1 / 22

PENERAPAN e-PROCUREMENT

PENERAPAN e-PROCUREMENT. L K PP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. MODUL 10. 2. DAFTAR ISI. TUJUAN PELATIHAN. PENDAHULUAN. e-TENDERING. e-PURCHASING. TUJUAN PELATIHAN. 3. SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU:

harper
Télécharger la présentation

PENERAPAN e-PROCUREMENT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENERAPAN e-PROCUREMENT LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah MODUL 10

  2. 2 DAFTAR ISI TUJUAN PELATIHAN PENDAHULUAN e-TENDERING e-PURCHASING

  3. TUJUAN PELATIHAN 3 SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU: • MemahamiKetentuanUmumPengadaanSecaraElektronik. • Memahamipelaksanaandanparapihakterkait e tendering. • Memahamitatacarae-purchasing. • Melaksanakanpemasukan data pengumumandanpemasukan data pemenangpengadaan

  4. PENDAHULUAN 4 • Pengadaansecaraelektronik (e-Procurement) adalahPengadaanBarang/Jasa yang dilaksanakandenganmenggunakanteknologiinformasidantransaksielektroniksesuaidenganketentuanperundang-undangan. • PengadaanBarang/Jasasecaraelektronikdilakukandengancara e-tendering atau e-purchasing.

  5. PENDAHULUAN 5 Tujuan e-Procurement

  6. PENDAHULUAN 6 Manfaat e-Procurement • Mendapatkanpenawaran yang lebihbanyak • Mempermudahprosesadministrasi • Mempermudahpertanggungjawabanprosespengadaan Penyedia ULP / PP • Menciptakanpersainganusaha yang sehat • Memperluaspeluangusaha • Membukakesempatanpelakuusahamengikutilelang • Mengurangibiayatransportasiuntukmengikutilelang Memberikankesempatanmasyarakatluasuntukmengetahuiprosespengadaan masyarakat

  7. LayananPengadaanSecaraElektronik (LPSE) 7 • Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), adalah suatu unit layanan yang sekaligus sebagai penyelenggara sistem elektronik, dengan fungsi utama menyediakan layanan pengadaan secara elektronik. • LPSE wajib di bentuk oleh Prop/Kab/Kota untuk memfasilitasi ULP/Pejabat pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik • K/L/I yang tidak membentuk LPSE, dapat menggunakan LPSE terdekat dalam melaksanakan Pengadaan secara elektronik.

  8. FUNGSI LPSE 8

  9. PENDAHULUAN 9 Pembentukan LPSE Gubernur/Bupati/Walikota Pimpinan K/L/I membentuk membentuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik memfasilitasi ULP/ Pejabat Pengadaan Melakukan PengadaanBarang/Jasasecaraelektronik

  10. LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN LPSE 10 • LPSE dapat dibentuk sebagai Unit permanen tersendiri ataupun menempel pada unit yang telah ada. • LPSE bisa struktural maupun non struktural • Institusi yang berminat (Pemohon) mengirimkan Surat Minat Implementasi ke LKPP. • Pemohon menerbitkan Surat Keputusan Gubernur/Kab/Kota/ atau pimpinan instansi K/L/I tentang Pembentukan Tim LPSE • Dalam rangka memperkuat dasar hukum pelaksanaan e-Procurement, pemohon harus menerbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang Implementasi e-Procurement atau peraturan lain. • Mengikuti Manajemen Training bagi SDM pengelola LPSE • Menyediakan infrastruktur yang diperlukan • Mempunyai website resmisebagai domain, dan Website LPSE sebagai sub domain (bagi LPSE System Provider).

  11. KEDUDUKAN LPSE 11 INAPROC PORTAL PENGADAAN NASIONAL - LKPP ULP Instansi A PENYEDIA ULP Instansi B LPSE ULP Instansi C 9/10/2014

  12. PENDAHULUAN 12 • Kewajiban penerapan e-procurement untuk sebagian/seluruh paket pada tahun 2012. • Kewajiban mendirikan LPSE bagi kabupaten/kota. • Pengumuman lelang dan rencana pengadaan dilakukan di Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE Ketentuan LPSE di Perpres 54/2010

  13. PORTAL PENGADAAN NASIONAL (INAPROC) 13 • LKPP membangundanmengelola Portal PengadaanNasional. • K/L/D/I wajibmenayangkanrencanaPengadaan & pengumumanPengadaandi website K/L/D/I masing-masing& Portal PengadaanNasionalmelalui LPSE. • Website masing-masing K/L/D/I wajibmenyediakanakseskepada LKPP untukmemperolehinformasi

  14. e-tendering 14

  15. e-tendering 15 • Ruanglingkup e-tendering meliputi proses pengumumanPengadaanBarang/Jasasampaidenganpengumumanpemenang. • Para pihak yang terlibatdalam e-tendering adalah PPK, ULP/PejabatPengadaandanPenyediaBarang/Jasa. • E-tendering dilaksanakandenganmenggunakansistempengadaansecaraelektronik yangdiselenggarakanoleh LPSE. • Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnyamemenuhiunsurperlindunganHakatasKekayaanIntelektualdan kerahasiandalampertukarandokumen, sertatersedianyasistemkeamanan dan penyimpanandokumenelektronik yang menjamindokumenelektroniktersebuthanyadapatdibacapadawaktu yang telahditentukan • Arsitektur aplikasi e-Tendering di buat dan dikembangkan oleh LKPP KetentuanUmum

  16. e-tendering 16 • Sistem e-tendering yang diselenggarakanoleh LPSE wajibmemenuhipersyaratansebagaiberikut : • Mengacupadastandar yang meliputiinteroperabilitasdanintegrasidengansistemPengadaanBarang/Jasasecaraelektronik ; • Mengacupadastandar proses pengadaansecaraelektronik ; dan • Tidakterikatpadalisensitertentu (freelicense) • ULP/PejabatPengadaandapatmenggunakansistemPengadaanBarang/Jasasecaraelektronik yangdiselenggarakanoleh LPSE terdekat. KetentuanUmum

  17. e-purchasing 17

  18. e-purchasing 18 Terciptanya proses PemilihanBarang/Jasasecaralangsungmelaluisistemkatalogelektronik (E-Catalogue) sehinggamemungkinkansemua ULP/PejabatPengadaandapatmemilihBarang/Jasapadapilihanterbaik, dengan proses yang singkat dan harga yang telah distandarkan EfisiensibiayadanwaktuprosesPemilihanBarang/JasadarisisiPenyediaBarang/JasadanPenggunaBarang/Jasa Tujuan e-Purchasing

  19. e-purchasing 19 • Diselenggarakanoleh LKPP, denganmemuatinformasispesifikasi & hargabarang/jasa. • Informasi e-katalogoleh LKPP dilakukandgnmembuat frame work contract antara LKPP dengan penyediabarang/jasa • Barang/jasapadasistem e-katalog di tentukan LKPP KetentuanUmum e-Purchasing

  20. e-purchasing 20 Prototype e-Purchasing

  21. TEST 21

  22. LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah TerimaKasih

More Related