGGUNGAN AKTE PEMBERIAN H.T. - BUKTI TERTULIS - KETERANGAN SAKSI & ATAU PERNYATAAN YG KADAR KEBENARANNYA DIANGGAP CUKUP OLEH KK/PA ADA ALAT BUKTI ( ASAL KONVERSI ) ( PSL 24 AYAT 1 ) I. B PEMBUKTIAN HAK DAN PEMBUKUANNYA PEMBUKTIAN HAK LAMA (PASAL 24) PENGUASAAN FISIK > 20 TH. DG SYARAT : A. PENGUASAAN IKTIKAT BAIK SCR TERBUKA DIAKUI KESAKSIAN ORANG YG DPT DIPERCAYA B. PENGUASAAN TSB SEBELUM MAUPUN SLM PENGUMUMAN TIDAK DIPERMASALAHKAN TIDAK ADA ATAU TIDAK ADA LAGI BUKTI (PSL 24 AYAT 2) PEMBUKUAN HAK (PASAL 30)

  19. BPN I.B. PEMBUKTIAN HAK DAN PEMBUKUANNYA A. PEMBUKTIAN HAK BARU (PASAL 23) B. PEMBUKTIAN HAK LAMA (PASAL 24) C. PEMBUKUAN HAK (PASAL 30)

  20. BPN a. PEMBUKTIAN HAK BARU (Pasal 23) • 1. HAK ATAS TANAH BARU • Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang atas tanah negara dan hak pengelolaan • Asli Akta PPAT, pemberian hak diatas hak milik • 2. HAK PENGELOLAAN • Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang • 3. TANAH WAKAF • Akta Ikrar Wakaf • 4. HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN • Akta Pemisahan • 5. HAK TANGGUNGAN • Akta Pemberian Hak Tanggungan

  21. BPN b. PEMBUKTIAN HAK LAMA (Pasal 24) • 1. ADA ALAT BUKTI TERTULIS (ASAL KONVERSI) • Bukti tertulis • Keterangan saksi dan atau pernyataan yang kadar • kebenarannya dianggap cukup oleh Kepala Kantor Pertanahan/Panitia Ajudikasi • 2. TIDAK ADA ATAU TIDAK ADA LAGI ALAT BUKTI • Penguasaan fisik >= 20 tahun, dengan syarat : • Penguasaan iktikad baik secara terbuka diakui, kesaksian orang yang dapat dipercaya • Penguasaan tersebut sebelum maupun selama pengumuman tidak dipermasalahkan

  22. BPN c. PEMBUKUAN HAK (Pasal 30) a. DATA FISIK DAN DATA YURIDIS LENGKAP, TIDAK SENGKETA b. DATA FISIK ATAU DATA YURIDIS BELUM LENGKAP (DENGAN CATATAN) c. DATA FISIK DAN ATAU DATA YURIDIS DISENGKETAKAN TETAPI TIDAK DIAJUKAN KE PENGADILAN (DENGAN CATATAN) d. DATA FISIK DAN DATA YURIDIS DIAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN TETAPI TIDAK STATUS QUO ATAU SITA (DENGAN CATATAN) e. DATA FISIK DAN DATA YURIDIS DIAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN DENGAN STATUS QUO DAN SITA JAMINAN (NAMA PEMEGANG HAK DIKOSONGKAN)

  23. BPN I.C. PENERBITAN SERTIPIKAT (Pasal 31) 1. UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG HAK SESUAI DATA FISIK DAN DATA YURIDIS TELAH DI DAFTAR DALAM BUKU TANAH 2. TIDAK ADA CATATAN ATAU CATATAN TELAH DIHAPUS 3. DISERAHKAN KEPADA PEMEGANG HAK ATAU YANG DIBERI KUASA 4. HAK BERSAMA DITERIMAKAN KPD. SATU ORANG DENGAN SURAT KUASA / PENUNJUKAN TERTULIS 5. HAK BERSAMA DAPAT DITERBITKAN SEJUMLAH PEMEGANG HAK (YANG MEMUAT NAMA SERTA BESARNYA MASING-MASING)

