1 / 40

Mata Kuliah HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Mata Kuliah HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI. Fakultas Hukum. KEDUDUKAN, FUNGSI, & KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. CONSTITUTIONAL COURT OF REPUBLIC OF INDONESIA. Jl. Medan Merdeka Barat 6 Jakarta 10110.

herrod-warren
Télécharger la présentation

Mata Kuliah HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Mata Kuliah HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Fakultas Hukum KEDUDUKAN, FUNGSI, & KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

  2. MahkamahKonstitusi Republik Indonesia CONSTITUTIONAL COURT OF REPUBLIC OF INDONESIA Jl. Medan Merdeka Barat 6Jakarta 10110

  3. SEJARAH PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI

  4. BATAS WAKTU PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Pasal III AturanPeralihan UUD 1945 Perubahan keempat) * MK paling lambatterbentuktanggal 18 Agustus 2003. * Sebelumterbentukkewenangannya dilakukanoleh MA. * MA telahmengeluarkan PERMA No. 02 Tahun 2002 tanggal 16 Oktober 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan WewenangMahkamahKonstitusioleh MahkamahAgung

  5. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) • Tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya dibentuk yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003

  6. PELIMPAHAN KEWENANGAN DARI MA KE MK KetentuanPeralihanPasal 87 UU MK: “Padasaatundang-undang ini berlaku, seluruhpermohonandan/ataugugatan yang diterimaMahkamahAgungdanbelumdiputusberdasarkanketentuanPasal III AturanPeralihan UUD 1945, dialihkankepadaMahkamahKonstitusi dalam waktu paling lambat 60 (enampuluh) harikerjasejakMahkamahKonstitusidibentuk” Tanggal 15 Oktober 2003 MK menerimapelimpahankewenangan/perkaradari MA,menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945

  7. KEBERADAAN & KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA * Keberadaan : - Diatur dalam UUD 1945 Perubahan Ketiga dan Keempat : Pasal 7B, 24 ayat (2), 24C ayat (1) s.d. (5), Pasal III Aturan Peralihan. - UU No. 24 Tahun 2003 LN Th. 2003 No. 98 tentang Mahkamah Konstitusi. - UU No. 08 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang tentang Mahkamah Konstitusi * Kedudukan : - Sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman yang posisinya sejajar dengan Mahkamah Agung (MA) (Pasal 24 ayat 2). - Merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 2 Undang-undang MK). - MK berkedudukan di Ibukota Negara RI (Ps. 3 UU MK).

  8. PERINTAH ADANYA UU ORGANIK MK (Pasal 24C Ayat 6) Mengatur : a. Prosedur pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi. b. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. c. Ketentuan lainnya tentang MK. UU NO. 24 TAHUN 2003 / LN. TAHUN 2003 NO. 98 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI (MK) TANGGAL 13 AGUSTUS 2003

  9. UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI Bab I : KetentuanUmum Bab II : KedudukandanSusunan Bab III : KekuasaanMahkamahKonstitusi Bab IV : PengangkatandanPemberhentian Hakim Konstitusi Bab V : HukumAcara Bab VI : Lain-lain Bab VII : KetentuanPeralihan Bab VIII : KetentuanPenutup 9

  10. Fungsi Mahkamah Konstitusi • Mekanisme Judicial Control berdasarkan Norma Dasar (Basic Norm) dalam UUD NRI 1945; • Peradilan dengan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir; • Putusan bersifat Final dan Mengikat, tidak ada upaya Hukum

  11. PERAN • MENJAGA TERSELENGGARANYA PEMERINTAHAN NEGARA YANG STABIL (THE GUARDIAN OF THE CONSTITUTION) • MELAKUKAN KOREKSI TERHADAP PENGALAMAN KEHIDUPAN KETATANEGARAAN AKIBAT PENAFSIRAN GANDA TERHADAP KONSTITUSI (THE JUDICIAL INTERPRETER OF THE CONSTITUTION) • MELAKSANAKAN PRINSIP CHECK AND BALANCES (MELALUI MEKANISME PERADILAN KONSTITUSIONAL) Pasal 24, 24C UUD 1945 – Pasal 1, 2, dan Penjelasan Umum UU No. 24 /2003 tentang Mahkamah Konstitusi

  12. TANGGUNG JAWAB DAN AKUNTABILITAS MENGUMUMKAN LAPORAN BERKALA KEPADA MASYARAKAT, DIMUAT DALAM BERITA MAHKAMAH KONSTITUSI • PERKARA YANG TERDAFTAR, DIPERIKSA DAN DIPUTUS • PENGELOLAAN KEUANGAN DAN TUGAS ADMINISTRASI MASYARAKAT MEMPUNYAI AKSES TERHADAP PUTUSAN (PASAL 13 DAN 14 UU MK)

  13. The Guardian of The Constitution The Protector of The Human Rights WEWENANG DAN KEWAJIBAN MKRI (CONSTITUTIONAL CASES) Wewenang MK Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 MahkamahKonstitusiberwenangmengadilipadatingkatpertamadanterakhir yang putusannyabersifat final untuk: 1. Menguji UU terhadap UUD 1945. 2. Memutussengketakewenanganlembaganegara yang kewenangannyadiberikanoleh UUD. 3. Memutuspembubaranparpol. Memutusperselisihantentanghasilpemilu. Kewajiban MK Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 MahkamahKonstitusiwajibmemberikanputusanataspendapatDewanPerwakilan Rakyat mengenaidugaanpelanggaranolehPresidendan/atauWakilPresidenmenurut UUD. Wewenang Tambahan Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahPenanganan sengketa hasil perolehan suara Pemilukada The Final Interpreter of TheConstitution The Guardian of The Democracy The Protector of The Citizen’s Constitutional Rights

  14. PENGUJIAN UU TERHADAP UUD 1945 • [PASAL 50 s.d. Pasal 60 UU No. 24 Tahun 2003] • PEMOHON: • Subyek Hukum : 1. Perorangan WNI (termasuk kelompok orang) 2. Kesatuan masyarakat hukum adat 3. Badan hukum publik atau privat 4. Lembaga Negara • Anggapan bahwa hak/kewenangan konstitusional subyek hukum tersebut dirugikan oleh UU yang bersangkutan. • JENIS PENGUJIAN • 1.Pengujian Formil (prosedur pembentukan UU bertentangan dengan UUD 1945) • 2. Pengujian Materiil : Isi UU bertentangan dengan UUD 1945.

  15. PerlunyaPengujian UU di Indonesia Moh. Mahfud MD : Pertama, DPR danPresidensebagailembagalegislatif yang membentukUU,adalahlembagapolitik yang sangatmungkinmembuat UU atasdasarkepentinganpolitikmerekasendiriataukelompok yang dominandidalamnya.UUsebagaiprodukpolitik yang tidak lain darikristalisasidarikehendak-kehendakpolitik yang salingbersaing,bisasajamembentuk UU yang tidaksejalandenganUUD,sehinggadiperlukanadanyapengujian UU terhadap UUD. Kedua, DPR danPemerintahsebagailembagapolitik,kenyataannyalebihbanyakberisiorang-orang yang bukanahlihukumataukurangbiasaberpikirmenurutlogikahukum. Perekrutanmerekaatasdasarketokohan yang berhasilmemperolehdukunganpolitik,tanpapertimbangankeahlianmerekadibidanghukum.Faktademikianinimenyebabkankemungkinanmambentuk UU yang tidakselarasdenganUUD,danolehkarenaitudiperlukanadanyapengujianundang-undangterhadap UUD demimenjagatidakadanya UU yang bertentangandengan UUD.

  16. SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA • [PASL 61 S.D. 67 UU MK] • LEMBAGA NEGARA : • 1. MPR 5. KPU • 2. PRESIDEN 6. KOMISI YUDISIAL • 3. DPR 7. BANK SENTRAL • 4. DPD 8. PEMERINTAH DAERAH • 9. BPK • PEMOHON : Lembaga Negara yang kewenangannya diambil Lembaga Negara lain • TERMOHON : Lembaga Negara yang mengambil kewenangan Lembaga Negara lain • OBYEK SENGKETA : Kewenangan yang diberi UUD 1945

  17. SengketaKewenanganKonstitusionalAntarLembaga Negara Kewenanganmemutussengketakewenanganlembaganegara yang kewenangannyadiberikanolehUndang-UndangDasar, misalnyakalauterjadisengketakewenangan DPR dan DPD, karenakedualembagatersebutkewenangannyadiberikanolehUndang-UndangDasar. Perludicermatibahwasengketakewenanganpengawasan hakim yang pernahmencuatantaraMahkamahAgungdanKomisisiYudisial, yang kemudiandiadiliolehMahkamahKonstitusi, ituadalahsengketaantarabeberapa hakim agungdenganKomisiYudisialolehkarenaPasal 65 Undang-UndangNomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamahKonstitusitidakmemungkinkanMahkamahAgungmenjadipihakdalamsengketakewenanganlembaganegara yang kewenanganyadiberikanolehUndang-UndangDasar.

