Perjuangan Menuju Indonesia yang Lebih Baik

1. Disampaikan oleh : PROF.DR.SJAMSIAR SJ Perjuangan MenujuIndonesia yang Lebih Baik

2. Sejarah Pemberantasan Korupsi • TahunKegiatan UtamaLingkupDasar Hukum • 1957 Operasi Militer (Kegiatan tidak terstruktur) PRT/PM/06/1957 • 1967 Tim Pemberantasan Korupsi (Represif) Keppres 228 Tahun 1967 • 1977 Opstib (Penertiban Sistem) Inpres 9 Tahun 1977 • 1987 Pemsus Restitusi Pajak (Kebenaran restitusi) Surat MENKEU S-1234/MK.04/1987 • 1997-1998  Krisis Moneter & Ekonomi • 1999 KPKPN (Preventif) UU 28 Tahun 1999 • 1999 TGTPK (Represif) PP 19 Tahun 2000 PELAJARAN • Tidak memadai pada komponen pencegahan, walaupun mandat yang diberikan mencakup pencegahan • Diarahkan hanya untuk penghukuman, tidak cukup perhatian pada upaya pelacakan aset (hasil korupsinya)‏ • Sistem manajemen SDM tidak diarahkan untuk mendukung kinerja • Sistem manajemen keuangan tidak diarahkan untuk mendukung kinerja • 2003 KPK (Penindakan & Pencegahan) UU 30 Tahun 2002 • Tugas: Koordinasi, Supervisi, Penindakan, Pencegahan, Monitor • 2005 Timtas(Represif) Keppres 11 Tahun 2005

3. Sekilas KPK: • Beberapa gambaran: • Lembaga Negara Independen bebas pengaruh dari eksekutif, legislatif, yudikatif dan kekuatan lainnya • Bertanggung jawab kepada publik • Yurisdiksi hanya pada tindak pidana korupsi Gambaran lain: • 5 Pimpinan (saat ini: 4 pimpinan) • 4 Penasihat (saat ini: 2 Penasihat) • 700 Pegawai

4. Mekanisme Anti Korupsi KPK(UU No. 30/2002) Kejaksaan Kepolisian BPK Inspektorat Jenderal Lain-lain Koordinasi Pasal 7 Supervisi Pasal 8 • Kejaksaan • Kepolisian • BPK • Inspektorat Jenderal • Lain-lain • Lembaga yang memberikan pelayanan publik Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan Pasal 11 Tugas KPK Pasal 6 • Semua kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum lainnya oleh UU • Kewenangan tertentu yang tidak diberikan kepada penegak hukum lain Pencegahan Pasal 13 Monitor Pasal 14

5. Struktur Organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi

6. Visi dan Misi KPK • Visi: • Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi Misi: • Pendobrak dan pendorong Indonesia yang bebas dari korupsi • Menjadi pemimpin dan penggerak perubahan untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi Prinsip Utama: • Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas Nilai-nilai Dasar • Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Religiusitas, Transparansi, Kepemimpinan, Produktiitas

7. GUNUNG ES KORUPSI lokasi : • pemasok anggaran • pengguna anggaran, • disparitas pendapatan Manusia berjiwa koruptor Barang • asset negara, • barang sitaan Kegiatan : • proyek pembangunan • pengadaan barang / jasa • perijinan / pelayanan publik Korupsi sbg Kejahatan terjadi, apabila terdapat : • Desire to Act • Ability to Act • Opportunity • Suitable Target TINDAK PIDANA KORUPSI TPK CORRUPTION HAZARDS (CH)‏ Kelemahan bangsa • Kesisteman • Kesejahteraan / Pengghasilan • Mental / moral • Internal, sosial, self control • Budaya ketaatan hukum POTENSI MASALAH PENYEBAB KORUPSI (PMPK)‏ 7

8. Kondisi Korupsi di Indonesia (lanjutan) ICOR (Incremental Capital Output Ratio) tertinggi di ASEAN 5%, rata-rata ASEAN 3,5% sebagai akibat dari banyaknya praktik mark-up dan korupsi. Kebocoran APBN/ Pembangunan mencapai 45% Pungutan tidak resmi (graff) mencapai 15% dari biaya resmi. Utang terus bertumpuk, tapi korupsi juga terus meningkat Debt service ratio 40% dari APBN. Rendahnya pertumbuhan ekonomi (4,8%) dan tingginya angka kemiskinan -+17.5% (under poverty line BPS ‘06) dan pengangguran 9% -10%. Kurangnya akses informasi dari Lembaga layanan publik , tranparansi dan akuntabililtas layanan publik. Tax ratio terhadap PDB berkisar 15%, sedangkan negara-negara ASEAN rata-rata lebih dari 17%.

