1 / 21

PAJAK PENGHASILAN UMUM

PAJAK PENGHASILAN UMUM. Oleh : Muhammad Bahrul Ilmi , SE. PAJAK PENGHASILAN UMUM. Dasar Hukum : UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang terakhir diubah oleh UU No. 36 tahun 2008

inara
Télécharger la présentation

PAJAK PENGHASILAN UMUM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PAJAK PENGHASILAN UMUM Oleh : Muhammad BahrulIlmi, SE. Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  2. PAJAK PENGHASILAN UMUM • DasarHukum: UU No. 7 Tahun 1983 tentangPajakPenghasilan yang terakhirdiubaholeh UU No. 36 tahun 2008 • Undang-undangPajakPenghasilan (PPh) mengaturpajakataspenghasilan (laba) yang diterimaataudiperolehorangpribadimaupunbadan Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  3. SUBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK 1. a. OrangPribadi b. Warisan yang belumterbagisebagaisatukesatuanmenggantikan yang berhak 2. Badan 3. Bentuk Usaha Tetap (BUT) Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  4. SUBYEK PAJAK Pasal 2 ayat (2) LUAR NEGERI DALAM NEGERI Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  5. SUBJEK PAJAK DALAM NEGERIPasal 2 ayat (3) ORANG PRIBADI : BERTEMPAT TINGGAL/BERADA DI INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DALAM 12 BULAN; ATAU DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA BADAN : YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA WARISAN YANG BELUM TERBAGI SEBAGAI SATU KESATUAN, MENGGANTIKAN YANG BERHAK Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  6. SUBJEK PAJAK LUAR NEGERIPasal 2 ayat (4) ORANG PRIBADI YANG TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA/BERADA DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DALAM 12 BULAN DAN BADAN YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA YANG MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA BUKAN DARI MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  7. KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFPasal 2A ayat (1),(2),(3),(4) dan (5) SubjekPajak DN SubjekPajak LN WARISAN YG BELUM TERBAGI • ORANG PRIBADI • MULAI : • SAAT DILAHIRKAN • SAAT BERADA ATAU • BERNIAT TINGGAL • DI INDONESIA • BERAKHIR : • SAAT MENINGGAL • MENINGGALKAN • INDONESIA UNTUK • SELAMANYA • SELAIN BUT • MULAI : • SAAT MENERIMA/ • MEMPEROLEH • PENGHASILAN DARI • INDONESIA • BERAKHIR : • SAAT TIDAK LAGI • MENERIMA/ • MEMPEROLEH PENG- • HASILAN DARI IND • MULAI : • SAAT • TIMBULNYA • WARISAN • BERAKHIR : • SAAT • WARISAN • SELESAI • DIBAGIKAN • BADAN • MULAI : • SAAT DIDIRKAN • BERKEDUDUKAN DI INDONESIA • BERAKHIR : • SAAT DIBUBARKAN ATAU TIDAK LAGI • BERKEDUDUKAN DI INDONESIA • BUT • MULAI : • SAAT MELAKUKAN USAHA/KEGIATAN • MELALUI BUT DI INDONESIA • BERAKHIR : • SAAT TIDAK LAGI MENJALANKAN • USAHA/KEGIATAN MELALUI BUT • DI INDONESIA Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  8. TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABATLAIN DARI NEGARA ASING, DAN ORANG-ORANG YG DIPERBANTUKAN KEPADA MEREKA YG BEKERJA PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA MEREKA DGN SYARAT BUKAN WNI DAN DI INDONESIA TDK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR JABATAN ATAU PEKERJAANNYA TERSEBUT SERTA NEGARA YBS MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENKEU DGN SYARAT INDONESIA MENJADI ANGGOTANYA DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA SELAIN PEMBERIAN PINJAMAN KPD PEMERINTAH YG DANANYA BERASAL DARI IURAN PARA ANGGOTA Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  9. OBJEK PAJAKPasal 4 ayat (1) P E N G H A S I L A N SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG : - DiterimaataudiperolehWajibPajak, - Berasaldari Indonesia maupundariluar Indonesia, - Dapatdipakaiuntukkonsumsiatauuntuk menambahkekayaanWajibPajak, DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  10. PENGHASILAN TERTENTU Pasal 4 ayat (2) - Bunga deposito/tabungan - Transaksi saham dan sekuritas di bursa efek - Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan - Penghasilan tertentu lainnya PENGENAAN PAJAKNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  11. PENGHASILAN TERTENTU YANG PENGENAAN PAJAKNYA TELAH DIATUR OLEH PERATURAN PEMERINTAH (PP) 1. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK ( PP No. 14 TAHUN 1997) 2. PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN ( PP No. 132 TAHUN 2000) 3. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (PP No. 79 TAHUN 1999) PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI ( PP No. 131 TAHUN 2000) 5. PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( PP No. 5 TAHUN 2002 ) 6. PENGHASILAN BERUPA BUNGA/DISKONTO OBLIGASI YG DIJUAL DI BURSA EFEK ( PP No. 6 TAHUN 2002) 7. PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI (PP No. 140 TAHUN 2000) Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  12. TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (3) BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT YG DITERIMA BADAN AMIL ZAKAT/LEMBAGA AMIL ZAKAT DAN PENERIMA ZAKAT YG BERHAK HARTA HIBAHAN DENGAN SYARAT TERTENTU WARISAN HARTA TERMASUK SETORAN TUNAI YG DITERIMA OLEH BADAN SEBAGAI PENGGANTI SAHAM ATAU PENYERTAAN MODAL PENGGANTIAN/IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN /ATAU KENIKMATAN DARI WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI SEHUBUNGAN DENGAN ASURANSI KESEHATAN/KECELAKAAN/JIWA/ DWIGUNA DAN BEA SISWA Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  13. DASAR PENGENAAN PAJAK ( D p p ) • PenghasilanKenaPajak (WP badan) = PenghasilanNetto • PenghasilanKenaPajak (WP OrangPribadi)=PenghasilanNetto - PTKP Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  14. CARA MENGHTIUNG PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) MENGGUNAKAN PEMBUKUAN MENGGUNAKAN NORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETTO Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  15. MENGGUNAKAN PEMBUKUAN • PenghasilanKenaPajak (WP badan) • = PenghasilanNetto • = PenghasilanBruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh • PenghasilanKenaPajak (WP OrangPribadi) • = PenghasilanNetto – PTKP • = ( PenghasilanBruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh ) - PTKP MENGGUNAKANNORMA PERHITUNGAN PENGHASILAN NETTO • WajibPajak yang bolehmenggunakan Norma PerhitunganPenghasilanNettoadalahWajibPajakOrangPribadidenganSyarat : • 1. PendapatanBrutokurangdariRp. 4.800.000.000 per Tahun • 2. Mengajukanpermohonandlmjangkawaktu 3 blnpertamatahunbuku • 3. MenyelenggarakanPencatatan Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Besarnya PTKP setahun yang berlakusaatiniadalah: 1. Rp 15.840.000,00 untukdiri WP orangpribadi 2. Rp 1.320.000,00 tambahanuntuk WP yang kawin 3. Rp 15.840.000,00 tambahanuntukseorangistri yang penghasilannyadigabungdenganpenghasilansuami, dengansyarat: - Penghasilanistritidaksemata-mataditerimaataudiperolehdarisatupemberikerja yang telahdipotongpajakberdasarkanketentuandalam UU PPhpasal 21, dan - Pekerjaanistritidakadahubungannyadenganusahaataupekerjaanbebassuamiatauanggotakeluarga lain 4. Rp 1.320.000,00 tambahanuntuksetiapanggotakeluargasedarahdankeluargasemendadalamgarisketurunanlurussatuderajatsertaanakangkat yang menjaditanggungansepenuhnya (maksimal 3 orang) Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  17. TarifPajakPenghasilan (PPH) berdasarkanpasal 17 UU PPh, untuk WP orangpribadi dalamnegeri Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  18. CARA MENGHITUNG PAJAK PENGHASILAN (PPh) Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  19. PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA KAWIN Pasal 8 ayat (1) SELURUH PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA YANG TELAH KAWIN PADA AWAL TAHUN PAJAK DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN ATAU KERUGIAN SUAMINYA KECUALI 1. PENGHASILAN TSB SEMATA-MATA DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21, DAN 2. PEKERJAAN TSB TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  20. SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH Pasal 8 ayat (2) dan (3) DIKEHENDAKI OLEH ISTRI YANG MEMILIH UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA HIDUP BERPISAH MENGADAKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN SECARA TERTULIS PENGHITUNGAN PAJAKNYA BERDASAR - PenghasilanNetosuamiisteridigabung - Besarnyapajakygharusdilunasiolehmasing-masingsuami-isteri, sebandingdgnPenghasilanNeto PENGHITUNGAN PKP DAN PENGENAAN PAJAKNYA DILAKUKAN SENDIRI-SENDIRI Solo Business School_STIE Surakarta 2011

  21. PENGHASILAN ANAK YANG BELUM DEWASA Pasal 8 ayat (4) DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN ORANG TUANYA KECUALI PENGHASILAN DARI PEKERJAAN YANG TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA ORANG YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Solo Business School_STIE Surakarta 2011

More Related