SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL OLEH : SULAIMAN, S.Pd

PengertianSistem Kata “sistem” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Pengertian sistem dalam penerapannya, tidak seluruhnya berasal dari suatu disiplin ilmu yang mandiri, karena dapat pula hanya berasal dari pengetahuan, seni maupun kebiasaan : seperti sistem mata pencaharian, sistem tarian, sistem perkawinan, sistem pemerintahan, sistem hukum dan sebagainya.

Untuk dapat memperjelas dan memperluas pemahaman tentang sistem, berikut ini terdapat beberapa sarjana yang memberikan defenisinya. 1. Prof. Prajudi Sistem adalah suatu jaringan daripada prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan. 2. W. J. S. Poerwadarminta Sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya), yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud.

3. Prof. Sumantri Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan. 4. Drs. Musanef Sistem adalah suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas dapat teratur, atau Suatu tatanan dari hal-hal yang paling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan dan satu keseluruhan.

Unsur-unsur dalam sistem mencakup antara lain : • Seperangkat komponen, elemen, bagian. • Saling berkaitan dan tergantung. • Kesatuan yang terintergrasi. • Memiliki peranan dan tujuan tertentu. • Interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar.

Sistem Hukum sistem hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan diataati oleh setiap warganya. Sistem hukum yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, dan sistem hukum agama.

1. Sistem hukum Eropa Kontinental, adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini. 2. Sistem hukum Anglo Saxon, adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada.

3. Sistem hukum Adat/Kebiasaan, adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah, dan 4. Sistem hukum Agama, merupakan sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.

PENGERTIAN HUKUM • Hukum sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang mau dikaji. Prof. Van Apeldoorn mengatakan bahwa “definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan”. Karena itu, sebaiknya kita lihat dulu pengertian hukum menurut para ahli hukum terkemuka berikut ini.

1. Prof. Mr. E.M. Meyers • Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. 2. Leon Duguit • Hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.

3. Drs. E. Utrecht, S.H. • Hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karen aitu harus ditaati oleh masyarakat itu. 4. S.M. Amin, S.H. • Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dan pergaulan manusia.

5. J.C.T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H. • Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan ,masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan yang pelanggraan terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu. 6. Samidjo • Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, berisikan perintah, larangan, atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Dari beberapa pengertian tentanghukum, secara umum dapat dikatakan bahwa hukum mencakup unsur-unsur berikut ini : 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat ; 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang; 3. Peraturan itu bersifat memaksa;dan 4. Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut.

Tujuan Hukum - Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Adapun tujuan dibuatnya hukum dapat dilihat pada matriks di bawah ini. • Tujuan Hukum Nasional Indonesia - Ingin mengatur secara pasti hak-hak dan kewajiban lembaga tertinggi negara, lembaga-lembaga tinggi negara, semua pejabat negara, setiap warga Indonesia agar semuanya dapat melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan tindakan-tindakan demi terwujudnya tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu terciptanya masyarakat yang terlindungi oleh hukum, cerdas, terampil, cinta dan bangga bertanah air Indonesia dalam suasana kehidupan makmur dan adil berdasarkan falsafah Pancasila.

Sumber Hukum • Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanki yang tegas dan nyata. • Sumber hukum dibedakan dua yaitu : • sumber hukum “material” (welborn) dan • sumber hukum “formal” (kenborn).

Sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan (kesadaran) hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi (jiwa) hukum. • Sumber hukum formal adalah perwujudan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. • Macam-macam sumber hukum formal, antara lain : Undang-undang, Traktat, Kebiasaan (Hukum tidak tertulis), Doktrin, dan Yurisprudensi,

1. Undang-Undang • Pengertian undang-undang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal. • Undang-undang dalam arti material, adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum. Di dalam UUD 1945, dapat kita jumpai beberapa contoh, seperti : Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. • Undang-undang dalam arti formal, adalah setiap peraturan yang karena bentuknya dapat disebut undang-undang. Misalnya, ketentuan pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (Amandemen) yang berbunyi “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Jadi, Undang-undang yang dibentuk oleh Presiden bersama DPR tersebut dapat diakui sebagai sumber hukum formal, karena dibentuk oleh yang berwenang sehingga derajat peraturan itu sah sebagai undang-undang.

