Download
definisi abortus n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DEFINISI ABORTUS : PowerPoint Presentation
Download Presentation
DEFINISI ABORTUS :

DEFINISI ABORTUS :

493 Views Download Presentation
Download Presentation

DEFINISI ABORTUS :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DEFINISI ABORTUS : • HUKUM : KELUARNYA BAYI DARI RAHIM IBUNYA SEBELUM SAATNYA DILAHIRKAN (0 - 9 BULAN) • MEDIS : JANIN YANG BELUM LAIK HIDUP DI LUAR RAHIM IBU (< 20 MINGGU ATAU < 1000 GRAM)

  2. PEMBAGIAN ABORTUS : • 1. SPONTAN : (10 - 15 %) KEHAMILAN NORMAL • 2. PROVOCATUS (DISENGAJA):

  3. ABORTUS PROVOCATUS : • MEDISINALIS (ATAS INDIKASI MEDIS IBU DAN ATAU JANIN) • DISEBUT : TERMINASI KEHAMILAN • JANIN : BISA HIDUP / BISA MATI • KRIMINALIS (TAK ADA INDIKASI MEDIS) • ALASAN PSIKOLOGIS (PERKOSAAN, INCEST) • ALASAN SOSIOLOGIS DLL

  4. BATASAN USIA JANIN - KELAIKHIDUPAN : (WHO) • 1. ABORTUS : < 20 MINGGU ATAU < 1000 GRAM 2. IMATUR : 20 - 28 MINGGU ATAU 1000 - 2500 GRAM3. PREMATUR : 28 - 32 MINGGU (2500 - 3500 GRAM)4. MATUR : 32 MINGGU5. POSTMATUR : > 32 MINGGU

  5. HUKUM POSITIF (1): • SEMUA ABORSI ADALAH ILEGAL (KUHP) : LEX GENERALIS • ps. 346 : ancaman bagi si ibu-PELAKU • Ps 347 : ancaman bagi penggugur (awam) tanpa ijin ibu • Ps 348 : ancaman bagi penggugur (awam) dengan ijin ibu • Ps 349 : ancaman bagi penggugur tenaga kesehatan dengan atau tanpa ijin ibu (DR + 1/3 SANKSI)

  6. HUKUM POSITIF (2) • Ps 299 : ancaman bagi pemberitahu atau pemberi harapan • Ps 535 : ancaman bagi promotor • KECUALI : ATAS INDIKASI MEDIS (PS. 75 UU NO. 36/09) : LEX SPESIALIS • atas indikasi ibu : keselamatan jiwa !!!!! +/- • atas indikasi janin : keselamatan janin !!!

  7. Pasal 75 UU Kes No, 36/2009 • Setiaporangdilarangmelakukanaborsi. • Laranganayat (1) dikecualikan : • a. indikasikedaruratanmedis yang dideteksisejakusiadinikehamilan, baik yang mengancamnyawaibudan/ataujanin, yang menderitapenyakitgenetikberatdan/ataucacatbawaan, maupun yang tidakdapatdiperbaikisehinggamenyulitkanbayitersebuthidupdiluarkandungan; atau

  8. Pasal 75 ayat 2(b) dst b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. (3) Tindakan pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan  RPP

  9. Pasal 76 a. < kehamilan 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis; b. oleh tenaga kesehatan berketerampilan & kewenangan bersertifikat yg ditetapkan oleh menteri; c. persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; d. izin suami, kecuali korban perkosaan; dan e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

  10. Pasal 77 • Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  11. Penjelasan ps 77 Aborsi tdk aman + bermutu + bertanggung jawab : dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.

  12. Pasal 194 • Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

  13. PENJAHAT ABORSI (1) • Ibu kandung (penggugur langsung + korban) : sanksi < = 4 thn • Orang awam penggugur langsung - ijin korban : < = 12 thn (hidup)/ < = 15 thn (mati) • Orang awam penggugur langsung + ijin korban : < = 7 tahun (hidup)/ < = 9 thn (mati)

  14. PENJAHAT ABORSI (2) • Nakes (DR/SpOG, bidan, tukang obat) : idem + 1/3 maks & cabut SIP • Penggugur tdk langsung (awam) : calo, pemilik klinik dll : < = 4 thn atau denda 3000 rph; (nakes) : + 1/3nya & cabut SIP • Promotor : kurungan < = 3 bln atau denda < = 300 rph • Semua : penjara < = 15 thn + denda < = 500 juta rph

