1 / 37

KEBIJAKAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

KEBIJAKAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN). Bayu Teja Muliawan Direktur Bina Pelayanan Kefarmasian Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. LAY OUT. LATAR BELAKANG. LATAR BELAKANG. KEBIJAKAN OBAT NASIONAL.

gwidon
Télécharger la présentation

KEBIJAKAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PENERAPAN FORMULARIUM NASIONAL DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Bayu Teja Muliawan Direktur BinaPelayanan Kefarmasian Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan KementerianKesehatan RI

  2. LAY OUT

  3. LATAR BELAKANG LATAR BELAKANG

  4. KEBIJAKAN OBAT NASIONAL UUD No. 36/2009 Kesehatan Ps 36: Pemerintahmenjaminketersediaan, pemerataan, danketerjangkauanperbekalankesehatan, terutamaObatEsensial PelayananKesehatanbagiPesertaJaminanKesehatan UU No. 40/2004 SJSN Ps 25: Daftardanhargaobat yang dijamin BPJS, ditetapkanolehPemerintah Perpres No. 111/2013 Ps 32: Pelayananobatalkesdan BMHP untukpesertaJamkesberpedomanpadadaftardanhargaobat, alkesdan BMHP yang ditetapkanolehMenteri Daftarobat, alkesdan BMHP dituangkandalamFornasdanKompendiumAlkes SK Menkes 189/2006 KebijakanObatNasional POR KETERSEDIAAN KETERJANGKAUAN JAMINAN KEAMANAN, MUTU & MANFAAT KENDALI MUTU & KENDALI BIAYA

  5. UpayaPeningkatan Ketersediaan ObatDalamMendukungKeselamatanPasien RUMAH SAKIT Kebijakandan Program Peningkatan Ketersediaan Obatdan POR Jaminan Ketersediaan Obat yang bermutu, amandanberkhasiat KeselamatanPasien (Patient Safety)

  6. MengapaMemerlukanFornas? AlokasiObatterbatas, KebutuhanObatsemakinmeningkat Peresepanobatberdasarkanpengalaman PenggunaanAntibiotik yang berlebihandapatmenyebabkanresistensi Banyakobat yang belumdidukung EBM Obat yang beredarmungkinsajatergolongobat yang tidakamandanpalsu) Penggunaanobattanpapedomandapatmenyebabkankendaladalamkendalimutudanbiaya

  7. DEFINISI Daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam pelaksanaan JKN. (SK Menkes No. 328/Menkes/SK/VIII/2013 tanggal 19 September 2013)

  8. MANFAAT • Menjadi acuan penetapan penggunaan obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) • Meningkatkan penggunaan obat yang rasional • Mengendalikan biaya dan mutu pengobatan • Mengoptimalkan pelayanan kepada pasien • Memudahkan perencanaan dan penyediaan obat • Meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan

  9. Konsep Obat Esensial Dalam JKN KONSEP OBAT ESENSIAL OBAT BEREDAR (Safety, Efficacy, Quality) FORNAS (Benefit Risk, Cost-Effective) DOEN

  10. STRATEGI PENYUSUNAN FORNAS Tingkat Pelayanan kesehatan Daftar Obat disusun oleh Komite Independen Disusun berdasarkan kelas terapi Daftar obat menyeluruh dan tersegmen Standar Kompetensi Nakes Mengakomodir usulan stakeholder

  11. MEKANISME PENYUSUNAN Kajian yg dilakukan bukan hanya membahas usulan yang disampaikan oleh instansi pengusul tapi juga mengkaji ulang isi DPHO 2013 dan Formularium Jamkesmas 2013 Pemilihan anggota Komnas Penyusunan Fornas 2013 sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan Pembahasan teknis telah melibatkan pengelola program di lingkungan Kemenkes, organisasi profesi, dan PT. Askes Prosedur perekrutan anggota Komnas serta tahap penilaian dan pembahasan didokumentasikan Transparansi proses pelaksanaan penyusunan

  12. KRITERIA PEMILIHAN OBAT Memiliki khasiat dan keamanan terbaik berdasarkan bukti ilmiah mutakhir dan valid. Memiliki rasio manfaat-risiko (benefit-risk ratio) yang paling menguntungkan. Memiliki izin edar dan indikasi yang disetujui oleh Badan POM. Memiliki rasio manfaat-biaya (benefit-cost ratio) yang tertinggi. Dalam kriteria ini tidak termasuk obat tradisional dan suplemen makanan.

  13. KOMITE NASIONAL PENYUSUNAN FORMULARIUM NASIONAL • Terdiri dari: • - Tim Ahli • - Tim Evaluasi • - Tim Pelaksana • Ditetapkan oleh Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 228/MENKES/SK/VI/2013 • Bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan

  14. USULAN/MASUKAN 201 RS Pemerintah (vertikal, RSUD, TNI/Polri, Khusus) 49 RS Swasta 33 Dinkes Provinsi 33 Dinkes Kab/Kota 8 Unit Kemenkes pengelola program + BKKBN 23 Organisasi Profesi Instansi yang dimintakan usulan (347 instansi) terdiri dari: 135 instansi memberikan usulan PT. Askes memberikan kompilasi usulan berdasarkan penyusunan DPHO 2014. Jumlah obat yang diusulkan: 1208 item (dalam 2003 sediaan/kekuatan) Usulan yang diterima

  15. SEBARAN KEBUTUHAN OBAT BERDASARKAN TINGKAT PELAYANAN DALAM FORNAS FORMAT FORMULARIUM NASIONAL • Kelasterapi • Namagenerikobat • Kekuatandanbentuksediaan • Restriksiperesepan (Indikasi/Kontraindikasi/ PerhatianKhusus) • FasilitasKesehatan (Tingkat pertama, Tingkat kedua, Tingkat ketiga, RujukanBalik) SISTEMATIKA PENULISAN 17

  16. FORMULARIUM NASIONAL Terdiridari : • KelasTerapi : 29 • Sub kelasterapi : 90 • 519 item obat/zataktif, (dalam923 kekuatan/bentuksediaan), terdiridari: • 468 item obat /zataktif (dalam838 kekuatan/bentuksediaan) yang sudahadadidalam DOEN 2013, DPHO 2013 danFormulariumJamkesmas 2013 • 51 obat/zataktif (dalam55 kekuatan/bentuksediaan) diluar DOEN 2013, DPHO 2013 danFormulariumJamkesmas 2013, • 30kekuatandanbentuksediaanbaru (dari 30 item obat/zataktif yang sudahadadidalam DOEN 2013, DPHO 2013 danFormulariumJamkesmas 2013) 18

  17. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN PENERAPAN FORNAS

  18. KEBIJAKANFORNAS Fornasmenjadiacuandalampelaksanaan JKN. Obat yang adadalamFornasharustersedia di faskes. Apabilaobat yang dibutuhkantidaktercantumdalamFornasdapatdigunakanobat lain secaraterbatasberdasarkanpersetujuanKomiteMedikdanKepala/DirekturRumahSakit. Penambahandanataupengurangandaftarobat yang tercantumdalamFornasditetapkanolehMenkessetelahmendapatkanrekomendasiKomnasFornas (Adendum Fornas) 20

  19. SE MENKES NO. HK/MENKES/32/I/ 2014 PENGOBATAN PENYAKIT KRONIS • Pada masa transisi, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dapat memberikan tambahan resep obat penyakit kronis (berdasarkan Formularium Nasional) diluar paket INA CBG’s sesuai indikasi medis sampai kontrol berikutnya apabila penyakit belum stabil. Resep tersebut dapat diambil di Instalasi farmasi/depo farmasi yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. • Obat Penyakit kronis dapat diberikan oleh Faskes Tk. Pertama sebagai Program Rujuk Balik (PRB) melalui apotek/ Instalasi Farmasi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. • Ketentuan ini diberlakukan untuk penyakit diabetes mellitus, hipertensi, jantung, asma, PPOK, epilepsi, skizofren, stroke dan SLE

  20. SE MENKES NO. HK/MENKES/32/I/ 2014 PENGOBATAN KEMOTERAPI, THALASEMIA DAN HEMOFILIA • Disamping dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat 3, dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat 2 dengan mempertimbangkan kemampuan fasilitas kesehatan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan. • Peresepan obat sesuai dengan protokol terapi dari dokter Spesialis/Sub Spesialis yang merawat peserta pada fasilitas kesehatan tingkat 2 dengan mengacu pada rekomendasi pengobatan sebelumnya dari dokter spesialis pada fasilitas kesehatan tingkat 3. • Dalam kondisi tertentu pemberian obat thalassemia dapat dilakukan di pelayanan rawat jalan. • Selama masa transisi berlaku ketentuan sebagai berikut: • Pengajuan klaim pada pemberian obat kemoterapi berlaku sesuai dengan tarif INA CBG’s ditambah dengan obat kemoterapi • pengajuan klaim pada pelayanan rawat jalan thalassemia dilakukan dengan input data pasien sesuai pelayanan thalassemia rawat inap dalam INA CBGs

