1 / 18

RESOLUSI KONFLIK MELALUI PROSES ADMINISTRASI

RESOLUSI KONFLIK MELALUI PROSES ADMINISTRASI. Resolusi Konflik (Conflict Resolution). Intervensi Pihak Ketiga (Third Party Intervention). Mengatur Sendiri (Self Regulation). Pola Tanpa Kekerasan (Non-Violent). Pola Dengan Kekerasan (Violent). Pengadilan (Court Process).

danton
Télécharger la présentation

RESOLUSI KONFLIK MELALUI PROSES ADMINISTRASI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. RESOLUSI KONFLIK MELALUI PROSES ADMINISTRASI

  2. ResolusiKonflik (Conflict Resolution) IntervensiPihakKetiga(Third Party Intervention) MengaturSendiri (Self Regulation) PolaTanpaKekerasan (Non-Violent) PolaDenganKekerasan (Violent) Pengadilan (Court Process) ProsesAdministrasi (Administrative Process) ResolusiPerselisihanAlternatif (Alternative Despute Resolution) KomisiPengawasPersaingan Usaha (KPPU) Penggusuran Ombudsman BadanPenyelesaianSengketaKonsumen (BPSK) Mediasi Arbitrase Sumber: Wirawan, 2010 (diolah)

  3. LatarBelakangLahirnya KPPU

  4. UU No. 5 Tahun 1999 • Tentang : LaranganPraktikMonopolidanPersainganTidakSehat. • Tujuan : 1. Melaksanakanprinsipdemokrasiekonomidgnmemberikankesempatanygsamakpdsetiapwarganegara u/ berpartisipasidlmbdgusaha 2. Menciptakaniklimpersainganygsehatdiantarapengusaha

  5. Wewenang KPPU (UU No. 5/1999, ps. 36)

  6. Wewenang KPPU (UU No. 5/1999, ps. 36)

  7. LatarBelakangLahirnya BPSK (BadanPenyelesaianSengketaKonsumen)

  8. Wewenang BPSK (UU No. 8/1999, ps.32)

  9. Wewenang BPSK (UU No. 8/1999, ps.32)

  10. SejarahIstilah Ombudsman

  11. PerkembanganPenggunaan Ombudsman

  12. Definisi Ombudsman

  13. Jenis-Jenis Ombudsman

  14. ContohKasusPengaduanygDiselesaikanolehOmbudsman Negara BagianHawai, USA (Wirawan, 2010)

  15. PENGGUSURAN • Penggusuranseringdilakukanolehpihakpemerintah, misalnya : - menggusurparapedagang kaki lima dikota-kotabesarygberjualandipinggirjalan - membangunrumah liar dibantaransungai - mendirikanbangunantanpaijinbangunan

More Related