1 / 69

PENGENALAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL

PENGENALAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL. PERPAJAKAN PPAk FEB UNAIR. OVERVIEW. 1. PE R PAJAK AN INTERNASIONAL. Pengertian Pajak Internasional Brian J. Arnold ( International Tax Primer , 1995): “ …the international aspects of the income tax laws of particular countries .”

evonne
Télécharger la présentation

PENGENALAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGENALAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL PERPAJAKAN PPAk FEB UNAIR

  2. OVERVIEW

  3. 1. PERPAJAKAN INTERNASIONAL • Pengertian Pajak Internasional • Brian J. Arnold (InternationalTaxPrimer, 1995): “…the international aspects of the income tax laws of particular countries.” • IBFD International Tax Glossary 5th Ed. 2005: International Taxation: “traditionally refers to treaty provision relieving international double taxation. In broader terms, it includes domestic legislation covering foreign income of residents (worldwide income) and domestic income of non residents.” • Pengertian Umum Pajak Internasional: • Setiap aspek internasional (lintas negara/jurisdiksi), • dalam ketentuan-ketentuan domestik suatu negara (khususnya tentang pajak atas penghasilan),

  4. Dimensi Perpajakan Internasional Dimensi: • Taxing the Foreign Income derived by resident (dengan menerapkan prinsip worldwide income tax); dan • Taxing the Foreigner’s income Negara Domisili (subjek pajak): • Pajak atas penghsl world-wide dari SPDN • Dimensi Taxing the foreign income; • WP Indonesia: mekanisme self assessment diterapkan; ABC Modal Negara Domisili Penghasilan Negara Sumber Negara Sumber (objek pajak): • Pajak atas penghasilan yang bersumber di Indonesia; • Dimensi Taxing the foreigner’s income; • WPLN: mekanisme withholding tax diterapkan; $ XYZ

  5. Dimensi Pajak Internasional dalam UU PPh

  6. Subjek Pajak (1)

  7. Subjek Pajak (2)

  8. Subjek Pajak (3)

  9. Objek Pajak dalam UU PPh Subjek Pajak yang berbeda terutang pajak atas Objek Pajak yang berbeda Objek Pajak dalam UU PPh: Pasal 4 ayat (1), tidak termasuk Pasal 4 ayat (3) untuk SPDN Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (4) untuk SPLN BUT Pasal 26 ayat (1) dan (2) untuk SPLN non BUT.

  10. Objek Pajak (1) Objek Pajak SPDN adalahPenghasilan, yaitu: setiap tambahan kemampuan ekonomisyang diterima atau diperoleh Wajib Pajakbaik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesiayang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Pasal 4 ayat (1) UU PPh) Definisi penghasilan tersebut mencakup elemen-elemen sbb: Semua jenis penghasilan dalam pengertian ekonomis, (Global income taxation: semua jenis penghasilan juridis) Semua saat pengakuan (cash basis atau accrual basis), Semua sumber geografis penghasilan (worldwide income), Semua jenis cara pemanfaatannya, Menerapkan konsep substance over form.

  11. Objek Pajak (2) Objek Pajak SPLN non BUT (taxing the foreigner): Bentuk penerapan Source Principle. Karakteristik Outbound Income: Penghasilan tertentu (positive list), Dengan nama dan dalam bentuk apapun (substance over form), Yang dibayarkan atau yang terutang (cash atau accrual basis), Dari badan pemerintah, SPDN, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, Diperoleh WPLN selain BUT di Indonesia. Pajak terutang: 20% dari jumlah bruto 20% dari perkiraan penghasilan neto Mekanisme pelunasan: pemotongan (withholding) oleh pihak yang wajib membayarkan. (Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU PPh)

  12. Objek Pajak (3) Outbound Income terutang PPh 20% dari Gross: dividen; bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; hadiah dan penghargaan; pensiun dan pembayaran berkala lainnya. (Pasal 26 ayat (1) UU PPh)

  13. Objek Pajak (4) Outbound Income terutang PPh 20% dari Netto: Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2). Kep. Men. Keu. No.434/KMK.04/1999  pengalihan saham perkiraan penghasilan neto 25%. Pengalihan harta lainnya? Belum diatur. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, perkiraan penghasilan neto: 50% bila yang membayar tertanggung, 10% bila yang membayar perusahaan asuransi, 5% bila yang membayar perusahaan reasuransi. (Pasal 26 ayat (2) UU PPh)