  24. BPN HAPUSNYA CATATAN PADA BUKU TANAH(Syarat-syarat Untuk Menghapus Catatan Pada BT)(I) • 1. PADA HAK ATAS BIDANG TANAH YANG DATA FISIK DAN ATAU DATA YURIDIS BELUM LENGKAP, APABILA: • TAMBAHAN ALAT PEMBUKTIAN TELAH DISERAHKAN • TELAH LEWAT WAKTU 5 TAHUN TANPA ADA YANG MENGAJUKAN GUGATAN KE PENGADILAN MENGENAI DATA YANG DIBUKUKAN

  25. BPN HAPUSNYA CATATAN PADA BUKU TANAH(II) • 2. PADA HAK ATAS BIDANG TANAH YANG DATA FISIK ATAU DATA YURIDIS DISENGKETAKAN, TIDAK DIAJUKAN KE PENGADILAN, APABILA: • TELAH DIPEROLEH PENYELESAIAN SECARA DAMAI ATAU DIPEROLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ATAU; • SENGKETA TIDAK DIAJUKAN KE PENGADILAN DALAM WAKTU 60 HARI (PENDAF. TANAH SISTIMATIK) ATAU 90 HARI (PENDAF. TANAH SPORADIK) SEJAK TANGGAL PEMBERITAHUAN.

  26. BPN HAPUSNYA CATATAN PADA BUKU TANAH(III) • 3. PADA HAK ATAS BIDANG TANAH YANG DATA FISIK ATAU • DATA YURIDIS DISENGKETAKAN DAN DIAJUKAN KE PENGADILAN, TIDAK ADA PERINTAH STATUS QUO DAN TIDAK ADA PUTUSAN PENYITAAN, APABILA: • TELAH DICAPAI PENYELESAIAN SECARA DAMAI ANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA ATAU; • DIPEROLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP.

  27. BPN HAPUSNYA CATATAN PADA BUKU TANAH(IV) • 4. PADA HAK ATAS BIDANG TANAH YANG DATA FISIK ATAU • DATA YURIDIS DISENGKETAKAN DAN DIAJUKAN KE PENGADILAN SERTA ADA PERINTAH STATUS QUO ATAU PUTUSAN PENYITAAN DARI PENGADILAN, APABILA: • TELAH DICAPAI PENYELESAIAN SECARA DAMAI ANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA ATAU; • DIPEROLEH PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DAN PENCABUTAN SITA ATAU STATUS QUO.

  28. BPN I.D. PENYAJIAN DATA FISIK DAN YURIDIS (Pasal 33) 1. PETA PENDAFTARAN TATA USAHA PENDAFTARAN TANAH DALAM DAFTAR UMUM PETA YANG MENGGAMBARKAN BIDANG-BIDANG TANAH UNTUK KEPERLUAN PEMBUKUAN 2. DAFTAR TANAH DOKUMEN DALAM BENTUK DAFTAR YANG MEMUAT IDENTITAS BIDANG DENGAN SUATU SISTIM PENOMORAN 3. SURAT UKUR DOKUMEN YANG MEMUAT DATA FISIK SUATU BIDANG TANAH DLM BENTUK PETA & URAIAN 4. BUKU TANAH DOKUMEN DALAM BENTUK DAFTAR YANG MEMUAT DATA YURIDIS & FISIK SUATU OBYEK PT 5. DAFTAR NAMA DOK. DLM BENTUKDAFTAR YG MEMUAT KET. MENGENAI PENG. TANAH DGN SESUATU HAT & MENGENAI PEMILIKAN HAT

  29. BPN I.E. PENYIMPANAN DAFTAR UMUMDAN DOKUMEN (Pasal 35) (I) 1. DOKUMEN-DOKUMEN DIBERI TANDA PENGENAL (WARKAH) DAN DISIMPAN DIKANTOR PERTANAHAN. 2. PETA PENDAFTARAN TANAH DAN DAFTAR UMUM HARUS TETAP BERADA DI KANTOR PERTANAHAN ATAU TEMPAT LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI. 3. DENGAN IJIN MENTERI ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK DAPAT DIBERIKAN SALINAN KEPADA INSTANSI PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN TUGAS

