SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

1. SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA ABDI ZAINAL MUJAHIDIN, SE. PENDIDIKAN PROFESI UNIV. MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2008

2. KEGIATAN NEGARA DALAM BIDANG EKONOMI :A. SISTEM PEREKONOMIAN MENURUT UUD 1945 PASAL 33B. KEUANGAN NEGARAC. PAJAK DASAR PEREKONOMIAN NEGARA BERTITIK TOLAK PADA DASAR FALSAFAH DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA YAITU PANCASILA, LETAK TEGAKNYA PEREKONOMIAN DAN UUD 1945. DALAM UUD ’45 TERCANTUM SALAH SATU PASAL YANG MENDASARI SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA YAITU PASAL 33 AYAT 1,2 DAN 3, MENYATAKAN : PEREKONOMIAN DISUSUN SEBAGAI USAHA BERSAMA ATAS ASAS KEKELUARGAAN CABANG INDUSTRI YANG PENTING BAGI NEGARA DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK DIKUASAI OLEH NEGARA BUMI, AIR, DAN DI DALAMNYA DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN SEBESAR-BESARNYA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT.

3. 3 UNSUR PENTING DALAM TATA PEREKONOMIAN YANG DISUSUN SEBAGAI USAHA BERSAMA BERDASARKAN AZAS KEKELUARGAAN DALAM DEMOKRASI EKONOMI :1. SEKTOR NEGARA - PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN) - PERUSAHAAN UMUM (PERUM) - PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)2. SEKTOR SWASTA - PERUSAHAAN PERSEROAN - FIRMA - COMANDITAIRE VANNOOTSCHAP (CV) - PERSEROAN TERBATAS (PT)3. SEKTOR KOPERASI

4. SEKTOR NEGARA (BUMN):a. PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)SUATU BADAN USAHA PEMERINTAH YANG BERTUJUAN MEMBERIKAN PELAYANAN UMUM (PULIK SERVICE) DALAM BIDANG JASA GUNA MELAYANI MASYARAKAT.CONTOH : PEGADAIAN, DAMRI, PELNI dsb. DASAR PELAYANAN : EFISIENSI, EFEKTFITAS, PENGHEMATAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN DAN MEMUASKAN. DISUSUN SEBAGAI SUATU UNIT DEPARTEMEN, DIRJEN, DAN PEMDA.b. PERUSAHAAN UMUM (PERUM)SUATU BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG BERTUJUAN MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA KEPENTINGAN UMUM DALAM BIDANG PRODUKSI, DISTRIBUSI DAN KONSUMSI SEKALIGUS MENUMPUK KEUNTUNGAN.Memiliki nama, kekayaan dan kebebasan bergerak sebagaimana perusahan swasta, permodalan dibantu dalam bentuk modal investasi dan diharapkan meutup beaya operasional dengan pendapatannya. Contoh PT. Telkom, Pos dan Giro, dan PLN - PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

5. C. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)SUATU BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG RUANG LINGKUPNYA PADA SALAH SATU BIDANG PRODUKSI. CONTOH : PT PERKEBUNAN.PROSES PERMODALANNYA TIDAK MENDAPAT SUBSIDI DARI PEMERINTAH DALAM BENTUK APAPUN DAN DIHARAPKAN BERDIRI SENDIRI • SEKTOR SWASTA SEKTOR SWASTA DIBERI KESEMPATAN CUKUP LUAS UNTUK TURUT SERTA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI, BIDANGNYA DILUAR CABANG PRODUKSI VITAL BAGI NEGARA DAN TIDAK TERMASUK YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK, MELIPUTI : • PERUSAHAAN PERSEORANGAN BENTUK PERUSAHAAN YANG PALING SEDERHANA DAN PALING BANYAK DITEMUI DI INDONESIA,BIASANYA DIPAKAI UNTUK USAHA DENGAN SKALA KECIL KEBAIKAN : MUDAH MENDIRIKAN, KEUNTUNGAN MUTLAK MILIK PRIBADI, DAN CEPAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KEJELEKAN : TANGGUNG JAWAB MUTLAK PADA PEMILIK, PERMODALAN SANGAT TERBATAS.