  14. Objek Pajak (5) BRANCH PROFIT TAX Branch Profit yaitu: Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia Terutang PPh sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. (Pasal 26 ayat (4) UU PPh) Syarat Penanaman Kembali agar tidak terutang Branch Profit Tax: Dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri; dan Dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut; dan Tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi komersil. (KMK 602/KMK.04/1999)

  15. Objek Pajak (6) Objek Pajak BUT Atribusi Faktual Force of Attraction Atribusi karena hubungan efektif (Pasal 5 ayat (1) UU PPh)

  16. CONTOH PENGHITUNGAN PKP BAGI WP BENTUK USAHA TETAP (BUT) * PEREDARAN BRUTO Rp. 400.000.000 * BIAYA 3M PENGHASILAN (Rp. 275.000.000) PENGHASILAN USAHA Rp. 125.000.000 * PENGHASILAN BUNGA Rp. 5.000.000 * PENJUALAN LANGSUNG BARANG OLEH KANTOR PUSAT YG SEJENIS DGN YG DIJUAL BUT Rp. 200.000.000 * PENGHASILAN LAINNYA Rp. 205.000.000 * BIAYA 3M PENGHASILAN (Rp. 150.000.000) PENGHASILAN DARI LUAR USAHA Rp. 55.000.000 PENGHASILAN NETO USAHA DAN LUAR USAHA Rp. 180.000.000 DIVIDEN YANG DITERIMA KANTOR PUSAT YANG MEMPUNYAI HUB. EFEKTIF DENGAN BUT Rp. 2.000.000 JML PENGHASILAN NETO Rp. 182.000.000 BIAYA MENURUT PSL 5 AYAT (3) (Rp. 7.000.000) PENGHASILAN KENA PAJAK Rp. 175.000.000

  17. JENIS DAN BESARNYA BIAYA ADMINISTRASI KANTOR PUSAT YANG DAPAT DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA SUATUBUT • Dasar Hukum: KEP 62/PJ./1995 • Syarat dapat dikurangkan: • Biaya administrasi yang dikeluarkan kantor pusat • yang berkaitan • dan dalam rangka untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan • Besarnya: setinggi-tingginya adalah sebanding dengan besarnya peredaran usaha BUT terhadap seluruh peredaran usaha. • Prosedur: laporan keuangan konsolidasi atau kombinasi dari kantor pusat, harus diaudit, mengungkapkan rincian peredaran usaha serta jenis dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada masing-masing BUT.

  18. PERHITUNGAN PAJAK UNTUK BUT Umumnya menerapkan prosedur umum, dengan beberapa peraturan-peraturan khusus seperti : • Laba setelah pajak dari suatu BUT dipotong pajak PPh 26 • Alokasi Kantor Pusat • Pembayaran ke kantor pusat sehubungan dengan royalti, biaya jasa manajemen, dan bunga (kecuali untuk bank) tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Dengan demikian tidak dikenakan pajak.

  19. Economic Concept DOUBLE TAXATION Juridical Concept International Concept International Juridical Double Taxation Domestic Concept Double Taxation - What? Apa yang dimaksud dengan double taxation? • Economic Vs. Juridical Double Taxation • International Vs. Domestic Double Taxation

  20. Pajak Berganda-Apa maksudnya? Pajak berganda ekonomis? Pengenaan pajak lebih dari satu kali atas penghasilan (economic income) yang sama. Contoh: a. Penghasilan seorang karyawan: Pertama: dikenakan PPh pada saat penghasilan diperoleh, Kedua: dikenakan PPN pada saat dikonsumsi b. Laba usaha suatu perseroan terbatas Pertama: dikenakan PPh pada tingkat perseroan, Kedua: Sebagai dividen, dikenakan pada tingkat pemegang saham. Dividen berasal dari laba perseroan yang sudah dikenakan pajak.

