1 / 91

KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAH

KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAH. APBN/APBD. DIKELOLA. INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH LEMBAGA NEGARA. MELALUI SUATU KEGIATAN. BENDAHARA WAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT. TERMASUK PENGERTIAN BENDAHARA ADALAH PEMEGANG KAS DAN PEJABAT

jerome
Télécharger la présentation

KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PEMERINTAH

  2. APBN/APBD DIKELOLA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH LEMBAGA NEGARA MELALUI SUATU KEGIATAN BENDAHARA WAJIB MELAK.PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT TERMASUK PENGERTIAN BENDAHARA ADALAH PEMEGANG KAS DAN PEJABAT LAIN YG MENJALANKAN FUNGSI YG SAMA

  3. Bendahara sebagai Pemotong Pajak BENDAHARA YG DITUNJUK SEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK PEJABAT YG DITUNJUK OLEH MENTERI/KETUA LEMBAGA SEBAGAI BENDAHARA/ BENDAHARA PROYEK BENDAHARA/ PEMEGANG KAS PEMERINTAH DAERAH

  4. Kewajiban Mendaftarkan Diri Pasal 2 ayat (1) UU KUP Bendahara yang Mengelola APBN/APBD Wajib Mendaftarkan Diri 20.018.322.6-423.000 BEND. BADAN KETAHANAN PANGAN PROP JABAR JALAN CIUMBULEUIT NO. 02 HEGARMANAH-CIDADAP KOTA BANDUNG Untuk Mendapatkan NPWP

  5. Tata Cara Pendaftaran Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008 BENDAHARA MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN MENUNJUKAN SK PENUNJUKAN SBG BENDAHARAWAN MENUNJUKANTANDA PENGENAL BENDAHARA (KTP/SIM) KARTU NPWP DAN SKT (SURAT KETERANGAN TERDAFTAR 1 KPP/KP2KP 2 3 Arsip Tanda Terima

  6. Penghapusan NPWP Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008 Perubahan Organisasi Proyek Telah Selesai Permohonan Tertulis/ Mengisi Formulir KP.PDIP.4.1-00 KPP/KP2KP NPWP Dihapuskan Catatan : Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP

  7. KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN • PEMOTONGAN PPH PSL 21, 23, 15, 4 Ayat (2) • PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 • - PEMUNGUTAN PPN&/PPnBM Dibayarkan kepada ORANG PRIBADI sehubungan dgn: Pekerjaan Jabatan Jasa Kegiatan Dibayarkan atas BELANJA BARANG Dibayarkan atas BELANJA JASA Dibayarkan atas OBYEK-OBYEK PPh Final Ps 4 (2) PPh Pasal 15 PPh Ps.21 PPh Ps.22 & PPN&/ PPnBM PPh Ps.23, PPN (Jika Obyek PPN) PPh Final, PPN (Jika Obyek PPN)

  8. BENDAHARA SBG PEMOTONG/PEMUNGUT PPhPasal 21/26

  9. Pengertian PPh PASAL 21/26 PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN - Pekerjaan atau Jabatan - Jasa dan Kegiatan yang dilakukan WP Orang Pribadi PENGHASILAN BERUPA : GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN WP DN WP LN PPh PASAL 21 PPh PASAL 26

  10. Ph NETO - PTKP • SKEMA DASAR PENGENAAN PPh PS. 21 Peng. Bruto(-) B. Jabatan TETAP Ph BRUTO - PTKP BULANAN PEGAWAI Ph BRUTO – 150 rb TIDAK TETAP Ph BRUTO(>1,32jt s.d.6jt) – PTKP Harian HARIAN Ph BRUTO(>6jt) – PTKP SEKALIGUS PP 68Th 2009 PENSIUNAN Ph NETO - PTKP BERKALA 50% X Ph Bruto (kumulatif) TENAGA AHLI 50% x Ph Bruto – PTKP Bulanan*) 1 LAINNYA YG MENERIMA Ph BERKESINAMBUNGAN*) 2 BUKAN PEGAWAI 50% x Ph Bruto (kumulatif) LAINNYA YG Ph TDK BERKESINAMB. Ps.17 (1)a x 50% xPh Bruto 1. Ada NPWP atau tdk ada pengh lain 2. Tdk Ada NPWP atau punya pengh lain

  11. Honorarium Sumber APBN/APBD Sumber Non APBN/APBD PNS Non PNS PNS Non PNS PPh 15% Final PPh Ps. 17 Non Final PPh Ps. 17 Non Final PPh Ps. 17 Non Final

