1 / 52

SELAMAT PAGI

KUP A. SELAMAT PAGI. SPT. SURAT PEMBERITAHUAN. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT). Pasal 1 angka 10, 11, 12 UU KUP. SPT Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban. UNTUK SUATU

daryl-lane
Télécharger la présentation

SELAMAT PAGI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KUP A SELAMAT PAGI

  2. SPT SURAT PEMBERITAHUAN

  3. SURAT PEMBERITAHUAN(SPT) Pasal 1 angka 10, 11, 12 UU KUP SPT Surat yg oleh WP digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan atau Pembayaran Pajak, Objek Pajak dan atau bukan Objek Pajak, dan atau Harta dan Kewajiban UNTUK SUATU TAHUN PAJAK ATAU BAGIAN TAHUN PAJAK UNTUK SUATU MASA PAJAK SPT MASA SPT TAHUNAN

  4. FUNGSI SPT PPh Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK : a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang b. melaporkan tentang : pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ; penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak ; Harta dan Kewajiban ;  pembayaran dari pemotong / pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak.

  5. FUNGSI SPT PPN FUNGSI SPT PPN FUNGSI SPT PPN Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK : SEBAGAI SARANA UNTUK : SEBAGAI SARANA UNTUK : a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan b. melaporkan tentang: pengkreditan PM terhadap PK; pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak; melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut). a. melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan b. melaporkan tentang: pengkreditan PM terhadap PK; pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak; melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut).

  6. FUNGSI SPT PPN FUNGSI SPT PPN JENIS-JENIS SPT Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK : SEBAGAI SARANA UNTUK : 1. SPT TAHUNAN • SPT TAHUNAN PPh WP BADAN ( Form. 1771) • SPT TAHUNAN PPh WP OP USAHAWAN • (Form. 1770) • SPT TAHUNAN PPh WP OP KARYAWAN • (Form. 1770 S) • SPT TAHUNAN PPh WP OP SATU PEMBERI KERJA • (Form.1770 SS) • e. SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 (Form. 1721)

  7. FUNGSI SPT PPN FUNGSI SPT PPN JENIS-JENIS SPT Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK : SEBAGAI SARANA UNTUK : 2. SPT MASA • SPT MASA PPh PASAL 21/26 • SPT MASA PPh PASAL 22 • SPT MASA PPh PASAL 23/26 • SPT MASA PPh PASAL 4(2) PPh FINAL • SPT MASA PPh PASAL 25 • SPT MASA PPh PASAL 25 WPOP PENGSH TERTT • g. SPT MASA PPN (Form 1111)

  8. FUNGSI SPT PPN FUNGSI SPT PPN JENIS-JENIS SPT Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU KUP SEBAGAI SARANA UNTUK : SEBAGAI SARANA UNTUK : 3. SPT PENUNDAAN • SPT PENUNDAAN PPh WP BADAN • ( Form. 1771-Y ) • SPT PENUNDAAN PPh WP ORANG PRIBADI • ( Form. 1770-Y ) • SPT PENUNDAAN PPh PASAL 21 • ( Form. 1721-Y )

  9. KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT Pasal 3 ayat (1), (2), (3), dan (7) UU KUP WP • MENGAMBIL SENDIRI • MENGISI • MENANDATANGANI • MENYAMPAIKAN SPT KPP • BATAS WAKTU PENYAMPAIAN • SPT MASA PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK • SPT TAHUNAN PPh WP OP P.L 3 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK • SPT TAHUNAN PPh WP Badan P.L 4 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK

  10. SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN Pasal 3 ayat (7) UU No.28 Th.2007 APABILA • Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani • Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen • Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya MasaPajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis • d. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan suratketetapan pajak

  11. PENGISIAN SPT Pasal 3 ayat (1) UU No.28 Th 2007 SPT harus diisi dengan : a. benar, lengkap, dan jelas a. Dalam Bahasa Indonesia b. Huruf latin c. Menggunakan angka arab d. Satuan mata uang rupiah ( Kecuali WP yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu dalam mata uang US $ )

  12. benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan Pasal 3 ayat (1) UU No.28 Th 2007 berarti a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang hamsdilaporkan dalam Surat Pemberitahuan c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumberdari objek pajak dan unsur-unsur lain yang hams dilaporkan dalamSurat Pemberitahuan

  13. LAMPIRAN YANG DISYARATKANDALAM SPT WP BADAN WP OP PEMBUKUAN WP OP PENCATAN • Neraca & Lap. Laba Rugi • Daftar Perhit. • Peny. &/ Amort. • Perhit. Kompens • Kerugian • SSP Psl.29 • Surat Kuasa • Neraca & Lap. Laba Rugi • Daftar Perhit. • Peny. &/ Amort. • Perhit. Kompens • Kerugian • - Daft. Susunan Keluarga • SSP Psl.29 • Surat Kuasa • Peredaran Bruto • Daft. Susunan Keluarga • SSP Psl.29 • Surat Kuasa

