ANGGARAN BERBASIS KINERJA

1. ANGGARAN BERBASIS KINERJA Kantor Wilayah XV DJPb Surabaya

2. PENYATUAN ANGGARAN • Penyatuan kembali anggaran rutin dan pembangunan ke dalam satu dokumen anggaran instansi perlu dilakukan untuk mencegah/mengurangi duplikasi dan penyimpangan.

3. KLASIFIKASI BELANJA • ORGANISASI Klasifikasi belanja berdasarkan struktur organisasi yg menjadi pusat pertanggungjawaban. • FUNGSI Klasifikasi belanja berdasarkan fungsi-fungsi utama yang harus dilaksanakan oleh unit pemerintah. • JENIS BELANJA (EKONOMI) Klasifikasi belanja berdasarkan manfaat ekonominya atau jenis belanja yang dikeluarkan.

4. Klasifikasi menurut organisasi Rincian belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara/lembaga pemerintahan pusat

5. Klasifikasi menurut Fungsi • Pelayanan Umum • Pertahanan • Ketertiban dan Keamanan • Ekonomi • Lingkungan hidup • Perumahan dan fasilitas umum • Kesehatan • Pariwisata dan budaya • Agama • Pendidikan • Perlindungan sosial

6. PERUBAHAN KLASIFIKASI ANGGARAN DAN PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA • Klasifikasi anggaran perlu disesuaikan dengan klasifikasi dalam UU Keuangan Negara dan Government Finance Statistics(GFS); • Sejalan dengan perubahan dalam pendekatan penganggaran, usulan anggaran perlu disertai dengan indikator kinerja.

7. ANGGARAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA • Mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (output) dan outcome atas alokasi belanja (input) yang ditetapkan. • Disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun mendatang. • Program dan kegiatan disusun berdasarkan renstra kementerian negara /lembaga

8. PENGERTIAN PENGUKURAN KINERJA • Merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. • Membantu pimpinan dalam memonitor implementasi strategi kegiatan dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

9. PENGUKURAN KINERJA(GAO) • Productivity • Effectiveness • Quality • Timelines

10. Ukuran Input • Jumlah uang yang dikeluarkan untuk peralatan • Jumlah orang-jam kerja • Jumlah Kendaraan • Biaya prasarana • Jumlah biaya operasi • Jumlah pegawai

11. Ukuran Output • Jumlah ijin yang dikeluarkan • Jumlah km jalan yang diaspal • Jumlah pegawai yang dilatih • Jumlah pipa bocor yang diperbaiki • Jumlah kasus yang diselesaikan • JumLah dokumen yang diproses • Jumlah pelanggan yang dilayani

12. TOLOK UKUR KINERJA • Tolok ukur kinerja merupakan ukuran keberhasilan pencapaian program atau kegiatan unit kerja. • Ditetapkan untuk setiap fungsi pemerintahan dalam bentuk standar pelayanan minimal. • Untuk menilai tingkat pelayanan yang diinginkan dapat digunakan indikator sbb: masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit), dan dampak (impact).

13. PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA • PENGGUNA ANGGARAN/BARANG: Menteri/pimpinan lembaga/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; • BENDAHARA UMUM NEGARA/DAERAH: Menteri Keuangan/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; • BENDAHARA PENERIMA/PENGELUARAN PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA/SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. Pasal 4, 6, 7, 9, dan 10 UU PN

14. POLA HUBUNGAN DAN KEWENANGAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA DALAM UUPN PRESIDEN MENTERI TEKNIS (Selaku Pengguna Anggaran/barang) MENTERI KEUANGAN (Selaku Bendahara Umum Negara) KEPALA KANTOR (Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/barang) KEPALA KPKN (Selaku Kuasa Benda- haraUmum Negara) BENDAHARA PENERIMA/ PENGELUARAN Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Program Pendelegasian Kewenangan Perbendaharaan

15. PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA MENTERI KEUANGAN SELAKU BUN MENTERI TEKNIS SELAKU PENGGUNA ANGGARAN PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA PENGURUSAN ADMINISTRATIF Administratief Beheer PENGURUSAN KOMTABEL Comptabel Beheer

16. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA • MENYUSUN RENCANA STRATEGIS; • MENYUSUN USULAN RENCANA KERJA; • MENYUSUN RANCANGAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN; • MENYESUAIKAN RANCANGAN MENJADI RKA; • MENYUSUN KONSEP DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.

