Aspek Perpajakan Penggunaan Dana APBN/APBD Tahun 2013 B agi Bendahara

1. KementerianKeuanganRepublik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun2013 Aspek Perpajakan Penggunaan Dana APBN/APBD Tahun 2013 Bagi Bendahara

2. SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD 2

3. KEWAJIBAN UMUM PERPAJAKAN

4. PajakPusat Kasnegara UANG PAJAK DI SETOR KE KAS NEGARA MELALUI BANK-BANK ATAU KANTOR POS

5. LAPOR Kantor PelayananPajak SPT BESERTA SSP DILAPORKAN KE KPP ATAU KP2KP

6. SANKSI TERLAMBAT SETOR • MenurutPasal 9 ayat (2a) UU No. Undang-UndangNomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakansebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdengan UU No. 28 Tahun 2007, pembayaranataupenyetoranpajak yang dilakukansetelahtanggaljatuh tempo penyetorandikenakansanksiadministrasiberupabunga 2% per bulandihitungdaritanggaljatuh tempo pembayarans.d.tanggalpembayaran.

7. SANKSI TIDAK ATAU TERLAMBAT MELAPOR • MenurutPasal 7 UU No. Undang-UndangNomor 6 Tahun 1983 tentangKetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakansebagaimanatelahbeberapakalidiubahterakhirdengan UU No. 16 Tahun 2009, apabila Surat Pemberitahuantidakdisampaikandalamjangkawaktusebagaimanatelahditentukan, dikenaisanksiadministrasiberupadendasebesarRp 500.000,00 (lima ratusriburupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa PajakPertambahanNilai, Rp 100.000,00 (seratusriburupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat PemberitahuanTahunanPajakPenghasilanWajibPajakbadansertasebesar Rp100.000,00 (seratusriburupiah) untuk Surat PemberitahuanTahunanPajakPenghasilanWajibPajakorangpribadi.

8. AGENDA SOSIALISASI PPh Pasal 4 (2) PPh Pasal 21/26 PAJAK PENGHASILAN PPh Pasal 22 PPh Pasal 23/26 Barang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Jasa

9. APBN/APBD DIKELOLA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT  INSTANSI PEMERINTAHDAERAH  LEMBAGA NEGARA MELALUI SUATU KEGIATAN BENDAHARA /PEMEGANG KAS WAJIB MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT

10. DasarHukumPenunjukan BendaharaPemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK - UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 16Th 2009 (KUP) - UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh) - UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42Th 2009 (PPN) UU • -PP Nomor 74Th 2011 (Hak dan Kewajiban Perpajakan) • -PP Nomor132 Th 2000 (PPhatashadiahUndian) • -PP Nomor 51 Th.2008 jo PP 40/2009 (JasaKonstruksi) • -PP Nomor 71 Th.2008 (PPhPengalihanHak Tanah/Bngnan) • -PP Nomor 15 Th.2009 (PPhatasBungaKoperasi) • PP Nomor 1 tahun 2012 (PelaksanaanUU PPN) • PP Nomor 146 Th 2000 jo PP 38/2003 (PPN dibebaskan) • -PP Nomor 21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 • (PPN BrgStrategis) PP

11. DasarHukumPenunjukan BendaharaPemerintah / Badansebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK • PMK No. 181/2007 jo. No. 152/2009(BentukdanIsiSPT) • PMK No. 184/2007 jo. No.80/2010 • (Tgljatuh tempo pembayaran,pelaporan) • PMK No.186/2007 (Dikecualikandaripengenaansanksi) • PMK No.190/2007 • (Pengembalianpjkygseharusnyatdkterutang) • PMK No.252/2008 (PetunjukpemotonganPPhPasal 21) • PMK No.246/2008 jo. No. 154/2009 • (BeasiswadikecualikandariObjekPPh) • PMK No.250/2008 (BiayajabatandanBiayaPensiun) • PMK No.244/2008 • (JenisJasaObjekPemotonganPPhPasal 23) • PMK No.154/2010 • (PemungutanPPhPasal 22 sehubungandengan • PembayaranAtasPenyerahanBarang Dan Kegiatan • Di BidangImporAtau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain) PER MENKEU

12. DasarHukumPenunjukan BendaharaPemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK • PER-38/2009 jo. PER-23/2010 • (BentukFormulir SSP) • PERNo. 31/2012 • (Tata Cara Pemotongan, Penyetorandan Pelaporan • PPh 21 dan/atau PPh Pasal 26) • PERNo.32/2009 • (BentukFormulir SPT MasaPPhPasal 21) • PER No.30/2009 • (Tata Cara PengecualianPembayaran PPhPengalihan • Hak Tanah&Bangunan) • PER24/2012 s.t.d.d. PER-08/PJ/2013 • (FakturPajak) • PER No.14/2010 jo. No. 44/2010 • (Bentuk, Isidan Tata caraPengisian SPT Masa PPN) PERDIRJEN PAJAK

