1 / 12

INTEGRASI INFORMASI DAN PERTUKARAN DATA

INTEGRASI INFORMASI DAN PERTUKARAN DATA. PEMERINTAH KOTA DEPOK. Dinas Komunikasi dan Informatika 2013. Dasar Hukum. Inpres 3/2003.

ion
Télécharger la présentation

INTEGRASI INFORMASI DAN PERTUKARAN DATA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. INTEGRASI INFORMASI DAN PERTUKARAN DATA PEMERINTAH KOTA DEPOK DinasKomunikasidanInformatika 2013

  2. DasarHukum Inpres 3/2003 Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : • pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis; • pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publikdapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

  3. DasarHukum UU KIP 14/2008 BadanPublikharusmembangundanmengembangkansisteminformasidandokumentasiuntukmengelolaInformasiPubliksecarabaikdanefisiensehinggadapatdiaksesdenganmudah.

  4. KonsepPengelolaan Media KIP

  5. Dengan adanya sistem informasi yang tersebar pada tiap instansi dengan platform dan format data yang berbeda maka dalam rangka membentuk sinergitas sistem informasi pemerintahan, diperlukan upaya untuk melakukan integrasi informasi dan pertukaran data antar instansi melalui manajemen interopabilitas dan interkonektivitas sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan pada setiap instansi pemerintah.

  6. InteroperabilitasSistemInformasi “Kemampuan dua sistem atau lebih yang berbeda untuk saling bertukar informasidan menggunakan informasi yang dipertukarkan tersebut”

  7. InteroperabilitasSistemInformasi Mengapa perlu dilakukaninteroperabilitas ? Karena : Pulau Informasi yang tersebardenganketidakterhubunganantara satu aplikasi denganaplikasi lainnya

  8. InteroperabilitasSistemInformasi Ms SQL Server, ASPX Weblogic, Oracle SIAK SIPKD SOLUSI ? JSP, Postgre SQL PHP, Oracle LPSE SIMPEG VB, FoxPro, Excel, dll PHP, MySQL SIM LAINNYA E-SCHOOL

  9. Permasalahan • TersebarnyainformasipadaSistemInformasidisetiap OPD tapitidakdapatdiakses OPD lainnya; • Duplikasi data kerapterjadidisetiap OPD, sumberdaya yang overlap atautidakterkoordinasi; • Sulitnyamelakukansinergiinformasi digital antar OPD karenatidakadanyaperistilahan yang standarsebagaiacuandanperbedaan platform SistemInformasi; • Validasi data secaraelektronistidakdapatdilakukanuntukmendapatkan data yang akurat; • Keamananterhadapkerusakan data digital belumterjamin; • Lemahnyatingkatkepercayaanterhadapinformasi.

  10. Solusi Diperlukan sebuah solusi yang memungkinkan terjadi pertukaran data dan informasi dari sistem yang terpisah, denganlangkah: • Setiap pemilik data menyediakan data yangdibutuhkan oleh dinas lainnya; • Perlu dibuat kebijakan/aturan agarsistem informasi yang dibangun oleh satu institusisiap untukberinteroperabilitas dengan sisteminformasi yang dibangun oleh institusi lainnya.

  11. Solusi

  12. MANFAAT Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya interoperabilitas dan interkonektivitas sistem informasi pada OPD: • Pengelolaan dan pengaksesan data lebih mudah; • Pelayanan publik bagi masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien; • Pengambilan keputusan menjadi lebih baik, relevan, akurat dan tepatwaktu karena informasi cepatdiperoleh; • Dengankemudahan sharing informasi, koordinasi program antar OPD lebih mudah; • Dengan informasi yang makin baik, akan meningkatkan tingkat kepercayaan publik padalayanan pemerintah.

More Related