  30. BPN PENYIMPANAN DAFTAR UMUMDAN DOKUMEN (II) 4. ATAS PERINTAH PENGADILAN DOKUMEN DIMAKSUD DIBAWA /DIPERLIHATKAN KE SIDANG PENGADILAN. 5. SECARA BERTAHAP DATA PENDAFTARAN (DAFTAR UMUM) DI SIMPAN DAN DISAJIKAN DENGAN MEMPERGUNAKAN ALAT ELEKTRONIK DAN MIKROFILM. 6. REKAMAN DOKUMEN YANG DIHASILKAN ALAT ELEKTRONIK DAN MIKROFILM MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN SETELAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI CAP KANTOR PERTANAHAN (Pasal 35 Ayat 6)

  31. BPN a. PEMINDAHAN HAK DENGAN AKTA b. PEMINDAHAN HAK DG LELANG c. PERALIHAN HAK KRN PEWARISAN d. PERALIHAN HAK KRN PENGGA- BUNGAN/PELEBURAN PERSEROAN/ KOPERASI A. PENDAFTARAN PERALIHAN HAK B. PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAK C. PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH LAINNYA D. PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI ? II PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH ( BIJ HOUDING ) - DIBUKTIKAN DG AKTA PPAT, SESUAI DG UU. NO. 4/1996 - SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HR PPAT HRS MENYAMPAIKAN AKTE KE K.P a. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAT b. PEMECAHAN, PEMISAHAN DAN PENGGABUNGAN BID. TANAH c. PEMBAGIAN HAK BERSAMA d. HAPUSNYA HAT DAN HM SARUSUN e. PERALIHAN & HAPUSNYA H.T f. PERUB. DATA PEND. TAN. KRN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN g. PERUBAHAN NAMA • RUSAK • BLANGKO LAMA • HILANG • TDK DISERAHKAN KRN LELANG • EKSEKUSI

  32. BPN II. PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH (BIJ HOUDING) A. PENDAFTARAN PERALIHAN HAK B. PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAK C. PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH LAINNYA D. PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI

  33. BPN • AKTE PPAT - JUAL BELI, TUKAR MENUKAR, HIBAH • PEMASUKAN DLM PERUSAHAAN DAN • PERBUATAN HUKUM LAINNYA • DIHADIRI PARA PIHAK DAN DISAKSIKAN 2 ORG SAKSI • AKTE NON PPAT - DLM KEADAAN TERTENTU YG DITENTU • KAN OLEH MENTERI, “AKTE” TSB OLEH • KAKAN KADAR KEBENARANNYA DIANGGAP • CUKUP • PPAT MENOLAK BUAT AKTE, JIKA SYARAT TDK DIPENUHI. • SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI PPAT WAJIB MENYAMPAI- • KAN KE KANTOR PERTANAHAN 1. PEMINDAHAN HAK DENGAN AKTA ( PSL 37 ) • KUTIPAN RISALAH LELANG • KAKAN LELANG (PALING LAMBAT 7 HARI) MINTA SKPT • KEPADA KAKAN PERTANAHAN • KAKAN PERTANAHAN SELAMBATNYA 5 HARI KERJA STL • DITERIMA SURAT, TERBITKAN SKPT • KAKAN LELENG TOLAK LAKSANAKAN LELANG, • JIKA : SYARAT TDK DIPENUHI 2. PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG ( PSL 41 ) II. A PENDAFTARAN PERALIHAN HAK • SURAT KEMATIAN, BUKTI WARIS, SERT. TANAH, ATAU • SURAT KEMATIAN, BUKTI WARIS, SURAT BUKTI TANAH • & SURAT KADES, SURAT KET. KAKAN / PERNYATAAN BLM BERSERTIPIKAT • PENERIMA WARISAN LBH DR SATU ORG, DISERAHKAN • KPD SALAH SATU AHLI WARIS, DISERTAI AKTE • PEMBAGIAN WARIS • BLM ADA AKTE PEMBAGIAN WARIS, DIDAFTAR ATAS • NAMA PARA PENERIMA SBG HAK BERSAMA 3. PERALIHAN HAK KRN PEWARISAN ( PSL 42 ) TDK DIDAHULUI DENGAN LIKUIDASI DIDAHULUI DENGAN LIKUIDASI AKTE PENGGABUNGAN/PELE- BURAN SETELAH DISYAHKAN OLEH PEJABAT YG BERWENANG AKTE PPAT 4. PERALIHAN HAK KRN PENGGABUNG- AN / PELEBURAN PERSEROAN ( PSL 43 )

  34. BPN II.A. PENDAFTARAN PERALIHAN HAK a. PEMINDAHAN HAK DENGAN AKTA b. PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG c. PERALIHAN HAK KRN PEWARISAN d. PERALIHAN HAK KARENA PENGGABUNGAN/ PELEBURAN PERSEROAN/KOPERASI

  35. BPN A. PEMINDAHAN HAK DENGAN AKTA (I) • AKTA PPAT - JUAL-BELI, TUKAR MENUKAR, HIBAH, PEMASUKAN DALAM PERUSAHAAN DAN PERB. HUKUM LAIN. • DIHADIRI PARA PIHAK DAN DISAKSIKAN 2 (DUA) ORANG SAKSI • AKTA NON PPAT - DALAM KEADAAN TERTENTU YG DITENTUKAN OLEH MENTERI, AKTE TSB OLEH KAKAN KADAR KEBENARANNYA DIANGGAP CUKUP • PPAT MENOLAK BUAT AKTE, JIKA TIDAK MEMENUHI PASAL 39 AYAT a, b, c, d, d, e, f, g • SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI PPAT WAJIB MENYAMPAIKAN AKTA YG DIBUATNYA BESERTA DOKUMENNYA KE KAKAN PERTANAHAN

  36. BPN b. PEMINDAHAN HAK DENGAN LELANG • KUTIPAN RISALAH LELANG • KAKAN LELANG (PALING LAMBAT 7 HARI) WAJIB MINTA SKPT KEPADA KAKAN PERTANAHAN • KAKAN PERTANAHAN SELAMBATNYA 5 HARI KERJA SETELAH DITERIMA SURAT , TERBITKAN SKPT • KAKAN LELANG TOLAKLAKS. LELANG, JIKA TIDAK MEMENUHI PASAL 41 AYAT 4 HURUF a, b

  37. BPN c. PERALIHAN HAK KARENA PEWARISAN • SURAT KEMATIAN, BUKTI WARIS, SERTIPIKAT TANAH, ATAU • SURAT KEMATIAN, BUKTI WARIS, SURAT BUKTI TANAH, DAN SURAT KADES, SURAT KET. KAKAN / PERNYATAAN BELUM BERSERTIPIKAT. • PENERIMA WARISAN LEBIH DARI SATU ORANG, DISERAHKAN KEPADA SALAH SATU A.W. DISERTAI AKTE PEMBAGIAN WARIS. • BELUM ADA AKTE PEMBAGIAN WARIS, DIDAFTAR A.N. PARA PENERIMA SEBAGAI HAK BERSAMA.

  38. BPN d. PERALIHAN HAK KARENA PENGGABUNGAN/ PELEBURAN PERSEROAN • TIDAK DIDAHULUI DENGAN LIKUIDASI • AKTA PENGGABUNGAN/PELEBURAN SETELAH DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG. • DIDAHULUI DENGAN LIKUIDASI • AKTA PPAT

  39. BPN PPAT Menolak Membuat Akta (Psl. 39)(I) a. Mengenai bid. tanah yg sudah terdaftar atau HM Sarusun, kepadanya tidak disampaikan sertifikat asli hak yg bersangkutan atau sertifikat yg diserahkan tdk sesuai dg daftar-daftar yg ada di Kantor Pertanahan, atau ...

  40. BPN PPAT Menolak Membuat Akta (Psl. 39)(II) b. Mengenai bid. tanah yg blm terdaftar, kpdnya tdk disampaikan : 1. Surat bukti hak/surat ket.Kades/Kelurahan yg menyatakan bahwa yg bersangkutan menguasai bid. tanah tsb dan 2. Surat ket. yg menyatakan bahwa bid. tanah yg bersangkutan blm bersertipikat dari Kantor Pertanahan/dari pemegang hak yg bersangkutan dg dikuatkan oleh Kades/Kelurahan, atau

  41. BPN PPAT Menolak Membuat Akta (Psl. 39)(III) c. Salah satu atau para pihak yg akan melakukan perbuatan hukum ybs atau salah satu saksi tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian, atau d. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak (pem- berian kuasa yg tdk dpt ditarik kembali oleh pihak yg memberi kuasa) yg pd hakikatnya berisikan perbuatan hkm pemindahan hak, atau ...

