1 / 88

PPh I (PPh Orang Pribadi)

PPh I (PPh Orang Pribadi). Silabus Pengajaran. 1. - Definisi Orang Pribadi ( Kegiatan Usaha/ Pekerjaan bebas / Pegawai ) - Prinsip Perpajakan-Menentukan Orang Pribadi - Prinsip UU PPh Menentukan OP sebagai subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri

glynis
Télécharger la présentation

PPh I (PPh Orang Pribadi)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PPh I (PPh Orang Pribadi)

  2. Silabus Pengajaran 1. - DefinisiOrangPribadi ( Kegiatan Usaha/Pekerjaanbebas/Pegawai) - PrinsipPerpajakan-MenentukanOrangPribadi - Prinsip UU PPhMenentukan OP sebagaisubyekpajakdalamnegeridansubyekpajakluarnegeri • DefinisiDomisiliFiskalatauResidenFiskal • KeluargasebagaiSubyekPajakOrangPribadi 2. - DefinisiPenghasilan - PengelompokanPenghasilan (Final & Non Final) - Contoh –ContohPenghasilan -Penghasilan yang DikecualikansebagaiobyekPajak 3. - SaatTimbulnyaUtangPPhdanSaatPemajakannya ( PPh 25 & PPh 29) - Sistem Self Assesment ( Menghitung, MembayardanMenyetor) - PenghitunganPajakPenghasilan ( Norma & Pembukuan)

  3. Silabus Pengajaran 4. - Unsur-UnsurPernghitunganPPhTerutang : • PenghasilanNetto • Zakat • KompensasiKerugian • PTKP • TarifPajak ( PPhTerutang ) • KreditPajak 5. PerhitunganPPhTerutangbagiWP OP Usahawandanaplikasipada SPT Tahunan: • PenghasilanBruto • Norma PenghitunganPenghasilanNetto • PenghasilanNetto • PTKP • PPhTerutang • KreditPajak

  4. Silabus Pengajaran 6. PerhitunganPPhTerutangbagiWP OP Yang MelakukanPekerjaanBebasdanAplikasipada SPT Tahunan : • PenghasilanBruto • Norma PenghitunganPenghasilanNetto • PenghasilanNetto • PTKP • PPhTerutang • KreditPajak 7. PerhitunganPPhTerutangbagiWP OP KaryawandanAplikasipada SPT Tahunan: • PenghasilanBruto • Norma PenghitunganPenghasilanNetto • PenghasilanNetto • PTKP • PPhTerutang • KreditPajak

  5. DASAR HUKUM • UU No. 28 Tahun 2007 (KUP) • UU No. 36 Tahun 2008 ( Pajak Penghasilan ) • Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Netto

  6. DEFINISI SUBJEK PAJAK Yaitu pihak yg menjadi sasaran atau dimaksud oleh UU utk membayar pajak atau memikul beban pajak. Orang pribadi Manusia yg masih hidup Warisan yang belum terbagi Dasar Subyek pajak PPh Badan PT, CV, BUMN, BUMD, firma, kongsi,dsb BUT • 4 pihak yg mjd sasaran UU utk memikul beban PPh sesuai UU PPh pasal 2 ayat (1) • a. Orang pribadi • b. Warisan yg belum terbagi sbg satu kesatuan menggantikan yg berhak • Badan • Bentuk usaha tetap

  7. Kewajiban SubyekPajakDalamNegeri SubyekPajakLuarNegeri Subyek Pajak Orang Pribadi MelakukanKegiatan Usaha / PekerjaanBebas Jenis Karyawan /Pegawai