17. RENCANA KERJA PEMERINTAH Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program-program pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk kurun waktu 1 (satu) tahun. Pasal 1 Angka 19

18. PENYESUAIAN RKA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DENGAN PAGU SEMENTARA • Kementerian Negara Keuangan menyampaikan kepada kementerian negara/lembaga kebijakan umum dan prioritas anggaran, termasuk pagu anggaran sementara yang telah disepakati bersama DPR sebagai pedoman penyesuaian rancangan RKA-KL; • Kementerian negara/lembaga melakukan penyesuaian rancangan Rencana Kerja kementerian negara/lembaga untuk menghasilkan RKA-KL. Pasal 23 ayat (1) dan (2) SK-PKD Pasal 30 ayat (1) dan (2)

19. PENYESUAIAN RKA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DENGAN PAGU SEMENTARA • Kementerian Negara Keuangan menyampaikan kepada kementerian negara/lembaga kebijakan umum dan prioritas anggaran, termasuk pagu anggaran sementara yang telah disepakati bersama DPR sebagai pedoman penyesuaian rancangan RKA-KL; • Kementerian negara/lembaga melakukan penyesuaian rancangan Rencana Kerja kementerian negara/lembaga untuk menghasilkan RKA-KL. Pasal 23 ayat (1) dan (2) SK-PKD Pasal 30 ayat (1) dan (2)

20. PEMBAHASAN RKA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DENGAN DPR • RKA kementerian negara/lembaga dibahas oleh kementerian negara/lembaga dengan komisi terkait di DPR; • Hasil pembahasan RKA kementerian negara/lembaga disampaikan kepada Kementerian Negara Keuangan dan Kementerian Negara PPN. Pasal 23 ayat (4) dan (5) SKPD Pasal 30 ayat (4) dan (5)

21. PENELAAHAN RKA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA • Kementerian Negara PPN menelaah kesesuaian RKA kementerian negara/lembaga dengan kebijakan umum dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan; • Kementerian Negara Keuangan menelaah kesesuaian RKA kementerian negara/lembaga dengan prioritas anggaran dan standar biaya yang telah ditetapkan. Pasal 25 ayat (1) dan (2) SKPD Pasal 32 ayat (1) dan (2)

22. PEMBAHASAN RAPBN DAN RKA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA • Menteri Keuangan mewakili pemerintah membahas Rancangan Undang-undang tentang APBN dengan Panitia Anggaran sesuai dengan tata cara dan jadwal yang telah disepakati dengan Panitia Anggaran. • Menteri/pimpinan lembaga membahas RKA-KL dengan Komisi DPR yang bersangkutan sesuai dengan tata cara dan jadwal yang telah disepakai dengan komisi dimaksud. • Pembahasan Rancangan Undang-undang tentang APBN dan RKA-KL diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Oktober. • Menteri Keuangan menghimpun hasil pembahasan RKA-KL sebagai lampiran Undang-undang tentang APBN. Pasal 27 SKPD Pasal 34

23. BELANJA PEGAWAI Kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk dalam belanja pegawai adalah : • Honorarium, vakasi, lembur dan belanja pegawai transito. • Belanja gaji/upah yang selama ini merupakan belanja penunjang pada pengeluaran pembangunan. • Iuran kepada perusahaan asuransi, perusahaan dana jaminan sosial, dan perusahaan penyelenggaraan dana pensiun.