2. Kebiasaan (Hukum Tidak Tertulis) Kebiasaan, merupakan perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat. Dalam praktik penyelenggaraan negara, hukum tidak tertulis disebut Konvensi. Dipatuhinya hukum tidak tertulis, karena adanya kekosongan hukum tertulis yang sangat dibutuhkan masyarakat/negara. Oleh karena itu, hukum tidak tertulis (kebiasaan) sering digunakan oleh para hakim untuk memutuskan perkara yang belum pernah diatur di dalam undang-undang.

Agar suatu kebiasaan mempunyai kekuatan dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, maka ditentukan oleh 2 (dua) faktor sebagai berikut : • Adanya perbuatan yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama, yang selalu diikuti dan diterima oleh yang lainnya. • Adanya keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan. Maksudnya adanya keyakinan bahwa kebiasaan itu memuat hal-hal yang baik dan pantas ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.

3. Yurisprudensi • Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa. Timbulnya yurisprudensi, karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya, sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Untuk itulah hakim membuat atau membentuk hukum baru dengan cara mempelajari putusan-putusan hakim terdahulu, khususnya tentang perkara-perkara yang yang sedang dihadapinya.

Dalam membuat yurisprudensi, bisanya seorang hakim akan melaksanakan berbagai macam penafsiran sebagai berikut : • Penafsiran secara gramatikal (tata bahasa), yaitu penafsiran berdasarkan arti kata ; • Penafsiran secara historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undang ; • Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang ; • Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan jalan mempelajari hakekat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan • Penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang dilakukan oleh si pembentuk undang-undang itu sendiri.

4. Traktat • Traktak adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, traktat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: • Traktat bilateral, adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Traktat ini bersifat tertutup, karena hanya melibatkan dua negara yang berkepentingan. Misalnya, masalah Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC. • Traktat multilateral, adalah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh lebih dari dua negara. Traktat ini bersifat terbuka bagi negara-negara lainnya untuk mengikatkan diri (PBB, NATO, dan sebagainya).

Pembuatan traktat, biasanya melalui tahap-tahap berikut ini. • Penetapan isi perjanjian dalam bentuk konsep yang dibuat/disampaikan oleh delegasi negara yang bersangkutan. • Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing. • Ratifikasi atau pengesahan oleh kepala negara masing-masing sehingga sejak saat itu traktat dinyatakan berlaku di seluruh wilayah negara. • Pengumuman, yaitu penukaran piagam perjanjian. • Setelah diratifikasi oleh DPR dan kepala negara, traktat tersebut menjadi undang-undang dan merupakan sumber hukum formal yang berlaku.

5. Doktrin • Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Doktrin sebagai sumber hukum formal banyak digunakan para hakim dalam memutuskan perkara melalui yurisprudensi, bahkan punya pengaruh yang sangat besar dalam hubungan internasional.

Dalam hukum ketatanegaraan, kita mengenal doktrin, seperti doktrin dari Montesquieu, yaitu Trias Politica yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian yang terpisah, yakni: 1. Kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang) 2. Kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang) 3. Kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang)

Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (TAP MPR No. III/MPR/2003) • Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Dasar 1945 ; 2. Ketetapan MPR-RI ; 3. Undang-undang ; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) ; 5. Peraturan Pemerintah ; 6. Keputusan Presiden ; dan 7. Peraturan Daerah.

PENGGOLONGAN HUKUM 1. Berdasarkan Wujudnya • Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbegai peraturan negara. Contoh : UUD 1945, UU, dan lain-lain. • Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Dalam praktik ketatanegaraan hukum tidak keyakinan disebut konvensi (Contoh: pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus).

2. Berdasarkan Ruang atau Wilayah Berlakunya • Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja (hukum adat Manggarai-Flores, hukum adat Batak, Jawa, Minangkabau, dan sebagainya). • Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum Indonesia, Malaysia, Mesir, dan sebagainya). • Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih (hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya).

3. Berdasarkan Waktu dan Diaturnya • Hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum); disebut juga hukum positif. • Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (ius constituendum). • Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.

4. Berdasarkan Pribadi dan Diaturnya • Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu saja. • Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan. • Hukum antargolongan, yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing-masingnya tunduk pada hukum yang berbeda.

5. Berdasarkan Isi Masalah yang Diaturnya • Berdasarkan isi masalah yang diaturnya, hukum dapat dibedakan menjadi : hukum publik dan hukum privat. A. Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum publik mencakup Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Acara.

