1 / 15

PPh

PPh. Triyanto Univ. Sebelas Maret – Surakarta. Dasar Hukum PPh. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan ( PPh ); Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan ;

irving
Télécharger la présentation

PPh

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PPh Triyanto Univ. SebelasMaret – Surakarta

  2. Dasar Hukum PPh • Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 TentangPajakPenghasilan (PPh); • Undang-Undang No. 7 Tahun 1991 TentangPerubahanAtasUndang-Undang No. 7 Tahun 1983 TentangPajakPenghasilan; • Undang-Undang No. 10 Tahun 1994 TentangPerubahanAtasUndang-Undang No. 7 Tahun 1983TentangPajakPenghasilanSebagaimanaTelahDiubahDenganUndang-Undang No. 7 Tahun 1991; • Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 TentangPerubahanKetigaAtasUndang-Undang No. 7 Tahun 1983 TentangPajakPenghasilan; • Undang-Undang No.36 Tahun 2008 TentangPerubahanKeempatAtasUndang-Undang No. 7 Tahun 1983 TentangPajakPenghasilan.

  3. Pengertian Penghasilan • Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP, dengan nama dan dalam bentuk apapun

  4. Pengertian PPh • Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. • Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif (PPh), proporsional (% tunggal), atau degresif.

  5. PPh Pribadi Progresif

  6. PPh Badan Prograsif

  7. Contoh PPh Progresif • PKP 1 BadanRp. 40.000.000,00 • Pjk_terutang = 40.000.000,00 x 10% = 4.000.000,00 • PKP 1 Rp. 90.000.000,00 • Pjk_terutang = 50.000.000,00 x 10% = 5.000.000,00 40.000.000,00 x 15% = 6.000.000,00 = 11.0000.000,00 • PKP 1 BadanRp. 120.000.000,00 • Pjk_terutang = 50.000.000,00 x 10% = 5.000.000,00 50.000.000,00 x 15% = 7.500.000,00 20.000.000,00 x 30% = 6.000.000,00 18.500.000,00

  8. Asas PPh • Asas Domisili • Negara mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan yang berdomisili diwilayah Negara atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu • Asas Sumber • Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu • Asas Nasionalitas • Landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal.

  9. Subyek PPh • orang pribadi; • warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; • Badan; • Bentuk Usaha Tetap (BUT).

  10. Bukan termasuk Subyek PPh • Badan perwakilan negara asing; • Korps Diplomatik, Konsulat dan orang – orang yang bekerja serta bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menerima / memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya serta negara ybs memberikan prilaku timbal balik; • Organisasi–organisasi internasional yang ditetapkan menteri keuangan; • Pejabat–pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan;

  11. OBYEK PPh • Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang PPh. • Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. • Laba usaha.

  12. OBYEK PPh • Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta : • Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; • Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota; • Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha; • Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan oleh menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

  13. OBYEK PPh • Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. • Royalti. • Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala contoh leasing. • Premi Asuransi; • dll., lihat UU PPh!

  14. Bukan termasuk obyek PPh • Bantuan sumbangan, termasuk zakat • Hibah • Warisan • Dll, lihat UU PPh

  15. PPh PASAL 21 (PPh 21) • Penghasilan yang Sifatnya Teratur: gaji, tunjangan, beasiswa, hadiah, dll. • Upah: borongan, harian, mingguan, bulanan • Honor, uang saku • Konsultan • Kepanitaan • Dll, lihat Pasal 21 UU PPh.

More Related