24. BELANJA BARANG Pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan Termasuk dalam belanja barang adalah : • Belanja bahan yang selama ini merupakan belanja penunjang pada pengeluaran pembangunan. • Belanja modal nonfisik • Belanja non modal (bahan, pendukung lainnya, fisik lainnya, non fisik), yang selama ini diperhitungkan sebagai pengeluaran pembangunan. • Belanja pemeliharaan. • Belanja perjalanan, termasuk belanja perjalanan yang selama ini merupakan belanja penunjang pada pengeluaran pembangunan.

25. BELANJA MODAL Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, baik dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya, seperti buku, binatang dan lain sebagainya.

26. PEMBAYARAN BUNGA UTANG Pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.

27. SUBSIDI Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat.

28. Transfer rutin/modal yang sifatnya tidak wajib kepada negara lain atau kepada organisasi internasional. Termasuk dalam hibah adalah : - Bantuan kemanusiaan.

29. BANTUAN SOSIAL Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui lembaga nirlaba guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Termasuk dalam bantuan sosial adalah : • Bantuan untuk penanggulangan bencana alam. • Bantuan untuk lembaga pendidikan, kesehatan dan peribadatan. • Bantuan yang diberikan oleh organisasi (kementrian/lembaga), seperti bantuan pelayanan hukum, bantuan usaha ekonomi produktif, bantuan penanggulangan kemiskinan, dsb.

30. BELANJA LAIN-LAIN Pengeluaran/belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja di atas.

31. RINCIAN BELANJA NEGARA DALAM FORMAT BARU BELANJA NEGARA BELANJA PEMERINTAH PUSAT BELANJA UNTUK DAERAH

32. BELANJA PEMERINTAH PUSAT • Belanja Pegawai a. Gaji dan tunjangan b. Honorarium, Vakasi, Lembur dll c. Kontribusi sosial • Belanja Barang a. Belanja barang dan jasa b. Belanja Pemeliharaan c. Belanja Perjalanan • Belanja Modal a. Tanah b. Peralatan dan Mesin c. Bangunan dan Gedung d. Jaringan e. Aset Fisik Lainnya

33. BELANJA PEMERINTAH PUSAT • Pembayaran Bunga Utang a. Utang Dalam Negeri b. Utang Luar Negeri • Subsidi a. Perusahaan Negara b. Perusahaan Swasta • Belanja Hibah a. Pemerintah Negara Lain b. Organisasi Internasional • Bantuan Sosial a. Dana Kompensasi Sosial b. Lembaga Pendidikan dan Peribadatan • Belanja lain-lain

34. BELANJA UNTUK DAERAH • Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil b. Dana Alokasi Umum c. Dana Alokasi Khusus • Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian a. Dana Otonomi Khusus b. Dana Penyesuaian

35. ALUR PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN DPR PRESIDEN DPR MENETAPKAN PAGU SEMENTARA PER PROGRAM PEMBAHASAN BERSAMA PADA MASING-MASING KOMISI/PANJA BAPPENAS BAHAN PIDATO KENEGARAAN 16 AGUSTUS MENKEU PEMBERITAHUAN PAGU SEMENTARA RKA-KL SEMENTARA PAGU DEFINITIF/ NOTA KEUANGAN RAPBN MENTERI DEP/LEMB MENKEU DJA-PK MENKEU DJA-PK MENETAPKAN ANCAR-ANCAR ALOKASI PER SATKER DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PEMBERITAHUAN PAGU DEFINITIF SPAA PUSAT/ DAERAH ESLN SATKER DEP/LEMB MENKEU/ DJPBN KW DJ-PBN DEP/LEMB PUST/DAERH PENELAAHAN SEMENTARA KONSEP RKA-KL PER SATKER PENELAAHAN DAN PENGESAHAN DIPA RKA-KL DEFINITIF LK + KONSEP DIPA PENCAIRAN DANA DEP/LEMB KWL DEP/ SATKER MENKEU DJA-PK DJA-PK KWL DJ-PBN PENELAAHAN RKA-KL DEFINITIF KPPN

36. Terima kasih