PPh Orang Pribadi

1. PPh Orang Pribadi

2. Subjek Pajak • Orang pribadi & warisan yang belum terbagi • Badan • Bentuk Usaha Tetap

3. Subjek Pajak Orang Pribadi • Subjek PPh OP dlm Negeri • Warisan yang belum terbagi sbg satu kesatuan menggantikan yg berhak • Subjek PPh OP Luar Negeri • Bentuk Usaha Tetap (BUT) OP

4. Subjek PPh OP DN • Orang Pribadi yg bertempat tinggal di Indonesia • berada di Indonesia lebih dari 183 hari dlm jangka waktu 12 bulan • berada di Indonesia & mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

5. Subjek Pajak OP LN • Orang Pribadi yg tidak bertempat tinggal di Indonesia • berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan ;

6. Bentuk Usaha Tetap OP • Bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak OP LN (orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan) • Untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan (pekerjaan bebas) di Indonesia

7. Lingkup BUT (1) • tempat kedudukan manajemen, • cabang perusahaan, • kantor perwakilan, • gedung kantor, • pabrik, • bengkel, • pertambangan dan penggalian sumber daya alam, wilayah kerja pengeboran untuk eksplorasi pertambangan • perikanan/pertanian/kehutanan/perkebunan,

8. Lingkup BUT (2) • proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan • pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain yang dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 60 hari (kecuali ditentukan lain dalam tax treaty dengan negara yang bersangkutan) dalam jangka waktu 12 bulan • orang atau badan yang bertindak sebagai agen yang kedudukannya tidak bebas, • agen atau pegawai perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia

9. Perbedaan

10. Warisan • Harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal menjadi subjek pajak dalam negeri sbg pengganti orang yg meninggal (pewaris)

11. Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif OP DN • Dimulai sejak orang pribadi dilahirkan, berada, atau berniat tinggal di Indonesia. • Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, kewajiban pajak subyektifnya mulai timbul pada hari pertama berada di Indonesia. • Berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

12. Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif Warisan yang Belum Terbagi • Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum terbagi (saat meninggalnya pewaris). • Berakhir pada saat warisan tersebut dibagi kepada ahli warisnya.

13. Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak SubjektifWP Luar Negeri • Dimulai pada saat orang pribadi atau badan di Luar Negeri menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia. • Berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia.

14. Mulai & Berakhirnya Kewajiban Pajak Subjektif BUT • Dimulai pada saat BUT tersebut mulai berada di Indonesia • Berakhir pada saat BUT tersebut tidak lagi berada di Indonesia

15. Pendaftaran NPWP Kep-161/PJ.2001 WP OP tidak menjalankan usaha/pekerjaan bebas WP OP menjalankan usaha/pekerjaan bebas WP Badan Bila penghasilan jumlahnya melebihi PTKP Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lambat akhir bulan berikutnya Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan

16. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Lama a. Rp 2.880.000 Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan. b. Rp 1.440.000Tambahan untuk wajib pajak yang kawin c. Rp 2.880.000 Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. d. Rp 1.440.000 Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

17. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) mulai 2005 a. Rp 12.000.000 Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan. b. Rp 1.200.000 Tambahan untuk wajib pajak yang kawin c. Rp 12.000.000 Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. d. Rp 1.200.000 Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

18. Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) mulai 2006 a. Rp 13.200.000 Untuk wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan. b. Rp 1.200.000 Tambahan untuk wajib pajak yang kawin c. Rp 13.200.000 Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. d. Rp 1.200.000 Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

19. HUBUNGAN KELUARGA SEMENDA SEDARAH 10KE ATAS 10KE ATAS AYAH + IBU MERTUA WP 10 KE SAM PING 10 KE SAM PING SAUDARA KANDUNG WP + ISTRI IPAR WP 10 KE BAWAH 10 KE BAWAH ANAK KANDUNG ANAK TIRI WP SEDARAH SEMENDA

20. Status PTKP • TK/... tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga; • K/... Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga; • K/I/...Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga; • PH Wajib Pajak kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan; • HB/...Wajib Pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota keluarga.

21. Bukan Subjek Pajak • Badan Perwakilan Negara Asing • Pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka • Organisasi-Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan • Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan

22. Penghasilan • Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak • Baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia • Yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak • Dengan nama dan dalam bentuk apapun

23. Pengelompokan Penghasilan • Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti ; gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, pengacara, dsb. • Penghasilan dari usaha dan kegiatan. • Penghasilan dari modal yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti ; bunga, dividen, royalty, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang dipergunakan untuk usaha, dsb. • Penghasilan lain-lain, seperti ; pembebasan utang, hadiah, dan sebagainya.