Hukum Tata Negara, mempelajari negara tertentu, seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, hak-hak asasi warga negara, alat-alat perlengkapan negara, dan. Singkatnya mempelajati hal-hal yang bersifat mendasar dari negara. • Hukum Administrasi negara, adalah seperangkat peraturan yang mengatur cara bekerja alat-alat perlengkapan negara, termasuk cara melaksanakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh setiap organ negara. Singkatnya, mempelajari hal-hal yang bersifat teknis dari negara. • Hukum Pidana, adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), pelanggaran (overtredingen) adalah perbuatan yang melanggar (ringan) dengan ancaman denda. Sedangkan kejahatan (misdrijven) adalah perbuatan yang melanggar (berat) seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya. • Hukum Acara, disebut juga hukum formal (Pidana dan Perdata), hukum acara adalah seperangkat aturan yang berisi tata cara menyelesaikan, melaksanakan, atau mempertahankan hukum material. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No.8/1981 diatur tata cara penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penuntutan. Selain itu juga diatur siapa-siapa yang berhak melakukan penyitaan, penyelidikan, pengadilan yang berwenang, dan sebagainya.

B. Hukum Privat (hukum perdata), adalah hukum yang mengatur kepentingan orang-perorangan. Perdata, berarti warga negara, pribadi atau sipil. Sumber pokok hukum perdata adalah Buergelijik Wetboek (BW). Dalam arti luas hukum privat (perdata) mencakup juga Hukum Dagang dan Hukum Adat. Hukum Perdata dapat di bagi sebagai berikut: • Hukum Perorangan, adalah hampunan peraturan yang mengatur manusia sebagai subyek hukum dan tentang kecakapannya memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Manusia dan Badan Hukum (PT,CV<Firma, dan sebagainya) merupakan “pembawa hak” atau sebagai “subyek hukum”.

Hukum keluarga, adalah hukum yang memuat serangkaian peraturan yang timbul dari pergaulan hidup dan keluarga (terjadi karena perkawinan yang melahirkan anak). Hukum keluarga dapat dibagi sebagai berikut : • Kekuasaan Orangtua, yaitu kewajiban membimbing anak sebelum cukup umur. Kekuasaan orangtua putus ketika seorang anak telah dewasa (21 tahun), terlalu nakal, putusnya perkawinan. • Perwalian, yaitu seseorang/perkumpulan tertentu yang bertindak sebagai wali untuk memelihara anak yatim piatu sampai cukup umur. Hal ini terjadi, misalnya karena perkawinan keduaorangtuany outus. Di Indonesia, wali pengawas dijalankan oleh pejabat Balai Harta Peninggalan.

Pengampunan, yaitu seseorang/perkumpulan tertentu yang ditunjuk hakim untuk menjadi kurator (pengampun) bagi orang dewasa yang diampuninya (kurandus) karena adanya kelainan; sakit ingatan, boros, lemah daya, tidak sanggup mengurus diri, dan berkelakuan buruk. • Perkawinan, yaitu mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak (laki-laki, dan perempuan) dengan maksud hidup bersama untuk jangka waktu yang lama menurut Undang-undang. Di Indonesia, diatur dengan UU No.1/1974.

Hukum Kekayaan • Adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan mengatur benda (segala barang dan hak yang dapat menjadi milik orang atau objek hak milik) dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Hukum kekayaan mencakup : a. Hukum benda, mengatur hak-hak kebendaan yang bersifat mutlak 9diakui dan dihormati setiap orang). Hukum benda terdiri dari : a.1 Hukum Benda Bergerak: karena sifatnya (kendaraan bermotor) dan karena penetapan undang-undang (surat-surat berharga); a.2. Hukum Benda Tidak Bergerak: karena sifatnya (tanah dan bangunan), katena tujuannya (mesin-mesin pabrik), dan karena penetapan undang-undang (hak opstal dan hipotik).

b. Hukum Perikatan, mengatur hubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih. Pihak pertama (kreditur) berhak atau suatu prestasi (pemenuhan sesuatu). Pihak lain (debitur) wajib memberikan sesuatu. Bila debitur tidak menetapi perikatannya, hal itu dinamakan wanprestasi. Obyeknya adalah prestasi, yaitu hal pemenuhan perikatan yang terdiri dari : • Memberikan ssesuatu; yaitu membayar harga, menyerahkan barang, dan sebagainya • Berbuat sesuatu; yaitu memperbaiki barang yang rusak, membongkar bangunan, karena putusan pengadilan , dan sebagainya. • Tidak berbuat sesuatu; yaitu tidak mendirikan bangunan,tidak memakai merk tertentu karena putusan pengadilan.

