1 / 19

KD I. MENGENAL LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT

KD I. MENGENAL LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT. I. LEMBAGA LEGISLATIF. Lembaga legislatif adalah lembaga pembuat Undang-undang Lembaga legislatif terdiri dari : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD ).

gamma
Télécharger la présentation

KD I. MENGENAL LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KD I. MENGENAL LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHAN PUSAT

  2. I. LEMBAGA LEGISLATIF • LembagalegislatifadalahlembagapembuatUndang-undang • Lembagalegislatifterdiridari : • MajelisPermusyawaratan Rakyat (MPR) • DewanPerwakilan Rakyat (DPR) • DewanPerwakilan Daerah (DPD)

  3. 1. MPR adalahlembagatingginegara yang dipilihrakyatlewatPemilihan UMUM (PEMILU). Anggota MPR terdiridarianggota DPR dan DPD denganjumlah 700 orang

  4. Tugas dan wewenang MPR adalah :1) mengubah (mengamandemen) UUD 19452) Menetapkan UUD 19453) Melantik presiden dan wakilnya

  5. 2. DPR adalahwakilrakyat yang menyampaikanaspirasirakyat. Anggota DPR di[ilihrakyatdalam PEMILU denganjumlah 550 0rang danberkedudukandiibukotanegara Jakarta

  6. Tugasdanwewenang DPR :1. Membahasusulanrancangan UU2. Membentuk UU3. Menetapkan APBN (AnggaranPendapatanBelanja Negara)4. Menampungdanmenyalurkanaspirasimasyarakat

  7. Hak-hak DPR :1. Hak inisiatif > mengajukan usulan RUU2. Hak amandemen > mengadakan perubahan RUU3. Hak angket > menyelidiki sesuatu hal4. Hak budget > menetapkan APBN5. Hak interpelasi > meminta penjelasan presiden ttg kebijaksanaan pemerintah

  8. 3. DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

  9. II. LEMBAGA EKSEKUTIF 1. Presiden • Presidensebagaipemimpinlembagaeksekutif 2. WakilPresiden * Lembagaeksekutifbekerjasamadengan DPR

  10. TUGAS LEMBAGA EKSEKUTIF • Melaksanakanpolitikluarnegeri • Menciptakanpertahanannasional • Menjagakeamanandanmelindungiseluruhwarga Indonesia

  11. III. LEMBAGA YUDIKATIF • Lembaga Yudikatif adalah lembaga Peradilan, terdiri dari : 1. Mahkamah Agung (MA) 2. Mahkamah Konstitusi (MK) 3. Komisi Yudisial (KY)

  12. 1. MahkamanAgung (MA) *MahkamahAgung (MA ) adalahbadankekuasaankehakiman. * Susunan MA terdiridari : 1) Pimpinan 2) Hakim Anggota 3) Panitera ( Bagian yang mencatathasil persidangan 4) Sekertaris

  13. PengadilannegeridanpengadilantinggiberadadibawahpengawasanMahkamahAgungPengadilannegeridanpengadilantinggiberadadibawahpengawasanMahkamahAgung

  14. 2. MAHKAMAH KONSTITUSI • Mahkamahkonstitusi (MK) adalahlembaganegara yang memegangkekuasaankehakiman • Susunan MK terdiridari 9 orang : 1) Ketuamerangkapanggota 2) Wakilketuamerangkapanggota 3) Tujuhorang hakim konstitusi . Masajabatan MK adalah 3 tahun

  15. Mahkamahkonstitusiberwenangmengadiliditingkatpertamadanterakhir yang keputusannyabersifat final untuk : • Menguji UU terhadap UUD 1945 • Memutuskansengketakewenanganlembaganegara • Memutuskanpembubaranpartaipolitik • Memutuskanperselisihantentang PEMILU

  16. 3. KOMISI YUDISIAL (KY) • KY DIBENTUK UNTUK MENGAWASI PENYELENGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG JUJUR DAN PROFESIONAL • LEMBAGA KY MEMPUNYAI WEWENANG MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM-HAKIM LAINNYA.

  17. * ANGGOTA KY TERDIRI DARI 9 0RANG : 1) Ketua 2) Wakil 3) 7 orang anggota * Masa jabatan ky adalah 5 tahun

  18. 4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)* BPK adalah badan yang bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara* Jumlah BPK adalah 9 orang terdiri dari :1) ketua2) wakil ketua3) 7 orang anggota

  19. 5. KomisiPemilihanUmum (KPU) bertanggungjawabataspenyelengaraan PEMILU* Dalammelaksanakantugasnya KPU menyampaikanlaporantahappenyelenggaraan PEMILU kepadapresidendan DPR

More Related