  8. Prinsip UU PPh menentukan orang pribadi sbg subjek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri • UU PPh menentukan jika orang pribadiyg berdomisili di Indonesia adalah subyek pajak orang pribadi dalam negeri (asas domisili bukan asas kewarganegaraan). Orang pribadi yg tidak berdomisili di Indonesia bukan subyek pajak karena tidak tunduk pd hukum pajak yg berlaku di Indonesia. • Orang pribadi yg tidak berdomisili di Indonesia akan tunduk pada hukum pajak Indonesia jika: • Orang pribadi yg tidak berdomisili di Indonesia melakukan kegiatan/ menjalankan usaha di Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia( asas bentuk usaha tetap). Orang pribadi tsb mjd subjek pajak orang pribadi luar negeri bentuk usaha tetap/ subyek pajak BUT. • Orang pribadi yg tidak berdomisili di Indonesia menerima/ memperoleh penghasilan yg bersumber dari Indonesia (asas sumber) tanpa melalui bentuk usaha tetap Indonesia. Orang pribadi tsb mjd subyek pajak orang pribadi luar negeri selain bentuk usaha tetap (subyek pajak orang pribadi luar negeri selain BUT)

  9. Definisi domisili fiskal atau residen fiskal Residen Indonesia ( berdomisili Indonesia) Domisili/ residen fiskal Bukan residen Indonesia ( tidak berdomisili Indonesia) • Syarat orang pribadi sbg residen Indonesia : • Bertempat tinggal/ menetap di Indonesia • Berada di Indonesia >183 hari dlm jangka waktu 12 bulan • Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat utk bertempat tinggal di Indonesia • Seseorang bukan sbg residen fiskal Indonesia, jika : • Tidak bertempat tinggal/ tidak menetap di Indonesia • Berada di Indonesia <183 hari dlm jangka waktu 12 bulan • Berada di Indonesia, tetapi tidak mempunyai niat utk bertempat tinggal/ menetap di Indonesia

  10. Syarat orang pribadi bertempat tinggal di Indonesia akan dipenuhi jika memenuhi salah satu dari keempat kriteria berikut : • Alamat tempat tinggalnya yg tetap di Indonesia • Tempat keluarganya tinggal di Indonesia • Tempat kegiatan utamanya dijalankan di Indonesia • Dia lebih banyak berada di Indonesia

  11. Keluarga sebagai Subyek Pajak Orang Pribadi • Keluarga inti yang terdiri dari suami ,istri, anak yang belum dewasa (di bawah 18 thn)  merupakan satu-kesatuan ekonomis yang diwakili oleh kepala keluarga • Perlakuan Perpajakan terhadap satu keluarga sama dengan perlakuan perpajakan terhadap satu Subjek Pajak • Penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan. Penggabungan tersebut tidak dilakukan dalam hal penghasilan isteri diperoleh dari pekerjaan sebagai pegawai yang telah dipotong pajak oleh pemberi kerja, dengan syarat : • penghasilan isteri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja, dan • penghasilan isteri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya • (Pasal 8 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008)

  12. Penghasilan suami-isteri dikenai pajak secara terpisah • suami-isteri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim; • dikehendaki secara tertulis oleh suami-isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; • dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri

  13. Anak yang Belum Dewasa • Penghasilan anak yang belum dewasa dari manapun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. • Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah • Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya

  14. SubyekPajak -Kewajiban MelakukanKegiatan Usaha Perdagangan Industri Jasa PekerjaanBebas Dokter,Notaris,Akuntan,Aktuaris, Konsultan (TenagaAhli) Pegawai /Karyawan PegawaiTetap PegawaiTidakTetap

  15. OP yang DikecualikansebagaiSubyekPajak PejabatPerwakilan Negara Asing Bukan WNI Di INA tidakmenerimapenghasilan lain diluarjabatanataupekerjannya BerdasarkanazasTimbalBalik Pegawai /KaryawanOrganisasi International Bukan WNI Di INA tidakmenerimapenghasilan lain diluarjabatanataupekerjannya

  16. Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif OP DN • Dimulai sejak orang pribadi dilahirkan, berada, atau berniat tinggal di Indonesia. • Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, kewajiban pajak subyektifnya mulai timbul pada hari pertama berada di Indonesia. • Berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

  17. Mulai & BerakhirnyaKewajibanPajakSubjektifWarisan yang BelumTerbagi • Dimulaipadasaattimbulnyawarisan yang belumterbagi (saatmeninggalnyapewaris). • Berakhirpadasaatwarisantersebutdibagikepadaahliwarisnya.

