Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI JAWA BARAT PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI JAWA BARAT

PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI JAWA BARAT

686 Views Download Presentation
Download Presentation

PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI JAWA BARAT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PENDIDIKAN MENENGAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014 Oleh : Tim Pengelola BOS Provinsi Jawa Barat PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2014

  2. Latar Belakang

  3. PROVINSI JAWA BARAT (KONDISI TAHUN 2012) ProyeksiPerkembanganJumlahPenduduk 44,3 Juta PDRB (2012) :Rp. 364,41 Trilyun; PDRB per kapita : Rp. 21.250 Juta (adhb) Inflasi (2012): 3,86% LPE (2012) : 6,21% IPM (2012) : 73,19* RLS (2012) : 8,15 th AMH (2012) : 96,97 % AKI (2011) : 217 per 100.000 KelHidup AKB (2012) : 30 per 1.000 KelHidup APK SD : 119,31 % (2012/2013) APK SMP : 94,55 % (2012/2013) APK SMA : 67,78 % (2012/2013) APK PT : 15,19 % (2012/2013) Kabupaten/Kota : 27 Luas: 3.709.528,44 Ha Kecamatan: 626 Kelurahan: 646 Desa: 5.316 Penduduk 2012 Indonesia: 244.215.984 Jiwa Jabar: 44.548.431 Jiwa PendudukMiskin: 9,89%

  4. VISIPEMBANGUNAN JAWA BARAT 2013 – 2018: “JAWA BARAT MAJU DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA” SEJAHTERAberarti : • Kemajuan seluruhelemen yang adadimasyarakatbaikmasyarakat, wilayahmaupunpelakuusaha. • Berbasispadaketahanankeluargasebagaidasarpengokohansosialmasyarakat • Merupakanperpaduanantarakesejahteraanlahiriah/materildengankesejahteraanbathiniah/jiwa. • Memberikanmanfaatbagimasyarakatdisekitarnyasertamembangunkepercayaandirikolektif. UNTUK SEMUA berarti: • Hasil pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat Jawa Barat • Hasil pembangunan yang berkeadilan dan tersebar di kabupaten/ kota, kecamatan dan desa/ kelurahan sebagai satu kesatuan Jawa Barat • Keikutsertaan seluruh lapisan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan serta berperan aktif dalam pergaulan dunia • Keterbukaan informasi pembangunan dan terwujudnya jejaring komunikasi bagi seluruh institusi dan masyarakat MAJU berarti : • Terciptanyamasyarakat yang produktif, berdayasaing, danmandiri • Melahirkan SDM yang terdidik,terampil,inovatifdan berdaya saing tinggi melaluikolaborasidenganinstitusipendidikan-penelitian • Perwujudantata kelola pemerintahan (governance) sebagai provinsimodern yang bermutu dan akuntabel, handal, efektifsertaefisien. • Tatanansosialmasyarakat yang toleran, rasional, bijakdanadaptifterhadapdinamikaperubahannamuntetapberpegangpadanilaibudayasertakearifanlokal. • Berdaulatsecarapangan, ketahananekonomidansosial 17

  5. Common Goals RPJMD TAHUN 2013-2018

  6. ... Peningkatan APK jenjangmenengahsebesar 30 persenakanberkontribusiterhadapmeningkatnyaharapan lama sekolah (HLS) penduduk Indonesia sekitar 1 tahun. Kondisiiniakanberdampakpentingterhadapperbaikan IPM....

  7. Pilar Pendidikan

  8. Strategi Pencapaian PMU SatuanPendidikan Unit SekolahBaru (USB)danRuangKelasBaru (RKB) PeralatanPendidikan RuangBelajarlainnya Rehab Ruang Kelas Asrama Guru dan Siswa Manajemendankultursekolah Kurikulum + Pendidikan Karakter Peserta Didik Sist. Pembelajaran BOS SM BahanPembelajaran (termasuk yang berbasis TIK) PendidikanMenengah Universal (PMU) BantuanSiswaMiskin Kewirausahaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penyelarasan Beasiswa Sistem Evaluasi BOP Paket C PengembanganBakatdanMinat Penyediaan Distribusi Kualifikasi Sertifikasi Pelatihan KarirdanKesejahteraan PenghargaandanPerlindungan

  9. E.3.1 SkenarioPercepatan APK PendidikanMenengah ...menyiapkan generasi 100 tahun kemerdekaan 2045, generasi mendatang minimal lulusan menengah.. APK 97,0% (2020) APK 97,0% (2040) z Reguler Program Percepatan .... Melaluiupayapercepatan, sasarannasional APK pendidikanmenengahsebesar97%diperkirakantercapaipadatahun 2020. Namunsebaliknya, bilatanpaupayapercepatanmakasasarannasionaltersebutdiperkirakanbaruakantercapaipadatahun 2040......

  10. Target Pencapaian PMU per Provinsi

  11. Target Pencapaian PMU Kab/Kota di Propinsi Jawa Barat Tahapan Tahun Pencapaian APK 97%

  12. Manfaat Sosial dan Ekonomi dari Pendidikan Sumber: OECD, Highlight of Education At Glance, 2010, Kemnakertrans 2011

  13. Gaji Rata-rata per BulanBerdasarkanJenjangPendidikan dalam rupiah Sumber: Data Gaji Bulan Februari 2011, Kemnakertrans(http://pusdatinaker.balitfo.depnakertrans.go.id) … Usia lulus SMP/Sederajat masih belum layak bekerja karena kompetensinya rendah dan gaji rata-ratanya jauh di bawah gaji rata-rata pekerja di Indonesia : Rp. 1.303.221…..

  14. DasarHukum

  15. Pengertian

  16. Tujuan • TujuanUmum : • Tujuanumum BOS SMA/MA/SMK Provinsi Di Jawa Barat adalahmewujudkanlayananpendidikan SMA/MA/SMK di Jawa Barat yang bermututerjangkau, danterbukabagisemua, dalammewujudkanPendidikanMenengah Universal (PMU). • TujuanKhusus : • Membantu biaya operasional sekolah; • Mengurangi angka putus sekolah siswa SMA/MA/SMK; • Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMA/MA/SMK; • Mewujudkan keberpihakan pemerintah (affirmativeaction) bagi siswa SMA/MA/SMK dengan cara meringankan biaya sekolah; • Memberikan kesempatan bagi siswa SMA/MA/SMK untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; • Membantu pelaksanaan pendidikan Karakter, Pendidikan kebangsaan, Pembinaan Kewirausahaan, Pembinaan penaggulangan HIV/Narkoba dan Pembinaan penanggulangan kenakalan remaja/kriminalitas di sekolah menengah.

  17. Sasaran Program danBesarBantuan (Tahun 2014)

  18. WaktuPenyaluran Dana Jan-Juni & Juli-Desember 2014 Maret-April & September Januari & Juli

  19. Kriteria Penerima

  20. Persyaratan Penerima

  21. Peranan BOS Provinsi dalam PMU

  22. Peranan BOS Provinsi dalam MBS

  23. TAHAPAN PENGELOLAAN

  24. Mekanisme Penetapan, Pencairan & Pelaporan

  25. Skenario Pembiayaan Pendidikan Menengah Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

  26. Peruntukan BOS Dikmen Provinsi :

  27. A. Peruntukan Belanja Personalia :

  28. A. Peruntukan Belanja Personalia :

  29. B. Peruntukan Belanja non-Personalia :

  30. B. Peruntukan Belanja non-Personalia :

  31. B. Peruntukan Belanja non-Personalia :

  32. B. Peruntukan Belanja non-Personalia :

  33. B. Peruntukan Belanja non-Personalia :

  34. Penggunaan dana BOS yang TIDAK DIPERBOLEHKAN: • 1. Belanja Operasional Personalia yang tidak boleh didanai oleh BOS Provinsi antara lain: • Honor/Insentif/Transport Pengelola Sekolah/Madrasah (Kepala, Wakasek, Kajur, Walikelas, Ka.Lab); • Honor/Insentif/Transport Pengelola dana BOS; • Honor/Insentif/Transport Panitia Kegiatan (PSB, Ulangan, Ujian, Pengembangan Kurikulum, Penyusunan RPP, dsb) • Transport kegiatan (kegiatan rutin atau insidental) • Upah pekerja atau non personil sekolah dalam kegiatan rehab, panitia, dsb. • Dibayarkan kepada siswa • Honor kelebihan jam mengajar bagi Guru PNS • Belanja untuk membayar personalia diluar peruntukan yang tercantum pada Bab III Point A.1. Pedoman.

