1 / 33

SANKSI PERPAJAKAN

SANKSI PERPAJAKAN. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2012. MOH. SALEH, SH., MH. SANKSI PEPRPAJAKAN. SANKSI ADMINSTRATIF SANKSI PIDANA. SANKSI ADMINISTRATIF. Sanksi Denda Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan. SANKSI DENDA. a. Denda Keterlambatan SPT ( Psl . 7)

hyatt-booker
Télécharger la présentation

SANKSI PERPAJAKAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SANKSI PERPAJAKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA 2012 MOH. SALEH, SH., MH. enny, 2008

  2. SANKSI PEPRPAJAKAN • SANKSI ADMINSTRATIF • SANKSI PIDANA enny, 2008

  3. SANKSI ADMINISTRATIF • Sanksi Denda • Sanksi Bunga • Sanksi Kenaikan enny, 2008

  4. SANKSI DENDA a. DendaKeterlambatan SPT (Psl. 7) • SPT MasaPPnRp. 500.000,- • SPT MasaLainnyaRp. 100.000,- • SPT PPhBadanRp. 1.000.000,- • SPT PPh OP Rp. 100.000,- • Penghapusandendapidanajikamelunasikekurangandengankemauansendirisebelumpenyidikan 150% darijumlahpajak yang kurangdibayar (Psl. 8 ayat 3). • Kesalahanpembentulansendiri SPT Masa yang mengakibatkanutangpajaklebihbesar = 2% perbulanatasjumlahpajak yang kurangdibayar, dihitungsejakjatuh tempo sampaitangalpembayaran, danbagiandaribulandihitungpenuhsatubulan (Pasal 8 ayat 2a.). enny, 2008

  5. SANKSI BUNGA • Pembayaran atau penyetoran pajak suatu saat atau Masa Pajak setelah jatuh tempo sebesar 2% perbulan (Pasal 9 ayat 2a) , yang dihitung dari sat jatuh tempo sampai saat pembayaran (Pasal 9 ayat 2b). • Pembayaran atau penyetoran setelah jatuh tempo penyampaian SP Tahunan sebesar 2% perbulan, yang dihitung dari sat jatuh tempo sampai saat pembayaran (Pasal 9 ayat 2b). • Pengusaha atau pengusaha kena pejak yang tidak membuat faktur dikenai 2% dari dasar pengenaan pajak. enny, 2008

  6. SANKSI BUNGA • Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (>1bln) kepada WP sebesar 2% perbulan • Kekurangan pajak dalam SKPKB ditambah 2% perbulan paling lama 24 bulan karena hasil pemeriksaan dan penerbitan NPWP atau NPPKP secara jabatan. enny, 2008

  7. SANKSI BUNGA • Meskipun lewat 5 tahun dari penyampaian SPT, terhadap WP yang melakukan tindak pidana yang merugikan pendapatan negara berdasarkan putusan yang in kracht, dikenai 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. • Jumlah kekurangan pajak dalam STP karena PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar atau kekurangan akibat salah tulis/hitung dikenai 2% perbulan paling lama 24 bulan.. enny, 2008

  8. SANKSI BUNGA • Terhadap Pengusaha Kena Pajak karena gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan dikenai 2% perbulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitung dari penerbitan SK Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sampai tanggal penerbitan Surat Tagihan Pajak. • SKPLB yang diterbirkan lebih dari 12 bulan, WP diberikan imbalan bunga 2% perbulan dihitung sejak berakhirnya waktu 12 bulan sampai terbitnya SKPLB enny, 2008

  9. SANKSI KENAIKAN • Pengungkapanketidakbeneranpengisian SPT yang kurangbayarsebesar 50% daripajak yang kurangdibayar (Psl. 8 ayat 5) • Jumlahpajakdalam SKPKB karenaPenyampaian SPT lewatwaktu, PPN atauPPnBMtidakseharusnyadikenai 0%, dan WP tidakmembuatpembukuan, dikenaisanksisebesar (Psl. 13 ayat 3) : • 50% dariPPh yang tidak/kurangbayardlm 1 th. Pajak; • 100% dariPPh yang tidak/kurangdipotong/dipungu t/disetor, dandipotongataudipungut, tetapitidak/kurangdisetor. • 100% dari PPN danPPnBM yang tidak/kurangdibayar. enny, 2008

  10. SANKSI KENAIKAN • Karena kealpaan pertama kali tidak penyampaikan SPT atau isi atau melampirkan keterangan yang tidak benar dan menimbulkan kerugian pendapatan negara, dikenai 200% dari jumlah pajak yang kurang bayar berdasarkan SKPKB (Pasal 13A KUP) • SKPKBT yang terbit dalam 5 tahun, dikenai sanksi kenaikan 100% dari jumlah kekuarangan pajak. Apabila lebih dari 5 th dikenai sanksi bunga 48% (Pasal 15 ayat 2 dan 4). enny, 2008

  11. PIDANA PERPAJAKAN • Ketentuan Pidana Perpajakan diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1984, yang telah dirubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang UU KUP. • Ketentuan Pidana dalam UU KUP diatur dalam Pasal 38 sampai Pasal 43A. • Pidana perpajakan menerapkan prinsip Ultimum Remidium (Misal : Pasal 13A dan Pasal 38 UU KUP) • Tindak Pidana Perpajakan termasuk delik biasa, kecuali yang diatur secara khusus sebagai delik aduan, misal Pasal 41 ayat (3). enny, 2008

  12. SUBJEK TINDAK PIDANA PERPAJAKAN • WajibPajak (Pasal 38, 39 dan 39A UU KUP) • PejabatPajak (Pasal 41 UU KUP) • PihakKetiga (Pasal 41A, 41B dan 41C UU KUP) enny, 2008

