KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEPTEMBER, 2013

1. DISKUSI KELOMPOK TERFOKUSIDENTIFIKASI MASALAH PENDIDIKANDALAM RANGKA PENYEMPURNAAN DAN PENYUSUNANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGANBIDANG PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEPTEMBER, 2013 DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS 2013

2. MATERI PAPARAN DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS 2013

3. MATERI PAPARAN 1 PRODUK PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN BIDANG PENDIDIKAN DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS 2013

4. PRODUK PERUNDANGAN-UNDANGAN TAHUN 2003S.D2013 UUD 1945 UU Nomor14 Tahun2005 GURU & DOSEN UU Nomor20 Tahun2013 DIKDOK UU Nomor 12 Tahun 2012 DIKTI UU No.9/2009 dinyatakantidakmengikatolehPutusanMahkamahKonstitusiNomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal31 Maret 2010. UU Nomor9 Tahun 2009 BHP UU Nomor20 Tahun 2003 SISDIKNAS UU Nomor24 Tahun 2009 BBLNLK UU Nomor43 Tahun2007 PERPUSTAKAAN UU Nomor12 Tahun2010 PRAMUKA DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS 2013

5. KONDISI UU SISDIKNAS Dalam perkembangannya banyak terjadi ketidak sinkronan antara UU Sisdiknas dengan berbagai Undang-undang lain: • UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah • DalamPasal 13 butir f Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 dinyatakanbahwa,salahsatuurusanprovinsiadalah”penyelenggaraanpendidikandanalokasisumberdayamanusiapotensial UU Sisdiknas yang diuji materi ke Mahkamah Konstitusi • Pasal 53 ayat (1), konstitusional sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu. PenjelasanPasal 53 ayat (1) bertentangandenganUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; sehinggaUndang-UndangNomor 9 Tahun 2009 tidakmempunyaikekuatanhukumdantidakmengikat.

6. KONDISI UU SISDIKNAS (1) • Pasal 49 ayat (1) Dana pendidikanselaingajipendidikdanbiayapendidikankedinasandialokasikan minimal 20% dariAnggaranPendapatandanBelanja Negara (APBN) padasektorpendidikandan minimal 20% dariAnggaranPendapatandanBelanja Daerah (APBD). MemutuskanbahwaPemerintah, sebagaipelaksana UU, harusmemenuhianggaranpendidikan20% per tahun. TidaklagisecarabertahapsebagaimanadisebutkandalamPenjelasanPasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas • Pasal 6 ayat (2) Setiapwarga Negara bertanggungjawabterhadapkeberlangsunganpenyelenggaraanpendidikan. Putusannya, sepanjangfrasa, “... bertanggungjawab” adalahkonstitusionalsepanjangdimaknai “... ikutbertanggungjawab”, sehinggapasaltersebutselengkapnyamenjadi, “Setiapwarga Negara ikutbertanggungjawabterhadapkeberlangsunganpenyelenggaraanpendidikan

7. KONDISI UU SISDIKNAS (2) • Pasal 12 ayat (1) huruf c, sepanjangfrasa, “...yang orang tuanyatidakmampumembiayaipendidikannya”, bertentangandenganUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehinggaPasal 12 ayat (1) huruf c Undang- UndangNomor 20 Tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasionalmenjadi, “Mendapatkanbeasiswabagi yang berprestasi”; • Pasal55 ayat (4), kata ‘dapat’ diputuskantidakmempunyaikekuatan hukummengikatkalaudimaknaiberlakubagijenjangpendidikandasar yang berbasismasyarakat; • Pasal50 ayat (3) dinyatakantidakmengikatsecarahukum.

8. PP…/TH… AMANAT PASAL 31 ayat (3) UUD 1945 UU 20/2003 SISDIKNAS PP.17/2010 UU 14/2005 GURU & DOSEN UUD 1945 PP.66/2010 UU 43/2007 PERPUSTAKAAN AMANAT PASAL 36C UUD 1945 UU 24/2009 BBLNLK UU 9/2009 BHP “DIBATALKAN” MK 31 MARET 2010 UU 12/2012 DIKTI UU 20/2013 DIKDOK UU 12/2010 PRAMUKA CATATAN: PROLEGNAS 2010-2014 : PERUBAHAN UU.20/2003 (No.66), PERUBAHAN UU.9/2009 (No.196) DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS 2013

9. MATERI PAPARAN 3 MASALAH PENDIDIKAN DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS 2013

10. MASALAH POKOK BIDANG PENDIDIKAN • LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS,DAN YURIDIS; • PERLUASAN DAN PEMERATAAN AKSES PENDIDIKAN; • MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN; • TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT; • SINKRONISASI DAN HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS 2013