1 / 80

PELAKSANAAN pengadaan barang / jasa melalui unit layanan pengadaan

H. BURHANUDDIN BS KEPALA BIRO UMUM. PELAKSANAAN pengadaan barang / jasa melalui unit layanan pengadaan. Amanat Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perpres No.70 Tahun 2012;

julian-patterson
Télécharger la présentation

PELAKSANAAN pengadaan barang / jasa melalui unit layanan pengadaan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. H. BURHANUDDIN BS KEPALA BIRO UMUM PELAKSANAAN pengadaanbarang/jasamelalui unit layananpengadaan

  2. AmanatPerpres No.54 Tahun 2010 tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah, sebagaimanatelahdua kali diubahterakhirdenganPerpres No.70 Tahun 2012; Penyelenggaraanpengadaanbarang/jasa yang menerapkanprinsip-prinsippengadaansecaralebihindependen. Tuntutan reformasi birokrasi (penciptaan Good Governance dan Clean Governance). LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN ULP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

  3. PeraturanPresidenRepublik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, • K/L/D/I diwajibkanmempunyai ULP yang dapatmemberikanpelayanan/ pembinaandibidangpengadaanbarang/jasa(Pasal 14 ayat 1) • ULP pada K/L/D/I dibentukolehMenteri/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi(Pasal 14 ayat 2) • ULP wajibdibentukK/L/D/I paling lambatpadatahunanggaran2014 (Pasal 130 ayat 1) DASAR HUKUM

  4. PeraturanKepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP: • Menteri/ PimpinanLembaga/ Kepala Daerah/ PimpinanInstitusimembentuk ULP yang bersifatpermanan, dapatberdirisendiriataumelekatpada unit yang sudahada(Pasal 3 ayat 1) • Menteri/ PimpinanLembaga/ Kepala Daerah/ PimpinanInstitusidapatmembentuklebihdari 1 (satu) ULP, denganpertimbangansebaranlokasidanbebankerja(Pasal 4 ayat 1) DASAR HUKUM

  5. PRINSIP PENGADAAN

  6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Agama yang bersifat permanen dan melekat pada unit yang sudah ada DEFINISI ULP

  7. Menjaminpelaksanaanpemilihanpenyediabarang/jasa yang lebihtransparan, terintegrasidanterpadusesuaitatanilaipengadaan; dan MeningkatkanefektifitasdanefisiensidalampelaksanaantugasdanfungsiKementerian Agama. TUJUAN ULP

  8. Jenis-jenisulp

  9. Catatan: Masing-masing ULP menyesuaikan ULP KEMENAG PUSAT MELAYANI PROSES PENGADAAN DI ESELON I PUSAT. ULP KANWIL MELAYANI PROSES PENGADAAN BIDANG-BIDANG DI KANWIL YANG BERSANGKUTAN. ULP KANKEMENAG MELAYANI PROSES PENGADAAN DI KANKEMENAG, MADRASAH-MADRASAH. ULP PTAN MELAYANI PROSES PENGADAAN DI PTAN MASING-MASING. ULP BALAI MELAYANI PROSES PENGADAAN DI BALAI MASING-MASING.

  10. Kedudukanulpdilingkungankemenagri

  11. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dilingkunganKementerian Agama mempunyaitugas: • mengkajiulangRencanaUmumPengadaan (RUP) bersamaPejabat Pembuat Komitmen (PPK); • menyusunjadual pelaksanaan RUP; • melakukan kaji ulang terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak dari PPK serta mengusulkan perubahannya kepada PPK; TUGAS ULP

  12. menyusundanmelaksanakanstrategipemilihanpenyediabarang/jasa; melaksanakan pemilihanpenyediabarang/jasa berdasarkan penugasan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau PPK; melaksanakanpemilihanpenyediabarang/jasasecaraelektronik; (ULP dan LPSE terpisah) TUGAS ULP

  13. melaksanakan paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengannilaidiatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta upiah)dan paket pengadaan jasa konsultansi dengannilaidiatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); menyampaikanhasilpemilihanpenyediabarang/jasadanmenyerahkansalinandokumennyakepada PPK; menyimpandokumenaslipemilihanpenyediabarang/jasa; TUGAS ULP

  14. melaksanakanevaluasiterhadapprosespemilihanpenyediabarang/jasa yang telahdilaksanakan; • menyerahkan hasil pelaksanaanpemilihanpenyediabarang/jasakepada KPA atau PPK; dan • mengelolasisteminformasimanajemenpengadaan yang mencakupdokumenpengadaan, data survey harga, daftarkebutuhanbarang/jasa, daftarhitampenyedia. TUGAS ULP

