Download
universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta 2011 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH - JAKARTA 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH - JAKARTA 2011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH - JAKARTA 2011

316 Views Download Presentation
Download Presentation

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH - JAKARTA 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. SEMINAR “POTRET PERPAJAKAN INDONESIA : MENUJU SISTEM PERPAJAKAN YANG TRANSPARAN” UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH - JAKARTA 2011 DirektoratJenderalPajak

  2. DEFINISI PAJAK Pajakmerupakankontribusiwajibkepadanegara yang terutangolehorangpribadiataubadan yang bersifatmemaksaberdasarkanundang-undang, dengantidakmendapatkanimbalansecaralangsungdandigunakanuntukkeperluannegarabagisebesar-besarnyakemakmuranrakyat. (UU No. 6 thn 1983 tentangKetentuanUmumPerpajakan)

  3. Jenis – JenisPajak • PajakberdasarkanKewenanganPemungutan:

  4. Alur Sistem Perpajakan WP Orang Pribadi WP Badan Usaha Bayar Pajak Pembayaran Pajak Pelaporan Pajak Surat Pemberitahuan Masa/ Tahunan (SPT) Surat Setoran Pajak (SSP) Bank Persepsi Kantor Pelayanan Pajak

  5. Alur Sistem Perpajakan (2) WP Orang Pribadi (Karyawan) WP Badan Usaha Angsuran PPh 25 (SPT Masa) Dipotong Pajak Perusahaan (PPh 21) Memperhitungkan witholding text (PPh 22, 23,26) Surat Pemberitahuan (SPT)

  6. Alur Sistem Perpajakan (3) SPT LEBIH BAYAR Permohonan Restitusi Diperiksa Oleh DJP Surat Pemberitahuan (SPT) SPT N I H I L Bank Persepsi Pembayaran dengan SSP SPT KURANG BAYAR

  7. Alur Sistem Perpajakan (4) WP SETUJU Lebih Bayar Pemeriksaan Oleh DJP Surat Ketetapan Pajak (SKP) WP TIDAK SETUJU Kurang Bayar Nihil KEBERATAN

  8. SkemaPenyelesaianSengketaPajak Wajib Pajak Mahkamah Agung Pengadilan Pajak Keberatan Banding Peninjauan Kembali Sengketa Pajak Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Objek Gugatan Pasal 23 Gugatan INKRACHT Pengurangan Sanksi Ps 36(1)a Pembatalan Ketetapan Pajak Ps 36(1)b DJP Pembatalan STP Ps 36(1)c Pembatalan Hasil Pemeriksaan Ps 36(1)d

  9. KetentuanUmumdanTatacaraPerpajakan (UU No 6 tahun 1983 stdtd UU No 16 tahun 2009) • Merupakanketentuan formal yang mengaturketentuanumumdantatacaraperpajakan. • Menganutself assesment: • WajibPajakmelaksanakansendirikewajibanperpajakannya (mendaftarkandiri, menghitung, menyetor, danmelapor) • DJP melakukanpelayanan, pembinaan, pengawasan, dandapatmelakukanpenetapanpajakmelaluipemeriksaan.

  10. ALUR KUP WP SPT SKP Inkraacht • 3 bulan Inkraacht Inkraacht Pemeriksaan Keberatan Daftar • 5 tahun • 3 bulan Inkraacht Banding • 3 bulan PK Self assesment Penetapan DJP Inkraacht PenyelesaianSengketa

  11. UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK DJP PP MA PENINJAUAN KEMBALI[UU Pengadilan Pajak] BANDING [Ps.27] KEBERATAN (Ps.25) Pembetulan Suatu Keputusan [Ps.16] GUGATAN [Ps.23] Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi [Ps.36 (1) a] Pengurangan/Pembatalan surat ketetapan pajak [Ps.36 (1) b] Pengurangan/Pembatalan Surat Tagihan Pajak [Ps.36 (1) c] Pembatalan Hasil Pemeriksaan atauskp Hasil Pemeriksaan [Ps.36 (1) d]

  12. KEBERATAN Bila WP berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan / pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak. SKPKB SKPN KEBERATAN SK KEBERATAN SKPLB 3 bulan 12 bulan SKPKBT Pemotongan/ Pemungutan Pihak III Kecuali: SKPKB yang diterbitkan berdasarkan Pasal 13A UU KUP

  13. PajakPenghasilan • PajakLangsungatasPenghasilan • PengertianPenghasilan: • Seluruhpenghasilandalambentukapa pun sebagaiobjekPPh, kecualiditentukan lain • World wide income • Cara menghitungPPh: • PPh = PenghasilanKenaPajak X Tarif • PenghasilanKenaPajakditentukanberdasarkanpenghasilanbrutodikurangibiayauntukmendapatkan, menagih, danmemeliharapenghasilan • TarifPPh : • OrangPribadi 2. Badan Tarif = 25%

  14. PajakPertambahanNilai • Karakteristik PPN • Pajakataskonsumsidalamnegeri • Pajaktidaklangsung dipungutoleh PKP, bebanolehpembeli/konsumen • Dikenakanbertahap (multistage) • Mekanisme PK-PM, tidakmenimbulkanefekpajakberganda

  15. PajakPertambahanNilai • Pengenaan PPN 0% Ekspor BKP/JKP BARANG / JASA Impor & DalamNegeri 10% Non BKP/JKP Dipungut 10 % FASILITAS Dibebaskan TidakDipungut

  16. TERIMA KASIH