  18. PEMBUBARAN PARTAI POLITIK • [PASAL 68 s.d.PASAL 73 UUMK] • PEMOHON : Pemerintah • TERMOHON : Parpol yang dimohon dibubarkan • Alasan : Ideologi, Asas, Tujuan, Program, dan Kegiatan bertentangan dengan UUD 1945 • Bentuk : Pembatalan pendaftaran pada pemerintah

  19. PembubaranParpolharusdimohonkanolehPemerintahkeMahkamahKonstitusiuntukdisidangkandemimembuktikanbenartidaknyapermohonanPemerintahtentangideologi , asas, tujuan, program dankegiatanpartaipolitik yang bersangkutan yang dianggapbertentangandengan UUD 1945. Jikalauterbukti, permohonanPemerintahdikabulkandanapabilatidakterbukti, permohonanPemerintahditolak. Denganketentuansepertiini, makaadagiumpolitiksebagaipanglimasudahberubahmenjadisupremasihukum.

  20. Perselisihan HasilPemilihan Umum PerselisihantentanghasilpemilihanumumcalonAnggota DPR, DPD, dan DPRD, begitu pula hasilpemilihanumumcalonPresidendanWakilPresidensudahpernahmasukke MK dimulaisejaktahun 2004. PerselisihanhasilpemilihanumumKepala Daerah yang semulamerupakankewenanganMahkamahAgungberdasarkanketentuanPasal 106 Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah, kemudiandialihkanmenjadikewenanganMahkamahKonstitusi, secaraefektifberalihkeMahkamahKonstitusipadatanggal 1 November 2008.

  21. PERSELISIHAN HASIL PEMILU • [PASAL 74 s.d. PASAL 79 UUMK] • PEMOHON : 1. Perorangan peserta pemilu DPD • 2. Parpol peserta pemilu • 3. Pasangan capres/cawapres peserta pilpres • TERMOHON : KPU • OBYEK PERSELISIHAN : Penetapan hasil pemilu oleh KPU secara nasional

  22. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM • KEPALA DAERAH & WAKIL KEPALA DAERAH • [Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 jo. PMK No. 15 Tahun 2008] • PEMOHON :Pasangan Calon Kepala Daerah & Wkl Kepala Daerah • TERMOHON : KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota • OBYEK PERSELISIHAN : Penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

  23. IMPEACHMENT DPR TERHADAP • PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN • [PASAL 80 s.d. 85 UUMK] • PEMOHON : DPR (disetujui minimal 2//3 dari 2/3 anggota yang hadir) • TERMOHON : Presiden dan/atu Wapres • ALASAN : • 1. Presiden dan/atau Wapres melanggar hukum: • a. Pengkhianatan terhadap negara • b. Korupsi • c. Penyuapan • d. Tindak pidana berat lainnya • e. Perbuatan tercela • 2. Presiden/Wapres tak lagi memenuhi syarat berdasarkan UUD 1945 • PUTUSAN : Pendapat DPR benar/salah

  24. MengenaikewajibanMahkamahKonstitusiuntukmemberikanputusanataspendapat DPR mengenaidugaanpelanggaranolehPresidendan/atauWakilPresidenmenurutUndang-UndangDasar, yang biasadisebutimpeachment, hinggasekarangbelumpernahdilakukanolehMahkamahKonstitusi, karenabelumpernahadapermohonansepertiitu. KeharusanpenyidanganolehMahkamahKonstitusiatasdakwaan DPR terhadapPresidendan/atauWakilPresidenmengenaidugaanpelanggaranhukumberupapengkhianatanterhadapnegara, korupsi, penyuapan, tindakpidanaberatlainnyaatauperbuatantercela, dan/ataupendapatbahwaPresidendan/atauWakilPresidentidaklagimemenuhisyaratsebagaiPressidendan/atauWakilPresiden, sesuaiketentuanPasal 7B ayat (1) UUD 1945, mengukuhkanRepublik Indonesia sebagainegarahukum, bukannegarakekuasaan. Harusdiingat, bahwadahulu, tanpamelaluiprosesperadilan, semata-mataberdasarkankekuasaanpolitik, PresidenSoekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid dijatuhkandarikedudukannyasebagaiPresiden.