9. Tinjauan Korupsi di Indonesia Tim Anti Korupsi Sikap permisif Terhadap korupsi Peraturan perundangan belum memadai Lemahnya law enforcement Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan Sistem penyelenggaraan negara, pengelolaan dunia usaha, dan masyarakat yang tidak mengindahkan prinsip2good governance Beragam sebab lain ! Beragam sebab lain Korupsi sulit dibasmi dan makin merajalela

10. Modus Operandi Korupsi di Daerah Korupsi DPRD Memperbesar mata anggaran untuk tunjangan dan fasilitas anggota dewan Menyalurkan Dana APBD bagi anggota dewan melalui yayasan fiktif Memanipulasi perjalanan dinas Menerima gratifikasi Menerima Suap. Sumber : dari berbagai sumber seperti Studi World Bank, data KPK

11. Modus Operandi Korupsi di Daerah Korupsi Pejabat Daerah Pengadaan Barang dana Jasa Pemerintah dengan mark up harga dan merubah spesifikasi barang. Penggunaan sisa dana tanpa dipertanggungjawabkan & tanpa prosedur Penyimpangan prosedur pengajuan & pencairan dana kas daerah Manipulasi sisa APBD Manipulasi dalam proses pengadaan/perijinan/konsensi hutan Gratifikasi dari BPD penampung dana daerah Bantuan Sosial tidak sesuai peruntukannya Menggunakan APBD untuk keperluan Keluarganya dan koleganya Menerbitkan Peraturan Daerah untuk upah pungut pajak; Ruislag/tukar guling tanah dengan mark down harga Penerimaan Fee Bank Sumber : dari berbagai sumber seperti Studi World Bank, data KPK

12. Dampak Korupsi • 49% (110 juta) penduduk Indonesia.... hidup di bawah garis kemiskinan (Survey WB) • LISTRIK: 70 juta penduduk setiap malam masih dirundung kegelapan • ENERGI: 52.5% konsumsi energitergantung pada BBM, subsidi untuk 62 juta kiloliter BBM tahun 2005 sebesar 20% APBN. • KESEHATAN: 2/3 penduduk Indonesia masih mengkonsumsi makanan kurang dari 2.100 kalori per hari. • AIR: ...50 juta penduduk miskin tidak memiliki akses air bersih. Penyediaan air bersih menjangkau 9% dari total penduduk. • KERUSAKAN ALAM: 1.6 juta hektar hutan di Indonesia dibabat setiap tahunnya, 39% habitat alami turut musnah, Padahal 30 juta jiwa tergantung hidupnya dari hutan. KORUPSI berdampak terhadap Kemiskinan!

13. PEMBERANTASAN TPK SBG KEJAHATAN (POLA DETEKSI AKSI)‏ TPK  REPRESIF CH PREVENTIF DETEKSI AKSI PMPK  PREEMTIF KORBAN/KERUGIAN  REHABILITASI PENINDAKAN PENCEGAHAN INDA TIM ATR PIPM SEKJEN 13

14. Reformasi Demokrasi • Gerakan mahasiswa telah menjatuhkan Orde Baru (1998 – 1999). • Reformasi belum merambah dunia peradilan. • Lembaga penegak hukum masih menjadi bagian dari masalah dalam penegakan hukum dan keadilan. • Mafia hukum (judicial corruption): KKN serta penyelahgunaan kekuasaan dan kewenangan.

15. Mafia Hukum • Dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan. • Bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur. • Melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum. • Mengakibatkan usaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan. (Sumber: KP2KKN)

16. Upaya merintangi pemberantasan TPK(14th International Anti Corruption Conference - IACC 2010) • Pelemahan terhadap lembaga anti korupsi (mengubah undang-undang untuk mengurangi kewenangan lembaga anti korupsi) revisi Undang-undang KPK (Undang-undang No. 30 Tahun 2002) • Merestrukturisasi lembaga untuk mengurangi independensinya • Mengurangi sumber daya atau anggaran.