  15. Khusus ULP KemenagPusatmempunyaitugas: • membantupejabat yang menerimapenugasanuntuk menjawab sanggahan banding di Pusat; • melaksanakan monitoring danevaluasiterhadappelaksanaanpengadaanbarang/jasadan Unit LayananPengadaan (ULP) dilingkunganKementerian Agama; TUGAS KHUSUS

  16. melakukanpembinaandibidangpengadaanbarang/jasadilingkunganKementerian Agama; dan • melakukanpendampinganpembentukan ULP di lingkunganKementerian Agama (jika ULP belum terbentuk, disesuaikan dengan PMA No.75 Tahun 2013). Catatan: ULP KemenagProvinsidan ULP PTANjugamempunyai tugas membantupejabat yang menerimapenugasanuntukmenjawabsanggahan banding di masing-masing ULP. TUGAS KHUSUS

  17. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dilingkunganKementerian Agama mempunyai kewenangan: menetapkandokumenpengadaan; menetapkanbesaran nominal jaminanpenawaran (berdasarkan Perka LKPP No 18 Tahun 2012, maka nilai pengadaan s.d. 2,5 M tidak dipersyaratkan jaminan penawaran); menetapkanpemenanguntukpelelanganataupenunjukanlangsunguntukpaketpengadaanbarang/pekerjaankonstruksi/jasalainnya yang bernilai paling tinggiRp. 100.000.000.000,- (seratusmiliar rupiah) dan seleksiataupenunjukanlangsunguntukpaketpengadaanjasakonsultansi yang bernilai paling tinggiRp. 10.000.000.000,- (sepuluhmiliar rupiah); KEWENANGAN ULP

  18. mengusulkanpenetapanpemenangkepada PA untukpelelanganataupenunjukanlangsunguntukpaketpengadaanbarang/pekerjaankonstruksi/jasalainnya yang bernilaidiatasRp. 100.000.000.000,- (seratusmiliar rupiah) danseleksiataupenunjukanlangsunguntukpaketpengadaanjasakonsultansi yang bernilaidiatasRp. 10.000.000.000,- (sepuluhmiliar rupiah); memberikansanksiadministratifkepadapenyediabarang/jasa yang melakukanpelanggaran, perbuatanatautindakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan mengusulkankepada PA/KPA agar penyediabarang/jasa yang melakukanperbuatandantindakansepertipenipuan, pemalsuan,danpelanggaranlainnyauntukdikenakansanksipencantumandalamdaftarhitampada portal pengadaan nasional (inaproc) sesuai Perka LKPP No. 18 Tahun 2012 KEWENANGAN ULP

  19. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Agama mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ULP

  20. Personil ULP ditetapkanoleh: Sekretaris JenderaluntukULP KemenagPusat; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiuntukULP KemenagProvinsi; Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ULP KemenagKab./Kota; Pimpinan PTAN untukULP PTAN; dan KepalaBalaiuntuk ULP Balai. PERSONIL ULP

  21. Organisasi Unit LayananPengadaan (ULP) terdiri atas: Kepala; Sekretariat; dan Kelompok Kerja. ORGANISASI ULP

  22. ULP Kemenag Pusat, ULP Kemenag Provinsi dan ULP PTAN BAGAN STRUKTUR ULP Kepala ULP Sekretaris ULP Pelaksana Administrasi dan Kerumahtanggaan ULP Pelaksana Perencanaan ULP Pelaksana Hukum & Sanggahan Banding ULP Kelompok Kerja (POKJA) ULP

  23. ULP Kemenag Kab./Kota dan ULP Balai BAGAN STRUKTUR ULP Kepala ULP Sekretaris Pelaksana Administrasi dan Kerumahtanggaan ULP Pelaksana Perencanaan ULP Kelompok Kerja (POKJA) ULP

  24. Kepaladijabat oleh: • Kepala BagianPerlengkapanBiro Umum Kementerian Agama untuk ULP KemenagPusatyang bertanggungjawab kepada SekretarisJenderal; • Pejabat/pelaksanapadaBagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsiuntuk ULP KemenagProvinsi yang bertanggungjawabkepadaKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; KEPALA ULP

  25. Pejabat/pelaksanapada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ULP KemenagKab./Kota yang bertanggungjawabkepadaKepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; • Pejabat/pelaksanapada unit kerjastrukturaleselonIII.a yang melaksanakantugasdanfungsidibidangpengadaanbarang/jasapadaPerguruanTinggi Agama Negeriuntuk ULP PTAN yang bertanggungjawabkepadapimpinan PTAN; dan KEPALA ULP

  26. Pejabat/pelaksanapadaSub Bagian Tata Usaha padaBalaiPenelitiandanPengembangan Agama sertaBalaiPendidikandanLatihanKeagamaanuntuk ULP Balai yang bertanggungjawabkepadaKepalaBalai. Catatan: Masajabatan Kepala ULP paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk tiap periode kecuali Kepala ULP KemenagPusat. KEPALA ULP

