1 / 33

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH. MUHTAR MAHMUD. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai upaya konkrit mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah

dotty
Télécharger la présentation

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH MUHTAR MAHMUD

  2. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah • Pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai upaya konkrit mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah • Pertanggungjawaban disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.

  3. PERTANGGUNGJAWABAN • PELAKSANAAN APBD • Bupati/Wali Kota menyampaikanrancanganundang-undangtentangpertanggungjawabanpelaksanaanAPBD kepadaDPRD berupalaporankeuangan yang telahdiperiksaolehBadanPemeriksaKeuangan, selambat- lambatnya 6 (enam) bulansetelahtahunanggaranberakhir. • LaporanKeuangandimaksudsetidak-tidaknyameliputiLaporanRealisasi Anggaran, Neraca, LaporanArusKas, danCatatanatasLaporanKeuangan, yang dilampiridenganlaporankeuanganperusahaannegaradanbadanlainnya.

  4. Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban • Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. • Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan

  5. LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Input Proses Output/Input Proses Output/Input Proses Output Kebijakan Umum APBD Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Kegiatan Anggaran • RPJMD/RKPD • Penjaringan Aspirasi • Kinerja Masa Lalu • Asumsi Dasar • Kebijakan Pemerintah • (RPJM/RKP/ Prioritas Pembangunan) APBD Penatausahan & Akuntansi • Prestasi Kerja Laporan Pelaksanaan APBD • Perda APBD • Formulir/Dokumen • Catatan/Register Evaluasi Kinerja • Semesteran • Tahunan Hasil Evaluasi

  6. PROSES AKUNTANSI POKOK Catatan Laporan Dokumen Pencatatan & Penggolongan Peringkasan SP2D-LS & SPJ Pelaporan Buku Jurnal Buku Besar Laporan Keuangan Buku Pembantu Kertas Kerja • Laporan Realisasi Anggaran • Laporan Arus Kas • Neraca Daerah • Catatan Atas Laporan Keuangan • Buku Jurnal Penerimaan Kas • Buku Jurnal Pengeluaran Kas • Buku Jurnal Umum • Bukti Penerimaan Kas • Bukti Pengeluaran Kas • Bukti Memorial • Kumpulan Rekening (Ringkasan • dan Rincian) Kebijakan Akuntansi

  7. LAPORAN SEMESTERAN Laporan Realisasi Semester Pertama Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya LAPORAN SEMESTERAN - SKPD Disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya semester pertama (10 Juli) LAPORAN SEMESTERAN - PEMDA Laporan Realisasi Semester Pertama Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya Disampaikan kepada DPRDD paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya semester pertama (31 Juli)

  8. LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN • PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN - SKPD : • Laporan Realisasi Anggaran – SKPD • Neraca – SKPD • Catatan Atas Laporan Keuangan – SKPD • PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN - PEMDA : • Laporan Realisasi Anggaran • Neraca • Laporan Arus Kas • Catatan Atas Laporan Keuangan Dilampiri dengan : (1) Laporan Kinerja (2) Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD

  9. LAPORAN KEUANGAN Laporan Realisasi Anggaran Anggaran – Realisasi Pendapatan Anggaran – Realisasi Belanja - Belanja Tidak Langsung - Belanja Langsung Anggaran – Realisasi Surplus/Defisit Anggaran – Realisasi Pembiayaan SILPA • Neraca Daerah • Aset • Aset Lancar • Investasi • Aset Tetap • Dana Cadangan • Aset Lain-lain • Kewajiban • - Kewajiban Jangka Pendek • - Kewajiban Jangka Panjang • Ekuitas Dana • - Ekuitas Dana Lancar • - Ekuitas Dana Investasi • - Ekuitas Dana Cadangan Laporan Arus Kas Saldo Awal Penerimaan Operasional Investasi Pembiayaan Pengeluaran Non Anggaran Saldo Akhir Catatan Atas Laporan Keuangan: Menyajikan Informasi secara Kualitatif & Kuantitaf Atas akun-akun pada: Laporan Realisasi APBD, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

  10. PERMASALAHAN PERTANGGUNGJAWABAN Banyak pemerintah daerah yang menyusun laporan keuangan khususnya neraca tahunan dikerjakan oleh pihak ketiga dan tidak disusun melalui sistem akuntansi OPINI AUDITOR INDEPENDEN….?

  11. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diaudit. Kepala Daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan kepada DPRDD paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRDD adalah Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

  12. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD • BATANG TUBUH PERDA • LAMPIRAN-LAMPIRAN PERDA (1) Laporan Kinerja – PP 8/2006 (2) Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD – PP 8/2006

  13. Jadwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

  14. LAPORAN KINERJA

  15. DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 2006 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

  16. LATAR BELAKANG • Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan yang semakin ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan. • Munculnya ketidakjelasan output dari program dan kegiatan yang pada akhirnya tidak mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah

  17. DEFINISI • Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. • Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD/APBD.

  18. ENTITAS • Entitas Pelaporan • Entitas Akuntansi

  19. ENTITAS PELAPORAN • Pemerintah pusat • Pemerintah daerah • Kementerian Negara/Lembaga • Bendahara Umum Negara

  20. ENTITAS AKUNTANSI • Setiap kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan suatu Kementerian Negara/Lembaga • Bendahara Umum Daerah dan setiap Pengguna Anggaran di lingkungan pemerintah daerah

  21. Entitas Pelaporan & Entitas Akuntansi wajib melaporkan: • Laporan Keuangan • Laporan Kinerja

  22. FUNGSI LAPORAN KINERJA • Mewujudkan akuntabilitas kepada publik (horisontal). • Mewujudkan akuntabilitas secara vertikal kepada pemerintah pusat. • Sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

  23. ARTI PENTING LAPORAN KINERJA • Pengungkapan informasi tentang Kinerja relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (outputs) dari setiap kegiatan dan hasil (outcomes) dari setiap program. • Perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan • Sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu

  24. LAPORAN KINERJA SKPD • Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja dan menyampaikannya kepada Kepala Daerah, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. • Laporan Kinerja disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

  25. LAPORAN KINERJA INTERIM • Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurang­kurangnya setiap triwulan kepada gubernur/bupati/walikota • Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyampaian Laporan Kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

  26. SAKIPSISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH • Laporan Kinerja sebagaimana dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan dan/atau Entitas Akuntansi. • Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. • Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setidak-tidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD.

  27. BENTUK & ISI LAPORAN KINERJA • Ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD. • Bentuk dan isi Laporan Kinerja disesuaikan dengan bentuk dan isi rencana kerja dan anggaran

  28. FORMAT LAPORAN KINERJA SKPD

  29. FORMAT LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

  30. Hubungan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD BUPATI/WALIKOTA MENEG PAN SAKIP Pengikhtisaran LKj LKj SKPD LKj SKPD LK SKPD LKj SKPD LK SKPD • Penyusunan LKPD • Kompilasi LKj SKPD LKj PD LKPD Audited RAPERDA P2 APBD Ket: RAPERDA P2 APBD: RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DPRDD

  31. PELAKSANAAN • Pelaksanaan ketentuan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah daerah yang diatur dalam PP 8 2006 berlaku selambat-lambatnya pada APBD tahun anggaran 2007 • Segala ketentuan yangmengatur Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan ketentuan yang baru sebagai pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2006.

  32. SEKIAN TERIMA KASIH

More Related