17. Revisi Undang-undang TPK & KPK (1) • Untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi? • Corruptors fight back? Banyak pihak “gerah”, sehingga ingin meredam upaya yang dilakukan KPK dalam pemberantasan korupsi. • Dikritisi masayarakat Pemerintah menarik kembali draft Revisi UU TPK

18. Revisi Undang-undang TPK & KPK (2) • Pendekatan integral law reform + social economic, political, cultural, moral, and adminstrative reform • 3 komponen Sistem Hukum: • StructureInstitusi dalam sistem hukum dengan berbagai fungsinya • Substance Norma-norma hukum baik berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan hakim • Legal cultureBudaya hukum masyarakat yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan

19. Kegagalan Pemberantasan Korupsi (Jeremi Pope) • Keterbatasan wewenang dihalangi secara efektif oleh mesin pemerintahan yang masih korup • Ketiadaan komitmen dari penguasa tertinggi untuk melakukan perubahan • Target reformasi hanya pejabat tingkat bawah hukum tidak fair/adil dan tidak merata • Janji muluk tidak realistis atau tidak dapat dicapai kehilangan kredibilitasnya • Reformasi fokusnya tidak spesifik menggagalkan perubahan yang konkrit, • Reformasi tanpa koordinasi siapa yang bertanggung jawab? • Reformasi terlalu tergantung hukum terlalu banyak penindakan hukum yang menghasilkan represi, penyalahgunaan wewenang, dan timbulnya rezim baru yang korup • mekanisme kelembagaan tidak dijalankan memastikan bahwa usaha reformasi terus berjalan walaupun tokoh2nya sudah tidak muncul di permukaan.

20. 10 Alasan mengapa KPK harus tetap ada* * Dengan segala kewenangannya seperti saat ini

21. Tugas KPK UU 30/2002 Koordinasi (Pasal 7) Supervisi (Pasal 8) TUGAS KPK (Pasal 6) Penyelidikan, Penyidikan & Penuntutan (Pasal 11) Monitoring (Pasal 14) Pencegahan (Pasal 13) 21

22. Alasan KPK harus ada 1 • Pasal 6 UNCAC (UU No.7 th. 2006) bahwa: • (1)“Setiap negara peratifikasi (peserta) UNCAC wajib, berdasarkan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, menjamin/memastikan keberadaan/eksistensi satu atau beberapa lembaga, sejauh diperlukan dalam mencegah korupsi…. • (2) Setiap negara peratifikasi wajib menjaga independensi lembaga tersebut….agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak diinginkan

23. Alasan KPK harus ada 2 • Pasal 36 UNCAC (UU No.7 th. 2006) bahwa: • Setiap negara peratifikasi UNCAC wajib sesuai dengan prinsip dasar sistem hukumnya, memastikan keberadaan/eksistensi suatu lembaga ….untuk memerangi korupsi melalui penegakan hukum (penindakan). Lembaga tersebut wajib dijamin independensinya…dan terbebas dari tekanan atau pengaruh yang tidak diinginkan….

24. Alasan KPK harus ada 3 • ‏Kesepakatan Indonesia dalam G20 Working Group on Anti-corruption Action Plan No.8 (Indonesia bersama Perancis memimpin group ini):

25. Memperkuat kelembagaan lembaga anti korupsi • Membangun KPK perwakilan di daerah • Mengangkat penyidik KPK • Memperkuat Koordinasi dan Supervisi kasus korupsi • Memperkuat pengadilan tipikor • Reformasi brirokrasi 4

26. 5 Tidak boleh mengulangi Kesalahan masa lalu

27. Mengapa GAGAL? Lack of political will Lack of resources Lack of independence Wrong strategy Inadequate law Inadequate jurisdiction – private sector, election Lack of public credibility & support Lack of coalition Corrupt judiciary Lack of professional staff Lack of internal control

28. 6 IPK kita masih rendah…. Keberadaan KPK menjadikan IPK membaik

29. SEBARAN PENANGANAN TPK 1 ks 1 ks 3 ks 1 ks 1 ks 2 pkr 1 ks 1 ks 6 ks 2 pkr 1 ks 2 ks, 1 pkr 3 ks 1 ks 1 pkr 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 pkr 1 ks 1 ks 35 ks, 12 pkr 1 ks, 1 pkr 1 ks 1 ks 3 ks 2 pkr KETERANGAN ks : kasus (lidik)‏ pkr : perkara (sidik)‏ 1 ks