  27. Kepala ULP mempunyai tugassebagaiberikut: • memimpin dan mengkoordinasikan seluruhkegiatan ULP; • menyusun program kerjadananggaran ULP; • mengawasiseluruhkegiatanpemilihanpenyediabarang/jasadi ULP danmelaporkanapabilaadapenyimpangandan/atauindikasipenyimpangan; • melaksanakanpengembangandanpembinaanSumber DayaManusia ULP; • menugaskan personil Pokja ULP sesuaibebankerjanya; TUGAS KEPALA ULP

  28. mengusulkanpemberhentian personil Pokja ULP danstafpendukung ULP sesuaidengankebutuhan, kepadaSekretarisJenderal/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Pimpinan PTAN/KepalaBalai. Catatan: Kepala ULP yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa dapatmerangkapdanbertugassebagaiPanitiaPokja ULP. TUGAS KEPALA ULP

  29. Sekretaris ULP dijabat oleh: • Kepala Sub Bagian Pengadaan Biro Umum Kementerian Agamauntuk ULP KemenagPusat yang bertanggungjawabkepadakepala ULP KemenagPusat; • Pejabat/pelaksanapadaBagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsiuntuk ULP KemenagProvinsi, yang bertanggungjawabkepadakepala ULP KemenagProvinsi; SEKRETARIS ULP

  30. Pejabat/pelaksanapada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ULP KemenagKab./Kota yang bertanggungjawabkepadakepala ULP KemenagKab./Kota; • Pejabat/pelaksanapada unit kerjastrukturaleselonIII.a yang melaksanakantugasdanfungsidibidangpengadaanbarang/jasapadaPerguruanTinggi Agama Negeriuntuk ULP PTAN yang bertanggungjawabkepadaKepala ULP PTAN; dan SEKRETARIS ULP

  31. Pejabat/pelaksanapadaSub Bagian Tata Usaha padaBalaiPenelitiandanPengembangan Agama sertaBalaiPendidikandanLatihanKeagamaanuntuk ULP Balai yang bertanggungjawabkepadakepala ULP Balai. Catatan: Masajabatan sekretaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk tiap periode kecuali Sekretaris ULP KemenagPusat. SEKRETARIS ULP

  32. Sekretaris ULP mempunyai tugas: • melaksanakanpengelolaanurusankeuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan ULP; • menginventarisasipaket-paket yang akandilelang/diseleksi; • menyiapkandokumenpendukung dan informasi yang dibutuhkanpokja ULP; • memfasilitasipelaksanaanpemilihanpenyediabarang/jasa yang dilaksanakanolehpokja ULP; TUGAS SEKRETARIS ULP

  33. melakukanevaluasiterhadappelaksanaanpemilihanpenyediabarang/jasa dan menyusunlaporan; mengeloladokumenpengadaanbarang/jasa; menginventarisasi dan mengarsipkandokumenpengadaanbarang/jasa dan berkassanggahanbanding (apabila ada); menyiapkandanmengkoordinasikantimteknisdanstafpendukung ULP dalamprosespemilihanpenyediabarang/jasa. TUGAS SEKRETARIS ULP

  34. Sekretaris ULP KemenagPusatmempunyai tugas tambahan mengelolaSistemInformasi Data ManajemenPengadaan (SIDMP) untukmendukungpelaksanaanpengadaanbarang/jasa di lingkunganKementerian Agama. • Sekretaris ULP yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa dapatmerangkapdanbertugassebagaiPanitiaPokja ULP. TUGAS SEKRETARIS ULP

  35. Sekretaris ULP dibantu oleh pelaksana administrasidankerumahtanggaan ULP sertapelaksanaperencanaan ULP denganjumlah personil menyesuaikanbebandankompleksitaspekerjaan. • Sekretaris ULP pada ULP KemenagPusat, ULP KemenagProvinsi,dan ULP PTAN, dibantuolehpelaksanahukumdansanggahan banding ULP, denganjumlahpersonelmenyesuaikandenganbebandankompleksitaspekerjaan. PELAKSANA PADA SEKRETARIAT ULP

  36. Pelaksana administrasi dan kerumahtanggaanmempunyai tugas membantusekretaris ULP dalambidangadministrasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan ULP. • Pelaksana perencanaanmempunyai tugas membantusekretaris ULP dalambidangperencanaan. • Pelaksana hukum dan sanggahanbandingmempunyai tugas membantusekretaris ULP dalambidanghukum dan jawabansanggahanbanding. TUGAS PELAKSANA PADA KESEKRETARIATAN

  37. Pokja ULP mempunyai tugas: • menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan; • menetapkan besaran nominal jaminan penawaran(berdasarkan Perka LKPP No 18 Tahun 2012, maka nilai pengadaan s.d. 2,5 M tidak dipersyaratkan jaminan penawaran); • melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari tahap pengumuman sampai dengan menjawab sanggahan; • menetapkan pemenang pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi` Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah); TUGAS POKJA ULP

  38. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala ULP untuk pelelanganataupenunjukanlangsunguntukpaketpengadaanpenyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan seleksiataupenunjukanlangsunguntukpaketpengadaanjasakonsultansi yang bernilaidiatasRp. 10.000.000.000,- (sepuluhmiliar rupiah); menyampaikan Dokumen Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala ULP; membuat laporan mengenai proses dan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala ULP; TUGAS POKJA ULP

  39. memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan • mengusulkan bantuan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis kepada Kepala ULP. Catatan: PenetapanpemenangolehPokja ULP tidakbisadiganggugugatolehKepala ULP. TUGAS POKJA ULP

  40. Dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk masing-masing paket pengadaan, Kepala ULP membentuk dan menetapkan Panitia Pokja ULP. Panitia Pokja ULP berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dapat ditambah sesuai dengan beban dan kompleksitas pekerjaan. PANITIA POKJA ULP

  41. Ketua, sekretaris, dan anggota Panitia Pokja ULP memiliki kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. Personil Pokja ULP dapat ditugaskan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP. PANITIA POKJA ULP

  42. Prosespenetapanpanitiapokja

  43. Kepala ULP dan Personil Pokja ULP dilarang duduk sebagai: • PPK; • PPSPM; • Bendahara; dan • Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/personil ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya. LARANGAN BAGI KEPALA DAN POKJA ULP

  44. Hubungankerja ULP KEPALA 1 3 1 • Melaporkan jumlah paket pengadaan yang masuk melalui aplikasi • Membuat jadwal pelaksanaan pelelangan tahunan Menyerahkan data dan berkas pendukung paket yang akan dilelangkan 4 SEKRETARIS 5 2 2 Menyerahkan berkas hasil pelaksanaan pelelangan untuk diarsipkan 4 3 5 POKJA Menetapkan SK panitia Pokja untuk melaksanakan lelang Melaporkan hasil pelelangan, untuk diserahkan kepada PPK

  45. ALUR PENGADAAN MELALUI ULP MemeriksaHasilpekerjaan dan menandatangani BAST Hasil Pekerjaan KPA PPK 10 Melaporkan Hasil Pemeriksaan kepada PPK Melaporkan hasil pekerjaan 8 9 Berdasarkan RUP KPA, PPK membuatdanmenyerahkan RPP: KAK/SpesifikasiTeknis HPS RancanganKontrak 3 Menyerahkan SK/data kepanitiaan lelang 1. MelakukanTelaah RPP: KAK/SpesifikasiTeknis HPS RancanganKontrak 2. Melaksanakanpelelangan 3. Menyerahkanhasilpelelangan Memberi akses untuk pelelangan Membentuk PPHP Menyerahkan RUP (Awal Tahun) 1. Menerbitkan SPPBJ 2. Kontrak & Pelaksanaan Pekerjaan 3. Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan 6 4 5 2 7 1 10 PPHP 1 ULP 2 3 7 6 4 5 LPSE 9 8

  46. Hubungan kerja antara PPK, ULP, dan LPSE bersifat independen satu sama lain dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. • Mengedepankan ketepatan waktu dalam setiap tahapan pelaksanaan pengadaan barjas sehingga tidak mengakibatkan keterlambatan jadwal atau ketidak-cukupan waktu. • Dalam upaya efisiensi dan efektivitas pengadaan barjas yang dilakukan oleh ULP dan LPSE sangat tergantung pada ketepatan waktu penyerahan HPS oleh PPK. Hubunganppk, ulpdanlpse

  47. Kepala ULP wajib menyampaikan laporanpertanggungjawabanpelaksanaankegiatanpemilihanpenyediabarang/jasasetiap6 (enam) bulan kepada: • SekretarisJenderaluntukULP Kemenag Pusat; • Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsiuntuk ULP KemenagProvinsi; • Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ULP KemenagKab./Kota; • Pimpinan PTAN untuk ULP PTAN; dan • KepalaBalaiuntuk ULP Balai. PELAPORAN ULP

  48. Dalamhal ULP Kemenag Kab./Kota dan ULP Balaibelumdapatdibentuk,makapelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kankemenag Kab./Kota, BalaiLitbang Agama danBalaiDiklatKeagamaanmengindukpada ULP KemenagProvinsidiwilayahnya. Catatan: ULP KemenagKab./Kota dan ULP Balaiharustelahterbentukpaling lambat tahunanggaran 2014. KETENTUAN PERALIHAN ULP

  49. Kepala ULP Sekretaris Pelaksana Sekretariat Kelompok Kerja (Pokja) PAKTA INTEGRITAS ULP

  50. Berita Acara Serah Terima Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa (BAST HPPBJ) Dokumenpendukung ULP

More Related