24. Dari segi cara pengenaan pajak atas penghasilan • Penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang dipotong PPh Final (Pasal 4 ayat (2)). • Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak (Pasal 4 ayat (3)) • Penghasilan yang merupakan Objek Pajak PPh tidak bersifat Final (Pasal 4 ayat (1))

25. skema

26. PPh Final • Dalam rangka penghitungan SPT Tahunan, penghasilan yg dikenakan PPh Final tdk digabung dengan penghasilan lain (non final) • PPh final yang dibayar/dipotong tdk dapat dikreditkan • Biaya utk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang PPh-nya final tdk dapat dikurangkan

27. Bukan Objek Pajak (1) • Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat • Harta hibahan yg diterima oleh • Keluarga sedarah dlm grs keturunan lurus 1 derajat • Pengusaha kecil yg ditetapkan Menteri Keuangan Sepanjang tdk ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan / penguasaan • Warisan • Harta termasuk setoran tunai yg diterima oleh Badan sbg pengganti saham / penyertaan modal • Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah • Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi bea siswa

28. Bukan Objek Pajak (2) • Dividen diperoleh Perseroan Terbatas dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, • Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan • Penghasilan dana pensiun tersebut dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu, • Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham.

29. Bukan Objek Pajak (3) • Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau sejak pemberian ijin usaha. • Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, berupa bagian laba dari pasangan usaha

30. Jenis Objek Pajak (1) • Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, • Laba usaha • Keuntungan penjualan harta (capital gain): • Penerimaan kembali pajak yang semula telah dibebankan sebagai biaya • Bunga, termasuk premium, diskonto, dan jaminan karena pengembalian utang. • Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun • Royalti,

31. Jenis Objek Pajak (2) • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta • Penerimaan atau perolehan pembayaran secara berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu. • Keuntungan karena pembebasan utang : • Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing : • Premi asuransi yang diterima atau diperoleh perusahaan asuransi dari para peserta asuransi (pemegang polis).

32. Jenis Objek Pajak (3) • Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. • Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. • Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

33. Skema Pemajakan WP OP WP Orang Pribadi Omset 1 th < 600 juta Omset 1 th  600 juta Boleh melakukan pencatatan Wajib melakukan pembukuan Pengh netto = Pengh brutto x Norma pengh netto % Pengh netto = Pengh brutto – pengurang pengh brutto` Pengh Kena Pajak = (Pengh brutto x Norma pengh netto %) - PTKP Pengh Kena Pajak = (Pengh brutto – Biaya deductible – Kompensasi Kerugian – PTKP) PPh terutang = Tarif psl 17 x Pengh Kena Pajak

34. Pencatatan • Pencatatan harus dapat menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto dan atau jumlah penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan obyek pajak atau penghasilan yang dikenakan PPh Final, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang

35. pembukuan • Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur • Untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, • Yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

36. pembukuan • Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. • Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

37. pembukuan • Pembukuan kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yg terutang. • Catatan tersebut di atas terdiri data yang dikumpulkan secara teratur tentang ; peredaran atau penerimaan bruto, dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan obyek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. • Buku, catatan, dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

38. Norma Penghitungan Penghasilan Netto • Pedoman untuk menentukan penghasilan netto WP, karena wajib pajak tersebut tidak wajib melakukan pembukuan. • Wajib Pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat-syarat berikut : • Peredaran bruto dalam 1 tahun tidak mencapai Rp 600.000.000,00. • Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku. • Menyelenggarakan Pencatatan . • Dalam hal wajib pajak tersebut tidak menyampaikan pemberitahuan kepada Dirjen Pajak seperti tersebut di atas, dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan.

39. Norma Penghasilan NettoKep 536/PJ./2000 • Pengelompokan menurut jenis usaha & wilayah • 10 ibu kota propinsi • Medan - Surabaya • Palembang - Denpasar • Jakarta - Manado • Bandung - Makasar • Semarang - Pontianak • Ibu kota propinsi lainnya • Daerah lainnya

40. Ex. Lampiran Kep 536/PJ./2000

41. Contoh • Tn Sahrul, status menikah mempunyai 2 orang anak, mempunyai usaha perdagangan eceran sepatu berlokasi di Pasar Anyar Bogor • Dari pencatatan diketahui jumlah peredaran usaha selama tahun 2005 Rp 100.000.000

42. contoh • Tn Paijo status menikah mempunyai 4 orang anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Semarang. Selain itu ia juga memiliki Warung Tegal yang berlokasi di Yogyakarta • Penerimaan bruto dari praktek dokter Rp 72.000.000 • Peredaran usaha Warung Tegal Rp 40.000.000

43. contoh • Tn Bajuri, status menikah belum mempunyai anak, berdomisili di Kebon Sirih Jakarta Pusat mempunyai usaha bengkel sepeda motor dengan peredaran usaha setahun Rp 80.000.000 • Untuk menambah penghasilan Ny Oneng, istri Tn Bajuri membuka usaha salon dengan penerimaan bruto setahun Rp 60.000.000

44. Biaya dapat dikurangkan 1 • Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, yaitu biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang penghasilannya merupakan objek pajak • Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (objek pajak).

45. Biaya dapat dikurangkan 2 • Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan • Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan • Kerugian dari selisih kurs mata uang asing • Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia

46. Biaya dapat dikurangkan 3 • Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan • Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih • Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu (maksimum 5 tahun). • Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), khusus bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

47. Tidak Dapat Dikurangkan 1 • Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. • Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota • Pembentukan atau pemupukan dana cadangan

48. Tidak Dapat Dikurangkan 2 • Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan (wajib dipotong PPh Pasal 21). • Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan

49. Tidak Dapat Dikurangkan 3 • Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan • Harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayar oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah

50. Tidak Dapat Dikurangkan 4 • Pajak Penghasilan • Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya • Gaji yang dibayarkan kepada anggota perseutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham • Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan