PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DALAM KERANGKA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Republik Indonesia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAHDALAM KERANGKASISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YOGYAKARTA, 03 JUNI 2005

2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

3. Tujuan SPPN a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan • menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4. NASIONAL DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 tahun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 tahun Rencana Strategis Kementerian / Lembaga Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah 5 tahun Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah 1 tahun Rencana Kerja Kementerian / Lembaga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 1 tahun Ruang Lingkup Perencanaan

5. NASIONAL DAERAH • Penjabaran Tujuan Nasional kedalam: • Visi; • Misi; • Arah Pembangunan Nasional; • Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat: • Visi; • Misi; • Arah Pembangunan Daerah; Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

6. RPJM NASIONAL Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional • Isi: • Strategi Pemb. Nasional • Kebijakan Umum • Kerangka Ekonomi Makro • Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: • Kerangka Regulasi • Kerangka Anggaran • Isi: • Strategi Pemb. Daerah • Kebijakan Umum • Arah Kebijakan Keuangan Daerah • Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: • Kerangka Regulasi • Kerangka Anggaran Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

7. RKP Penjabaran RPJM Nasional RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP • Isi: • Prioritas Pembangunan Nasional • Rancangan Kerangka Ekonomi Makro • Arah Kebijakan Fiskal • Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: • Kerangka Regulasi • Kerangka Anggaran • Isi: • Prioritas Pembangunan Daerah • Rancangan Kerangka Ekonomi MakroDaerah • Arah Kebijakan Keuangan Daerah • Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: • Kerangka Regulasi • Kerangka Anggaran Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D)

8. Renstra KL Pedoman Renja - KL Pedoman RKA-KL Rincian APBN Pemerintah Pusat Pedoman Diacu Dijabar kan RPJP Nasional Pedoman RPJM Nasional RKP Pedoman RAPBN APBN Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang RPJP Daerah RPJM Daerah Dijabarkan RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Pedoman Pemerintah Daerah Pedoman Diacu Renstra SKPD Pedoman Renja - SKPD Pedoman RKA - SKPD Rincian APBD UU SPPN UU KN Alur Perencanaan dan Penganggaran

9. PROSES PERENCANAAN 1.Proses Politik: Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (publik choice theory of planning) àKhususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM 2.Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan àKhususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana 3.Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan masyarakat (stake holders) à Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang 4.Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan

10. Tahapan Perencanaan • Penyusunan Rencana • Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah • Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD • Musyawarah Perencanaan Pembangunan • Rancangan Akhir Rencana Pembangunan • Penetapan Rencana • RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda • RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah • RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah • Pengendalian Pelaksanaan Rencana • Evaluasi Kinerja

11. Rancangan Akhir RKP/D • Prioritas Pembangunan • Kebijakan Umum • Kerangka ekonomi makro/da • Program Kement/Lembaga / SKPD Bappenas/da menyelenggarakan MUSRENBANGNAS (4) • Sinkronisasi Program KL/SKPD • Harmonisasi Dekon dan TP Penyusunan dan Penetapan RKP/D Rancangan Awal RKP/D • Prioritas Pembangunan Nasional / Daerah • Kebijakan Umum • Kerangka ekonomi makro/da à Pagu Indikatif Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renja - KL / SKPD SEB MenPPN + MenKeu Program Kement/Lembaga / SKPD d) Program Kement/Lembaga / SKPD MUSRENBANGPUS/DA • Sinkronisasi Program KL/SKPD • Harmonisasi Dekon dan TP MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat • Harmonisasi Dekon dan TP Penetapan RKP/D Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBN

12. MEKANISME PERENCANAAN TAHUNAN

13. KEGIATAN PENYUSUNAN RKP (1)

14. KEGIATAN PENYUSUNAN RKP (2)

15. KEGIATAN PENYUSUNAN RKP (3)

16. RKP Renja K/L RKPD Renja SKPD RKPD Renja SKPD Penyelenggaraan MUSRENBANG Tahun 2005 PEMERINTAH PUSAT Penyusunan RKP Musrenbang Nasional Musrenbang Pusat Penyusunan RKPD Provinsi Musrenbang Provinsi Pasca Musren Provinsi Penyusunan Renja SKPD Provinsi Forum SKPD Provinsi PEMERINTAH DAERAH Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Musrenbang Kab/Kota Pasca Musrenbang Kab/Kota Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota Forum SKPD Kabupaten/Kota Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/Kelurahan B U L A N JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI Sumber: SEB MPPN/Kepala Bappenas dan Mendagri tentang Juknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005

19. PENUTUP Sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden RI pada tanggal 18 Mei 2005 telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006. Pada tanggal 19 Mei 2005, RKP Tahun 2006 tersebut disampaikan oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas kepada DPR-RI dalam forum Raker dengan Panitia Anggaran DPR-RI. RKP Tahun 2006 hasil pembahasan dengan DPR akan menjadi pedoman bagi penyusunan RAPBN tahun 2006. Mengenai Arah pembangunan ekonomi pada era Otonomi Daerah dititik beratkan pada pendayagunaan sumber daya daerah yang efisien dan berdaya saing dengan berbasis pada kemandirian lokal sebagai motor penggerak ekonomi daerah.