  35. Penggunaan dana BOS yang TIDAK DIPERBOLEHKAN: • 2. Belanja/kegiatan lainnya yang tidak diperbolehkan didanai oleh BOS Provinsi antara lain: • a. Biaya Invest/Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah/Madrasah, antara lain : • Biaya pengembangan SDM (PTK); • Rehabilitasi sedang dan berat; • Membangun gedung/ruangan baru; • Membeli peralatan pendidikan. • b. Biaya pribadi Peserta Didik, antara lain : • Membeli Alat Tulis; • Membeli pakaian, seragam, sepatu bagi siswa; • Biaya akomodasi dan transportasi; • Biaya makan minum.

  36. Penggunaan dana BOS yang TIDAK DIPERBOLEHKAN: • Biaya pemeliharaan/perbaikan kendaraan • Pembelian seragam guru dan pegawai. • Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan. • Dipinjamkan/dititipkan kepada pihak lain. • Membeli lembar kerja siswa (LKS) • Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, dan sejenisnya. • Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat atau pihak lainnya. • Membayar bonus, transportasi rutin untuk guru. • Menanamkan saham. • Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan. • Membiyai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/Perpajakan • Membiayai kegiatan non personalia lainnya diluar peruntukan yang tercantum pada Bab III point A.2. Pedoman ini.

  37. KonsepFee wive dan Discount FeeUntukSekolahdenganKondisi Tingkat EkonomiSiswaHomogen

  38. Kebijakan BOS Dikmen Provinsi Terhadap Siswa:

  39. Contoh hitungan fee waive & discount fee:

  40. Contoh hitungan fee waive & discount fee:

  41. Contoh hitungan fee waive & discount fee:

  42. Dokumen Usulan Pencairan • A. Dokumen dari Sekolah : • Surat Permohonan Penerima BOS (Form.E) (2 rangkap); • Surat Pernyataan Tanggungjawab (Format K-7a) (2 rangkap); • RKAS (Form K-1) (2 rangkap); • RKAS (Form K-2) (2 rangkap); • Rencana Penggunaan Dana BOS Provinsi (Form K-2b) (2 rangkap); • Kuitansi Penerimaan Dana BOS bermaterai cukup (4 rangkap). • 7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) BOS yang ditandatangani Kepala SMK dan SMA dengan Kepala Dinas Pendidikan serta NPHD BOS yang ditandatangani Kepala Madrasah dengan Kepala Kemenag Kabupaten/Kota yang bersangkutan (2 rangkap). • 8. SK Pengelola BOS (Disesuaikan dengan format Sekolah/ Madrasah); • 9. Daftar Siswa (Format K2-a);

  43. Dokumen Usulan Pencairan • 10. Profile Sekolah; • 11. Akta Notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan; • 12. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sekolah/Madrasah; • 13. Surat keterangan domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat; • 14. Ijin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang; • 15. Bukti kontrak sewa gedung/bangunan (Bagi lembaga yang kantornya menyewa); • 16. Salinan/fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama Kepala Sekolah/Madrasah/Ketua Tim Pengelola BOS; • Point 10 s.d. 16 cukup disampaikan hanya satu kali pada saat pengajuan pencairan pertama. Apabila terdapat perubahan, maka pada tahap usulan berikutnya hanya disampaikan dokumen untuk data yang berubah saja.

  44. Dokumen Usulan Pencairan • B. Dokumen dari Tim BOS Kab/Kota : • NaskahPerjanjianHibah Daerah (NPHD) BOS yang ditandatanganiolehKepalaDinasPendidikan Provinsi atas nama Gubernur Provinsi Jawa Barat dengan Kepala Dinas Pendidikan yang mewakili Satuan Pendidikan SMK dan SMA, dan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama yang mewakili Satuan Pendidikan MA sebagai penerima BOS di masing-masing Kabupaten/Kota. NPHD dilampiri dengan Daftar Sekolah/Madrasah Penerima BOS; • Dokumen dari Sekolah berupa Form E, K7a, K1, K2 dan K2b masing-masing 1 rangkap dan Kuitansi sebanyak 3 rangkap (rangkap 1 bermetarai cukup).

  45. Persyaratan Pengambilan/Pencairan • 1. Untuk Sekolah/Madrasah Negeri: • Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Bendahara • Fotocopy KTP Kepala Sekolah dan Bendahara • Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan • 2. Untuk Sekolah/Madrasah Swasta: • SK/Akta pendirian dan atau Surat Ijin Operasional dan atau Surat Keterangan bermaterai 6000 dari Lembaga Berwenang di KabKota tentang kebenaran adanya SMK/SMA/MA tersebut • Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Bendahara • Fotocopy KTP Kepala Sekolah dan Bendahara • Surat Keterangan Domisili dari Desa/Kelurahan

  46. Dokumen Penggunaan Dana BOS (sekolah) • 1. Surat Pernyataan Kelebihan Penerimaan Dana BOS (Format B3) (jika ada) • 2. Buku Kas Umum (Format K3) • 3. Buku Pembantu Bank (Format K5), dilampiri Copy rekening bank (setiap pengambilan) • 4. Buku Pembantu Kas (Format K4), dilampiri : • a. Bukti Pembayaran Belanja Personalia • Daftar Pembayaran Honor Tenaga Pendidik Honorer • Daftar Pembayaran Honor Tenaga Kependidikan Honorer • b. Bukti Pembayaran Belanja Non-Personalia • Bukti Pengeluaran/Kuitansi • Faktur

  47. Dokumen Penggunaan Dana BOS (sekolah) • 5. Buku Pembantu Pajak (Format K6), dilampiri SSP dan Faktur Pajak • 6. Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran (Format K7) • 7. Realisasi Penggunaan Dana Sesuai Peruntukan (Format K8) • 8. Lampiran-lampiran antara lain : • SK Tenaga Pendidik dan Kependidikan, • Dokumen Pelaksanaan Kegiatan, Proposal, atau Panduan. • ArsipDokumenUsulanPencairan

  48. Dokumen Pelaporan Dana BOS • A. Dokumen dari sekolah ke Tim BOS Kab/Kota : • Surat Pengantar Laporan (Format B2) • Surat Pertanggungjawaban (Format K7b) • Surat Pernyataan Kelebihan Penerimaan Dana BOS (Format B3) (jika ada) • Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Kegiatan (Format K7) (dengan soft file format exel) • Realisasi Penggunaan Dana Menurut Peruntukan BOS (Format K8) (dengan soft file format exel) • Buku Kas Umum (Format K3) • Buku Pembantu Bank (Format K5), dilampiri Copy rekening bank (setiappengambilan) • Buku Pembantu Kas (Format K4), dilampiri Salinan Bukti Pembayaran Belanja Personalia dan Salinan Bukti Pembayaran Belanja Non-Personalia • Buku Pembantu Pajak (Format K6) dilampiri salinan SSP da Faktur Pajak

  49. Dokumen Pelaporan Dana BOS • B. Dokumen dari Tim BOS Kab/Kota ke Provinsi : • Pengantar Laporan Penggunaan BOS (Format B4) • Rekapitulasi Penggunaan Dana BOS SMK/SMA/MA (Format K9) (dengan soft file format exel) • Rekapitulasi Kelebihan Penerimaan Dana BOS (Format K10) (dengan soft file format exel), dilampiri Form B3 • Rekapitulasi Sekolah/Madrasah yang menolak menerima BOS Provinsi (Format K11) (dengan soft file format exel), dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala Sekolah, Komite dan Orang Tua Siswa, diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk SMK/SMA dan Kepala Kemenag untuk MA. • Penanganan Pengaduan Masyarakat, yang antara lain berisi informasi tentang jenis kasus, skala kasus, kemampuan penanganan, dan status penyelesain. • Sample Dokumen pelaporan dari sekolah/madrasah 1 (satu) rangkap yang sudah diverifikasi oleh Tim Pengelola BOS Kabupaten/Kota.

  50. Prinsip Pengelolaan