  15. ALASAN ABORSI • Darurat/gawat (penyelamatan nyawa) • Sejarah • Kejiwaan • Sosial • Eksistensial

  16. TAZAHUM : MENDAHULUKAN • hukum menyempitkan > memberikan keluasan. • yg tdk ada penggantinya > ada penggantinya. • sesuatu yg sdh ditentukan > sesuatu yg berikan pilihan. • yg lebih penting/pokok/ushul > yg penting/cabang/furu’. • yg lebih berbahaya > yg berbahaya.A.F. Mohsen Ibrahim. 1997

  17. Jenis sanksi : • Etis • Hukum • Administratif • Sosial

  18. Sanksi Etis : • oleh MKEK IDI • teguran lisan • penasehatan • pengucilan dari kelompok • teguran tertulis/peringatan • penyekolahan kembali (reschooling) • usulan pencabutan ijin praktek (Permenkes 916/97)

  19. Sanksi Hukum : • oleh Pengadilan Negeri/Tinggi/MA • pidana penjara : + 1/3nya (karena profesional) : s/d 12 - 15 tahun • penjara s/d 15 th + pidana denda (s/d Rp. 500 juta) : ps. 80 UU Kesehatan • perdata : bila si ibu/keluarga merasa dirugikan

  20. Sanksi Administratif : • oleh MDTK/Depkes  MKDKI • penundaan perpanjangan ijin praktek • pencabutan ijin praktek (oleh Depkes) • pemindahan tempat kerja

  21. Sanksi Sosial • oleh masyarakat • pemberitaan pers • pemboikotan • penyebarluasan aib • pemerasan (oleh oknum) • kerja bakti/sosial : sabbatical life • dll

  22. UU 36/2009 ttg Kesehatan Pasal 194 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

  23. PEMBUKTIAN (KUMULATIF) • Pengakuan penggugur langsung/tidak. • Pengakuan perempuan pelaku/korban. • Janin/orok yg msh hidup dlm kandungannya • Sebab kematian janin “bukan akibat penyakit”/abortus spontan • Janin = anak kandung perempuan penggugur. • Janin dikeluarkan/dihentikan kehamilannya oleh pelaku secara paksa (sengaja) • Saksi mata yg memperkuat.

  24. BUKTI janin (Forensik) • Janin/orok bukan IUFD, namun belum bernafas. • Usia janin = usia kehamilan ibu • Sebab kematian janin : trauma fisik/kimiawi, keracunan. • Gol darah, DNA janin sesuai dgn ibu-penggugur. • intervensi ketuban/plasenta + partus buatan : zat & alat sesuai (kehamilan trimester terakhir).

  25. BUKTI ibu (Forensik) • Tanda pernah hamil/melahirkan ibu (tersangka) • Tanda trauma fisik ibu. • Kadar obat penggugur darah ibu. • Gol. Darah & DNA ibu cocok. • alat pengguguran di tubuh (kehamilan trimester terakhir).

  26. KESULITAN BUKTI (Forensik) • Pencampuran > 1 janin dlm 1 tempat yg sama • DD/ Blighted ovum • Sulit memilah (DD/) abortus spontan dgn abortus imminens disengaja

  27. ETIKA DEONTOLOGIS • SEMUA ABORSI ADALAH MELANGGAR SUMPAH DOKTER“saya akan menghormati setiap hak hidup insani mulai dari saat pembuahan” • SEMUA ABORSI ADALAH MELANGGAR KODE ETIK KEDOKTERAN(PS. 10 KODEKI-IDI) “setiap dokter senantiasa mengingat kewajibannya menghormati kehidupan manusia sejak saat pembuahan”

  28. ETIKA TELEOLOGIS (1) • Pengalaman Empirik“ibu hamil yg sakit/kondisi tertentu akan mati bila kehamilannya diteruskan” • SEMUA IBU HAMIL tersebut yg darurat (bahaya fisik &/ jiwa) setelah dilakukan terminasi kehamilan/ABORSI akan selamat • dokter wajib menolong ibu yg demikian dengan terminasi kehamilannya

  29. ETIKA TELEOLOGIS (2) • Pengalaman empirik : • janin cacat berat dpt terdeteksi pra-lahir yg takkan hidup berkualitas sbg manusia kelak • penghentian kelanjutan hidup janin (terminasi kehamilan ibu) pasti meringankan beban/jiwa orangtua tsb • dokter sebaiknya melakukan aborsi bayi tsb

  30. Pertentangan Abadi Aborsi Etika deontologis = Hk positif RI Pro- life

  31. Pertentangan Abadi Aborsi Etika Teleologis Pro- choice Kenyataan Sos

  32. Pertentangan Abadi Aborsi Pro Life Hak Janin Pro Choice Dilema Etik Hak Ibu

  33. Faktor-faktor penyebab Kejahatan Aborsi Eksistensial = ilegal Sosial : Masyarakat Permisif Sejarah/ nekrofilia/ agresi Ekses Medikalisasi Profesional ABORSI Gov’t Will (-) Dikte Kekuasaan Pok Pro Choice Kelemahan Suara Hati Kelemahan Pro Life

  34. Resolusi Konflik Hukum Aborsi Dewan Sensor

  35. Komposisi Dewan Sensor Aborsi Wakil Pemerintah Tokoh Ulama Fuqaha Dewan Sensor Sosiolog/ Feminist Budayawan/ Ethicist Psikolog/ Psikiater Dokter Non SpOG Pelaksana Ahli Lainnya

  36. Keputusan Dewan Sensor Pasien /Klien Dewan Sensor OK Dr = Pelaksana No ! Panti Asuhan

  37. Analisis Sosioyuridis Legalisasi Aborsi • Perhatikan disinsentif & insentif sosial dan yuridis • Kompromikan antara pro choice & pro life (seimbang)

  38. Disinsentif yuridis • Semua penggugur & promotor kena sanksi (KUHP) : korban = pelaku (peremp) • Sulit/tak mungkin ada pelaporan delik : hidden/semi-organized crime • Tak ada sanksi bagi laki-laki penyebab hamil nirkehendaki • Sulitnya pembuktian (kumulatif)

  39. Disinsentif sosial Pilihan terlogis perempuan korban (sekaligus pelaku) Struktur budaya masyarakat : aib/malu keluarga Pengaruh NKKBS / gagal KB Abuse OKNUM medis

  40. Insentif sosial Penghasilan amat besar & MUDAH bagi pelaku non ibu Berlindung dibalik otonomi keluhuran profesi = WCC Menunjang program KB Sikap permisif-modern thd free sex Kehendak politik pem (-) Kebijakan kriminal hulu - hilir (-)

  41. Insentif yuridis PERLUASAN INDIKASI MEDIK MENJADI INDIKASI SOSIAL KETIDAKJELASAN HUKUM = KESEPAKATAN PROFESI A/D KESULITAN PEMBUKTIAN HUKUM

  42. Asas Profesi kedokteran kekuasaan profesional altruisme

  43. kekuasan profesional berlebihan tanpa kontrol penyalahgunaan white collar crime

  44. White Collar Crime Fraud,orang terhormat • Professional-Occupational Crime DR, berlindung kemuliaan/jabatan profesi Hidden Crime Ilegal-kolektif, need banyak, mahal Semi-Organized Crime Calo, pemilik/pemodal, keamanan, perijinan Spektrum Kejahatan Aborsi

  45. ilegal mutlak legal terbatas belum ada PP psl 15 ketidakjelasan hukum "kesepakatan" profesi

  46. ketidakjelasan hukum beda penafsiran menafikan "kesepakatan profesi" razia vs pemerasan oknum makin mahal

  47. Aspek hukum Public Policy (Pro life) : Perlu yurisprudensi substantif-material ttg kepastian indikasi medik sebagai lex specialis (sebelum PP jo ps 15 UU No. 23/1992) Kriminalisasi/cegah legalisasi sepihak Standar profesi& SOP bagi SpOG & jajarannya a.i. medik Sumpah dr jangan diubah SpOG/DR sbg hakim ad-hoc PN

  48. Public Policy (Pro life) Pelaku = amoral, bukan “pelindung kepent umum” (mala prohibita). Peran MDTK +/ MKEK >>> & transparan Sanksi @ ijin praktek baru/perpanjangan Standarisasi kualitas FK Lindungi PPDS/mhsw-FK /nakes hrs aborsi sbg syarat kompetensi. Sanksi pidana laki kausa hamil nirkehendaki teraborsi

  49. Aspek karir kriminal pelaku Penyadaran terus menerus etika deontologis Cegah paparan DR/bidan/SpOG ke abortus kriminalis (mis pemanfaatan materi kasus aborsi spontan sbg syarat kompetensi) Cegah stigmatisasi dini pelaku/penyimpang Klub DR/nakes anti aborsi Klub mantan pelaku aborsi yg sudah insyaf + siraman rohani

  50. Aspek Dukungan Kelompok Ubah sikap permisif masyarakat di free sex Program pendidikan seks terkontrol Perlindungan perempuan korban : OSCC, panti calon ibu & bayi Menerima norma kegagalan KB Reward dokter yang bersusila & insyaf/taubat Reintegrative shaming bagi pelaku “membandel”