  21. Lanjutan PENGOBATAN KEMOTERAPI, THALASEMIA DAN HEMOFILIA • Disamping dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat 3, dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat 2 dengan mempertimbangkan kemampuan fasilitas kesehatan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan. • Peresepan obat sesuai dengan protokol terapi dari dokter Spesialis/Sub Spesialis yang merawat peserta pada fasilitas kesehatan tingkat 2 dengan mengacu pada rekomendasi pengobatan sebelumnya dari dokter spesialis pada fasilitas kesehatan tingkat 3. • Dalam kondisi tertentu pemberian obat thalassemia dapat dilakukan di pelayanan rawat jalan. • Pada pelayanan rawat inap hemophilia A dan Hemofilia B, berlaku penambahan pembayaran klaim diluar tarif INA-CBG’s yang besarannya sama untuk semua tingkat keparahan kasus serta semua kelas perawatan. • Selama masa transisi berlaku ketentuan sebagai berikut: • Pengajuan klaim pada pemberian obat kemoterapi berlaku sesuai dengan tarif INA CBG’s ditambah dengan obat kemoterapi • pengajuan klaim pada pelayanan rawat jalan thalassemia dilakukan dengan input data pasien sesuai pelayanan thalassemia rawat inap dalam INA CBG’s

  22. SE MENKES NO. HK/MENKES/31/I/ 2014 PELAYANAN OBAT RUJUK BALIK • Biaya obat program Rujuk Balik terdiri atas harga dasar obat sesuai E-katalog dan ditambah faktor pelayanan dan Embalage. • Peresepan Obat PRB sesuai dengan Daftar Obat Fornas untuk PRB • Faktor pelayanan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: • Embalage yang dapat ditambahkan dengan ketentuan sebagai berikut: • Embalageuntuksetiapresep (per R/) obatjadiadalahRp. 300,- • EmbalageuntuksetiapresepobatracikanadalahRp. 500,-

  23. ADENDUM FORNAS

  24. LATAR BELAKANG EVALUASI PENGGUNAAN OBAT DALAM JKN

  25. LATAR BELAKANG Permenkes No. 71/2013 tentangPelayananKesehatanpada JKN, pasal 33 Ayat 1 Dalamrangkamenjaminkendalimutudanbiaya, menteriberwenangmelakukan : • Penilaianteknologikesehatan (HTA) • Pertimbanganklinis (clinical advisory) • Perhitunganstandartarif • Monitoring danevaluasipenyelenggaraanpelayananjaminankesehatan Ayat 2 Monitoring danevaluasisebagaimanadimaksudpadaayat (1) d, dimaksudkan agar tenagakesehatan yang memberikanpelayanankesehatanpadafasilitaskesehatantingkatpertama, fasilitaskesehatantingkatlanjutantelahsesuaidengankewenangandanstandarpelayananmedis yang ditetapkanolehMenteri

  26. TUJUAN KEGIATAN

  27. OUTPUT dan INDIKATOR KELUARAN

  28. MONEV IMPLEMENTASI FORNAS

  29. EVALUASI AWAL PEMANFAATAN FORNAS Dari data RS yang dikumpulkan, beberapahal yang disampaikan: 1. Kesesuaianobat yang digunakandi RS dengan FORNAS berkisarantara 60 – 86%. • Penggunaaanobatdalam FORNAS dipengaruhiolehManajemen; utamanyadalamhalkendalibiaya. Diharapkan: kendalimutu, disampingkendalibiaya

  30. PelayananKefarmasiansesuaiStandarPelayananKefarmasian di RS PENGELOLAAN SEDIAAN FARMASI PELAYANAN FARMASI KLINIK Patient Safety KolaborasidgnNakes lain EdukasiPasien

  31. KEBIJAKAN KEFARMASIAN DI RS MELALUI SISTEM SATU PINTU Kebijakan kefarmasian satu pintu: acuan formularium, perencanaan, pengadaan, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan MANFAAT SISTEM 1 PINTU

  32. Kesiapan Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Ketersediaan Obat Seleksi Obat E-catalogue E-purchusing

  33. PENUTUP

More Related