30. Penjara KPK Penyelidikan Penyidikan Penuntutan UU No. 30/2002 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pertama, Banding, Agung KEPOLISIAN Penyelidikan Penyidikan UU No. 2/2002 Penyidikan Penuntutan KEJAKSAAN UU No. 16/2004 Sistem Peradilan

31. Monitoring and Investigative Techniques Interview/ interogations Travel Ban Search & Seizure Informat Handling Interception Any communication Computer & Audit Forensic Undercover Operation Surveillance Complaint Analysis

32. KPK tidak pernah GAGAL ! 7 • 43 Member of Parliaments • 8 Ministers/Head of Ministerial Level • 7 Province Governors • 23 Mayors and Head of Regents/District • 8 Commissioners of General Election; Judicial; Anti-Monopoly Commissions • 3 Ambassadors (incl. former Chief National Police) and 4 General Counsels • 1 Governor of Central Bank & 4 Deputy Governor • 4 Judges, 2 Prosecutors and Defense Counsel, incl. KPK’s investigator • High ranking Gov Official echelon I & II (Director General, Secretary general, Deputy, Director, etc) • High rank CEO of state owned companies and private sectors involved in public corruption * 100% kasus KPK divonis bersalah oleh pengadilan tipikor

33. 8 Mampu mengembalikan aset Total USD 46 million in 2008‏ Total USD 16 million in 2009 Total USD 297 million in 2010

34. Denah Pencegahan Korupsi Pencegahan Korupsi LHKPN Pemetaan Korupsi Gratifikasi Pendidikan Anti Korupsi Partisipasi Masyarakat Reformasi Birokrasi Penguatan Pengawasan Internal • Kompetensi SDM; ‘right sizing’ • Transparansi dan penyederhanaan Sistem Anggaran • e-government • Perbaikan Remunerasi PNS • Pengukuran Kinerja • Menerapkan Kode Etik yang Konsisten • Pakta Integritas

35. dll TNI 350.000 pers Polri 350.000 pers Kejagung 17.00025.000 pers KemenKeu 62.000 pers MA 27.000 pers Reformasi birokrasi telah berjalan....atas inisiatif KPK 9 More Reform National Planning ABAppenasAgency Increased State Income BPN MenPAN 400 pers Improved Investment Sekretariat Negara BPK 3.5009.000 pers Legal Certainty & Decreased Leakage KPK 2006 2007 2008 2009 2010 onwards

36. Fokus Riviu Sistem Administrasi • Sistem Administrasi Impor • Sistem Penempatan TKI • Sistem Imigrasi • Sistem Pelayanan Perpajakan • Sistem Pengelolaan APBN • Sistem Pengelolaan Keuangan Negara • Sistem jalan nasional • Sistem Perizinan Kehutanan dan ESDM • Sistem penyelenggaraan haji • Sistem Perizinan Pertanahan • Sistem DAK Pendidikan

37. Riviu Sistem Administrasi (Lanjt.) • E-Procurement • Nomor Induk Kependudukan Tunggal (Single Identification Number) • Data Nasional Terpadu

38. Inspeksi Mendadak: (1) • Inspeksi Mendadak untuk meningkatkan pelayanan publik: • Pelayanan Bea dan Cukai, • Badan Pertanahan Nasional, • Kantor Imigrasi, • Uji KIR Kendaraan, • Pelayanan Pembuatan dan Perpanjangan SIM, • Pelayanan Kependudukan (KTP, Akte dll)

39. Inspeksi Mendadak: (2) • Setelah dilakukannya Inspeksi Mendadak (Sidak), KPK dan instansi: • Mengidentifikasi area rawan korupsi • Menyusun rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik • Mengimplementasikan rencana tindak lanjut • Mengevaluasi implementasi rencana tindak secara periodik

40. 10 KPK tidaklah sendirian….di dunia ini • CPIB Singapore – Corrupt Practices Investigation Bureau –1952 • MACC Malaysia – Anti Corruption Agency –1967 • ICAC Hong Kong – Independent Commission Against Corruption –1974 • ACB Brunei – Anti Corruption Bureau –1982 • SFO – Serious Fraud office – United Kingdom - 1988 • ICAC New South wales Australia - 1989 • NAB Pakistan – National Accountability Bureau –1999 • NACC Thailand – National Anti Corruption Commission–1999 • CCAC Macau – Commission Against Corruption –1999 • ACRC/KICAC South Korea –2008/2002 • Central Vigilance Commission of India – 2003 • KPK Indonesia – Corruption Eradication Commission –2003 • ACC Bangladesh – Anti Corruption Commission –2004 • IAAC Mongolia – Independent Authority Against Corruption–2006 • NCPB China - National Corruption Prevention Bureau -2007 • ..dan masih banyak lagi

