HUKUM ADAT sub.bab delik adat

1. HUKUMADATsub.babdelikadat Anggotakelompok: AnangSiswanto Deny FebriSuhartata DhimazPersadaPutra AchmadAchidHabibi

2. Hukumadat • Pengertian: • Prof. Dr.Supomo S.H. Dalam bukunya”Beberapa catatan mengenai kedudukan hukum adat” memberi pengertian bahwa hukum adat ialah sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (unstatutory law) meliputi peratran-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib,toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasannya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

3. Delik(pidana) adat • Pengertian delik adat • Menurut “Ter Haar “suatu delik ialah jika perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat. Dan kegoncangan ini tidak hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar,melainkan juga apabila norma-norma kesusilaan,keagamaan,dan kesopanan dalam masyarakat dilanggar. • Menurut Van Vollenhoven” delik adat itu sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan. • Prof. Soepomo menjelaskan ,bahwa didalam sistem hukum adat segala perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum adat mengenal pila ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu di perkosa.

4. Sifat pelanggaran hk. Adat • Sistem hukum adat hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan (pidanadanperdatajadisatu) yaknihanyamengenalsatu pejabat saja untuk semua pelanggaran hukum adat yaitu Kepala Adat. • Pembetulan(penyelesaian)hukum yang dilanggar,dapat berupa sebuah tindakan saja tetapi kadang-kadang mengingat sifatnya pelanggaran perlu diambil beberapa tindakan.

5. Contoh: • Yang pembetulan keseimbangan hanya berwujud satu tindakan saja. • ” hutang uang ->hutangtidakdibayar. -> harus membayar kembali hutangnyasaja.” • Yang pembetulan keseimbangan hanya berwujud beberapa tindakan. • “melarikan gadis pada suku Dayak di kalimantan.(perbuatan ini mencemarkan kesucian masyarakat yang bersangkutan),serta melangar kehormatan keluarga gadis tersebut. • tindakan untuk memulihkan keseimbangan hukum diperlukan dua macam upaya, yaitu pembayaran denda kepada keluarga yang terkena serta penyerahan seekor binatang korban pada kepala persekutuan untuk mwmbuat jamuan adat agar supaya masyarakat menjadi bersih dan suci kembali.

6. Kedudukan Individu(Sebagaisubyekhukum)

7. Lapangan berlakunya hukum adat delik • Tidak mengenal asas legalitas (pasal 1 KUH Pidana). • Reaksi-reaksi adat sebagai koreksi terhadap pelanggaran hukum adat di berbagai lingkaran atau lingkungan hukum adalah: • Pengganti kerugian “immateriil” dalam berbagai rupa, seperti paksaan menikah gadis yang telah dicemarkan • Bayaran “uang adat” kepada orang yang terkena yang berupa benda yang sakti sebagai pengganti kerugian rohani. • Selamatan “korban” untuk membersihkan masyarakat dari segala kotoran gaib. • Penutup malu.permintaan maaf. • Berbagai rupa hukuman badan,hingga hukuman mati. • Pengasingan dari masyarakat serta meletakan orang di luar tata hukum. • Dilihat dari contoh ayat c di atas bahwa lapangan berlakunya hukum adat delik itu jauh lebih luas daripada hukum kriminil barat.

8. Kewajiban petugas hukum • Dalammenganisuatukasuspidana hakim harusmemerhatikanhukumadat yang belakupadamasyarakat yang bersangkutangunamencapaisuatukeadilanbagirakyat.

9. DesaTenganan • Desa TENGANAN memiliki hukum adat yang tertulis yang disebut Aweg-aweg • Namun tidak terkodifikasi secara sistematis • Dikarenakan tejadi kebakaran pada tahun 1841 dan di susun kembali menurut ingatan masyarakat setempat pada tahun 1842

10. Aweg – Aweg (undang-undang) • Secara umum aweg-aweg(undang-undang) desa tenganan memiliki 61 pasal: • Isinya : • Aturan ttg nikah • Aturan ttg tanah • Aturan ttg waris • Aturan ttg sistem tata negara (tata pejabat desa) • Aturan ttg pidana (delik adat)

11. Macam - macamDELIKadat yang diaturdalamaweg - aweg Perjudian Pembunuhan Pencurian Serta ilegall loging Bahkan tentang perzinahan

12. Kewajiban petugas hukum di desa Tenganan • Kepala adat yang berperan sekaligus menjadi petugas hukum desa adat tenganan yang terdiri dari 6 orang melakukan pemutusan perkara adat yang berpedoman pada aweg-aweg dan hukum positif yang ada.

13. Proses acarapengadilandelikadattenganan Tim verifikasi Pelanggaran Penentuan hakim adat Penjatuhanhukuman Proses persidangandanmengadili Pertimbangandenganadanyapengakuanpenyesalanatasperbuatan Pertimbanganpenjatuhanhukumanolehseluruhpemukaadat

14. Perbedaan antara hukum pidana dan delik adat Tenganan

15. Sekian TERIMA KASIH