1 / 23

Reformasi Bidang Politik Menuju Penguatan Demokrasi Lokal

Reformasi Bidang Politik Menuju Penguatan Demokrasi Lokal. Oleh : Ida Budhiati Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Cakupan Materi. Negara dan Masyarakat Sejarah S istem P olitik di Indonesia Peran dan F ungsi Parpol D alam P elembagaan D emokrasi Pasang Surut Sistem Pemilukada

jersey
Télécharger la présentation

Reformasi Bidang Politik Menuju Penguatan Demokrasi Lokal

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ReformasiBidangPolitikMenujuPenguatanDemokrasiLokal Oleh : Ida Budhiati Ketua KPU ProvinsiJawa Tengah

  2. CakupanMateri • Negara danMasyarakat • SejarahSistemPolitikdi Indonesia • PerandanFungsiParpolDalamPelembagaanDemokrasi • PasangSurutSistemPemilukada • ReformasiBidangPolitikMenujuDesentralisasi & Otonomi Daerah • Issue DalamPemilukadaLangsung • UpayaPerbaikanPemilukadaLangsung

  3. NEGARA DAN MASYARAKAT Dalamsistemdemokrasi, sistemkekuasaandapatdibedakandalamtigawilayah (Jimly: 2006) • Negara (State) • Pasar (Market) • Masyarakat (Civil soceity) Ketigawilayahtersebutdiidealkanharusseiringsejalansama-samakuat, salingmengedepankantapitidakbolehsalingmencampuri.

  4. NEGARA DAN MASYARAKAT (2) Demokrasitidakakantumbuhkarenakekuasaannegaramelampaukekuatanmasyarakat KEKUASAAN NEGARA PASAR DAN MASY.

  5. NEGARA DAN MASYARAKAT (3) KekuatanUang / Kapitalis yang menentukankehidupanmasyarakat. PASAR NEGARA DAN MASY.

  6. NEGARA DAN MASYARAKAT (4) Chaos, governmentless, tanpaarah MASYARAKAT NEGARA DAN PASAR

  7. SEJARAH SISTEM POLITIK DI INDONESIA

  8. SEJARAH SISTEM POLITIK DI INDONESIA (2)

  9. PARPOL DAN PELEMBAGAAN DEMOKRASI • Parpolpunyaposisi (status) danperan (role) yang pentingdalamsetiapsistemdemokrasi. • Parpolmemainkanperanpenghubung yang sangatstrategisantaraprosespemerintahandenganwarganegara. • Faktaempirik : Terdapatpandangankritisbahkanskeptisparpoltidaklebihsebagaikendaranpolitikbagisekelompokelituntukmendapatkekuasaan. • Dalamnegarademokrasikedudukandanperantiaplembaganegaraharussama-samakuatdansalingmengendalikan “Check & Balance”

  10. PARPOL DAN PELEMBAGAAN DEMOKRASI (2) Derajadpelembagaandemokrasi (Yves Meny and Andrew Knapp: 1998)tergantungpada 3 parameter : • Usia (Its age) • Depersonalisasi (The depersonalization of organization) • Diferensiasi(Organization differentiation)

  11. FUNGSI PARPOL Terdapat 4 fungsiparpol (Miriam Budiarjo: 2000) : • SaranaKomunikasiPolitik • SosialisasiPolitik • SaranaRekrutmenPolitik • PengaturKonflik

  12. SejarahPemilukada

  13. SejarahPemilukada - 2

  14. SejarahPemilukada - 3

  15. Reformasidi Indonesia Reformasidi Indonesia mecakup : • BidangPolitik ; • BidangHukum ; • BidangEkonomi ; • BidangSosialBudaya. • KPU PROVINSI JAWA TENGAH

  16. ReformasiBidangPolitik Tigapilarutamareformasibidangpolitik (Kalla : 2008) : • Perubahanbentukpengelolaanpemerintahandariotoritariankedemokrasi ; • PerubahanpoladistribusikekuasaandarisentralisasikeDesentralisasi ; • Perubahancarapenangananpersdariterkontrolmenjadibebas. • KPU PROVINSI JAWA TENGAH

  17. KebijakanDesentralisasi MasapemerintahanHabibiemenghadapi : Tantangan : mempertahankanintegrasinasional (kasusketeganganpembagian SDA : Aceh, Papua). Tuntutan : melakukanpembagiankekuasaandaripemerintahpusatkepadapemerintahdaerah – mengurangiperanpemerintahpusat & memberiotonomikepadadaerah. • KPU PROVINSI JAWA TENGAH

  18. KebijakanDesentralisasi - 2 DesentralisasidilakukanpemerintahanHabibiedenganmenerbitkanpayunghukum : • UU No. 22 Tahun 1999 TentangPemerintahan Daerah • UU No. 25 Tahun 1999 TentangPerimbanganKeuangan Daerah • KPU PROVINSI JAWA TENGAH

  19. KebijakanDesentralisasi - 3 Otonomi Daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 mengandungprinsip-prinsip : • Kedaulatanrakyat ; • Demokratisasi ; • PemberdayaanMasyarakat ; • PemerataandanKeadilan. Memerhatikanprinsipdasardalamdesentralisasi & otonomidaerah, makapemilihan KDH dengansistemperwakilanmengingkaricapaianreformasibidangpolitik • KPU PROVINSI JAWA TENGAH

  20. Revisi UU No. 22 Tahun 1999 AlasanPemerintahygdisampaikansebagaipengantarperubahan UU 22/1999 : “Kelima, pengaturankembalipemilihandanpertanggung-jawaban KDH dan DPRD” • AdanyahubunganasimetrisantaraKepala Daerah dan DPRD. Duainstitusitsbseharusnyabekerjasamadlmpenyelenggaraanpemerintahan, ternyatajustrusebaliknya ; • Berkembangnyahubunganasimetritersebutsalahsatunyaadalahkarena KDH dipiliholeh DPRD & bertanggungjawab pd DPRD; • Sejalandenganamandemen UUD 1945 Juncto UU 22/2003, makaPemilihan KDH nantinyasecaralangsungolehrakyatdanbertanggungjawabkepadarakyat; • Hal tersebutdiupayakanuntukmembangundemokratisasiygsehatyakniadanya check and balances antara KDH dan DPRD. • KPU PROVINSI JAWA TENGAH

  21. Issue DalamPemilukadaLangsung • Pemilukadalangsungmembutuhkanbiayabesar, KDH cenderungkorupuntukmengembalikanbiayaygsudahdikeluarkan; • Politikuangdansikappragmatismepemilih; • Inginkembalipadasistemperwakilan • KPU PROVINSI JAWA TENGAH

  22. UpayaPerbaikanPemilukadaLangsung Pencalonan : • OlehParpol/gabunganparpoldilaksanakansecarademokratisdanmurah • Syaratpaslonperseoranganmempertimbangkanasaskeadilandibandingkancalonanggota DPD Penyelenggaraan : dilaksanakansecaraserentakdengansumberanggaran APBN Penetapancalonterpilih : berdasarkansuaraterbanyak Pengawasan : lebihdioptimalkan PenegakanHukumPemilukada • KPU PROVINSI JAWA TENGAH

  23. SEKIAN DAN TERIMAKASIH • KPU PROVINSI JAWA TENGAH

More Related