240 likes | 524 Vues
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SESUAI PP 66/2010. Djoko Santoso Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional 2010. LANDASAN PERUNDANGAN. UNDANG-UNDANG 20/2003. PP 17/2010. PP 66/2010. PERMEN TENTANG STATUTA PT (PERMEN ….). TUJUAN DAN PRINSIP ( Pasal 49).
E N D
PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI SESUAI PP 66/2010 DjokoSantoso DirjenPendidikanTinggi KementerianPendidikanNasional 2010
LANDASAN PERUNDANGAN UNDANG-UNDANG 20/2003 PP 17/2010 PP 66/2010 PERMEN TENTANG STATUTA PT (PERMEN ….)
TUJUAN DAN PRINSIP(Pasal 49) • Tujuan: memajukanpendidikantinggiberdasarkanPancasiladan UUD45 denganmenerapkanotonomiperguruantinggi. • Prinsip: nirlaba, akuntabilitas, penjaminanmutu, transparansidanaksesberkeadilan
PENGELOLAAN BANTUAN DAN PENGHARGAAN BAGI MAHASISWA (Pasal 53A) • Alokasi 20% bagicalonmahasiswa yang memilikipotensiakademikmemadaidankurangmampuuntuksetiap program studi. • Menyediakanbeasiswabagimahasiswa Indonesia yang berprestasi. • Bantuanbiaya paling sedikit 20% bagimahasiswa Indonesia yang tidakmampu. • Dapatmengalokasikanbeasiswauntukwarganegaraasing.
PENGELOLAAN PROSES PENERIMAAN MAHASISWA (Pasal 53B) • 60% calonmahasiswadijaringmelaluipolapenerimaansecaranasional. • Jumlah 60% termasukcalonmahasiswa yang tidakmampusecaraekonomi.
ORGAN-ORGAN PTP(Pasal 58D) • rektor/ketua/direktur, menjalankanfungsipengelolaan. • senatperguruantinggi, menjalanfungsipertimbangandanpengawasanakademik. • satuanpengawasan, menjalankanfungsipengawasanbidang non akademik. • dewanpertimbangan, menjalankanfungsipertimbangan non akademikdanfungsi lain sesuaistatuta. • organ-organ lain sesuaistatuta.
PIMPINAN PERGURUAN TINGGI (Pasal 58E) • DiangkatdandiberhentikanolehMenteri. • Dibantuolehunsurbeberapapimpinantingkatperguruantinggidan/ataupadatingkatfakultas/sejenisdiaturalamstatutaperguruantinggi
TATA KELOLA OTONOMI PERGURUAN TINGGI (Pasal 58F) • Otonomisebagaikewenanganpemimpinperguruantinggiuntukmenentukanpengelolaan (diaturdalamstatuta): • Manajemenorganisasi: renstradanoperasional; strukturorganisasidantatakerja, sistempengendaliandanpengawasan internal dansistempenjaminanmutu internal; • Akademik: norma, kebijakandanpelaksanaanpendidikantermasukpersayaratancalonmahasiswa, pembukaan, perubahandanpenutupanprodi, kurikulum, prosespembelajaran, penilaian, kelulusandanwisuda. Norma, kebijakandanpelaksanaanpenelitiandanpengabdiankepadamasyarakat.
TATA KELOLA OTONOMI PERGURUAN TINGGI (Pasal 58F) • Kemahasiswaan: normadankebijakan, kegiatan intra danekstrakurikuler, organisasimahasiswadanpembinaanbakatdanminat. • Sumberdayamanusia: normadankebijakanpengelolaan, persyaratandanprosedurpenerimaan, penugasandanpembiayaan, target kerjadanjenjangkarirdanpemberhentiansesuaidenganperundangan. • Saranadanprasarana: normadankebijakanpengelolaandanpenggunaan.
TATA KELOLA OTONOMI PERGURUAN TINGGI (Pasal 58F) • Otonomidiatursesuaidenganperundangankeuangan: • Keuangan: normadankebijakan, perencanaandanpengeolaanjangkapendekdanpanjang, tarif, penerimaan, pengeluarandanpengelolaan, investasi, pengikatandalam tri dharma denganfihakketiga, utang-piutangjangkapendekdanpanjangdansistempencatatandanpelaporan. • Gajidantunjangan. • Saranadanprasarana: pembelian, pencatatandanpenghapusan.
PEMBIAYAAN PTP (Pasal 58H ayat 3 dan 5) • Pemerintahsesuaikemampuankeuanganmenanggungbiayainvestasi, operasional, beasiswadan /ataubantuanbiayapendidikan. • Disampaikankepadapemimpin PTP dandikelolasesuaiperundangan.
AKUNTABILITAS (Pasal 58J) • Akuntabilitas: mengikutiprinsip-prinsip yang ditentukan, menyeimbangkanjumlahmahasiswadansumberdaya, tidakkomersial, menyusunlaporanpenyelenggaraandanlaporankeuangantepatwaktu, transparandanakuntabelsesuaiperundangan.
PENYELENGGARAAN (Pasal 60) • Pendidikantinggiadalahpendidikan formal. • Olehkementerian yang menyelenggarakanpendidikantinggi. • Olehmasyarakatmelaluibadanhukumantara lain yayasan, perkumpulandanbadansejenislainnya.
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (pasal 170) • Berstatus PNS dan Non-PNS. • Non PNS berbasiskepadakontrakdenganpemimpin PTP.
PENDIRIAN (Pasal 182, ayat 9 dan 9a) • Pendirian PTP universitasdaninstitutolehPresidenatasusulMenteri. • Pendirian PTP sekolahtinggi, politeknikdanakademiolehMenterisetelahadapersetujuanMenteribidangpemerintahandan PAN. • Pendirian PT masyarakatdiberikanijinolehMenteriatasusulbadanhukumnirlaba yang sah. • Pendirian PT Indonesia diluarnegeridiberikanijinolehMenteri.
SYARAT PENDIRIAN (Pasal 184) • SyaratpendirianberpedomanpadaStandarNasionalPendidikan • Studikelayakandisertai data pendukung yang valid (demografi, geografi, kapasitas, pembiayaan, danlainnya) • PTP olehkementerian lain harusmemilikiprodikhasterkaitlangsungdengantusikementerianybs.
PERUBAHAN PT (Pasal 184A) • Perubahannamadan/ataubentuk, penggabungansatuataulebih, danpemecahanmenjadiduaataulebihperguruantinggidilakukansetelahmendapatpertimbanganMenpan.
PENUTUPAN (Pasal 184A dan B) • Penutupanataupencabutanijinpenyelenggaraan PT dilakukanapabilatidaklagimemenuhisyaratpendirianatauprosespenyelenggaraantidaksesuaiaturan. • PenutupanuniversitasdaninstitutditetapkanolehPresidenatasusulMenteri. • Penutupansekolahtinggi, politeknikdanakademiditetapkanolehMenteri.
SANKSI (Pasal 207) • Sanksiadministratif: peringatan, penundaanataupembatalanalokasisumberdaya, penutupansatuanpendidikanatau program pendidikan. • Penjatuhansanksiadministratiftidakmeniadakansanksi lain sesuaidenganketentuandanperundangan.
TRANSISI PT-BHMN MENJADI PTP (Pasal 220A, B, C, D ayat 2 s/d 4) • PT-BMHN ditetapkansebagai PT yang diselenggarakanolehPemerintah (PTP). • Penyesuaianpengelolaanpendidikandilakukan paling lama 3 (tigatahun) sebagaimasatransisi. • Pengelolaankeuanganmenerapkanpolapengelolaankeuanganbadanlayananumum (BLU) denganmasapenyesuaian paling lambat 31 Desember 2012.
TRANSISI UNHAN (Pasal 220F dan G) • UNHAN ditetapkansebagaiperguruantinggi yang diselenggarakanPemerintah. • Penyesuaiantatakelolapendidikandilakukan paling lama 3 (tiga) tahun. • Pengelolaankeuanganmenerapkanpolapengelolaankeuangan BLU denganmasapenyesuaian paling lambat 31 Desember 2012.
PERALIHAN (Pasal 220H DAN 220I) • Tata kelolaperguruantinggi yang diaturdalam PP 152/2000, PP 153/2000, PP 154/2000, PP 155/2000, PP 56/2003, PP 6/2004, PP 30/2006, dan PP 38/2010, masihtetapberlakusepanjangdimaknaihanyasebagaifungsipenyelenggarapendidikan, tetapitidaktermasuktatakelolakeuangan.