  25. PERKARA KONSTITUSI/KETATANEGARAAN YANG BUKAN WEWENANG MKRI • Constitutional complaint: ultimum remidium • Impeachment DPRD terhadap Kepala/Wakil Kepala Daerah

  26. VISI MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAWALNYA KONSTITUSI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CITA NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI, DEMI KEHIDUPAN BANGSA YANG BERMARTABAT

  27. MISI MAHKAMAH KONSTITUSI • MEWUJUDKAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI SALAH SATU PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG TERPERCAYA • MEMBANGUN KONSTITUSIONALITAS INDONESIA DAN BUDAYA SADAR KONSTITUSI

  28. KOMPOSISI HAKIM MK * Mempunyai 9 (sembilan) hakim konstitusi * Ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan dari: - MA : tiga orang - DPR : tiga orang - Presiden : tiga orang * Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh hakim konstitusi (Pasal 24C ayat 3 dan ayat 4)

  29. Komposisi Hakim MK................. KetigalembaganegarayaituMahkamahAgungsebagailembagayudikatif, DPR sebagailembagalegislatifdanPresidensebgailembagaeksekutif, yang ketiganyabisadisebuttripraja (triaspolitica).Jadikesembilan hakim konstitusimewakiliunsur-unsur tri prajaatautriaspolitica.

  30. SUMPAH HAKIM KONSTITUSI “DEMI ALLAH SAYA BERSUMPAH BAHWA SAYA AKAN • MEMENUHI KEWAJIBAN HAKIM KONSTITUSI DENGAN SEBAIK-BAIKNYA DAN SEADIL-ADILNYA, • MEMEGANG TEGUH UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, DAN • MENJALANKAN SEGALA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN SELURUS-LURUSNYA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA BERBAKTI KEPADA NUSA DAN BANGSA”

  31. Hakim Konstitusi MOCH. MAHFUD MD Ketua ACHMAD SODIKI ANWAR USMAN Hakim Konstitusi HARJONO Hakim Konstitusi HAMDAN ZOELVA Hakim Konstitusi HM. AKIL MOCHTAR. Hakim Konstitusi MARIA FARIDA INDRATI Hakim Konstitusi AHMAD FADLIL SUMADI Hakim Konstitusi MUHAMMAD ALIM Hakim Konstitusi

  32. STRUKTUR ORGANISASI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

  33. PERSYARATAN HAKIM KONSTITUSI A. Menurut UUD 1945 Pasal 24C ayat 5: a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela b. Adil c. Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan d. Tidak merangkap sebagai pejabat negara B. Menurut UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK (Pasal 16): a. WNI b. Pendidikan sarjana hukum c. Usia minimal 40 thn d. Tidak pernah dipidana penjara yang ancaman hukuman  5 tahun e. Tidak sedang dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan f. Punya pengalaman kerja di bidang hukum minimal 10thn g. Wajib membuat surat pernyataan kesediaan

  34. MASA JABATAN DAN BATAS USIA • Masa Jabatan Hakim Konstitusi 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu periode lagi (Pasal 22) • Batas usia Hakim Konstitusi 67 tahun (Pasal 23 huruf C) • LARANGAN HAKIM KONSTITUSI • (Pasal 7) • Merangkap pejabat negara lainnya (DPR, DPD, DPRD, MA, Menteri, dll) • Merangkap anggota partai politik • Merangkap pengusaha (direksi atau komisaris) • Merangkap advokat (tak boleh praktek) • Merangkap PNS (statusnya diberhentikan sementara) MKRI

  35. Daya Mengikat Putusan Pengadilan : Putusan MK berlaku umum, erga omnes. Putusan MA dan peradilan di bawahnya berlaku khusus bagi para pihak yang berperkara, partij acte

  36. Kebenaranmateriil : Pasal 45 ayat (1) Undang-UndangNomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamahKonstitusimenegaskan,“MahkamahKonstitusimemutusperkaraberdasarkanUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuaidenganalatbuktidankeyakinan hakim.”

  37. Keadilanhukum (legal justice) menurutMajidKhadduriterdiriatas : • KeadilanSubstantif (substantive justice) • 2. KeadilanProsedural, keadilan formal, (procedural justice).

  38. Keadilansubstantifituadalahkeadilanmateriil, keadilansejati. Sebagaicontoh : keadilansubstantif, adalahpenjatuhanpidanaterhadappelakutindakpidanakorupsi. Koruptor yang melakukankorupsidenganmaksuduntukmemperkayadirisendiri, atauorang lain atausuatukorporasi, harusdijatuhipidanalebihberatdaripadakoruptor yang menguntungkandirisendirikarenadesakankeadaan, misalnyauntukongkospembuatanskripsiataupembayaranuangkuliahanaknya.

  39. Dalamhukum Islam, keadilansubstantifmenggunakankataal qist,artinyabagian yang wajar, proporsional. Keadilanprosedural,ataukeadilan formal, yaknikeadilandalamhukumacara, berupaperlakuan yang samakepadaparapihak. Diberikankesempatan yang samamengajukanalasan, mengajukanbukti-bukti, menggunakanupayahukumdansebagainya.

  40. SEKIANDANTERIMA KASIH 40

More Related