1 / 32

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN APBD TAHUN 2014

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN APBD TAHUN 2014. Disampaikan pada Lokakarya Anggaran Berbasis Kinerja Makasar , 2 5 J uli 201 3. TUJUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. KOORDINASI INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI KETERKAITAN DAN KONSISTENSI

tom
Télécharger la présentation

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN APBD TAHUN 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN APBD TAHUN 2014 Disampaikan pada Lokakarya Anggaran Berbasis Kinerja Makasar, 25 Juli 2013

  2. TUJUAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL KOORDINASI INTEGRASI, SINKRONISASI DAN SINERGI KETERKAITAN DAN KONSISTENSI OPTIMALISASI PARTISIPASI MASYARAKAT PENGGUNAAN SUMBER DAYA SECARA EFISIEN, EFEKTIF, BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN UU 25/2004 Pasal 2

  3. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) Prioritas Plafon Anggaran OPERASIONAL ANGGARAN Program, Kegiatan, Anggaran LINGKUP PERENCANAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANGRPJP( 20 Tahunan ) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH RPJM( 5 Tahunan) PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH RENCANA PEMB. TAHUNAN NASIONAL / RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) ( 1 Tahun)

  4. Pedoman Pedoman RINCIAN APBN RENSTRA KL RENJA KL RKA - KL Pemerintah Pusat Pedoman diacu dijabarkan Pedoman Pedoman RPJM NASIONAL RPJP NASIONAL RAPBN APBN RKP diacu diperhatikan Diserasikan melalui MUSRENBANG-NAS/DA Pedoman Pedoman dijabarkan Pedoman RPJP DAERAH RPJM DAERAH RKPD KUA RAPBD APBD Pemerintah Daerah Pedoman RENJA SKPD Pedoman RENSTRA SKPD Pedoman RKA – SKPD PENJABARAN APBD RENCANA KERJA ANGGARAN ALUR PERENCANAAN PROGRAM & PENGANGGARAN

  5. RPJM RPJMD 5 tahun 5 tahun Renstra SKPD 5 tahun 1 tahun 1 tahun Renja SKPD RKPD RKP 1 tahun 1 tahun Dibahas bersama DPRD KUA PPAS NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH RKA-SKPD PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD TAPD RAPERDA APBD 1 tahun SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)

  6. KEBIJAKAN BANGNAS & KEUDA RPJMD KERANGKA EKONOMI MAKRO PRIORITAS PEMBANGUNAN JARINGASMARA RKPD MUSRENBANGDA EVALUASI KINERJA MASA LALU RENSTRA SKPD KUA & PPAS PEMDA DPRD PANITIA PER - KDH RKSKPD Pedoman Penyusunan SKPD ANGGARAN RKA - SKPD LEGISLATIF ( KUA , PPA , Standar , Satuan Harga , Capaian Kinerja , SPM , Formulir RKA - SKPD ) Klarifikasi RAPBD RKA - SKPD TAPD Sosialisasi Kepada Pengajuan Masyarakat RAPBD Raperda APBD Persetujuan Evaluasi PERDA APBD Raperda APBD Raperda APBD Penyusunan & Penetapan Perda APBD

  7. PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN 2014berdasarkanpermendagrinomor 27 tahun 2013

  8. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL • Reformasibirokrasi dan tata kelola; • Pendidikan; • Kesehatan; • Penanggulangankemiskinan; • Ketahanan pangan; • Infrastruktur; • Ikliminvestasi dan usaha; • Energi; • Lingkunganhidup dan bencana; • Daerahtertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; • Kebudayaan, ekonomikreativitas, dan inovasiteknologi; dan • 3 (tiga) bidanglainnyayaitu • bidangpolitik, hukum dan keamanan; • bidangperekonomian; dan • bidangkesejahteraanrakyat

  9. SinkronisasiKebijakanPemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota dalamRancanganPeraturan Daerah tentang APBD danRancanganPeraturanKepala Daerah tentangPenjabaran APBD denganPrioritasNasional