  12. PENERIMA & JENIS PENGHASILAN Penghasilan Yang Diterima PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI DAN POLRI/ PENSIUNAN SELAIN PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI DAN POLRI/ PENSIUNAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH Jenis Penghasilan PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR

  13. TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 PENGHASILAN PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA PENERIMAAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah) IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN DI DLM NEGERI PADA TK PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH & TINGGI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUB. ISTIMEWA

  14. PENGHASILAN YANG DITERIMA PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN Penghasilan Yang Diterima PEJABAT NEGARA PNS ANGGOTA TNI & POLRI PENSIUNAN*) YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA PPh Ps. 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DIPOTONG PPh Ps.21 *) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA

  15. Penghitungan PPh Pasal 21 Mulai 1 Januari 2009 PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD PENGHASILAN TIDAK TERATUR PENGHASILAN BRUTO PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN YANG DTERIMA PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI/POLRI - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/ DAERAH DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00 PTKP PENGHASILAN NETO DIKURANGI DIPOTONG PPh Ps. 21 : 15% DARI PENGH. BRUTO (FINAL) TARIF PS.17 UU PPh PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH • KECUALI DIBAYARKAN KEPADA: • PNS GOL. II/d KE BAWAH • PEMBANTU LETNAN SATU KE • BAWAH JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

  16. PTKP=PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK PTKP MAKSIMAL 3 TANGGUNGAN • PTKP DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER, • PTKP BAGI PEGAWAI YG BARU DATANG DAN MENETAP DI INDONESIA DLM BAGIAN • TAHUN KALENDER YG NYA DITENTUKAN BERDASARKAN KEADAAN PADA • AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER YBS

  17. PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS TDK KAWIN HANYA UTK DIRI SENDIRI - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN

  18. TARIF UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI Pasal 17 ayat (1) a UU No.36/2008 ( UU PPh) Mulai 1 Januari 2009

  19. Penghitungan PPh Pasal 21 Tiap Masa/Bulan PERKIRAAN ATAS PENGHASILAN YG BERSIFAT TERATUR DALAM 1 BULAN (Contoh Bulan Januari) Contoh untuk Gaji + Tunjangan Bulan Januari - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT Rp3.500.000,- DIKALI 12 Rp3.500.000 x 12 = Rp42.000.000,- DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH.TETAP Rp 50.000,-/BLN DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH.BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00 • (5%xRp42.000.000)+Rp600.000) • (Rp2.100.000+Rp600.000) • - Rp2.700.000 Rp39.300.000,- PENGHASILAN NETO DIKURANGI - Rp15.840.000 PTKP Rp23.460.000 PENGHASILAN KENA PAJAK Rp23.460.000 X 5%=Rp1.173.000 12 12 X TARIF PS.17 UU PPh 12 Rp97.750 = PPh bln Januari

  20. Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir PPh Pasal 21 terutang atas seluruh Penghasilan Kena Pajak selama 1 Tahun atau bagian tahun pajak PPh Pasal 21 Yg telah dipotong pada masa-masa sebelumnya dalam tahun pajak ybs PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir Contoh (dari jumlah penghasilan Jan s.d Novem. yg sama dan kenaikan penghasilan terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 shgg menjadi Rp5.000.000) (Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000) – [(5%x (Rp3.500.000 x 11 + Rp5.000.000)+Rp600.000] – Rp15.840.000 = Rp43.500.000 – (Rp2.175.000 +Rp600.000 +Rp15.840.000)= Rp43.500.000 – Rp18.615.000 =Rp24.885.000 Rp169.000 Rp 1.075.250 X 5% = Rp24.885.000 = Rp1.244.250

  21. Penghitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yg Bersifat tidak teratur PPh Pasal 21 Terutang atas seluruh Penghasilan atas jumlah yg teratur x 12 + jumlah penghasilan tdk teratur PPh Pasal 21 Yg terutang atas penghasilan teratur x 12 PPh Pasal 21 Masa Pajak Terakhir Contoh (ada penambahan kenaikan penghasilan yg terjadi pada bulan Desem.sebesar Rp1.500.000 yg merupakan penghasilan yg bersifat tdk teratur yaitu THR (bukan PNS) (Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000) – [(5%x (Rp3.500.000 x 12 + Rp1.500.000)+Rp600.000] – Rp15.840.000 = Rp43.500.000 – (Rp2.175.000 +Rp600.000 +Rp15.840.000)= Rp43.500.000 – Rp18.615.000 =Rp24.885.000 Rp169.000 Rp 1.173.000* X 5% = Rp24.885.000 = Rp1.244.250 *lihat contoh penghit.tiap masa (teratur) hl.20

  22. DASAR PENGHITUNGAN PPh Ps. 21 KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF PEGAWAI TETAP WP DALAM NEGERI SEJAK AWAL TAHUN SETELAHPERMULAAN TAHUN PAJAK MULAI BEKERJA SETELAH BULAN JANUARI TERMASUK PEGAWAI YG SEBELUMNYA BEKERJA PADA PEMBERI KERJA LAINNYA MULAI BEKERJA DALAM TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KENA PAJAK YG DISETAHUNKAN JUMLAH PENGHASILAN YG SEBENARNYA DITERIMA/DIPEROLEH DALAM TAHUN PAJAK/BAGIAN TAHUN TAKWIM CONTOH : SI A KERJA MULAI BLN JULI DGN PENGHASILAN TIAP BLN Rp 10 JT MAKA PENGHITUNG PPh PSL 21 ADALAH (Rp 10 JT – [(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENS/BLN)] X 6 BLN) - PTKP X TARIF PSL 17 ATAU : 6 BLN CONTOH : SI BUSH MULAI BLN JULI DGN PENGHSL Rp 10 JT TIAP BLN, MAKA PENGHIT.PPh PSL 21 :(Rp 10 jt-[(BIAYA JAB.PERBLN +IURAN PENSIUN PERBLN)] x 12)-PTK X TARIF PSL 17 : 6 BLN TIDAK DISETAHUNKAN

  23. Atas Penghasilan Yang Tidak Teratur yg Dibayarkan Kepada Pejabat Negara, PNS, Anggota ABRI dan Para Pensiunan BERUPA : HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN TIDAK DIBEBANKAN KPD KEUANGAN NEGARA/DAERAH TARIF Ps. 17 UU PPh JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

  24. PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD Penghasilan teratur dan tidak teratur HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN UPAH HARIAN UPAH MINGGUAN UPAH SATUAN UANG SAKU HARIAN UPAH BORONGAN DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO

  25. Penghitungan PPh Pasal 21 Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima Penjaja barang & Petugas dinas luar ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR HARIAN TIDAK LEBIH DARI Rp 150.000,- LEBIH DARI Rp 150.000,- DIKURANGI Rp 150.000,- TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21 DIPOTONG PPh TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER • JIKA PENGHASILAN • KUMULATIF DLM • 1 BLN < Rp 6.000.000 JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI • TARIF 5% PKP DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA + • JIKA PENGHASILAN • KUMULATIF DLM • 1 BLN > Rp 6.000.000 • TARIF Psl 17 Iuran Jaminan Hari Tua/ Iuran Tunjangan Hari Tua yg dibayarkan ke Jamsostek, bila diwajibkan DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 YANG TELAH DIPOTONG

  26. Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR BULANAN DIKURANGI PTKP SEBULAN PKP SEBULAN PKP DISETAHUNKAN X TARIF PPh Ps.17 JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PPh SETAHUN PPh SEBULAN

  27. PENGHASILAN BRUTO HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH DANPENGHARGAAN DGN NAMA APAPUN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN SEBAGAI IMBALAN ATAS JASA DAN KEGIATAN KEPADA • SENIMAN, OLAHRAGAWAN; • PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH, PENYULUH & MODERATOR, • PENGARANG PENELITI, DAN PENERJEMAH; • PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, • KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA, TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, EKONOMI DAN SOSIAL • AGEN IKLAN; • PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; • PESERTA PERLOMBAAN, PESERTA RAPAT, KONFERENSI, PERTEMUAN ATAU KUNJUNGAN KERJA, PESERTA ATAU • ANGGOTA PANITIA, PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN • & MAGANG DLL; • PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN/PERANTARA JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI DIPOTONG PPh Ps.21 DENGAN TARIF Ps. 17 DARI JUMLAH BRUTO

  28. KEWAJIBAN BENDAHARA PEMOTONG PPh PASAL 21 MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWP MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANG SETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHIL MEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2 PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPAN CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSB DALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YG TERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGN PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYA MELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26 MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKAN PEMOTONGAN PAJAK MENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK

  29. KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAI MENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADA SAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUN APABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA, PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYA KE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELUM MULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA

  30. TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21 TDK DITANGGUNG PEMERINTAH Sanksi adm berupa bunga 2% sebulan apabila Bendahara terlambat Menyetorkan PPh 21/26 yg telah Dipotong / dipungut DGN SSP KE : - BANK PERSEPSI, ATAU - KANTOR POS GIRO BILA JATUH PD HARI LIBUR PENYETORAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA PALING LAMBAT TGL 10 BLN BERIKUTNYA

  31. TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21 Bendahara Tetap Wajib Melaporkan SPT Masa PPh 21/26 Meskipun dalam suatu masa/bulan Tdk terdapat pemotongan PPh 21/26 DGN SPT MASA PPh PASAL 21 KE KPP/KP2KP PLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA Sanksi adm berupa denda Rp 100.000 Dikenakan apabila SPT Masa terlambat / tidak dilaporkan sesuai ketentuan JIKA JATUH PD HARI LIBUR PD HARI KERJA BERIKUTNYA

  32. BENDAHARA SBG PEMOTONG/PEMUNGUT PPhPasal 22

  33. BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22 • DITJEN PERBENDAHARAAN • BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH • BENDAHARAWAN BEA & CUKAI YG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG TIDAK PERLU DITUNJUK SECARA KHUSUS

  34. PPh PASAL 22 DIPUNGUT BERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH WAJIB PAJAK (REKANAN)

  35. DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPhPSL 22 (TANPA SKB) PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING BANYAK Rp.2.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDAPOS PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BRG SEHUB. DGN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) Permenkeu No : 154/PMK.03/2010 Mulai berlaku 31 Ags 2010

  36. SAAT PEMUNGUTAN PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN TARIF1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

  37. BUKTI PEMUNGUTAN SuratSetoran Pajak WAJIB PAJAK REKANAN LEMBAR KE-1 KPP MELALUI KPPN LEMBAR KE-2 KPP SBG LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARAWAN LEMBAR KE-3 KANTOR PENERIMA PEMBAYARAN (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO) LEMBAR KE-4 PEMUNGUT PPh PSL 22 LEMBAR KE-5

  38. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 22 DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN DISETOR PADA HARI YANG SAMA Sanksi adm berupa bunga 2% Sebulan apabila Bendahara Terlambat Menyetorkan PPh 22 yg telah Dipotong / dipungut KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN

  39. TATA CARA PELAPORAN Bendahara Tidak Wajib Melaporkan SPT Masa PPh 22 apabila dalam suatu masa/bulan tdk terdapat pemotongan PPh 22 PELAPORAN PPh PASAL 22 SPT MASA KE KPP/KP2KP Sanksi adm berupa denda Rp 100.000 Dikenakan apabila SPT Masa terlambat / tidak dilaporkan sesuai ketentuan SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PADA HARI LIBUR PADA HARI KERJA BERIKUTNYA

  40. BENDAHARA SBG PEMOTONG/PEMUNGUT PPhPasal 23/26

  41. PEMOTONG PPh PASAL 23/26 BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23/26

  42. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA • IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN: • JASA TEKNIK; • JASA MANAJEMEN; • JASA KONSULTAN HUKUM, • JASA KONSULTAN PAJAK, • JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21 • YANG BERASAL DARI MODAL : • DEVIDEN • BUNGA • ROYALTI

  43. TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI / BADAN YG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YG DIDANAI HIBAH ATAU PINJAMAN LN YG DAPAT MENUNJUKKAN SKB PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26

  44. TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 • A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK; • B. SEWA YG DIBAYARKAN / TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI; • C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA / DIPEROLEH P.T SBG WP DLM NEGERI, KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR; • D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI; • SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA; • PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN.

  45. TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI SEWA DAN JASA LAINNYA TARIF 15 % TARIF 2 % PENGHASILAN BRUTO DASAR PEMOTONGAN JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI

  46. Objek Pemotongan PPh Pasal 23  *tidak termasuk PPN

  47. Objek Pemotongan PPh Pasal 23 PPh Pasal 23  *tidak termasuk PPN

  48. PPh Pasal 23 Objek Pemotongan PPh Pasal 23  *tidak termasuk PPN

  49. Objek Pemotongan PPh Pasal 23 *tidak termasuk PPN

  50. TATA CARA PEMOTONGANPPh PASAL 23/26 DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN PENGHASILAN OLEH BENDAHARA BUKTI PEMOTONGAN UNTUK REKANAN 1 LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26 2 3 ARSIP BENDAHARA

More Related