Hukum Waris • Hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Hukum waris mengatur pembagian harta peninggalan, ahli waris, urutan penerima waris, serta hibah serta wasiat. Pembagian waris dapat dilakukan dengan cara : • Menurut Undang-Undang, yaitu pembagian kepada si waris yang memiliki hubungan darah terdekat. Contoh: jika seorang ayah meninggal, hartanya akan di wariskan kepada anak dan istrinya, tetapi apabila ia tidak mempunyai keturunan pembagian warisannya diatur menurut undang-undang. • Menurut Wasiat, yaitu pembagian waris berdasarkan pesan atau kehendak terakhir (wasiat) dari si pewaris yang harus dinyatakan secara tertulis dalam akte notaris. Penerima warisan disebut legataris, dan bagian warisan yang diterimanya disebut legaat.

Dalam arti luas, hukum perdata mencakup pula Hukum Dagang dan Hukum Adat. • Hukum Dagang (Bersumber dari Wetboek Van Koophandel), adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan/perniagaan yang timbul karena tingkah laku manusia (person) dalam perdagangan atau perniagaan. Hal-hal yang diatur mencakup : Buku I (perniagaan pada umumnya) dan Buku II (hak dan kewajiban yang timbul dalam dunia perniagaan). • Hukum Adat, hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat tertentu serta hanya dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat yang bersangkutan. Contoh: pernikahan menurut adat manggarai-Flores, pernikahan daerah Bugis, pembagian waris di Batak, dan sebagainya.

SANKSI HUKUM • macam-macam sanksi Pidana sesuai dengan Pasal 10 KUHP : a. Hukuman Pokok, yang terdiri dari : • Hukuman Mati • Hukuman Penjara, yang terdiri dari : • Hukuman seumur hidup • Hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun) - Hukuman Kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari)

b. Hukuman Tambahan, yang terdiri dari : • Pencabutan hak-hak tertentu. • Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu. • Pengumuman keputusan hakim.

Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata Dalam mempelajari hukum pidana dan hukum perdata, perlu diberikan pemahaman perbedaan yang sangat mendasar dari keduanya sebagai berikut : 1. Hukum Pidana • Pelanggaran terhadap norma hukum pidana pada umumnya segera disikapi oleh pengadilan setelah menerima berkas polisi yang mengadakan penyelidikan dan penyidikan. Tindakan Pidana (delik) yang disengaa disebut delik doloes, sedangkan tindak pidana yang tidak sengaja di sebut delik coelpa. 2. Hukum Perdata • Pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru dapat disikapi oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak yang merasa ingin dirugikan. Di sini, ada pihak yang mengadu (penggugat) dan pihak yang diadukan (tergugat).

Perbedaan antara hukum acara pidana dan hukum acara perdata, dapat dilihat pada matrik berikut ini :

Sumber-sumber yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana antara lain: • UU Darurat No.1 Tahun 1951 (Het Herziene Indonesische Reglement, disingkat HIR, atau Reglement Indonesia yang sudah diperbaharui). • UU No.14 Tahun 1970 yang sudah dirubah dengan UU. No. 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan dirubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. • UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkama Agung dan dirubah dengan UU No.5 Tahun 2004. • UU No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan dirubah dengan UU No.8 Tahun 2004. • UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan dirubah dengan UU No. 16 Tahun 2004.

PERADILAN NASIONAL • Sesuai dengan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan sebagai berikut : • Peradilan Umum, • Peradilan Agama, • Peradilan Militer, • Peradilan Tata Usaha Negara, dan • Oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

SUSUNAN BADAN LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA

Dari bagan tersebut, badan peradilan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya sebagai berikut. A. Pengadilan Sipil, terdiri dari : 1. Pengadilan Umum • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi • Mahkamah Agung 2. Pengadilan Khusus • Pengadilan Agama • Pengadilan Adat • Pengadilan Tata Usaha Negara (Administrasi Negara)

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL