Unhas Intellectual Forum 2013

1. Unhas Intellectual Forum 2013 SISTEM EKONOMI ISLAM Untuk Solusi Ekonomi diIndonesia H. Dwi Condro Triono, Ph.D

2. BAGAIMANA KEADAAN EKONOMI DI INDONESIA? INDONESIA NEGARA “GAGAL” “SEKULARISME” JILID 2

3. EKONOMI ILMU EKONOMI SISTEM EKONOMI EFISIENSI PRODUKSI ALOKASI SUMBER DAYA BERSIFAT NETRAL PANDANGAN HIDUP

4. SISTEM EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI KONVESIONAL SISTEM EKONOMI KAPITALISME SISTEM EKONOMI SOSIALISME INDIVIDU/SWASTA BEBAS MENGUASAI SDA INDIVIDU/SWASTA TIDAK BOLEH MENGUASAI SDA DISERAHKAN PADA MEKANISME PASAR BEBAS DISERAHKAN SEPENUHNYA PADA NEGARA

5. MEKANISME PASAR BEBAS KESEIMBANGAN EKONOMI EFISIENSI EKONOMI KEADILAN EKONOMI

6. PERAN NEGARA REGULATOR WASIT PENARIK PAJAK

7. PERAN NEGARA KEBIJAKAN FISKAL KEBIJAKAN MONETER PENYUSUNAN APBN STABILITAS NILAI MATA UANG BESAR KECILNYA PAJAK TINGGI RENDAHNYA SUKU BUNGA UNTUK INILAH PENGUASA DIPILIH

8. KEBIJAKAN FISKAL EKONOMI LESU EKONOMI PANAS ANGGARAN DEFISIT (DEFICIT FISCAL) ANGGARAN SURPLUS (SURPLUS FISCAL) HUTANG/MENCETAK UANG BARU MENINGKATKAN BEBAN PAJAK

9. KEBIJAKAN MONETER EKONOMI INFLASI EKONOMI DEFLASI KEBIJAKAN UANG KETAT KEBIJAKAN UANG LONGGAR MENAIKKAN SUKU BUNGA MENURUNKAN SUKU BUNGA

10. JIKA NEGARA TIDAK BERPERAN LANGSUNG DALAM EKONOMI SIAPA YANG AKAN MENGUASAI EKONOMI? PEMILIK MODAL BESAR (KAUM KAPITALIS)

11. HEGEMONI KAPITALISME SKALA NASIONAL 1 The law of capital accumulations “MEMAKAN” PERUSAHAAN KECIL 2 Proseskonglomerasidarihulusampaihilir KAUM KAPITALIS PENGUASAAN BAHAN BAKU 3 “MEMAKAN” PERUSAHAAN NEGARA Privatisasi BUMN 4 MENJADI PENGUASA NEGARA Menjadi PENGUASA-HA

12. HEGEMONI KAPITALISME SKALA DUNIA 5 PENGUASAAN PASAR DUNIA WTO & GATT 6 “MEMATIKAN” PERUSAHAAN LOKAL Mendirikan MNC 7 PENGUASAAN BAHAN BAKU LOKAL Intervensi UU PMA KAUM KAPITALIS 8 Menjatuhkankursmatauanglokal BAHAN BAKU LOKAL LEBIH MURAH 9 PENGUASAAN TENAGA KERJA LOKAL MURAH Liberalisasipendidikan 10 MENEMPATKAN PENGUASA BONEKA Bantuandanakampanye

13. KAUM KAPITALIS PERBANKAN PASAR MODAL UANG KERTAS TUMBUHNYA EKONOMI SEKTOR NON RIIL DISCOUPLING ECONOMY SANGAT RENTAN KRISIS NEGARA TIDAK MAMPU BERPERAN “SEKULARISME” JILID 2

14. PERAN NEGARA EKONOMI NORMAL JIKA TERJADI KRISIS MEMBERI PAYUNG HUKUM MEMBERIKAN BAIL OUT LIBELARISASI SEMUA SEKTOR EKONOMI MENAIKKAN PAJAK DIKUASAI KAPITALIS MENGURANGI SUBSIDI MENINDAS RAKYATNYA

15. SISTEM EKONOMI ISLAM SEBAGAI SOLUSI YANG SISTEMIK

16. SISTEM EKONOMI ISLAM SELURUH HARTA KEKAYAAN KEPEMILIKAN INDIVIDU • KEPEMILIKAN NEGARA • JIZYAH • KHARAJ • GHANIMAH • FA’I • ‘USYUR • 20% RIKAZ • HARTA TANPA AHLI WARIS • HARTA ORANG MURTAD • BERBAGAI LAHAN, BANGUNAN MILIK NEGARA • KEPEMILIKAN UMUM • BARANG YANG MENJADI KEBUTUHAN UMUM • TAMBANG DALAM JUMLAH BESAR • BARANG YANG TIDAK DAPAT DIMILIKI INDIVIDU MEKANISME PASAR SYARI’AH DIKELOLA OLEH NEGARA DIKELOLA OLEH NEGARA ?

17. MEKANISME PASAR SYARI’AH • HUKUM PERDAGANGAN DN • INDIVIDU BEBAS BERDAGANG • HARUS SESUAI RUKUN DAN SYARAT • HUKUM PERDAGANGAN LN • MENGIKUTI STATUS PEDAGANGNYA • BEBAS BEA CUKAI UNTUK WN • WNA MENGIKUTI NEGARA YBS • DENGAN UANG EMAS DAN PERAK • KURS BEBAS, KONTAN, DITEMPAT • HUKUM KETENAGAKERJAAN • UPAH ATAS DASAR MANFAAT YANG DIBERIKAN • HARUS JELAS JENIS, MASA, UPAH & TENAGA • TIDAK BOLEH ADA UMR PASAR BARANG DAN JASA PASAR TENAGA KERJA • HUKUM INDUSTRI • INDIVIDU BOLEH MEMILIKI ALAT PRODUKSI • HARAM UNTUK MEMPRODUKSI YANG HARAM • HARAM UNTUK MEMPRODUKSI MILIK UMUM PASAR KEUANGAN • HUKUM PERBANKAN • LARANGAN RIBA NASHI’AH PASAR LAHAN • HUKUM PASAR MODAL • LARANGAN RIBA NASHI’AH • LARANGAN RIBA FADHAL • LARANGAN MAYSIR (JUDI) • TRANSAKSI KONTAN DAN DITEMPAT • HUKUM –HUKUM LAHAN (PERTANIAN) • PENYATUAN KEPEMILIKAN LAHAN DAN PRODUKSI • BOLEH MENGHIDUPKAN LAHAN MATI • LARANGAN MENTERLANTARKAN LAHAN > 3 TAHUN • LARANGAN MENYEWAKAN LAHAN PERTANIAN • HUKUM INVESTASI • HARUS SESUAI SYIRKAH ISLAM • LARANGAN PERSEROAN KAPITALISME

18. MEKANISME PASAR SYARI’AH UANG EMAS & PERAK PASAR BARANG BARANG & JASA RUMAH TANGGA PERUSAHAAN PRODUKTIF UPAH BAGI HASIL PASAR FAKTOR PRODUKSI LAHAN TENAGA KERJA SYIRKAH ISLAM

19. POLITIK EKONOMI ISLAM SELURUH HARTA KEKAYAAN KEPEMILIKAN INDIVIDU KEPEMILIKAN NEGARA KEPEMILIKAN UMUM PASAR SYARIAH DIKELOLA OLEH NEGARA UANG EMAS DIKELOLA OLEH NEGARA PASAR BARANG BARANG & JASA RUMAH TANGGA PERUSAHAAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH BAITUL MAL SEKTOR KEPEMILIKAN INDIVIDU SEKTOR KEPEMILIKAN UMUM SEKTOR KEPEMILIKAN NEGARA PRODUKTIF UPAH BAGI HASIL PASAR FAKTOR PRODUKSI LAHAN TENAGA KERJA SYIRKAH ISLAM

20. PENERIMAAN APBN SEKTOR KEPEMILIKAN UMUM • (Sumber: Amhar, 2010. Diolah)

21. FUNGSI SENTRAL BAITUL MAL BAITUL MAL SEKTOR KEPEMILIKAN INDIVIDU SEKTOR KEPEMILIKAN UMUM SEKTOR KEPEMILIKAN NEGARA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT: PENDIDIKAN, KESEHATAN, KEAMANAN KEBUTUHAN POKOK INDIVIDU: SANDANG, PANGAN, PAPAN MEMBANGUN INDUSTRI BERAT, INFRASTRUKTUR, BELANJA NEGARA KEBUTUHAN PERMODALAN UNTUK USAHA KEBUTUHAN SIMPAN PINJAM KEBUTUHAN TRANSFER DAN JASA LAINNYA

22. SEKIAN WASSALAAMU’ALAIKUM WALLAHU A’LAM BISH-SHOWAB…