EKONOMI & KEUANGAN PENDIDIKAN

1. MANAJEMEN PENDIDIKAN EKONOMI & KEUANGAN PENDIDIKAN DOSEN Dr. Connie Chairunnisa, MM

2. OLEH: KELOMPOK IV SAEFUL : 0908036365 TURIMAN : 0908036419 SRI ENDANG RAHAYU : 0908036377 YULIANA SILDAWATI : 0908036437 WIDIATI : 0908036433

3. QS. Al-Lail (Malam) ayat 5 فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى Artinya: Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa

4. A. Latar Belakang UUD 1945 yang telah mengalami 4 (empat) kali amandemen, hanya bidang pendidikan saja yang ditetapkan alokasi anggarannya yaitu sebesar 20% dari anggaran dalam APBN/APBD

5. UUD 1945 Pasal 31 • Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. • Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.. • Pememrintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang men ingkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. • Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. • Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

6. Tantangan pertama yang harus dihadapi oleh para pengelola pendidikan adalah masalah pendanaan.

7. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memberi beban yang sangat berat bagi pemerintah. Pasal 49 menyatakan bahwa pemerintah (pusat maupun daerah) harus mengalokasikan minimal 20% anggarannya untuk keperluan sektor pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan

8. Pembiayaan Pendidikan Menurut Para Ahli • Chon (Fattah:2000) mengatakan bahwa biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan biaya tidak langsung (indirect cost). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan pemerintah, sekolah, maupun orang tua. Sedang biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (earning forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang dikorbankan siswa selama belajar.

9. Pembiayaan Pendidikan Menurut Para Ahli Mulyasa:2002, sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar dapat dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: • Pemerintah, baik pemerintah pusat, daerah maupun kedua-duanya, yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. • Orang tua atau peserta didik • Masyarakat, baik yang mengikat maupun tidak mengikat.

10. B. Rumusan Masalah • Bagaimana mendeskripsikan proses implementasi pelaksanaan pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan dalam penggunaan sumber dana yang tersedia.. • Mengetahui bagaimana implementasi undang-undang menyikapi hak dan kewajiban pendidikan bagi warga negara .

11. C. Tujuan Penulisan • Secara umum adalah berguna bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan akan informasi implementasi standar pembiayaan dalam pelaksanaan pembiayaan pendidikan secara efektif dan efisien dan mengetahui sikap masyarakat dalam keikutsertaannya berperan pada pembiayaan pendidikan guna menciptakan pendidikan nasional yang bermartabat, berkeimanan dan ketaqwaan, serta berakhlak mulia untuk menghasilkan sumber daya manusia Indonesia berkualitas.

12. C. Tujuan Penulisan Secara khusus • Penulis dapat memperbaiki manajemen komponen keuangan yang dikelolanya. • Penulis dapat berkembang secara profesional karena dapat menunjukkan bahwa ia mampu menilai dan memperbaiki standar pembiayaan di sekolah. Diketahui sebagai pekerja profesional, ia dituntut untuk mampu mengembangkan diri dari pemula sampai ke ahli seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. • Penulis mendapat kesempatan berperan aktif mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan sendiri. Hasil yang ditemukan sendiri merupakan dorongan yang kuat bagi Penulis untuk terus melakukan perbaikan. Inilah yang diistilahkan theori zing long practiciones yang membangun sendiri pengetahuan ( self-constructed know legde ) berupa personal theory / theory in use ( Joni dkk, 1998 ).

13. PembiayaanPendidikanMenurut Para Ahli LANDASAN TEORI Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban(Lipham, 1985; Keith, 1991)

14. Ilmuekonomipendidikanmempelajariisu-isuekonomidalampendidikan, termasukpermintaanpendidikandanpenyediaandanpendanaanpendidikan. (Wikipedia, 2010) Termasukdalamhaliniadalahmasalahpembiayaandankeuangan LANDASAN TEORI

15. Pembiayaan dalam kegiatan pendidikan merupakan salah satu substansi manajamen sekolah yang akan turut menentukan  berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah.  • Pembiayaan pendidikan merupakan kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.

16. A. Pengertian Pembiayaan Pendidikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.20/2003 dan PP 19/2005 ditentukan delapan standar mutu yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan, yaitu menyangkut : • standar isi, • standar proses, • standar kompetensi lulusan, • standar pendidik dan tenaga kependidikan, • standar sarana dan prasarana, • standar pengelolaan, • standar pembiayaan, dan • standar penilaian pendidikan

17. Tujuan Standar Mutu Pendidikan adalah untuk menjamin mutu proses transpormasi, mutu instrumental dan mutu kelulusan, yang dapat meliputi berbagai aspek yaitu menyangkut isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan.