6. FIRMAPERUSAHAAN YANG EKSISTENSINYA DIDASARKAN ATAS PERSETUJUAN ANTARA DUA ORANG ATAU LEBIH UNTUK BERSAMA-SAMA BERUSAHA DIBAWAH SATU NAMA DALAM BIDANG TERTENTU.PENDIRIAN DIDASARKAN ATAS AKTA NOTARIS, SEMUA ANGGOTA FIRMA AKTIF DALAM MENGELOLA PERUSAHAAN, DAN BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEBERLANGSUNGAN PERUSAHAAN, MODAL RELATIF BESAR. - COMANDITAIRE VANNOOTSCHAP (CV) • BENTUK INI MIRIP DENGAN FIRMA, DALAM CV TERDIRI DUA GOLONGAN, PERSERO AKTIF (IKUT MENGELOLA PERUSAHAAN SERTA BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SELURUH KEKAYAAN) DAN PERSERO PASIF (PENYETOR MODAL DAN TIDAK IKUT DALAM PENGELOLAAN PERUSAHAAN – HANYA BERTANGGUNG JAWAB SEBATAS MODAL YANG DISETORKAN, SEBAGAI BALAS JASA IA MENERIMA BUNGA). BENTUK CV INI MEMUNGKINKAN UNTUK MENGHIMPUN DANA YANG LEBIH BESAR DARIPADA FIRMA.

7. PERSEROAN TERBATAS (PT)DIDIRIKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN AKTA NOTARIS, PERMODALAN DIHIMPUN DENGAN CARA MENJUAL SAHAM DI PASAR UANG DAN PASAR MODAL, SEHINGGA MODAL TIDAK TERBATAS. PEMILIK SAHAM MERUPAKAN PEMILIK PT YANG BERSANGKUTAN. KEKUASAAN TERTINGGI PADA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM. BAGIAN KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH PEMEGANG SAHAM DISEBUT DEVIDEN. • SEKTOR KOPERASI PASAL 33 MENEMPATKAN KOPERASI BAIK DALAM KEDUDUKAN SEBAGAI SOKO GURU PEREKONOMIAN NASIONAL MAUPUN SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL TATA PEREKONOMIAN NASIONAL. KOPERASI MERUPAKAN ASOSIASI INDIVIDU TIDAK SEPERTI PERSEROAN TERBATAS (PT) MAUPUN FIRMA. MAKA TUJUAN UTAMA KOPERASI BUKAN MENCARI KEUNTUNGAN TETAPI MEMECAHKAN MASALAH BERSAMA, DITUNJUKKAN DENGAN ISTILAH “SISA HASIL USAHA (SHU)’’ BUKAN “KEUNTUNGAN”. DALAM KOPERASI SHU DIBERIKAN ATAS DASAR ‘JASA’ YANG DIBERIKAN OLEH ANGGOTANYA, ATAU SEBANDING DENGAN JASA YANG DIBERIKAN OLEH ANGGOTANYA.

8. B. KEUANGAN NEGARA1. PENGERTIANILMU KEUNGAN NEGARA ADALAH CABANG ILMU KEUANGAN YANG KHUSUS MEMBICARAKAN SUMBER-SUMBER PENDAPATAN NEGARA DAN PENGALOKASIAN DARI PENDAPATAN ITU SENDIRI .ANGGARAN NEGARA IALAH SUATU DAFTAR ATAU PENJELASAN TERINCI MENGENAI PENERIMAAN PENGELUARAN NEGARA UNTUK SUATU JANGKA WAKTU TERTENTU YANG BIASANYA SATU TAHUN.KEUANGAN NEGARA PADA DASARNYA ADALAH ANGGARAN NEGARA / APBN. • 2. SUMBER PENDAPATAN NEGARA Sumber pendapatan suatu negara berasal dari: a. DALAM NEGERI : - Pendapatan dari minyak dan Gas - Pendapatan Non Migas : Pajak, Non Pajak, Bea masuk, dan cukai b. LUAR NEGERI (pinjaman atau bantuan).

9. Penerimaan Lainnya berupa : a. KEUNTUNGAN DARI BUMN: Nilai tambah dari penjualan barang-barang (prod pemerintah) dan eksport barang-barang komoditi. b. RESTRIBUSI :Pembayaran dari masyarakat kepada pemerintah yang secara langsung mendapat balasan dari pemerintah. Misal Rekening Listrik, SPP dsb. c. PENCETAKAN UANG : selaku pelaksana dan pengatur perekonomian pemerintah, atas fungsinya pemerintah memiliki wewenang mencetak uang atau meminta Bank Sentral meminjamkan sejumlah uang kepada pemerintah tanpa jaminan apapun.

10. d. SUMBANGAN MASYARAKAT ATAS JASA-JASA PEMERINTAH. Contoh : pungutan atas pemakaian jalan tol, beaya perijinan, dsb. e. PINJAMAN NEGARA: bisa dari dalam negri (Sertifikasi Bank Indonesia /SBI, Penjualan obligasi kepada masyarakat, berbagai surat berharga lainnya), maupun pinjaman luar negri (IBRD, IMF, ADB, Lembaga Keuangan internasional lainnya). f. PENERIMAAN HADIAH: biasanya dari pengusaha dalam maupun luar negri.

11. g. BANTUAN-BANTUAN LUAR NEGRI, biasanya untuk pelaksanaan program-program tertentu, Misal : imunisasi, KB, pembangunan sarana investasi jangka panjang (bendungan/PLTA), dsb. Bantuan ini biasanya diperoleh dari FAO, UNESCO, CGI, UNICEF dsb. 3. PEMBELANJAAN NEGARA Secara garis besar dibagi dua bagian : a. Belanja/Pengeluaran Rutin: • Belanja Pegawai : upah, gaji pegawai • Belanja Barang : barang untuk penyelenggaraan pemerintah • Subsidi Daerah Otonom • Bunga dan Cicilan Utang • Pengeluaran-pengeluaran Rutin b. Belanja Pembangunan Pembiyaan untuk pembangunan fisik (sarana prasarana umum: jalan jembatan dll) dan non fisik (pendidikan, pelatihan dsb)

12. PENGELUARAN PEMERINTAH DITINJAU DARI SIFATNYA : • EKSLUSIF : PEMBELIAN BARANG DAN JASA YANG DAPAT LANGSUNG DIKONSUMSI DAN DAPAT MENGHASILKAN BARANG LAIN. • TRANSFER : PEMBERIAN DANA YANG BERUPA BANTUAN SOSIAL DITINJAU DARI PRODUKTIF DAN TIDAKNYA, DIBEDAKAN DALAM 3 MACAM, YAITU PENGELUARAN YANG : • SELF LIQUIDITY : KEMBALI KE MASYARAKAT BERUPA BARANG ATAU JASA (PERUM, PERJAN DLL) • REPRODUKTIF : MENDATANGKAN KEUNTUNGAN EKONOMI PADA MASYARAKAT (JALAN, IRIGASI DLL) • TIDAK SELF LIQUIDITY DAN TIDAK REPRODUKTIF : BERSIFAT TIDAK EKONOMIS ( MISAL PEMBUATAN AIR MANCUR, PERTANAMAN, MONUMEN DSB).

13. AZAZ PENYUSUNAN APBN – APBD1. ANGGARAN BERIMBANG : SEMUA PENGELUARAN DIDASARKAN ATAS PENERIMAAN SEHINGGA TERJADI KESAMAAN ANTARA PENGELUARAN DAN PENERIMAAN2. ANGGARAN SURPLUS : PENERIMAAN DIBUAT LEBIH BESAR DARI PENGELUARAN, DARI SEGI MONETER DAPAT MENIMBULKAN DEFISIT3. ANGGARAN DEFISIT : JUMLAH ANGGARAN TIDAK MENCUKUPI JUMLAH BIAYA DALAM SATU PERIODE, DAPAT MENIMBULKAN INFLASI. • SEJAK TAHUN 1969, INDONESIA MENGIKUTI SIFAT ANGGARAN YANG BERIMBANG, BERLAKU SATU TAHUN ANGGARAN, YAITU DARI 1 APRIL S.D 31 MARET TAHUN BERIKUTNYA.

14. C. PAJAK • PENGERTIAN PAJAK • Menurut Prof Dr. Rahmat Sumitro, SH. : Adalah Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrak prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum’. • Dua unsur utama pajak : • Dapat dipaksakan dan Tidak mendapat jasa timbal (kontrak prestasi)

15. UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN • Pemungutan pajak didasarkan pada ketetapan dalam UUD 45, pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 22 ayat (2) • Perpajakan Indonesia didasarkan pada: Landasan Idiologi : Pancasila Landasan Konstitusi : UUD 1945 Landasan Operasional : Segala peraturan dan Undang-undang Perpajakan yang diundangkan pemerintah dengan persetujuan DPR

16. AZAS-AZAS PAJAK • Azas Keadilan ---- kaya miskin (progresif) • Azas Kemampuan -- sesuai kemampuan • Azas Pemerataan – kpd masy secara merata • Azas Manfaat – manfaat suatu obyek bagi pemilik pribadi maupun negara • Azas Yuridis -- dengan dasar hukum yang jelas, tegas dan pasti (objek, subyek, tarif dll) • Azas Kesederhanaan – tidak banyak ragam dan tatacara, tetapi sederhana dan mudah

17. FUNGSI PAJAK • SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN NEGARA • SEBAGAI ALAT PENGATURAN PEREKONOMIAN, YAITU SEBAGAI ALAT DISTRIBUSI PENDAPATAN, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STABILITAS EKONOMI • JENIS PAJAK PAJAK LANGSUNG : PAJAK YANG BEBANNYA TIDAK DPT DIBEBANKAN PADA ORANG LAIN (PAJAK PENGHASILAN, PBB. DEVIDEN DSB) PAJAK TIDAK LANGSUNG : DIPUNGUT BUKAN BERDASAR SURAT KETETAPAN PAJAK TETAPI DIKAITKAN DENGAN SUATU TINDAKAN ATAU KEJADIAN (PAJAK PENJUALAN, BEA METERAI DLL)

18. SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK • SISTEM PROGRESIF :BESAR KECILNYA DIPENGARUHI OLEH BERTAMBAHNYA PENDAPATAN • SISTEM PROPORSIONAL : TARIF PAJAK TETAP, PAJAK SEMAKIN LAMA SEMAKIN BESAR BILA PENDAPATAN SEMAKIN BESAR • SISTEM TETAP : DITENTUKAN DALAM SATU NILAI RUPIAH YANG TIDAK BERUBAH-UBAH. • SISTEM DEGRESIF :SEMAKIN BESAR PENDAPATAN YANG DIKENAKAN PAJAK, SEMAKIN KECIL PROSENTASE PENGGUNAAN PAJAKNYA

19. Uang, Kredit dan Bank • Pengertian : Uang adalah suatu benda yang dengan mudah dan umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang, jasa dan aset berharga lainnya, dan untuk membayar hutang (RJ.Thomas). Uang adalah suau kekayaan yang membuat pemiliknya dapat membayar sejumlah tertentu hutang dengan tanpa penundaan (AG Hart)

20. Tahap sejarah perkembangan Uang a. TAHAP SEBELUM BARTER Belum mengenal tukar menukar barang, kebutuhan dicukupi sendiri b. TAHAP BARTER Timbul keinginan untuk kerjasama dengan orang lain, kemudian muncul sistem barter c. TAHAP UANG BARANG/BENDA Muncul alat perantara (berfungsi sebagai uang : uang benda /uang barang) dalam pertukaran. Contoh: Daun teh kering (eskimo), garam (Romawi Kuno), kulit harimau, kulit buaya, gading gajah dsb. d. TAHAP UANG LOGAM Dari benda/barang berkembang dengan menggunakan emas dan perak untuk uang logam karena memiliki berapa keistimewaan serta sebagai benda yang praktis, tepat dan sesuai.

21. e. TAHAP UANG KERTASJenis uang ini disebut juga dengan uang kepercayaan atau uang tanda (taken Money). Dengan uang kertas terdapat beberapa keuntungan, meliputi: - beaya pembuatan relatif murah dibanding dengan uang logam - penggunaan uang dalam jumlah besar lebih mudah dibanding uang logam - penabahan jumlah uang sesuai dengan keperluan, dan dapat dilaksanakan dengan cepat shg tidak mengganggu keadaan pasar f. TAHAP UANG BANKyaitu uang dalam bentuk cek (cheque), dikeluarkan oleh bank untuk mengurangi resiko dan digunakan sebagai bukti pemilikan uangg. TAHAP UANG KREDIT (CREDIT CARDS)yaitu jenis kartu (Credit Cards dan Traveller’s Ceeks) yang dapat digunakan untuk sebagai alat tukar

22. Syarat-syarat uang • Acceptability (Dapat diterima oleh umum) • Uniformality (Satu kualitas dan memiliki nilai tukar Tinggi) • Stability of Value (Memiliki nilai Stabilitas) • Durability (kuat, tahan lama dan tidak mudah rusak) • Cortibility (Praktis, mudah disimpan dan dipindah-pindahkan) • Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipisahkan • Desibility (Mudah dibagi tanpa mengurangi nilai)

23. FUNGSI UANG • A. FUNGSI PRIMER (FUNGSI ASLI) - Sebagai alat tukar (medium of exchange) - Sebagai satuan hitung (unit of account), untuk menyatakan nilai harga barang dan jasa • B. FUNGSI TURUNAN sebagai akibat dari fungsi asli - Sebagai alat pembayaran yang sah - Sebagai alat penabung dan pembentuk kekayaan dan pendorong kegiatan ekonomi

24. MACAM-MACAM UANG UANG GIRO BANK UMUM UANG GIRAL UANG GIRO BANK SENTRAL UANG UANG LOGAM UANG KARTAL UANG KERTAS BANK UANG KERTAS UANG KERTAS NEGARA

25. INFLASI, DEVLASI, DEVALUASI DAN REVALUASI • INFLASI Suatu keadaan dimana terjadi kecenderungan naiknya harga-harga dlm jangka panjang secara terus menerus. Hal ini terjadi karena semakin tinggi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Dari segi tingkatannya dibedakan : - Inflasi ringan (dibawah 10% pertahun) - Inflasi sedang (antara 10-30% pertahun) - Inflasi berat (antara 30-100% pertahun)

26. Dari segi Penyebabnya dibedakan : • Deman Inflation, Inflasi timbul karena permintaan masyarakat thd barang sangat kuat • Cost Inflation, Inflasi timbul karena kenaikan ongkos produksi • Inflasi yang disebabkan karena terjadinya defisit anggaran belanja yang terus menerus. • Inflasi yang disebabkan karena terjadi inflasi di negara lain, sehingga mengakibatkan naiknya harga barang-barang import

27. Inflasi yang terjadi di Indonesia dapat menyebabkan : • Harga barang-barang naik • Nilai uang turun • Upah gaji nyata turun nilainya • Masyarakat cenderung membeli barang bekas • Bunga uang meningkat • Menurunnya produksi, ekspor, impor dan semangat membangun

28. DEFLASI • Suatu keadaan dimana nilai uang semakin meningkat atau semakin menurunnya harga barang-barang. Dalam keadaan ini jumlah uang yang beredar makin berkurang dan percepatan peredarannya juga menurun. • Pengaruh deflasi akan mengakibatkan : - Daya beli menurun, produksi juga menurun - Nilai uang meningkat dan uang sukar diperoleh - Lapangan kerja menyempit, pengangguran bertambah - cenderung megatur orang yang berpenghasilan tetap

29. DEVALUASI • Suatu usaha penyesuaian nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing dengan cara menurunkan nilai mata uang negara itu terhadap mata uang asing secara resmi. Catatan: harus ada persetujuan IMF. • Alasan dilakukannya devaluasi adalah untuk mengatasi defisit neraca pembayaran luar negeri yang cukup serius dan membahayakan persediaan defisa. • Tujuan adalah untuk menambah cadangan defisa, dengan devaluasi cadangan defisa meningkat

30. REVALUASI • Suatu usaha untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap valuta asing karena nilai mata uang tersebut dinilai terlalu rendah. • Tujuan, maksud dan alasannya kebalikan dari Devaluasi

31. PERNAH KREDIT? • APA YANG MENDORONG SAUDARA MELAKUKAN KREDIT ? • BARANG APA YANG SAUDARA KREDIT ? • BERAPA BIAYA YANG SAUDARA KELUARKAN UNTUK MEMPEROLEH KREDIT ? • BAGAIMANA CARA MEMPEROLEH KREDIT ? • KEPADA SIAPA SAUDARA MELAKUKAN TRANSAKSI KREDIT? • MANFAAT/KEUNTUNGAN APA YANG SAUDARA PEROLEH DARI KREDIT?

32. KREDIT • BERASAL DARI KATA ‘CREDERE’ (PERCAYA) • ADA DUA FIHAK YANG BERINTERAKSI YAKNI PEMBERI KREDIT (KREDITOR) DAN PENERIMA KREDIT (DEBITOR) • KREDIT ADALAH PEMERIAN BARANG, JASA, ATAU UANG DARI KREDITOR (PEMBERI KREDIT) KEPADA DEBITOR (YANG MELAKSANAKAN KEWAJIBAN) TANPA IMBALAN LANGSUNG NAMUN DISERTAI KEWAJIBAN TERTENTU PADA WAKTU YANG AKAN DATANG SESUAI DENGAN KESEPAKATAN KEDUA BELAH FIHAK

33. MACAM-MACAM KREDIT • MENURUT KEGUNAANNYA : - KREDIT KONSUMTIF: SEMATA-MATA DIGUNAKAN UNTUK DIPAKAI ATAU DIHABISKAN DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN - KREDIT PRODUKSI : DIGUNAKAN UNTUK MODAL UNTUK MEMBIAYAI PROSES PRODUKSI BERIKUTNYA. B. MENURUT JANGKA WAKTUNYA - KREDIT JANGKA PENDEK (TIDAK LEBIH DARI 1 TAHUN) : KCK (TIDAK BOLEH LEBIH DARI 3 BULAN) - KREDIT JANGKA PENENGAH (JANGKA PENGEMBALIAN ANTARA 1– 3 TAHUN) : KMKP (KREDIT MODAL KERJA PERMANEN) - KREDIT JANGKA PANJANG (DIATAS 3 TAHUN) : KIK (KREDIT INVESTAI KECIL (ANTARA 10 S.D 25 TAHUN)

34. C. MENURUT JAMINAN, DIBEDAKAN MENJADI • KREDIT TANPA JAMINAN (KREDIT BLANKO), HANYA BERDASAR PADA KEPERCAYAAN- KREDIT DENGAN JAMINAN : 1. JAMINAN BARANG (KREDIT GADAI): BERUPA BARANG BERGERAK (KREDIT GADAI) MISAL SEPEDA MOTOR, PERHIASAN DSB; DAN BARANG TIDAK BERGERAK (KREDIT HIPOTIK) MISAL : RUMAH, GEDUNG ATAU TANAH 2. JAMINAN ORANG YAITU KREDIT YANG DIJAMIN OLEH FIHAK KETIGA (BORG). DALAM HAL INI FIHAK KETIGA BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENETAPAN JANJI DEBITUR YANG TELAH DISEPAKATI