  13. DELIK KEALPAAN OLEH WP (Psl 38) Setiap orang yang karena kealpaannya : a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun. enny, 2008

  14. Kelapaan adalah tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. • Dalam Pasal 13A KUP ditentukan jika kealpaan yang pertama kali seagaimana dimaksud Pasal 38, tidak dikenai sanksi pidana tetapi sanksi administrasi berupa sanksi kenaikan sebesar 200%dari jumlah pajak yang kurang bayar yang ditetapkan melalui SKPKB. enny, 2008

  15. DELIK KESENGAJAAN oleh WP (Pasal 39) Dipidanapenjara paling singkat 6 bulandan paling lama 6 tahundandenda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlahpajakterutang yang tidakataukurangbayarsetiaporang yang dengansengajasehinggamenimbulkankerugianpadapendapatannegara : tidakmendaftarkandiriuntukdiberikan NPWP atau NPPKP; menyalahgunakanataumenggunakantanpahak NPWP atau NPPKP; tidakmenyampaikanSuratPemberitahuan; menyampaikanSuratPemberitahuandan/atauketerangan yang isinyatidakbenaratautidaklengkap; menolakuntukdilakukanpemeriksaan; enny, 2008

  16. Lanjutan (Pasal 39) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain; tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia; atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut enny, 2008

  17. Lanjutan : (Pasal 39A) Setiaporang yang dengansengaja: menerbitkan dan/ataumenggunakanfakturpajak, buktipemungutanpajak, buktipemotonganpajak, dan/ataubuktisetoranpajak yang tidakberdasarkantransaksi yang sebenarnya; atau menerbitkanfakturpajaktetapibelumdikukuhkansebagaiPengusahaKenaPajak dipidanadenganpidanapenjarapalingsingkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahunsertadendapalingsedikit 2 (dua) kalijumlahpajakdalamfakturpajak, buktipemungutanpajak, buktipemotonganpajak, dan/ataubuktisetoranpajak dan palingbanyak 6 (enam) kalijumlahpajakdalamfakturpajak, buktipemungutanpajak, buktipemotonganpajak, dan/ataubuktisetoranpajak. enny, 2008

  18. DELIK PENYERTAAN (Pasal 43 Ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. enny, 2008

  19. DELIK JABATAN PERPAJAKAN (Pasal 41) Pejabat yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. enny, 2008

  20. TINDAK PIDANA OLEH PEJABAT PAJAK • Pelanggaran Rahasia Jabatan • Penyalahguaan Wewenang (de tournement de pourvoir) • Menerapkan undang-undang dengan salah • Pemalsuan Surat Pajak • Pemerasan • Penipuan • Penggelapan RochmatSoemitro, Asas, danDasarPerpajakan 3, Eresco, Bandung, 1989, hal. 19 enny, 2008

  21. DELIK OLEH PIHAK KETIGA (Pasal 41A) Setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti, atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). enny, 2008

  22. DELIK OLEH PIHAK KETIGA (Pasal 41B) Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). enny, 2008

  23. DELIK PENYERTAAN (PASAL 43A AYAT (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41A dan Pasal 41B berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. enny, 2008

  24. KEWAJIBAN MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN (PASAL 41C) Setiaporang yang dengansengajatidakmemenuhikewajibanmemberikan data dan informasiperpajakandipidanadenganpidanakurunganpaling lama 1 tahunataudendapalingbanyak Rp1.000.000.000,00. Setiaporang yang dengansengajamenyebabkantidakterpenuhinyakewajibanpejabat dan pihaklainsebagaimanadimaksudayat (1) dipidanadenganpidanakurunganpaling lama 10 (sepuluh) bulanataudendapalingbanyakRp. 800.000.000,00 (delapanratus juta rupiah). enny, 2008

  25. Lanjutan... Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jenderal Pajak yang masih tidak mencukupi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) bulan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00. Setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00. enny, 2008

  26. PEMERIKSAAN (PASAL 43A) Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi. enny, 2008

  27. MASA DALUARSA DELIK PERPAJAKAN (Pasal 40) Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 tahun sejak saat terutangnya pajak, betakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penjelasan : Daluarsa ini untuk memberikan kepastian hukum bagi WP, penuntut umum dan hakim. Jangka waktu 10 tahun adalah untuk menyesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen2 perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak terutang selama sepuluh tahun. enny, 2008

  28. PENYIDIKAN Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain enny, 2008

  29. WEWENANG PENYIDIK menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelitiketeranganataulaporanberkenaandengantindakpidana di bidangperpajakanagarketeranganataulaporantersebutmenjadilebihlengkap dan jelas; meneliti, mencari, dan mengumpulkanketeranganmengenaiorangpribadiataubadantentangkebenaranperbuatan yang dilakukansehubungandengantindakpidana di bidangperpajakan; memintaketerangandanbahanbuktidariorangpribadiataubadansehubungandengantindakpidanadibidangperpajakan; memeriksabuku, catatan, dandokumen lain berkenaandengantindakpidanadibidangperpajakan; enny, 2008

  30. WEWENANG PENYIDIK (Lanjutan) melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan; memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan; dan/atau melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. enny, 2008

  31. PENGHENTIAN PENYIDIKAN Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan. enny, 2008

  32. ALASAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN Tidak cukup bukti Bukan tindak pidana perpajakan Daluarsa Tersangka Meninggal dunia Permintaan Kemenkeu dengan syarat WP membayar utang pajak ditambah denda 4X dari jumlah utang pajak. enny, 2008

  33. TERIMA KASIH...!!! enny, 2008

More Related