1 / 8

HUKUM DAN VIKTIMOLOGI PART. III

HUKUM DAN VIKTIMOLOGI PART. III. SEJARAH PERKEMBANGAN PENGAKUAN TERHADAP KORBAN. OLEH: YUSRIANTO KADIR, SH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GORONTALO. Tahapan Proses Perlidungan Korban. Tahap I ( Masa Kejayaan / Keemasan hak korban )/ Golden Age

iram
Télécharger la présentation

HUKUM DAN VIKTIMOLOGI PART. III

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM DAN VIKTIMOLOGI PART. III SEJARAH PERKEMBANGAN PENGAKUAN TERHADAP KORBAN OLEH: YUSRIANTO KADIR, SH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GORONTALO

  2. Tahapan Proses PerlidunganKorban Tahap I (MasaKejayaan/Keemasanhakkorban)/ Golden Age Dalamtahapini victim langsungberhadapandengan offender (Pelaku) tetapibelumadapembagianhukum, antarahukumpidanadanhukumperdata. (Victim Vs Offender)

  3. Lanjutan... Tahap II (TahapTanggungjawab Negara/Raja)Dalamtahapanini, melanggarhukumpidanaberartimelanggarhak Negara sehinggakonsepnya: Negara VsOffender / RajaVsOffender Artinyakepentingankorbandiwakilioleh Negara/raja, korbanberadadiluarsistem.

  4. Lanjutan... Tahap III (Tahapmemberihakkepadakorbanuntukmemberikanmasukankepada Negara sebagaiwakilnya)Melanggarhukumpidanaberartimelanggarhak Negara namunkorbanmemilikihakuntukmemberimasukankepada Negara demi kelancaran proses pembuktian, Victim (sifatnyamemberimasukan) + Negara Vs Offender

  5. Lanjutan... Tahap IV (Tahappertanggungjawabanmerata)Pelanggarhukumpidanaberartimelanggarhakkorban, Negara sekaligushakpelaku/offendernyasendiri.Konsepnya: Victim NegaraPelaku adakonseppemulihanhubungan yang kondusifantarapelakudengankorban yang dimediatoriolehnegara

  6. LATAR BELAKANG PERLUNYA PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN • Konsepnegarahukum, adanyajaminanterhadaphakasasimanusia • Kasus-kasusdalamperadilanseringkalimenempatkankorbansebagai orang yang terabaikan, danakanmenjadikorbanlanjutandari SPP • Terungkapnya kasus2 pidanatidaklepasdariperanankorbandalammemberikanketerangan

  7. PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN PerlindunganterhadapkorbanmenurutBardaNawawidapatdilihatdariduamaknayaitu: • Perlindunganhukumuntuktidakmenjadikorbantindakpidanalagi (berartiperlindunganhakasasimanusia (HAM) ataukepentingnhukumseseorang); • Perlindunganuntukmemperolehjaminan/santunanhukumataspenderitaan /kerugian orang yang telahmenjadikorbantindakpidana “(jadiidentikdenganpenyantunankorban)”. (kompensasi, restitusidanrehabilitasi) PERLINDUNGAN HUKUM DARI SEGI MACAMNYA DAPAT DIBEDAKAN ANTARA PASIF DAN AKTIF Perlindunganhukum yang pasifberupatindakan-tindakanluar (selain proses peradilan) yang memberikanpengakuandanjaminandalambentukpengaturanataukebijaksanaanberkaitandenganhak-hakpelakumaupunkorban. Sedangkan yang aktifdapatberupatindakan yang berkaitandenganupayapemenuhanhak-haknya.

  8. PERLINDUNGAN HUKUM AKTIF INI DAPAT DIBAGI LAGI MENJADI AKTIF PREFENTIF DAN AKTIF REPRESIF. • Aktifpreventifberupahak-hak yang diberikanolehpelaku, yang harusditerimaolehkorbanberkaitandenganpenerapanaturanhukumataupunkebijaksanaanpemerintah. • aktifrepresifberupatuntutankepadapemerintahatauaparatpenegakhukumterhadappengaturanmaupunkebijaksanaan yang telahditerapkankepadakorban yang dipandangmerugikan

More Related