1 / 22

PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN

PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN. A . Kembali ke NKRI - Pasca Pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949, RIS terdiri dari 7 negara bagian (RI, NIT, Negara Madura, Pasundan , SumTim , SumSel . Jatim ) dan 9 Daerah otonomi

joella
Télécharger la présentation

PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN A. Kembalike NKRI - PascaPengakuankedaulatan 27 Desember 1949, RIS terdiridari 7 negarabagian (RI, NIT, Negara Madura, Pasundan, SumTim, SumSel. Jatim) dan 9 Daerah otonomi (Kalbar, Kaltim, DayakBesar, Banjar,KalTenggara, Bangka, Belitung, Riau, Jateng) - RIS Presiden : Soekarno PM : M. Hatta Presiden RI : Mr. Asaat

  2. 1. Faktor yang mempengaruhi RIS kembalijadi NKRI 1. Bentuk RIS bertentangandengancita-citaproklamasi kemerdekaan 2. RIS tidaksesuaidengankehendakrakyat 3. RIS warisanBelanda,agardapatdikuasaiKembalioleh Belanda 4. Munculberbagaimasalahpolitik, sosial, ekonomidan SDM

  3. 2. GERAKAN KEMBALI KE NKRI Awal Feb 1950 rakyatJabarmenuntutpembubarannegaraPasundan Feb 1950 DPR Negara Sumselmengembalikanmandatkepadapemerintah RIS AkhirMaret 1950 RIS terdirihanyaKalbar, Sumtim, NIT, RI Mei 1950 RI-RIS berundingmenghasilkankesepakatan: a. RI-RIS sepakatmembentuk NKRI b. RI-RIS membentukpanitiaperancang UUD NKRI 5. 15 Agustus 1950 presiden RIS membacakanpiagampembentukan NKRI (secararesmi RIS berakhir 17 Agustus 1950)

  4. B. Demokrasi liberal1950 – 1959 . PrestasiPolitik 1. Sistem Multi Partai 2. Pemilu I 1955 3. KAA . Kemelutpolitik 1. Ketidakstabilanpolitik 2. Gangguankeamanandalamnegeri 3. Perdebatandikonstituante

  5. 1. Sistem Multi Partai . MaklumatPemerintah No X , 3 November 1945 Pembentukanpartaipolitik . DampakPositif 1. Demokrasimenjadihidup 2. MembatasikekuasaanPresiden 3. Sipilpelaksanakedaulatanrakyat . DampakNegatif 1. Partaihanyamengutamakankepentingangolongannya 2. Persaingantidaksehat

  6. 2. Pemilu I 1955 . MasaKabinetBurhanuddinHarahap .Pelaksanaan 1. 29 September 1955, memilihanggota DPR 2. 15 Desember 1955 memilihanggotakonstituante . 5 Besarhasilpemilu 1 tahun 1955 1. MASYUMI 2. PNI 3. NU 4. PKI 5. Partai Syarikat Islam

  7. Pemilu yang telahdilaksanakan • 1955 • 1971 • 1977 • 1982 • 1987 • 1992 • 1997 • 1999 • 2004 • 2009 • 2014 Insya Allah

  8. KONFERENSI ASIA-AFRIKA latarbelakang Persamaannasibdansejarah Perangdingin PolitikLuarNegeribebasaktif persiapan Konferensicolombo, 28 April-2 Mei 1954, dihadiri : * Ali Sastroamijoyo (Indonesia) * P.J Nehru (India) * Muhammad Ali Jinnah (Pakistan) * U-Nu ( Myanmar) * Sir John Kotelawala (Srilanka) Konferensipancanegara, Bogor 28-29 desember 1954, membicarakan : * TempatdanWaktuPelaksanaan * Rancangan Agenda * Undangan

  9. lanjutan KAA Pelaksanaan Waktu 18-25 April 1955 TempatgedungMerdeka Undangan 30, hadir 29 Tujuan MemperkokohkerjasamaBangsa Asia-Afrika Mempertimbangkanmasalah yang dihadapibangsa Asia-Afrika (poleksosbud) Mempertegaskankedudukanbangsaasia-afrikauntukperdamaiandunia

  10. Hasil DasaSila Bandung Pengaruh Sikapbersamamenghadapiperangdingin Dukunganbangsa Asia-AfrikaterhadapperjuanganmerebutkembaliIrian Barat MenggalangsikapsalingmengertidalammenyelesaikanmasalahPalestina, Indo China, rasialisme

  11. C. KemelutPolitik 1. KetidakstabilanPolitik Periode 1950 – 1959 terjadi 7 kali gantikabinet : 1. KabinetNatsir September 1950-Maret 1951 JatuhakibatgagaldalamperundingandenganBelanda mengenaiIrian Barat KabinetSukiman April 1951-April 1952 Jatuh, akibatdituduhmelencengdariPolitikLuarNegeriBebasAktif

  12. Lanjutan KabinetWilopo April 1952-Juni 1953 JatuhakibatPeristiwaTanjungMorawa Kabinet Ali Sastroamijoyo I Juli 1953-Juli 1955 Jatuhakibatkemelutdalamtubuh AD, krisisekonomi KabinetBurhanudinHarahapAgustus 1955-Maret 1956 Jatuhakibatkurangmendapatdukngandarihasilpemilu I 1955 Kabinet Ali Sastroamijoyo II Maret 1956- Maret 1957 Jatuhakibatpergolakandidaerah, mundurnyadukungandari MASYUMI KabinetJuanda April 1957- Juli 1959 MunculDekritPresiden 5 Juli 1959

  13. 2. DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 LatarBelakang TugasKonstituantemenyusun UUD pengganti UUDS 1950 Mulaibersidang 10 November 1956 – 1958 tidakmenghasilkanapapunsebab masing-masingParpolhanyamengutamakankepentingangolongannyasaja UsulSoekarno 22 April 1959 agar Konstituantemenetapkankembali UUD 1945 sebagai UUD negara Konstituantemerespondenganmelakukansidangpada 29 Mei 1959, 2Juni 1959 (tidakmemenuhiQorum) kemudianreses Larangan KASAD 3 Juni 1959 KASAD Letjen AH Nasutionmelarangsemuakegiatanpolitik IsiDekrit PembubaranKonstituante berlakukembali UUD 1945 dantidakberlaku UUDS 1950 Membentuk MPRS dan DPAS

  14. DampakDekritPresiden 5 Juli 1959 Positif Menyelamatkannegaradariperpecahandankrisispolitikberkepanjangan Memberikanpedoman yang jelasbagikelangsungannegara Merintispembentukan MPRS dan DPAS Negatif Memberikankekuasaan yang besarbagiPresiden KalanganMiliterterjundalamduniapolitik

  15. D. MASA DEMOKRASI TERPIMPIN5 Juli 1959 - 1966 Menurut UUD 1945 : Kedaulatan yang dipimpin olehhikmatkebijaksanaandalampermusyawaratan perwakilan Ciri : Kepemimpinan Tunggal PresidenSoekarno

  16. Pembentukan MPRS PenetapanPresiden no 2 tahun 1959 Terdiri : 61 anggota DPR 94 utusan Daerah 200 wakilgolongan Tugas : menetapkan GBHN SidangUmum ke-1 (10 Nov-7 Des 1960) : Tap no 1/MPRS/1960 : ManifestopolitiksebagaiGBHN SidangUmum ke-2 (15-22 Mei 1963) : Tap No 3/MPRS/1963 : PengangkatanSoekarnosebagaiPresidenseumurhidup SidangUmum ke-3 (11-16 April 1965) Tap No 5/MPRS/1965 : PidatoSoekarno yang berjudulBerdikarisebagai pedomanrevolusidanpolitikluarnegeri Indonesia

  17. Pembentukan DPAS Berdasarpenpres no 3 tahun 1959 KetuaPresidenSoekarno Pembentukandprgr Penolakan RAPBN tahun 1960 yang diajukanPresiden BerdasarPenpres no 4 tahun 1959 pembentukankabinetkerja Dibentuk 10 Juli 1959 IrJuandasebagaiMenteriPertama pembentukan front nasional BerdasarPenpres No 13 tahun 1959 TujuannyamenyatukansegalabentukpotensiNasional PembentukanDewanPerancangnasional (DEPERNAS) BertugasmerancangdanmengevaluasipembangunandenganketuaMohYamin, 1963 digantimenjadiBadanperancangPembangunan Nasional, ketuaSoekarno

  18. politikluarnegerimasademokrasiterpimpin - Banyakditentukanpresiden - Politik LN bebasaktifmenjadikonfrontasi yang didasari pandanganadanyaduakekuatan: Oldefo (Old Established Forces) kekuatan lama: negarakapitalis, imperialis Nefo (New Emerging Forces) kekuatanbaru, negarabaruygprogresifrevolusioner anti kolonialismedanimperisalisme. Kebanyakannegarakomunisseperti china, Vietnam Utara korea Utara, EropaTimur - Langkah yang ditempuh: Mengirimmisi safari berdikariketimur Tengah danAfrikamencaridukunganutkpelaksanaankonferensinegara-negara NEFO PolitikMercusuar : pembangunan GBK, Jakarta By Pass, JembatanAmpera, Monas, penyelenggaraan GANEFO

  19. Penataankehidupanpolitik PemasyarakatanajaranNASAKOM(nasionalis, agama, komunis) - banyakdimanfaatkan PKI untukmengekspresikandirinya - Maksudmembentukpemahaman yang samadalamkehidupanberbangsa danbernegara - KelompokkritisdariKalangankampusdan ABRI PemasyarakatanajaranResopim (Revolusi, SosialismeIndonesia, danPimpinan Nasional) - MaksudmemperkuatkedudukanPresidenSoekarno - AkibatnyasemualembaganegaraberadadibawahPresidenSoekarno PembatasanPartai-Partai - Makin memperkuatkedudukanPresiden - Partai yang tidakmemenuhiketentuan

  20. PenyimpanganterhadapPancasila - PemasyarakatanNasakom yang membuat kehidupanberbangsadanbernegaratidak lagiberdasarPancasilatapiNasakom Penyimpanganterhadap UUD 45 - PengangkatanSoekarnosebagaiPresiden seumurhidup - Pembentukan MPRS, DPAS, DPR GR - Pembubaran DPR

  21. Peristiwaekonomiindonesiapascapengakuankedaulatan Kondisiekonomimenjelangpengakuankedaulatan - EksploitasimasapendudukanJepang - BlokadeekonomiolehBelanda Kebijakanekonomipascapengakuankedaulatan - Plan Kasimo: menciptakanswasembadapangan, transmigrasibagi 20 jutapenduduk Jawake Sumatera - GuntingSyafrudin: 20 Maret 1950 matauang yang bernilaiRp 2,50 keatasnilainya tinggalsetengahnya - SistemekonomigerakanBenteng: Dr. Sumitrojoyohadikusumo : perluditumbuhkan kelaspengusaha - Nasionalisasi de Javasche Bank : Berdasar UU no 24 tahun 1951 menjadi Bank Indonesia - SistemEkonomi Ali-Baba : MrIskaqCokrohadisuryoperlukerjasamapengusaha pribumidanTionghoa

  22. D. KEHIDUPAN EKONOMI PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN • KemerdekaanEkonomibelumterwujud • Perkebunan daninstalasiindustrirusak • Jumlahpendudukmeningkattajam • Utangnegarameningkatdaninflasicukuptinggi • Defisitdalamperdaganganinternasional • Tenagaahlisangatterbatas • Penanaman modal asingsangat minim akibatkonflikIrian Barat • Terjadidisinvestasi yang tajamakibatkonflikIrian Barat

More Related