  10. KeteranganKolom • Prioritas 1 ReformasiBirokrasidan Tata KeloladiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanOtonomi Daerah, PemerintahanUmum, AdministrasiKeuangan Daerah, Perangkat Daerah, KepegawaiandanPersandian; • Prioritas 2 PendidikandiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanPendidikan, urusanKepemudaandanOlahragasertaurusanPerpustakaan; • Prioritas 3 KesehatandiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanKesehatan; • Prioritas 4 PenanggulanganKemiskinandiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanSosial, urusanKetenagakerjaan, urusanPemberdayaanMasyarakatdanDesa, urusanPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnak, urusanKeluargaBerencanadanKeluarga Sejahtera, urusanKoperasidan Usaha Kecil danMenengah; • Prioritas 5 KetahananPangandiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanKelautandanPerikanan, urusanPertaniandanurusanKetahananPangan; • Prioritas 6 InfrastrukturdiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanPerumahan Rakyat, urusanPenataanRuang, urusanPekerjaanUmum, urusanPerencanaan Pembangunan danurusanPerhubungan; • Prioritas 7 IklimInvestasidanIklim Usaha diisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanPenanaman Modal danurusanKomunikasidanInformatika; • Prioritas 8 EnergidiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanEnergidanSumberDaya Mineral danurusanIndustri; • Prioritas 9 LingkunganHidupdanPengelolaanBencanadiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanLingkunganHidup; • Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, danPascaKonflikdiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanKesatuanBangsadanPolitikDalamNegeri; • Prioritas 11 Kebudayaan, EkonomiKreatif, danInovasiTeknologidiisidenganjumlahanggaranbelanjauntukurusanKebudayaandanurusanPariwisata; dan • Prioritas 12 tidakdiisi.

  11. SinkronisasiKebijakanPemerintahKabupaten/Kota dalamRancanganPeraturan Daerah tentang APBD danRancanganPeraturanKepala DaerahtentangPenjabaran APBD denganPrioritasProvinsi

  12. PrinsipPenyusunan APBD Tahun 2014

  13. PRINSIP PENYUSUNAN APBD

  14. III. KebijakanPenyusunan APBD

  15. Teknispenyusunanapbd

  16. TEKNIS PENYUSUNAN APBD • Penetapan APBD harus tep at waktu, yaitu paling lambat tanggal 31 Desember 2013 sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2013. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas RAPBD Tahun Anggaran 2014 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, paling lambat tanggal 30 Nopember 2013, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

  17. TahapandanJadwalPenyusunan APBD

  18. Perubahan APBD 2013 • Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan, kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan tersebut kepada DPRD dalam waktu yang bersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumen tersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan dalam proses penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 akan lebih efektif.

  19. Perubahan APBD 2013 • Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: • Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; • Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; • Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2014 serta strategi pencapaiannya; • Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; • Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

  20. Substansi PPAS/PPAS Perubahan • Substansi PPAS/PPAS Perubahan mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait prioritas program dari masing­masing SKPD kabupaten/kota selain disesuaikan dengan urusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikan dengan prioritas program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2014 juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsi yang tercantum dalam RKPD provinsi Tahun 2014.

  21. Teknis Penyajian APBD Perubahan • Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD, pemerintah daerah agar mengembangkan substansi Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampai dengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menjadi sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

  22. TahapandanJadwalProsesPenyusunanPerubahan APBD

  23. Penyampaian APBD • Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBD telah disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat Minggu I bulan Oktober 2013, sedangkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dimaksud belum selesai sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013, maka kepala daerah menyusun rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan dari Gubernur bagi APBD Kabupaten/Kota sesuai Pasal 107 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

  24. Penyampaian Perubahan APBD • Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, proses pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD atas Raperda dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013. Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2014, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel 4:

  25. TERIMAKASIH

  26. Curiculum Vitae • Nama : Muhtar Mahmud • Tempat & TglLahir : Bima, 13 Sept 1966 • PendidikanTerakhir : S2 Akuntansi UGM Yogyakarta S3 Akuntansi UNDIP Semarang Alamat :- BenowoKulon RT.03/RW 8 NgringoJaten - PerumSiwani Blok A/14 SelogiriWonogiri • Pekeerjaan/Jabatan :- Dosen Pend. Akt UNS Surakarta - DirekturAkuntansi BLU UNS Surakarta - Staf Ahli Rektor Bidang Keuangan dan Manajemen - Pengajar pelatihan BPK RI 2004 - 2007 - Ass StafAhliPeng Negara Kemenkeu 2003-2005 - Konsultan/KepelatihanParamavydya Jogjakarta - KonsultanKeuangan Daerah di beberapaPemda • Telp/E-mail :0271-821650,081226265675,08122687386, 081548590636/ 0273323692 muhtar@uns.ac.id, muhtarmahmud@yahoo.co.id, abujebi@gmail.com, muhu_37@yahoo.com,

More Related