  14. LAMPIRAN YANG DISYARATKANDALAM SPT WP PPh Pasal 21 SPT Masa PPh 21/26 SPT Masa PPh 23/26 - SSP Psl.29 - Surat Kuasa Khusus - Apabila WP Kerja sama Operasi harus dilampiri dgn Lap. Keu. - SSP Psl.21/26 - Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 21/26 - Bukti Potong PPh Pasal 21/26 - Surat kuasa khusus - SSP Psl.23/26 - Daftar bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 - Bukti Potong PPh Pasal 23/26 - Surat kuasa khusus

  15. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN Pasal 3 ayat (4), (5) dan (5a) UU No.28 Th 2007 APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SYARAT : DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA KEPALA KPP DIAJUKAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERAKHIR MENYAMPAIKAN PENGHITUNGAN SEMENTARA PAJAK YG TERUTANG DAN DILAMPIRILAPORAN KEUANGAN SEMENTARA MELAMPIRKAN BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK YG TERUTANG (SSP) PERPAJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 2 BULAN APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUT DITERBITKAN SURAT TEGURAN

  16. BENTUK, ISI, DAN LAMPIRAN SPT Pasal 3 ayat (6) UU KUP MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN BENTUK ISI LAMPIRAN BERUPA KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN

  17. DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT Pasal 3 ayat (8) UU KUP jo. KMK No.535/KMK.04/2000 WAJIB PAJAK TERTENTU • DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT : •  WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP • (UNTUK SPT MASA PPh Pasal 25 DAN SPT TAHUNAN PPh) • WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (UNTUK SPT MASA PPh Pasal 25)

  18. PENGISIAN SPT Pasal 4 UU KUP PENGISIAN SPT • BENAR • LENGKAP • JELAS • DITANDATANGANI : • BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS • ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA KHUSUS WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAP. KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN LAIN)

  19. PENELITIAN Pasal 1 angka 30 SERANGKAIAN KEGIATAN MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SPT dan LAMPIRANNYA Termasuk : KEBENARAN PENULISAN dan PENGHITUNGAN BERSIFAT FORMAL

  20. TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT Pasal 5 UU KUP DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENENTUKAN TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT

  21. PENYAMPAIAN SPT Pasal 6 UU KUP jo. KEP- 518 /PJ./2000 Dengan Cara Disampaikan langsung ke KPP/ Kapenpa. WP menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan Disampaikan melalui Kantor Pos secara tercatat Tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan • Atau cara lain melalui : • jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk Dirjen Pajak

  22. PENYAMPAIANSPT Penyampaian Langsung Ke KPP Penyampaian Melalui Pos Tercatat Penyampaian Melalui Jasa Kurir Penyampaian Melalui e-SPT Penyampaian Melalui e-Filling

  23. e-Filling

  24. Dasar Hukum : Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-05/PJ./2005 tentang tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik(eFiling) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi(ASP)

  25. LATAR BELAKANG e-FILING • Dibutuhkan waktu yang lama untuk merekam data SPT di Kantor Pelayanan Pajak, khususnya data lampiran SPT • Sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data, sehingga data yang dituangkan WP dalam SPT tidak sama dengan data yang ada pada DJP • Perekaman data SPT membutuhkan sumber daya manusia yang banyak • Sering terjadi kesalahan dalam pengisian dan penghitungan SPT • Input data sangat banyak sehingga proses pembuatan SPT lama • Pemborosan Kertas • Pemborosan tempat untuk menyimpan dokumen SPT • Bila terjadi kehilangan data mis. Kebakaran tidak ada backup data • Jarak dan Waktu • Memperlambat pelayanan lainnya

  26. SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN atau TIDAK MENYAMPAIKAN SPT Pasal 7 (1) UU KUP WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN SPT MASA SPT TAHUNAN DENDA Rp. 500.000,00 utk SPT Masa PPN Rp. 100.000,00 utk SPT Masa Lainnya DENDA Rp. 100.000,00 utk WP OP Rp. 1.000.000,00 utk WP Badan

  27. DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI DENDA Pasal 7 ayat (2) UU KUP jo. KMK No. 537/KMK.04/2000 • a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia; • b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas • c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia • Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia • Wajib Pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; • Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi; • Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau • Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

  28. PEMBETULAN SPT Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU KUP SPT YG PENGISIANNYA TERDAPAT KEKELIRUAN DENGAN KEMAUAN SENDIRI WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN SYARAT • PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT pembetulan ybs atau beserta lampiran sendiri) • BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN

  29. PEMBETULAN SPT Pasal 8 ayat (1a) DENGAN KEMAUAN SENDIRI WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN Menyatakan rugi atau lebih bayar SYARAT • pembetulan Surat Pemberitahuan hams disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan

  30. PEMBETULAN SPT Pasal 8 ayat (2) dan (2a) UU No.28 Th 2007 Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhirsampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

  31. PENGUNGKAPAN KETIDAK-BENARAN SPT ATAS KEMAUAN SENDIRI Pasal 8 ayat ( 3 ) UU KUP SPT TELAH DISAMPAIKAN TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK, sehubungan TINDAK PIDANA PASAL 38 TIDAK DISIDIK APABILA WP : • Mengungkapkan ketidakbenaran atas kemauan sendiri • Melunasi pajak yg kurang dibayar + denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar

  32. PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI Pasal 8 ayat (4) UU KUP Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belummenerbitkan surat ketetapan pajak, WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI SYARAT • pajak-pajak yang masih hams dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil • rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar • jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau • jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan

  33. PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI Pasal 8 ayat (4) UU KUP Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belummenerbitkan surat ketetapan pajak, WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI SYARAT • pajak-pajak yang masih hams dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil • rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar • jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau • jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan

  34. PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DENGAN LAPORAN TERSENDIRI Pasal 8 ayat (5) UU No.28 Th 2007 Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang kurang dibayar, hams dilunasi oleh Wajib Pajak sebelum laporan tersendiri dimaksud disampaikan

  35. PEMBAYARAN PAJAK

  36. SARANAPEMBAYARAN PAJAK PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DITENTUKAN DIRJEN PAJAK SSP STANDAR Surat yg oleh WP digunakan untuk Melakukan pembayaran/penyetoran Pajak dan digunakan sebagai Bukti Pembayaran SSP KHUSUS Bukti pembayaran/pembayaran pajak Ke kantor penerima pembayaran dgn Menggunakan mesin transaksi dan Alat lainnya yg isinya sesuai yang Ditetapkan DJP

  37. BATAS WAKTU PEMBAYARAN Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU KUP JATUH TEMPO PEMBAYRAN / PENYETORAN DAN KEKURANGAN BAYAR PAJAK Masa Pajak PPh Pasal 29 SPT Tahunan HARUS DILUNASI PALING LAMBAT 15 hari setelah Masa Pajak Berakhir Sebelum SPT Tahunan Disampaikan Catatan : Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran/penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya

  38. Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran

  39. TANGGAL JATUH TEMPO PELAPORAN PAJAK Pasal 9 ayat (1) UU KUP jo. KMK No. 541/KMK.04/2000 Catatan : KEP.543/PJ./2000 Apabila tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya

  40. SANKSI ADMINITRASIKETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK Pasal 9 ayat (2a) dan (2b) UU No.28 Th 2007 PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI Pembayaran atau penyetoran pajak masa yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan Atas pembayaran atau penyetoran PPh Tahunan yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar2% (dua persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan

  41. TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK Pasal 10 ayat (1) UU KUP jo. KMK No.541/KMK.04/2000 TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN BANK BUMN/D ATAU BANK-BANK LAIN YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN ANGGARAN KANTOR POS

  42. PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK

  43. SURAT TAGIHAN PAJAK STP Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda

  44. PASAL 14 (1) Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila: a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu; e. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain: 1. Identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya; atau 2. Identitas pembeli serta nama dan tandatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan huruf g Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran; f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya

  45. (2) Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak

  46. (4) Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, atau huruf f masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (duapersen) dari Dasar Pengenaan Pajak. (5) Terhadap Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenai sanksi administrasi berupabunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari tanggal penerbitan SuratKeputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai dengan tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak, danbagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (6) Tata cara penerbitan Surat Tagihan Pajak diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

  47. STP dapat diterbitkan dalam hal : Pasal 14 UU KUP Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga PKP tdk membuat FakturPajak PKP membuat Faktur Pajak tidak tepat waktu Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar Kurang bayar karena salah tulis / salah hitung Psl 14 (1) c Psl 14 (1) d Psl14(1) e Psl14(1) f Psl14(1) g Psl 14 (1) b Psl 14 (1) a Denda 2 % x DPP Bunga 2% sebulan Bunga 2% sebulan paling lama 24 bulan Psl 14 (4) Psl 14 (3) Psl 14 (5) Catatan: (Pasal 14 (2) STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan skp

  48. SURAT KETETAPAN PAJAK SKP

  49. SURAT KETETAPAN PAJAK Pasal 1 angka 14 UU KUP Surat Ketetapan Pajak SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) PASAL 13 SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) PASAL 15 SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) PASAL 17 A SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB) PASAL 17 DAN PASAL 17 B

  50. KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK Pasal 12 AYAT (1) UU KUP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAK

More Related