18. Menurut Depdiknas (2000) bahwa manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan/ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan  Dengan demikian, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

19. UUD 1945 amandemenPasal 31 Ayat 2 dan 4 Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional

20. B. Sumber-Sumber Dan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

21. B. Sumber-Sumber Dan PengelolaanPembiayaanPendidikan Pendanaanpendidikanpadadasarnyabersumberdaripemerintah, orangtuadanmasyarakat (pasal 33 No. 2 tahun 1989)

22. B. Sumber-Sumber Dan Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan • Dana yang diperoleh dari berbagai sumber itu perlu digunakan untuk kepentingan sekolah, khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien • Setiap perolehan dana, pengeluarannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana anggaran pembiayaan sekolah (RAPBS).

23. C. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Pendidikan • Pembiayaan Pendidikan perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. • Prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan

24. C. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Pendidikan • Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan • Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya.

25. C. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Pendidikan • Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner(2004) • Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil.

26. D. Tujuan Pembiayaan Pendidikan • William Schweke, Smart Money: Education and Economic Development (2004), bahwa pendidikan bukan saja akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

27. D. Tujuan Pembiayaan Pendidikan • Pembiayaan pendidikan yang berasal dari pemerintah bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan hak memperoleh pendidikan secara gratis dengan program wajib belajar 9 tahun.

28. PP No. 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Dalam aturan tersebut, pembiayaan pendidikan dasar ditanggung oleh pemerintah. Artinya, merupakan langkah awal terlaksananya pendanaan pendidikan yang gratis untuk tingkat wajar dikdas 9 tahun (SD dan SMP), yaitu tanpa memungut dana dari masyarakat.

29. D. Tujuan Pembiayaan Pendidikan • Melalui kegiatan manajemen komponen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien.

30. Tujuan manajemen komponen keuangan adalah: • Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah • Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. • Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah.

31. 20 profil manajer dan pemimpin pendidikan yang yang dibutuhkan saat ini • Mampu menginspirasi melalui antusiasme yang menular. • Memiliki standar etika dan integritas yang tinggi. • Memiliki tingkat energi yang tinggi. • Memiliki keberanian dan komitmen. • Memiliki tingkat kreativitas yang tinggi dan bersikap nonkonvensional.

32. 20 profil manajer dan pemimpin pendidikan yang yang dibutuhkan saat ini • Berorientasi pada tujuan, namun realistis. • Memiliki kemampuan organisasi yang tinggi. • Mampu menyusun prioritas. • Mendorong kerja sama tim dan tidak mementingkan diri sendiri, upaya yang terorganisasi. • Memiliki kepercayaan diri dan memiliki minat tinggi akan pengetahuan.

33. 20 profil manajer dan pemimpin pendidikan yang yang dibutuhkan saat ini • Sesuai dan waspada secara mental maupun fisik. • Bersikap adil dan menghargai orang lain. • Menghargai kreativitas. • Menikmati pengambilan resiko. • Menyusun pertumbuhan jangka panjang. • Terbuka terhadap tantangan dan pertanyaan.

34. 20 profil manajer dan pemimpin pendidikan yang yang dibutuhkan saat ini • Tidak takut untuk menantang dan mempertanyakan. • Mendorong pemahaman yang mendalam untuk banyak orang. • Terbuka terhadap ide-ide dan pandangan baru. • Mengakui kesalahan dan beradaptasi untuk berubah.

35. A. KESIMPULAN • Proses implementasi pelaksanaan pembiayaan pendidikan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pendidikan dalam penggunaan sumber dana yang tersedia yakni pembiayaan pendidikan harus mengacu pada kriteria kegiatan-kegiatan yang boleh dibiayai dan pelaksanaannya dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku agaar semua dana sekolah benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, tidak ada kebocoran-kebocoran, serta bebas dari penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme.

36. Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Pendidikan menjadi salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu.

37. B. Saran • Di dalam usaha meningkatkan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan pembiayaan pendidikan melalui manajemen komponen keuangan secara efektif dan efisien, perlu adanya pelatihan dan pembinaan yang terkoordinasi dengan baik agar senantiasa siap mengiringi perkembangan zaman.

38. Perlu adanya kepedulian intansi terkait, dalam hal ini pihak Departemen Pendidikan Nasional yang membina pendidikan di Indonesia tercinta ini. • Perlu adanya kerjasama antara masyarakat luar yang peduli terhadap pendidikan dalam mengembangkan pengetahuan pengelolaan fungsi pembiayaan pendidikan sesuai arahan manajemen komponen keuangan yang baik guna menghasilkan generasi penerus bangsa yang unggul, bertanggung jawab, dan bermental bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

39. SEKIAN DAN TERIMA KASIH