13. BendaharaPemerintah ditunjuksebagaiPemungut PPN/PPn BM berdasarkan KMK No.563/2003 - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - Instansi atau Lembaga Pemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - Kedutaan Besar RI di Luar Negeri Wajib NPWP DI: KPP PRATAMA/ KP2KP LOKASI MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN SESUAI DENGAN TANDA PENGENAL (KTP/SIM)

14. BendaharaPemerintah ditunjuksebagaiPemungut danPemotong Pajak Pusat - PemerintahPusat - Pemerintah Daerah - InstansiatauLembagaPemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - KedutaanBesar RI diLuarNegeri Wajib NPWP DI: KPP/KPP PRATAMA/ KP2KP LOKASI MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN SESUAI DENGAN SK PENUNJUKKAN BENDAHARA Apabila SK PenunjukkantersebutdisebutkansebagaiBendaharapenggantiBendaharasebelumnya yang telahterdaftar, makatidakperlumendaftarbarudanhanyacukupupdate data di KPP tempatterdaftar.

15. Kewajiban Mendaftarkan Diri Pasal 2 ayat (1) UU KUP Bendahara yang Mengelola APBN/APBD Wajib Mendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan NPWP

16. Tempat Mendaftarkan Diri Per. Dirjen No. PER-62/PJ./2010 TempatPendaftaran KPP/KP2KP dimana Bendahara Berkedudukan

18. BENDAHARA PEMERINTAH WAJIB MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD

19. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH BENDAHARA Penghasilan Dibayarkankepada ORANG PRIBADI sehubungandgn: Pekerjaan Jabatan Jasa Kegiatan Dibayarkan atas PEMBELIAN BARANG Dibayarkan atas Hadiah (selain obj.21) Bunga Deviden Royalti Sewa Jasa (selain obj.21) Dibayarkan atas OBYEK-OBYEK PPh Final PPh Ps.21/26 PPh Ps.22 PPh Ps.23/26 PPh Final Dapat Dikreditkan Dalam SPT Tahunan

20. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARA PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAK DIPUNGUT PPN

21. PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPh PPh PASAL 21 Pemotonganataspenghasilanygdibayarkankepadaorangpribadisehubungandenganpekerjaanjabatanjasa & kegiatan

22. PenerimaPenghasilanYangDipotongPPhPasal 21/26

24. PTKP

25. Status PTKP 25

26. PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS TDK KAWIN HANYA UTK DIRI SENDIRI - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN

27. BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN (MAKSIMAL)SETAHUN (MAKSIMAL)SEBULAN BIAYA JABATAN 6.000.000 500.000 5 % x PENGHASILAN BRUTO (GAJI) BIAYA PENSIUN 2.400.000 200.000 5 % x PENGHASILAN BRUTO (PENSIUN)

28. TARIF BERDASARKAN PASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 ( UU PPh) KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):

29. TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 PENGHASILAN PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah) IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERI DAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

30. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 OLEH BENDAHARA PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN, JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH DIBAYARKAN KEPADA PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI/POLRI/ PENSIUNANNYA BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA UPAH HARIAN/ MINGGUAN/ BORONGAN HONOR, U.SAKU HADIAH, KOMISI, BEASISWA, PEM- BAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN JASA KEGIATAN TENAGA AHLI : PENGACARA AKUNTAN ARSITEK DOKTER KONSULTAN NOTARIS PENILAI AKTUARIS - GAJI/PENSIUN - TUNJANGAN TERKAIT HONORARIUM IMBALAN LAIN DGN NAMA APAPUN 5% X (BRUTO-Rp.150RB) PER HARI bila>Rp.1,32jt dlm 1 bl: 5 % X (bruto-PTKP harian sebenarnya) (-) pot sebelumnya Bila dibayar bulanan: (bruto-ptkp)disetahunkan X tarif ps.17, Dibagi 12 0% (Gol. I & II), 5% (Gol. III) atau 15% (Gol. IV) X Ph Bruto (PPh Final) TARIF PS.17 X PENGHASILAN KENA PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH TARIF PS.17 X PH. BRUTO TARIF PS.17 X DASAR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN

31. PENGHASILAN YANG DITERIMA PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN Penghasilan Yang Diterima PEJABAT NEGARA PNS ANGGOTA TNI & POLRI PENSIUNAN*) YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA PPh Ps. 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DIPOTONG PPh Ps.21 *) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA

32. PenghitunganPPhPasal 21 PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD PENGHASILAN BRUTO - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YG TERKAIT DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00 PTKP PENGHASILAN NETO DIKURANGI TARIF PS.17 UU PPh PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

33. BUKTI PEMOTONGAN TIDAK FINAL

34. PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD Penghasilan teratur dan tidak teratur HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DGN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN UPAH HARIAN UPAH MINGGUAN UPAH SATUAN UANG SAKU HARIAN UPAH BORONGAN DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO

35. PenghitunganPPhPasal 21 UntukUpahHarian/mingguan Tdk termasuk Honorarium atau Komisi yg diterima Penjaja barang & Petugas dinas luar ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR HARIAN TIDAK LEBIH DARI Rp 150.000,- LEBIH DARI Rp 150.000,- DIKURANGI Rp 150.000,- TIDAK DIPOTONG PPh Ps.21 DIPOTONG PPh TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER • JIKA PENGHASILAN • KUMULATIF DLM • 1 BLN <Rp 6.000.000 JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI • TARIF 5% PKP DIKURANGI PTKP HARIAN SEBENARNYA + • JIKA PENGHASILAN • KUMULATIF DLM • 1 BLN >Rp 6.000.000 • TARIF Psl 17 IuranJaminanHariTua/ IuranTunjanganHariTua ygdibayarkankeJamsostek, biladiwajibkan DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 YANG TELAH DIPOTONG

36. Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR BULANAN DIKURANGI PTKP SEBULAN PKP SEBULAN PKP DISETAHUNKAN X TARIF PPh Ps.17 JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PPh SETAHUN PPh SEBULAN

37. PESERTA KEGIATAN SELAIN PNS/TNI/POLRI/ PEJABAT NEGARA/PENSIUNAN • PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG; • PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN • DAN KUNJUNGAN KERJA; • PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN; • PESERTA PENDIDIKAN,PELATIHAN & MAGANG; • PESERTA KEGIATAN LAINNYA MENERIMA IMBALAN : UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN PENGHARGAAN DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALI PEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK DIPECAH

38. BUKAN PEGAWAI SELAIN PNS/TNI/POLRI/ PEJABAT NEGARA/PENSIUNAN MENERIMA IMBALAN BERUPA MENERIMA IMBALAN BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN SECARA TDK BERKESINAMBUNGAN HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN BERKESINAMBUNGAN DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DASAR PENGENAAN &PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DIKURANGI DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PTKP* * SYARATNYA BUKAN PEGAWAI HARUS MEMILIKI NPWP & TDK MENERIMA SUMBER PENGHASILAN LAINNYA

39. Tarif Final PenghasilanAtas Honorarium Yang Bersumberdari APBN/APBD 39

40. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pemotongan PPh Pasal 21 (PP 80/2010) ∙ DalamhalPejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, danPensiunannyatidakmemilikiNomorPokokWajibPajak, ataspenghasilantetapdanteratursetiapbulan yang dibebankanpada APBN atau  APBD dikenaitarifPajakPenghasilanPasal 21 lebihtinggisebesar 20% (duapuluhpersen) daripadatarif yang diterapkanterhadapPejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, danPensiunannya yang memilikiNomorPokokWajibPajakdandipotongdaripenghasilan yang diterimaPejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, danPensiunannyapadasaatpenghasilantetapdanteratursetiapbulandibayarkan. ∙ Dalamhal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, danPensiunannyadiangkatsebagaipimpinandan/atauanggotapadalembaga yang tidaktermasuksebagaiPejabat Negara, ataspenghasilan yang menjadibeban APBN atau APBD terkaitdengankedudukannyasebagaipimpinandan/atauanggotapadalembagatersebutdikenaipemotonganPajakPenghasilanPasal 21 sesuaidenganUndang-UndangPajakPenghasilandantidakditanggungolehPemerintah.

41. CONTOH PERHITUNGAN PPh 21 LAMPIRAN PER-31/2012

42. Penghasilan yang Disetahunkan Penghasilan Neto Disetahunkan = 12/n x Penghasilan Neto Setahun Penghasilan Masa Sebelumnya Penghasilan Setahun (+) Penghasilan Neto Disetahunkan

43. PEGAWAI TETAP GAJI BULANAN

44. PEGAWAI TETAP GAJI MINGGUAN & HARIAN

45. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

46. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

47. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

48. PEGAWAI TETAP UNTUK PEMBAYARAN RAPEL

49. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN SI POLAN MENERIMA UPAH HARIAN SEBESARRp210.000 PERHARI PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ADALAH : UPAH SEHARI DIKURANGI BATAS PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK Rp210.000,00 – Rp200.000,00 = Rp10.000,00 PPh 21 terutang : 5% x Rp10.000,00 = Rp500,00 JIKA SI POLAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIH TINGGI SEHINGGA MENJADI : 5% X 20% X Rp10.000,00 = Rp600,00

50. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Contoh 1 Dr. Iqbal (bukanPNS), menerima honorarium pembicaradiKemdiknassebesarRp 10.000.000,- PenghitunganPPhPasal 21 5% x (50%Rp 10.000.000) = Rp250.000,- Jika Dr. Slamettidakpunya NPWP 5% x (50%Rp 10.000.000)x 120% = Rp300.000,- Contoh 2 DithaSetiadhi (status TK/0)mempunyai NPWP, menerima honorarium sebesarRp 10.000.000,- / tiapbulanselama 6 bulansebagaipelatih Di MabesPolri. DithaSetiadhimenyatakandirinyahanyamenerimapenghasilandariMabesPolrisaja. PenghitunganPPhPasal 21: = ((Rp 10.000.000 x 50%) – PTKP sebulan) x tarifPasal 17 ayat (1) hurruf a = (Rp 5.000.000 – 2.025.000) x 5% =Rp2.975.000 x 5% =Rp148.750,-