1 / 14

Business Law

Business Law. Kepailitan dan penundaan pembayaran dalam kegiatan bisnis M- 11. Kepailitan. Adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar hutang-hutang yang telah jatuh tempo

donnan
Télécharger la présentation

Business Law

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Business Law Kepailitan dan penundaan pembayaran dalam kegiatan bisnis M-11 Tony Soebijono

  2. Kepailitan • Adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa keadaan berhenti membayar hutang-hutang yang telah jatuh tempo • Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. • UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 37 TAHUN 2004.TENTANG. KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Tony Soebijono

  3. Yang dapat mengajukan kepailitan • Debitur sendiri • Para Kreditor • Jaksa penuntut umum Setiap kreditur (perorangan atau perusahaan) berhak mempailitkan debiturnya (perorangan atau perusahaan) jika telah memenuhi syarat yang diatur dalam UU-Kepailitan. Dikecualikan oleh Undang-Undang Kepailitan adalah Bank dan Perusahaan Efek. Bank hanya bisa dimohonkan pailitkan oleh Bank Indonesia, sedangkan perusahaan efek hanya bisa dipailitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Tony Soebijono

  4. Tujuan utama kepailitan • Untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. • Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Tony Soebijono

  5. Fungsi Lembaga Kepailitan Pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang- hutang nya kepada semua kreditur. Kedua, kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Tony Soebijono

  6. Tata Cara Permohonan Kepailitan • Diajukansecaratertuliskepengadilan • Permohonankepailitan, dandipelajariolehketuapengadilan • Sidang • Penetapankepailitanolehpengadilan Tony Soebijono

  7. Setelah permohonan pailit Setiapkreditordapatjugamemohon • Meletakkansitajaminanterhadapsebagianatauseluruhkekayaandebitur • Menunjukkurator* (mengawasipengelolaanusahadebitur, pembayarankepadakreditor, pengalihanhartakekayaan) Tony Soebijono

  8. Kurator..? • Adalah ketua akuisisi dan penjaga barang-barang yang masih dalam proses pailit • Setelah putusan pailit, hakim akan menetapkan kurator dan hakim pengawas, apabila debitur dan kreditur tidak meminta maka yang bertindak adalah Balai Harta Peninggalan (BHP) Tony Soebijono

  9. Tugas dari BHP • Mengumumkankeputusan hakim tentangkepailitan • Melakukanpenyitaan • Menyusuninventarisasiharta • Berhakmembukasemuasurat-suratdebiturpailit • Memberiuangnafkah • Menjualbendabendasipailit • Berhakmeneruskanusaha Tony Soebijono

  10. Akibat Hukum Pernyataan Pailit Mengakibatkan debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan putusan kepailitan. Dengan ditiadakannya hak debitur, maka terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, KURATOR berwenang melaksanakan tugas pengurusan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Tony Soebijono

  11. Upaya hukum terhadap putusan • Permohonan kasasi / keberatan atas putusan pailit • Permohonan peninjauan kembali • Permohonan penundaan pembayaraan Tony Soebijono

  12. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) • penyelesaian dengan permohonan pailit Pihak-Pihak yang Terkait dalam PKPU 1. Pihak yang Dapat Mengajukan PKPU a. Debitor b. Kreditor c. Bank Indonesia d. Badan Pengawas Pasar Modal e. Menteri Keuangan 2. Pengurus 3. Hakim Pengawas 4. Panitia Kreditor 5. Ahli Tony Soebijono

  13. Contoh kasus • PT Dirgantara Indonesia  vs karyawan • Televisi pendidikan Indonesia  vs Crown Capital Global Limited (CCGL). • AJ Manulife Indonesia  vs dharmala sakti sejahtera • dll Tony Soebijono

  14. thx

More Related