ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN DAN PRAKTEK KEBIDANAN

1. ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN DAN PRAKTEK KEBIDANAN

2. Latar Belakang sistem legislasi tenaga bidan Indonesia • UUD 1945 upaya pembangunan nasional yaitu pembangunan disegala bidang guna kepentingan, keselamatan, kebahagiaan, & kesejahteraan slrh rakyat indonesia scr terarah, terpadu & berkesinambungan. • UU No. 23 Th 1992 ttg Kesehatan • Peningkatan SDM • Visi pembangunan kesehatan Indonesia sehat 2010

3. Otonomi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan • Akuntabilitas bidan hal yang sangat penting karena berhubungan dengan keselamatan jiwa manusia • Semua yang dilakukan bidan harus berbasis kompetensi dan didasari suatu evidence based. • Accountability diperkuat dengan satu landasan hukum yang mengatur batas-batas wewenang profesi yang bersangkutan

4. Peningkatan penyelenggaraan upaya kesehatan • Pendidikan dan pelatihan • Pengembangan ilmu dan tehnologi • Akreditasi • Sertifikasi • Registrasi • Uji Kompetensi • Lisensi

5. Dasar otonomi pelayanan Kebidanan • Kepmenkes 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang registrasi & praktik bidan • Standar Pelayanan Kebidanan • UU Kesehatan No 23 th 1992 • PP No 32/1996 ttg tenaga kesehatan • Kepmenkes 1277/Menkes/SK/ XI/2001 ttg organisasi dan tata kerja Depkes • UU No.22/1999 tentang otonomi daerah • UU No. 13 tahun 2003 tentang ketanagakerjaan • UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung dan transplatasi

6. ISTILAH DALAM ETIKA • Legislasi (Lieberman, 1970) Ketetapan hukum yg mengatur hak & kewajiban seseorang yg berhub. erat dgn tindakan • Lisensi Pemberian ijin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yg telah ditetapkan. Tujuan: untuk membatasi pemberian kewenangan & untuk menyakinkan klien. • Deontologi/Tugas Keput. yg diambil berdasarkan keterikatan/berhub. dgn tugas.

7. Hak Keput. berdasarkan hak seseorang yg tidak dpt diganggu. Hak berbeda dgn keinginan, kebutuhan & kepuasan • Instusionist Keput. diambil berdasarkan pengkajian dari dilema etik dari kasus per kasus. Dlm teori ini ada beberapa kewajiban & peraturan yg sama pentingnya. • Beneficience: Keput. yg diambil harus sll menguntungkan klien.

8. Mal-eficience:Keput. Yag diambil merugikan pasien. • Malpraktek/Lalai: a. Gagal melakukan tugas/kewajiban kpd klien b. Tdk melaksanakan tugas sesuai dgn standar c. Melakukan tindakan yang mencederai klien d. Klien cedera karena kegagalan melaksanakan tupc. • Malpraktek terjadi karena: a. Ceroboh, b. Lupa, c. Gagal mengkomunikasikan.

9. LEGISLASI Legislasi Proses pembuatan UU / penyempurnaan perangkat hukum yg sudah ada mll serangkaian kegiatan Sertifikasi, registrasi, lisensi Peran Legislasi : • Menjamin perlindungan pd masyarakat pengguna jasa profesi & profesi sendiri. • Pemberian pelayanan profesional. Tujuan • Memberikan perlindungan kpd masyarakat thd pelayanan yg telah diberikan.

10. SERTIFIKASI • Dokumen penguasaan kompetensi tertentu mll kegiatan pendidikan formal maupun non formal. Tujuan Umum • Melindungi masyarakat pengguna jasa profesi • Meningkatkan mutu pelayanan • Pemerataan & perluasan jangkauan pelayanan.

11. Tujuan Khusus • Menyatakan kemampuan pengetahuan, ketrampilan dan perilaku( kompetensi) beserta pendidikan tambahan • Menetapkan kualifikasi dan lingkup kompetensi beserta pendidikan tambahan • Memenuhi syarat untuk mendapat nomer registrasi

12. Ada 2 bentuk kelulusan, yaitu: • Ijasah diperoleh dari pendidikan formal • Sertifikat diperoleh dari pendidikan formal, lembaga non formal yang akreditasinya ditentukan oleh profesi

13. REGISTRASI • Sebuah proses dimana tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodik • Proses pendaftaran,pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan setelah dinyatakan memenuhi minimal kompetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan shg scr fisik dan mental mampu melaksanakan praktek profesi • Dengan terregistrasinyamaka mendapatkan hak untuk minta ijin praktek, setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi untuk lisensi

14. Tujuan umum : Melindungi masyarakat dari mutu pelayanan profesi • Tujuan khusus : • Meningkatkan kemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang berkembang pesat • Meningkatkan mekanisme yang obyektif dan komprehensif dalam menyelesaikan kasus mal praktek • Mendata jumlah dan kategori melakukan praktek

15. Aplikasi proses registrasi • Bidan lulus  mengajukan permohonan dan mengirimkan kelengkapan registrasi kepada Kadinkes dimana institusi berada untuk memperoleh SIB paling lambat 1 bulan setelah menerima ijasah. • Kelengkapan registrasi menurut Kepnebkes no.900: • Fotocopy ijasah bidan • Foto copy transkrip nilai akademi • Surat keterangan sehat dari dokter • Pas foto 2 lembar SIB berlaku 5 tahun dan dapat diperbaharui , dan merupakan dasar untuk penerbitan SIPB

16. LISENSI • Merupakan proses administrasi yang dilakukan pemerintah atau yang berwenang berupa Surat Ijin Praktek tenaga profesi yang telah terregistrasi,untuk melakukan pelayanan mandiri. Tujuan Umum Lisensi : Melindungi masyarakat dari pelayanan profesi Tujuan Khusus • Memberikan kejelasan batas wewenang • Menetapkan sarana dan prasarana

17. Aplikasi Lisensi • SIPB merupakan bentuk aplikasi dari lisensi Bidan • SIPB merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh DepkesRI kepada Bidan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan • SIPB diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Kadinkes Kabupaten/Kota

18. Persyaratan : • Foto Copy SIB yang masih berlaku • Foto copy Ijasah Bidan • Surat persetujuan atasan • Surat keterangan sehat dari dokter • Pasfoto • Rekomendasi dari organisasi profesi

19. Rekomendasi dari profesi diberikan setelah dilakukan uji kompetensi, keilmuan, ketrampilan, kepatuhan terhadap Kode etik • SIPB berlaku selama SIB belum habis masa berlakunya dan dapat diperbaharui

20. THANK YOU