  18. Mulai & BerakhirnyaKewajibanPajakSubjektifWP LuarNegeri • DimulaipadasaatorangpribadiataubadandiLuarNegerimenjalankanusahaataumelakukankegiatanataumenerima/memperolehpenghasilandari Indonesia. • Berakhirpadasaattidaklagimenjalankanusahaataumelakukankegiatanataumenerima/memperolehpenghasilandari Indonesia.

  19. Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif BUT • Dimulai pada saat BUT tersebut mulai berada di Indonesia • Berakhir pada saat BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia

  20. Penghasilan • Setiaptambahankemampuanekonomis yang diterimaataudiperolehwajibpajak • Baikberasaldari Indonesia maupundariluar Indonesia • Yang dapatdipakaiuntukkonsumsiataumenambahkekayaanwajibpajak • Dengannamadandalambentukapapun

  21. PengelompokanPenghasilan • Penghasilandaripekerjaandalamhubungankerjadanpekerjaanbebas, seperti ; gaji, honorarium, penghasilandaripraktekdokter, notaris, aktuaris, pengacara, dsb. • Penghasilandariusahadankegiatan. • Penghasilandari modal yang berupahartagerakataupunhartatakgerakseperti ; bunga, dividen, royalty, sewa, keuntunganpenjualanhartaatauhak yang dipergunakanuntukusaha, dsb. • Penghasilan lain-lain, seperti ; pembebasanutang, hadiah, dansebagainya.

  22. JenisPenghasilan • PENGGANTIAN ATAU IMBALAN BERKENAAN DENGAN PEKERJAAN ATAU • JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH TERMASUK GAJI, UPAH, • TUNJANGAN, HONORORARIUM, KOMISI, BONUS, GRATIFIKASI, • UANG PENSIUN, ATAU IMBALAN DALAM BENTUK LAINNYA, • KECUALI DITENTUKAN LAIN DALAM UNDANG-UNDANG INI.

  23. JenisPenghasilan b. HADIAH DARI UNDIAN ATAU PEKERJAAN ATAU KEGIATAN DAN PENGHARGAAN C. LABA USAHA d. KEUNTUNGAN KARENA PENJUALAN ATAUKARENA PENGALIHAN HARTA, TERMASUK : 1. KEUNTUNGAN KARENA PENGALIHAN HARTA KEPADA PERSEROAN, PERSEKUTUAN, BADAN LAINNYA SEBAGAI PENGGANTI SAHAM/ PENYERTAAN MODAL 2. KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH PERSEROAN, PERSEKUTUAN, DAN BADAN LAINNYA KARENA PENGALIHAN HARTA KEPADA PEMEGANG SAHAM, SEKUTU ATAU ANGGOTA 3. KEUNTUNGAN KARENA LIKUIDASI, PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PEMEKARAN, PEMECAHAN, ATAU PENGAMBILALIHAN USAHA 4. KEUNTUNGAN KARENA PENGALIHAN HARTA BERUPA HIBAH, BANTUAN ATAU SUMBANGAN, KECUALI YANG DIBERIKAN KEPADA KELUARGA SEDARAH DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SATU DERAJAT, DAN BADAN KEAGAMAAN ATAU BADAN PENDIDIKAN ATAU BADAN SOSIAL ATAU PENGUSAHA KECIL TERMASUK KOPERASI YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN, SEPANJANG TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN USAHA, PEKERJAAN, KEPEMILIKAN ATAU PENGUASAAN ANTARA PIHAK-PIHAK YANG BERSANGKUTAN e. PENERIMAAN KEMBALI PEMBAYARAN PAJAK YANG TELAH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA

  24. JenisPenghasilan f. BUNGA TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, DAN IMBALAN KARENA JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG g. DIVIDEN, DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN, TERMASUK DIVIDEN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA PEMEGANG POLIS, DAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA KOPERASI h. ROYALTY i. SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA j. PENERIMAAN ATAU PEROLEHAN PEMBAYARAN BERKALA k. KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG, KECUALI SAMPAI DENGAN JUMLAH TERTENTU YANG DITETAPKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH l. KEUNTUNGAN KARENA SELISIH KURS MATA UANG ASING m. SELISIH LEBIH KARENA PENILAIAN KEMBALI AKTIVA n. PREMI ASURANSI o. IURAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERKUMPULAN DARI ANGGOTANYA YANG TERDIRI DARI WAJIB PAJAK YANG MENJALANKAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS p. TAMBAHAN KEKAYAAN NETO YANG BERASAL DARI PENGHASILAN YANG BELUM DIKENAKAN PAJAK