35. D. MENURUT SUBYEK PEMBERI KREDIT - KREDIT BANK, KREDIT YANG DIBERIKAN BANK KEPADA NASABAHNYA • KREDIT PEMERINTAH, KREDIT YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH UNTUK MASYARAKAT ATAU JAJARAN DI BAWAHNYA • KREDIT LUAR NEGERI, YAITU KREDIT YANG BERASAL DARI LUAR BNEGERI YANG DIGUNAKAN OLEH PEMERINTAH/LEMBAGA LAINNYA DALAM RANGKA PERDAGANGAN LUAR NEGERI. • KREDIT PENJUALAN, KREDIT YANG DIBERIKAN DARI PENJUAL KEPADA PEMBELI DENGAN CARA MENYERAHKAN BARANG TERLEBIH DAHULU DAN DIBAYAR BEBERAPA WAKTU KEMUDIAN. • KREDIT PEMBELI, KREDIT YANG DIBERIKAN OLEH PEMBELI KEPADA PENJUALDENGAN CARA MEMBAYAR TERLEBIH DAHULU, BARANG DISERAHKAN WAKTU KEMUDIAN

36. E. MENURUT PRIORITASNYA • KREDIT PRIORITAS TINGGI, KREDIT YANG DIBERIKAN BANK DENGAN SUKU BUNGA DAN SYARAT-SYARAT YANG DITENTUKAN OLEH BANK INDONESIA, PADA KREDIT INI BANK INDONESIA MENJADIKAN KREDIT LIQUIDITSNYA ANTARA 60-100 % : BIMAS, KREDIT EKSPORT, KIK, KMKP, KREDIT PIR, KREDIT PERUMAHAN RAKYAT, KREDIT MAHASISWA DLL • KREDIT TIDAK BERPRIORITAS TINGGI, KREDIT YANG DIBERIKAN OLEH BANK YANG SUKU BUNGA DAN SYARAT-SYARAT DITENTUKAN OLEH BANK YANG BERSANGKUTAN, BANK INDONESIA TIDAK MEMBERIKAN LIQUIDITASNYA.

37. FUNGSI KREDIT • UNTUK MEMPERLANCAR ARUS PERDAGANGAN • MENINGKATKAN PRODUKSI, ARTINYA DENGAN KREDIT ORANG DAPAT MENINGKATKAN PRODUKSINYA • MENINGKATKAN DAYA BELI MASYARAKAT UNTUK MELAKUKAN KONSUMSI • MEMBERIKAN KESEMPATAN PADA PARA PENABUNG UNTUK IKUT DALAM PROSES PRODUKSI

38. SYARAT-SYARAT KREDIT • CHARACTER/pribadi, Pribadi calon debitur (kepribadian), bisakah dipertanggung jawabkan. • CAPACITY/Kemampuan : Kondisi usahanya/Ukuran kemampuan mengembalikan pinjaman • CAPITAL / Modal : Kondisi permodalan dan perkembangan permodalannya bila diberi tambahan kredit • COLLATERAL / Jaminan : Kualitas jaminan yang dimiliki oleh calon debitur • CONDITION OF ECONOMIE: Kondisi perekonomian sejak pemberian kredit hingga waktu pengembalian.

39. KEBAIKAN DAN KEBURUKAN KREDIT • KEBAIKAN - DAPAT DITINGKATKAN PRODUKTIFITAS MODAL, KARENA DAPAT DIHIMPUN INVESTASI MELALUI LEMBAGA KREDIT - DAPAT MEMPERLANCAR TRANSAKSI TUKAR MENUKAR SEHINGGA TERBENTUK ALAT PEMBAYARAN (PROMES, UANG GIRAL, WESEL DSB) • KEBURUKAN - MENDORONG SESEORANG BERSIFAT DAN BERPOLA HIDUP KONSUMTIF - MENDORONG ORANG BERSPEKULASI DENGAN MEMINJAM KREDIT UNTUK MODAL USAHA/KERJA. - BILA TERLALU BANYAK PERLUASAN KREDIT DAPAT MENDORONG INFLASI - BERPENGARUH KURANG BAIK BAGI MASYARAKAT YANG SALAH MENGGUNAKANNYA.