41. Kewenangan Penuntutan • Lembaga anti korupsi yang mempunyai kewenangan menuntut: • KPK Indonesia • EFCC Nigeria • Ombudsman Philippines • MACC Malaysia • KACC Kenya • India • Tanzania Kejahatan korupsi di Indonesia adalah extraordinary, Sehingga dibutuhkan kewenangan extraordinary Salah satunya adalah kewenangan penuntutan Negara berkembang masih membutuhkan upaya ekstraordinary

42. Penunjukan Pimpinan ACA • KPK Indonesia: Selection committee, nominated president , selected by Parliament. Responsible to the public • Appointed by Chief Executive/President：Singapore, Hong Kong • President’s nomination, endorsed by Parliament : Tanzania, Mongolia • Selection committee, endorsed by President (Philippines). • NACC Thailand: appointed by King, recommended by parliament. Responsible to Parliament. • Selection Commission：India (incl Opposition Party) • MACC Malaysia: Nominated by PM and Appointed by King of Malaysia • ACRC Korea: 13 from president, 1 from supreme court, 1 from parliament.

43. Beberapa buah pemikiran & renungan terhadap EKSISTENSI KPK

44. Terima Kasih Jln. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 Telp: (021) 2557 8300 http://www.kpk.go.id/www.kpk.go.id Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575 Email: mailto:pengaduan@kpk.go.idpengaduan@kpk.go.id

45. KPK Harus Permanent ? • YAKarena alasan pokok adalah kontrol. Kontrol untuk KPK adalah multi stakeholder, di dalam KPK terdiri bukan hanya para penegak hukum dan pegawai negeri, tetapi juga ada dari non pegawai negeri. • Non pegawai negeri memiliki kelebihan karakteristik profesional dan lebih berani dalam memberikan saran dan upaya perbaikan terhadap lembaga publik. Tetapi memiliki kekurangan yang dikhawatirkan organisasi adalah masalah loyalitas kepada lembaga dalam arti dengan profesionalitasnya maka banyak entitas di luar KPK yang dapat membayarnya lebih sehingga dengan mudah pegawai non negeri akan meninggalkan KPK. (ada juga pegawai negeri yang mengundurkan diri dari pegawai negerinya dan memilih bergabung dengan KPK terutama dari instansi yang secara struktur nasional tidak jelas seperti BPKP) • Pegawai negeri memiliki kelebihan karakteristik keterikatan dengan lembaga negara dan diharapkan untuk menjadi change agent di lembaga-lembaga negara terkait. Tetapi memiliki kelemahan yaitu mayoritas lebih menurut dan keterikatan emosional dan struktural dengan lembaga yang memperkerjakannya membuatnya menjadi dianggap kurang independen. Tetapi dengan keberadaannya di KPK menjadikannya lebih independen dari pegawai negeri yang masih di instansi masing-masing.

46. KPK Harus Permanent (2) • Fungsi KPK adalah bridging atau yang 'menjembatan' antara dua karakteristik ini yang dalam jangka pendek pada saat menangani kasus lebih terjaga netralitas akuntabilitas dan independensinya, sedangkan dalam jangka panjang adalah upaya untuk melakukan transformasi kepada para pegawai negeri yang dipekerjakan untuk memiliki independensi yang kuat sehingga pada saat kembali ke instansi asal dapat menempati posisi yang dapat membuat transformasi di pemerintahan. Di dalam KPK menumbuhkan harmonisasi hubungan dari berbagi entitas penegak hukum. • Secara Jangka Panjang KPK dibutuhkan untuk membereskan semua carut marut negara ini bukan hanya di sektor penegakan hukum tetapi pemerintahan, politik dan lain-lain. • Apabila semua sudah baik, tetap KPK dibutuhkan untuk menjaga integritas dan memonitor agar lembaga-lembaga dan pranata-pranata nasional tetap berjalan dengan baik melalui mekanisme pencegahan, penindakan, dan kerjasama. • Maka sampai Kiamat suatu negara KPK tetap dibutuhkan, bahkan seharusnya dimasukkan dalam amandemen Konstitusi negara.