  21. Pajak Berganda-Apa maksudnya?-(1) Pajak berganda juridis, yaitu pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh jurisdiksi yang sama atau berbeda atas penghasilan yang secara juridis sama jenisnya. Pajak berganda domestik, yaitu pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh satu jurisdiksi atau lebih di dalam negara yang sama atas penghasilan yang sama. Pajak berganda internasional, yaitu pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama.

  22. 2. AZAS-AZAS PERPAJAKAN DAN TIMBULNYA PAJAK BERGANDA INT’L AZAS-AZAS PEMAJAKAN Azas penduduk (residence principle) / Azas domisli (domicile principle): pengenaan pajak kepada resident (SPDN) atas seluruh penghasilan (worldwide income), dan kepada non-residents (SPLN) atas penghasilan yang bersumber dari negara itu. Azas sumber (source principle): yaitu pengenaan pajak atas penghasilan yang bersumber dari negara itu tanpa memandang dari status Subjek Pajak dari si penerima penghasilan. Azas kewarganegaraan (citizenship): adalah pengenaan pajak berdasarkan status warganegara.

  23. Dimensi Pengenaan Pajak Residence Principle 2 3 Foreign Extra Territorial Perpajakan Internasional Income 1 4 Domestic Perpajakan Internasional Perpajakan Domestik Source Principle Residents Residency Non-Residents

  24. 3. METODE PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA INTERNASIONAL (PBI) • PENYEBAB PBI Pemajakan atas suatu penghasilan secara bersamaan oleh negara yang menerapkan azas azas hak pemajakan yang dapat menimbulkan pajak ganda internasional. • DAMPAK PBI • Tambahan beban ekonomi bagi pengusaha; • Biaya tinggi; • Terhambatnya mobilitas bisnis, perdagangan, investasi & sumber daya

  25. 3.2. PENDEKATAN PENGHINDARAN PBI 1. Secara Unilateral melalui Undang-undang Pajak dan aturan pelaksanaanya, 2. Secara Bilateral melalui Tax Treaty, 3. Secara Multilateral melalui Tax Treaty,

  26. 3.3. METODE PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA Exemption Method: penghilangan pajak berganda dengan tidak memperhitungkan penghasilan dari luar negeri saat menghitung pajak terutang di dalam negeri: Subject Exemption Object/Income Exemption Tax exemption Credit Method: penghilangan pajak berganda dengan memperhitungkan pajak yang dikenakan di luar negeri dengan pajak terutang di dalam negeri: Kredit penuh Kredit Terbatas Kredit Fiktif/Tax Sparing

  27. Metode lain • Pembagian pajak (tax sharing) • Pembagian hak pemajakan (division of taxing power) • Keringanan tarif (rate reduction) • Pengurangan pajak (tax reduction) • Pemajakan dalam jumlah tetap (lumpsum taxation) • Deduction Method: penghilangan pajak berganda dengan mengurangkan pajak yang dikenakan di luar negeri dari penghasilan yang diperoleh dari luar negeri pada saat menghitung pajak terutang di dalam negeri.

  28. Tax Sparing Credit Adalah kredit pajak semu, telah dibebaskan di negara sumber tetapi tetap dapat dikreditkan di negara domisili seolah-olah sudah dibayar. Tujuan Tax Sparing Credit: agar insentif pajak di negara sumber dapat dinikmati oleh investor dan bukan oleh negara domisili. Untuk dapat berlaku harus diatur dalam P3B.

  29. Kasus Tax Sparing Credit (1)

  30. Contoh Penerapan Beberapa Metode

  31. 3.4. PRAKTEK PENGHINDARAN PBI • Adopsi Undang-undang pajak nasional  pasal-pasal dalam UU PPh yang mempunyai dimensi internasional • Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda • Aspek perpajakan dalam setiap perjanjian internasional (dalam bentuk kerjasama ekonomi, kerjasama teknik, dana bantuan luar negeri, dll)

  32. 3.5. PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) PENGERTIAN Treaty: suatu persetujuan internasional yang telah disepakati antar negara dan dibuat sesuai dengan hukum internasional. Tax treaty: persetujuan antara dua negara atau lebih dengan membagi hak untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang berasal dari suatu negara yang diperoleh penduduk negara lain. • P3B: Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda • Istilah lain: double taxation agreement (DTA), double taxation convention (DTC), double taxation treaty, atau tax conventions

  33. Tujuan P3B • Melindungi wajib pajak • Distribusi hak pemajakan • Mendorong investasi • Mengurangi dan menanggulangi penghindaran dan penyelundupan pajak • Harmonisasi kriteria pemajakan • Mencegah diskriminasi • Mencegah pengenaan dan pembebasan pajak berganda

  34. Model P3B • OECD Model • Dikembangkan oleh-oleh negara-negar maju • Mencerminkan kepentingan negara-negara industri • UN Model • Dikembangkan untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang • Setiap negara melakukan modifikasi atas model-model tersebut untuk mengakomodasi kepentingan negaranya.

  35. Struktur P3B • Scope (Persons and Taxes); • General definitions; • Residents (Tie breaker rule); • Permanent Establishment; • Income from Immovable Property; • Business Income; • Income from Shipping & Air Transport; • Associated Enterprises; • Investment Income (Passive Income)-Dividend, Interest, Royalties • Employment and Personal Services Income; • Other Income • Methods for Eliminating Double Taxation • Special Provisions (Non discrimination, MAP, EOI, Assistance in Collection) • Final Provision (Entry into Force, Termination)

  36. Dasar Hukum P3B • VCLT • UUD 45 [Pasal 11 (1)] • UU 24/2000 [Pasal 4(1)] • UU PPh [Pasal 32A]

  37. 4. APLIKASI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA KEDUDUKAN HUKUM Kedudukan hukum P3B di hadapan hukum domestik sangat bervariasi di berbagai negara; Di Indonesia, menurut Penjelasan Pasal 32A UU PPh: P3B adalah lex specialis dari UU PPh, Apabila ada konflik antara P3B dengan hukum domestik, maka P3B yang akan berlaku (”Tax Treaty Superceeding Domestic Tax Laws”).

  38. Penerapan P3B & UU PPh Atas Transaksi Internasional Start P3B dite-rapkan? P3B Konflik dng UU PPh? Ya Ya Identifikasi Transaksi Internasional, seperti: Subjek & Objek Pajak Tidak Tidak Tentukan Perlakuan Pajak menurut UU PPh Perlakuan Pajak menurut UU PPh JALAN TERUS!!! Perlakuan Pajak menurut P3B, khusus untuk isu yang berkonflik. Ada PPh terutang? Untuk hal-hal lain yang tidak berkonflik dengan P3B: UU PPh JALAN TERUS!!! Ya Tidak Stop

  39. Siapa Yang Berhak Memanfaatkan P3B?-(1) • Apabila ketentuan domestik kedua negara menganggap seseorang atau suatu badan adalah SPDN-nya, maka muncullah kasus “Dual Residence”, • P3B menyediakan Tie-BreakerRule, Pasal 4 ayat (2): Tie-Breaker Rule untuk Individu Lihat skema berikut. Pasal 4 ayat (3): Tie-BreakerRule untuk Badan Persetujuan Bersama antara Pejabat Berwenang ke-2 negara.

  40. Contoh Kasus Dual Residence Mr. John adalah SPDN di Kanada menurut ketentuan pajak domestik Kanada. SPDN Kanada Mr. John Kanada Indonesia Melakukan usaha dan berada di Indonesia selama > 183 hari SP DN Negara Indonesia Mr. John menjadi SPDN Indonesia menurut ketentuan pajak domestik Indonesia. Bagaimana dual residence dapat menyebabkan pajak berganda?

  41. “Tie-breaker” untuk “Dual Resident” Orang Pribadi Apakah Orang Pribadi tsb mempunyai tempat tinggal tetap di salah satu atau di kedua negara? Ya Tidak Ia adalah SPDN di negara dimana Ia memiliki tempat tinggal tetap. Memiliki tempat tinggal tetap di kedua negara? Ya Tidak Ya Dapatkah pusat kepentingan yang vital ditentukan? Ia adalah SPDN di negara Ia memiliki pusat kepentingan yang vital. Tidak Ya Apakah ia biasanya berdiam hanya di salah satu negara? Ia adalah SPDN di negara dimana Ia biasanya berdiam. Tidak Ya Ia adalah SPDN di negara ia menjadi Warganegara Apakah Ia warganegara dari salah satu negara? Tidak Pejabat yang berwenang akan menyelesaikan kasus dengan Persetujuan Bersama.