  42. BPN PPAT Menolak Membuat Akta (Psl. 39)(IV) e. Untuk perbuatan hkm yg akan dilakukan blm diperoleh izin pejabat atau instansi yg berwe- nang, apabila izin tsb diperlukan mnrt peratu- ran perundang- undangan yg berlaku, atau f. Obyek perbuatan hkm ybs sedang dlm sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya, atau g. Tdk dipenuhinya syarat lain atau dilanggar larangan yg ditentukan dalam peraturan perundangan ybs.

  43. BPN Kepala Kantor Lelang MenolakMelaksanakan Lelang (I) MENGENAI TNH YG SUDAH TERDAFTAR: a. KPDNYA TDK DISERAHKAN SERTIPIKAT ASLI HAK YBS. KECUALI DLM HAL LELANG EKSEKUSI b. SERTIPIKAT YG DISERAHKAN TDK SESUAI DG DAFTAR-DAFTAR YG ADA DI KANTOR PERTANAHAN, ATAU ...

  44. BPN Kepala Kantor Lelang MenolakMelaksanakan Lelang (II) MENGENAI BID. TANAH YG BLM TERDAFTAR, KPDNYA TDK DISAMPAIKAN : a. SURAT BUKTI HAK ATAU SURAT KET. KADES/ KELURAHAN b. SURAT KET. YG MENYATAKAN BAHWA BID.TANAH YBS BLM BERSERTIPIKAT DR KANTOR PERTANAH- HAN, ATAU UNTUK TANAH YG TERLETAK DI DAERAH YG JAUH DARI KEDUDUKAN KANTOR PERTANAHAN, PERNYATAAN DARI PEMEGANG HAK YBS DG DIKUATKAN OLEH KADES/KELURAHAN ATAU...

  45. BPN Kepala Kantor Lelang MenolakMelaksanakan Lelang (III) ADA PERINTAH PENGADILAN NEGERI UNTUK TDK MELAKSANAKAN LELANG BERHUBUNG DG SENGKETA MENGENAI TANAH YBS.

  46. BPN Penolakan Kakan Utk PendaftaranPeralihan Hak, Jika Salah Satu : • SERTIPIKAT DAN SURAT KET. TDK SESUAI DG DAFTAR YG ADA DI KANTOR PERTANAHAN • PERBUATAN HKM : TDK DIBUKTIKAN DG AKTA PPAT ATAU KUTIPAN RISALAH LELANG • DOKUMEN YG DIPERLUKAN TDK LENGKAP • TDK DIPENUHI SYARAT LAIN YG TLH DITENTUKAN DLM UU YBS • TANAH YBS MERUPAKAN OBYEK SENGKETA • PERBUATAN HKM YG DIBUKTIKAN DG AKTA PPAT BATAL ATAU DIBATALKAN • DIBATALKAN OLEH PARA PIHAK SBLM DIDAFTAR OLEH KANTOR PERTANAHAN

  47. BPN II.B. PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAK a. DIBUKTIKAN DENGAN AKTA PPAT, SESUAI DENGAN UU No. 4/1996 & PERATURAN PELAKSANAAN b. SELAMBAT-LAMBATNYA 7 HARI PPAT HARUS MENYAMPAIKAN AKTE KE KANTOR PERTANAHAN

  48. BPN A. BERDASARKAN AKTA PPAT B. KAKAN PERTANAHAN WAJIB DAFTARKAN DALAM BUKU TANAH PADA HARI KERJA KE 7 SEJAK DITERIMA WARKAH LENGKAP ( LAHIRNYA HT ) C. DITERBITKAN SERTIPIKAT HT DAN BUKU TANAH HT D. DICATAT PADA BUKU TANAH HAT DAN SERTIPIKAT HAT PENDAFTARAN H T. (PASAL 13) A. KARENA CESSIE, SUBROGASI, PEWARISAN, ATAU SEBAB-SEBAB LAIN B. WAJIB DIDAFTARKAN KE KANTOR PERTANAHAN C. DICATAT PADA SERTIPIKAT HAT DAN BUKU TANAH HAT SERTA PADA SERTIPIKAT HT. DAN BUKU TANAH HT PADA HARI KE - 7 D. DICATAT PADA BUKU TANAH HAT DAN SERTIPIKAT HAT PERALIHAN H T. (PASAL 16) PENDAFTARAN DAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK TANGGUNGAN UU. No. 4 / 1996 A. HAPUSNYA UTANG YANG DIJAMIN B. DILEPASKANNYA HT OLEH PEMEGANG HT. C. PEMBERSIHAN HT BERDSK PENETAN PERINGKAT OLEH PENGADILAN NEGERI D. HAPUSNYA HAT YANG DIBEBANI HT E. DICATAT PADA BUKU TANAH DAN SERTIPIKAT HAT DAN BUKU TANAH DAN SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN HAPUSNYA H T. (PASAL 18) A. HAPUSNYA HT DICATAT / PD BUKU TANAH / SERTIP. HAT. ROYA B. SERT. HAT DITARIK DAN BERSAMA BT HT DINYATAKAN TIDAK BERLAKU C. BILA SERT. HT TIDAK BISA DITARIK DICATAT PADA BT HT PENCORETAN H T. (PASAL 22)

  49. BPN • ATAS PERMOHONAN PEEMEGANG HAK • KEPUTUSAN PEJABAT YG BERWENANG a. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAT. • ATAS PERMOHONAN PEMEGANG HAK • TIAP BID (PECAHAN) DIBUATKAN SU, • BUKU TANAH DAN SERTIPIKAT • BILA DIBEBANI HT. HRS ADA PERSETU- • JUAN TERTULIS DARI PEMEGANG H.T • UNT. TANAH PERTANIAN WAJIB MEM- • PERHATIKAN KETENTUAN BATAS MIN. b. PEMECAHAN, PEMISAHAN DAN PENGGAB. BID. ANAH • KESEPAKATAN BERSAMA PEMEGANG HAK • AKTE PPAT c. PEMBAGIAN HAK BERSAMA • DASAR : • BUKU TANAH, UNTUK HAK YG DIBATAS • ( HGU, HGB, HP ) • SALINAN S.K. PEJABAT YG BERWENANG • AKTA PELEPASAN HAK d. HAPUSNYA HAT DAN HM. SARUSUN II.C PENDF. PERUBAHAN DATA P.T. LAINNYA • BUKTI PERALIHAN PIUTANG • KRN CESSIE, SUBROGASI, PEWARISAN ATAU • PENGGABUNGAN / PELEBURAN PERSEROAN • ROYA - PERNYATAAN LUNAS DARI KREDITUR • LELANG - SURAT PERNYATAAN KREDITUR • ( MELEPASKAN HT.) e. PERALIHAN H.T. DAN HAPUS- NYA H.T. • PANITERA PENGADILAN WAJIB BERITAHUKAN • ISI PUTUSAN PENGADILAN YG PUNYA KE- • KUATAN HK TETAP KPD KAKAN PERTAN. • YG BERKEPENTINGAN SAMPAIKAN SALINAN • RESMI KPD KAKAN PERTANAHN • PENCATATAN HAPUSNYA HAK DILAKUKAN • SETELAH DIPEROLEH SK. MENTERI f. PUTUSAN / PENETAPAN PENGADILAN g. PERUBAHAN NAMA BUKTI MENGENAI GANTI NAMA

  50. BPN II.C. PENDAFTARAN PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH LAINNYA a. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU HAT b. PEMECAHAN, PEMISAHAN DAN PENGGABUNGAN BIDANG TANAH c. PEMBAGIAN HAK BERSAMA d. HAPUSNYA HAT DAN HM SARUSUN e. PERALIHAN & HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN f. PERUB. DATA PEND. TANAH KRN PUTUSAN/PENETAPAN PENGADILAN g. PERUBAHAN NAMA

More Related