  25. Dari segicarapengenaanpajakataspenghasilan • Penghasilan yang merupakanObjekPajak yang dipotongPPhFinal (Pasal 4 ayat (2)). • Penghasilan yang bukanmerupakanObjekPajak(Pasal 4 ayat (3)) • Penghasilan yang merupakanObjekPajakPPhtidakbersifat Final (Pasal 4 ayat (1))

  26. PPh Final • Dalam rangka penghitungan SPT Tahunan, penghasilan yg dikenakan PPh Final tdk digabung dengan penghasilan lain (non final) • PPh final yang dibayar/dipotong tdk dapat dikreditkan • Biaya utk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang PPh-nya final tdk dapat dikurangkan

  27. BukanObjekPajak (1) • Bantuanatausumbangan, termasukzakat • Hartahibahanygditerimaoleh • Keluargasedarahdlmgrsketurunanlurus 1 derajat • PengusahakecilygditetapkanMenteriKeuangan • Sepanjangtdkadahubunganusaha, pekerjaan, kepemilikan / penguasaan • Warisan • HartatermasuksetorantunaiygditerimaolehBadansbgpenggantisaham / penyertaan modal • Penggantianatauimbalansehubungandenganpekerjaanataujasadalambentuknaturaataukenikmatandariwajibpajakataupemerintah • Pembayarandariperusahaanasuransikepadaorangpribadisehubungandenganasuransikesehatan, asuransikecelakaan, asuransijiwa, asuransidwiguna, danasuransibeasiswa

  28. Bukan Objek Pajak (2) • Dividendiperoleh Perseroan Terbatasdaripenyertaan modal padabadanusaha yang didirikandanberkedudukandi Indonesia, • Iuran yang diterimadanapensiun yang pendiriannyatelahdisahkanMenteriKeuangan • Penghasilandanapensiuntersebutdari modal yang ditanamkandalambidang-bidangtertentu, • Bagianlaba yang diterimaataudiperolehanggotadariperseroankomanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dankongsi yang modalnyatidakterbagiatassaham-saham.

  29. BukanObjekPajak (3) • Bungaobligasi yang diterimaataudiperolehperusahaanreksadanaselama 5 tahunpertamasejakpendirianperusahaanatausejakpemberianijinusaha. • Penghasilan yang diterimaataudiperolehperusahaan modal ventura, berupabagianlabadaripasanganusaha

  30. SaatTerutangPajak WP OP tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas WP OP menjalankanusaha/pekerjaanbebas WP Badan Bila penghasilan jumlahnya melebihi PTKP Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat akhir bulan berikutnya Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan

  31. StelselCampuran • Perpaduanstelselriildananggapan • Upayamenghilangkankelemahan-kelemahan • Awaltahunmenggunakanstelselfictie (bersifatsementara) diakhirtahundikoreksiberdasarkanpenghasilansebenarnya • Diterapkansistempemungutandidepandandibelakang • DiterapkandalamPajakPenghasilan • Pajakawaltahunmelaluipotputpihak lain, tahunberjalandenganangsuran (PPhPsl 25), akhirtahundikoreksi (PPhPsl 29)

  32. Kelebihan: 1. Dana pajaksegeramasukkekasnegara 2. Fiskusdan WP tidakdirugiankarenaapabilaadaperubahanpadaakhirtahundaptdikoreksi Kelemahan: Denganadanyaketetapandua kali dalamsatutahunpajakmenjaditidakefisiendantidakadakepastianhukum. Menambahpekerjaan, biayadantenagauntukmenghitungdanmenetapkanutangpajak yang bersifattetap.

  33. PPhPasal 25 SecaraUmum • BesarnyaangsuranPPhPasal 25 dalamtahunberjalan = • samadenganPPh yang terutangmenurut SPT TahunanPPhtahunpajak yang lalu • dikurangidenganPPh yang telahdipotong/dipungutpihak lain (PPhPasal 21, PPhPasal 22, danPPhPasal 23) danPPh yang terutangdiLuarNegeri yang bolehdikreditkan (PPhPasal 24) • dibagi 12 ataubanyaknyabulandalambagiantahunpajak • PenghasilantidakteraturtidakdiperhitungkandalammenentukanPPhpsl 25

  34. Contoh Umum • Tn Amir (TK/0) melakukanusahapenjualanbaranghasilimpor • LaporanLabaRugiTh 2011 sbb : • Penjualan 500.000.000 • HPP 300.000.000 • LabaKotor 200.000.000 • Biayausaha130.000.000 • Labausaha 70.000.000 • Pendapatanluarusaha • Komisipenjualan 15.000.000 • Bungapinjaman10.000.000 • Lababersih 95.000.000 • PPh yang dipotong/dipungutpihak lain • PPh 21 150.000 • PPh 22 impor 2.500.000 • PPh 23 1.500.000 • Jumlah 4.150.000 SOAL : Hitung PPh 25 untuk tahun 2011

  35. BagiWajibPajak yang MemperolehPenghasilanTidakTeratur • PenghasilantidakteraturtidakdiperhitungkandalammenentukanPPhpsl 25

  36. Contoh Penghasilan Tidak Teratur • TnJoko (TK/0) melakukanusahapenjualanbaranghasilimpor • LaporanLabaRugiTh 2004 sbb : • Penjualan 400.000.000 • HPP 300.000.000 • LabaKotor 100.000.000 • Biayausaha 70.000.000 • Labausaha 30.000.000 • Pendapatanluarusaha • Komisipenjualan 15.000.000 • Bungapinjaman 10.000.000 • Keuntunganpenjualanmobil 5.000.000 • Lababersih 60.000.000 • PPh yang dipotong/dipungutpihak lain • PPh 21 150.000 • PPh 22 impor 500.000 • PPh 23 1.500.000 • Jumlah 2.150.000 SOAL : Hitung PPh 25 untuk tahun 2005

  37. AngsuranPPhPasal 25 BagiWajibPajakBaru • PPh Pasal 25 dihitung dengan menerapkan tarif umum Pasal 17 terhadap Penghasilan Kena Pajak sebulan yang disetahunkan, dibagi 12 (dua belas). • Penghasilan neto dihitung berdasarkan pembukuan (dalam hal WP wajib melaksanakan pembukuan) atau berdasarkan Norma Penghitungan (dalam hal wajib pajak tidak wajib melaksanakan pembukuan /melaksanakan pembukuan tetapi tidak diketahui penghasilan netonya. • Untuk wajib pajak orang pribadi, penghasilan netonya dikurangi PTKP terlebih dahulu.

  38. Contoh WP Baru Norma Tuan Abdullah telah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) anak yang menjadi tanggungannya. Pada tanggal 01 Januari 2011 membuka usaha industri mebel. Tuan Abdullah hanya menyelenggarakan catatan saja, karena usahanya masih baru. Persentase Norma Penghitungan sebesar 12%, Peredaran Bruto selama bulan Januari 2011 sejumlah Rp. 42.000.000,00. Pertanyaan : Hitunglah Pajak Penghasilan pasal 25 untuk bulan Januari 2011

  39. Contoh WP baru pembukuan • Tn Jamal (TK/0) mulai 1 Januari 2011 terdaftarsebagaiwajibpajakdandiberikan NPWP. SOAL : Hitung PPh 25 untuk tahun 2011

  40. PPh 25 sebelumbataswaktupenyampaian SPT Tahunan • SamadenganjumlahangsuranPPhpsl 25 bulanterakhirtahunpajaksebelumnya (MasaDesember)

  41. WajibPajakOrangPribadiPengusahaTertentu(Per-32/PJ/2010) • WP OPPT adalahWajibPajakOrangPribadi yang melakukankegiatanusahasebagaipedagangpengecer (barangdanjasa )yang mempunyai 1 (satu) ataulebihtempatusaha • WP yang memilikibeberapatempatusahadalamsatuwilayahkerja KPP, harusmendaftarkan NPWP masing-masingtempatusahanyadandomisilidi KPP yang bersangkutan. • WP yang memilikibeberapatempatusahadilebihdari 1 wilayahkerja KPP, harusmendaftarkansetiaptempatusahanyadi KPP masing-masingtempatusahaWajibPajakberada.

  42. WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTUPER-32/PJ/2010 WP OP USAHA PERDAGANGAN GROSIR DAN ATAU ECERAN DENGAN BEBERAPA TEMPAT USAHA (GERAI); WAJIB MENDAFTARKAN NPWP DI :  KPP DOMISILI (MELIPUTI TEMPAT TINGGAL WP) DAN,  KPP LOKASI (MELIPUTI TEMPAT USAHA/GERAI; TIAP GERAI WAJIB MENDAFTARKAN NPWP) ANGSURAN PPh PASAL 25 SEBESAR 0,75 % DARI JML PEREDARAN BRUTO TIAP BULAN; DIBAYAR ATAS NAMA DAN NPWP MASING MASING TEMPAT USAHA dilunasi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dilaporkan ke KPP Lokasi paling lambat tanggal 20

  43. Contoh • TnPurnama (K/1) berdomisilidiSukabumimempunyaiusahapedaganganeceranHandphone yang berlokasidi Mall Bekasi, Mall DepokdandiPasarAnyar Bogor • BerikutiniperedaranusahaTnPurnamaselamatahun 2011 : • Hitung : • PPh 25 sebagai WP OPPT yg harus dibayar sendiri tahun 2011

  44. SkemaPemajakan WP OP WP Orang Pribadi Omset 1 th < 4,8 M Omset 1 th  4,8 M Boleh melakukan pencatatan Wajib melakukan pembukuan Pengh netto = Pengh brutto – pengurang pengh brutto` Pengh netto = Pengh brutto x Norma pengh netto % Pengh Kena Pajak = (Pengh brutto x Norma pengh netto %) -Zakat- PTKP Pengh Kena Pajak = (Pengh brutto – Biaya deductible – Zakat-Kompensasi Kerugian – PTKP) PPh terutang = Tarif psl 17 x Pengh Kena Pajak

  45. Pencatatan • Pencatatanharusdapatmenggambarkanjumlahperedaranataupenerimaanbrutodanataujumlahpenghasilanbruto, sertapenghasilan yang bukanobyekpajakataupenghasilan yang dikenakanPPh Final, sehinggadapatdihitungbesarnyapajak yang terutang , sertajumlahhartadankewajibanpada

  46. pembukuan • Suatuprosespencatatan yang dilakukansecarateratur • Untukmengumpulkan data daninformasikeuangan yang meliputiharta, kewajiban, modal, penghasilandanbiaya, sertajumlahhargaperolehandanpenyerahanbarangataujasa, • Yang ditutupdenganmenyusunlaporankeuanganberupaneracadanlaporanlabarugipadasetiaptahunpajakberakhir.

  47. pembukuan • Pembukuanataupencatatanharusdiselenggarakandi Indonesia denganmenggunakanhuruf Latin, angka Arab, satuanmatauang Rupiah, dandisusundalambahasa Indonesia ataudalambahasaasing yang diizinkanolehMenteriKeuangan. • Pembukuandiselenggarakandenganprinsiptaatasasdandenganstelselakrualataustelselkas. • Buku, catatan, dokumen lain wajibdisimpanselama 10 tahundi Indonesia, yaituditempatkegiatanatauditempattinggalbagiWajibPajakOrangPribadi

  48. Norma Penghasilan NettoKep 536/PJ./2000 • Pengelompokan menurut jenis usaha & wilayah • 10 ibu kota propinsi • Medan - Surabaya • Palembang - Denpasar • Jakarta - Manado • Bandung - Makasar • Semarang - Pontianak • Ibu kota propinsi lainnya • Daerah lainnya

  49. Ex. Lampiran Kep 536/PJ./2000

  50. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Per 1 Januari 2009

More Related