  42. 4.c. TIME TEST UNTUK PENENTUAN BUT • Time Test Untuk Menentukan Keberadaan BUT menurut UU PPh • Pasal 2 ayat (5) • 60 hari dalam 12 bulan untuk pemberian jasa • Time Test Untuk Menentukan Keberadaan BUT menurut P3B • Tergantung kesepakatan  Tabel • SE-03/PJ.101/1996  pada beberapa P3B, disepakati negara sumber dapat mengenakan pajak atas pembayaran jasa tanpa adanya suatu BUT

  43. 4.d. SURAT KETERANGAN DOMISILI SE Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29-03-1996 tentang Penerapan P3B: Surat Keterangan Domisili (SKD) wajib diserahkan oleh WPLN untuk memperoleh manfaat P3B; SKD diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara mitra P3B Indonesia; Wakilnya yang sah s.d. Kepala kantor dimana WPLN tersebut terdaftar sebagai WPDN Bentuk SKD sesuai dengan kelaziman di negara tempat WPLN berkedudukan,

  44. Isi SKD sekurang-kurangnya menyatakan: Wajib Pajak luar negeri ybs. benar berkedudukan di negara tersebut, disertai tanggal dan tandatangan pejabat yang menerbitkan SKD. SKD berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk WP bank. Bagi WP bank, SKD berlaku selama bank tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercantum dalam SKD. Contoh-contoh SKD

  45. 4.e. MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE Pasal 25 Model OECD MAP dapat dipergunakan sebagai alternatif solusi apabila residen suatu negara menganggap bahwa tindakan otoritas perpajakan negara mitra mengakibatkan atau akan mengakibatkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B. Batas waktu pengajuan MAP adalah dua tahun sejak pemberitahuan pertama. Kedua otoritas perpajakan mengadakan MAP, baik melalui korespondensi, telpon, ataupun face-to-face meeting. Sebelum Model OECD 2008, tidak ada batas waktu penyelesaian. Pada Model OECD 2008  Apabila dalam dua tahun belum ada penyelesaian atas kasus tersebut, maka residen yang bersangkutan dapat mengajukan ARBITRASE

  46. 4.f. PERTUKARAN INFORMASI DALAM P3B Tujuan: 1. Untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak dan pengelakan pajak, Mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan kasus treaty shopping (i.e. beneficial owner), transfer pricing, atau tindak pidana fiskal. 2. Untuk menguji kewajiban “self-assessment” yang dijalankan WPDN, terkait dengan penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Menyediakan informasi untuk menguji pelaksansaan “worldwide income”. Dasar pelaksanaan: Pasal 26 P3B

  47. Pertukaran Informasi dalam P3B-(1) Sesuai dengan P3B, bertukar informasi adalah kewajiban, No fishing expedition, Namun, EOI tidak wajib untuk dijawab, apabila: Untuk menjalankan hukum domestik yang menyimpang; Seandainya tersedia di domestik, tidak dapat diperoleh; Bersifat rahasia dagang, bisnis, atau profesional; Bertentangan dengan kebijakan publik (berkaitan dengan kedaulatan, keamanan negara, atau kepentingan nasional); 3. Wajib dijaga kerahasiaannya seperti informasi yang diperoleh dari WPDN.

  48. Pertukaran Informasi dalam P3B-(2) On request EOI: Competent Authorities meminta informasi yang spesifik tentang WP. Automatic EOI: Pengiriman informasi secara teratur dengan jumlah data yang banyak. Spontaneous EOI: Pengiriman informasi yang mungkin bermanfaat bagi negara lain, tanpa diminta. Simultaneous tax examinations: pelaksanaan pemeriksaan oleh 2 negara atau lebih secara bersamaan di negara masing-masing. Kunjungan pegawai pajak ke luar negeri, untuk: - memeriksa catatan wajib pajak; - wawancara dengan wajib pajak; - berpartisipasi dalam pemeriksaan

More Related