PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI E-PURCHASING

1. PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI E-PURCHASING FadliArif DirekturPengembanganSistemKatalog Disampaikanpada SosialisasiPenerapan e-Katalog Obat 2014 Bandung, 15 April 2014

2. Tujuan Presentasi • MenjelaskanLatarBelakang, Definisi, Maksuddantujuan, KebijakandanAturanProsedur Proses KeputusanPenggunaanKontrakPayung, danmenetapkanPrioritasdalamPengembanganSistemKatalogdalampengadaanbarang/jasapemerintah

3. LatarBelakang • Pengadaanbarang/jasapemerintahadalahaktifitaspemerintah yang paling rawandengankorupsi(Kaufmann, World Bank 2006) • Kasuskorupsipengadaan BJP sebanyak 38% darikasus yang ditanganioleh KPK (Lap TahKPK 2012) • Pengadaanbarang/jasapemerintahterusmeningkatdaritahunketahunseiringpeningkatanbelanjapemerintah (APBN 2014 Rp. 1.842,5 T). PBJP lebihkurang 30% dari APBN • Pembenahanmanajemenpengadaanbarang/jasapemerintahakanmengurangikorupsipadabelanjapemerintah (uangpublik) sekaligusmeningkatkanefisiensipengunaananggaran (best value for money)

4. Renungan Sistem yang adamelahirkanhasil yang ada. Jikadiinginkanhasil yang lain, sistemharusdiubah(Sir Christopher Bal)

5. 4 PilarReformasiPB/J Pemerintah Legislative & Regulatory Framework 1 • Perpres 54/2010 – Perpres 70/2012 • Berbagai PerKa LKPP (SBD, dsb) • RUU Procurement Operation and Market Practice Integrity & Transparancy (Anti Corruption) 3 4 Sistem Pengadaan Publik • KewenanganPengadaanLangsung • E-Procurement (terdiridarie-Tenderingdane-Purchasing) Tranparansi PaktaIntegritas KodeEtik 2 • LKPP • ULP/Pejabat Pengadaan • LPSE (E-Procurement) • PA/KPA – PPK – dsb • Sertifikasi Ahli Pengadaan • Jabfung PB/J • (Professionalizing the Field) Institutional Framework & Management Capacity *Based on Indicators Form OECD DAC

6. Garis Besar Pengadaan BJP E_Procurement (SPSE)

7. Perbedaane_Puchasing, PengadaanLangsungdanPenunjukanLangsung PemilihanPenyediatanpaPelelangan

8. Definisi • eKatalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu. • Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan pada kontrak payung antara LKPP dan Penyedia Barang/Jasa • eKatalog sebagai dasar bagi K/L/D/I melakukan pemesanan barang/jasa melalui ePurchasing.

9. Dasar Hukum Kontrak Payung Dalam Perpres No. 70 Tahun 2012 terdapat 2 ketentuan yang terkait dengan Kontrak Payung, yaitu : Pasal 53 (Bab : Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa. Bagian Penetapan Jenis Kontrak. Ketentuan yang terkait dengan Jenis Kontrak berdasarkan Pendanaan); dan Pasal 110 (Bab Pengadaan secara Elektronik, Bagian E-Purchasing).

10. DefinisiKontrak Payung • Pasal 53 : • KontrakPayung (Framework Contract) merupakanKontrakHargaSatuanantaraPejabat K/L/D/I denganPenyediaBarang/Jasa yang dapatdimanfaatkanoleh K/L/D/I, denganketentuansebagaiberikut: • diadakanuntukmenjaminhargaBarang/Jasa yang lebihefisien, ketersediaanBarang/Jasaterjamin, dansifatnyadibutuhkansecaraberulangdengan volume ataukuantitaspekerjaan yang belumdapatditentukanpadasaatKontrakditandatangani; dan • pembayarannyadilakukanolehsetiap PPK/SatuanKerja yang didasarkanpadahasilpenilaian/ pengukuranbersamaterhadap volume/kuantitaspekerjaan yang telahdilaksanakanolehPenyediaBarang/Jasasecaranyata. Penjelasan Pasal 53 ayat (3) : Pejabat K/L/D/I dimaksudadalahPejabat yang berwenangmewakili 1 (satu) ataulebihdari 1 (satu) PPK untukmelakukanperjanjian. PengadaanBarang/JasadenganKontrakPayungantara lain dilakukanuntukpengadaanalattuliskantor (ATK), pekerjaanpengadaankendaraandinas, jasaboga, jasalayananperjalanan (travel agent), danpekerjaan/jasa lain yang sejenis.

11. DefinisiKontrak Payung • Pasal 110 : • Dalamrangka E-Purchasing, sistemkatalogelektronik (E-Catalogue) sekurang-kurangnyamemuatinformasiteknisdanhargaBarang/Jasa. • (2) Sistemkatalogelektroniksebagaimanadimaksudpadaayat (1) diselenggarakanoleh LKPP. • (2a) Barang/Jasa yang dicantumkandalamkatalogelektronikditetapkanolehKepala LKPP. • (3) Dalamrangkapengelolaansistemkatalogelektroniksebagaimanadimaksudpadaayat (1), LKPP melaksanakanKontrakPayungdenganPenyediaBarang/JasauntukBarang/Jasatertentu. • (4) K/L/D/I melakukan E-Purchasing terhadapbarang/jasa yang sudahdimuatdalamsistemkatalogelektronik. • Penjelasan Pasal 110 : • (Ayat 1) : E-Purchasing diselenggarakandengantujuan: • terciptanyaprosesPemilihanBarang/Jasasecaralangsungmelaluisistemkatalogelektronik (E-Catalogue) sehinggamemungkinkansemua ULP/PejabatPengadaandapatmemilihBarang/Jasapadapilihanterbaik; dan • efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/ Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa. • (Ayat (2) : Cukupjelas • (Ayat (2a) : Barang/Jasa yang dapatdimasukkankedalamkatalogadalahbarang/jasayang sudahtersediadansudahterjadikompetisidipasar, antara lain kendaraanbermotor, alatberat, peralatan IT, alatkesehatan, obat-obatan, sewapenginapan/hotel/ruangrapat, tiketpesawatterbang, danpengadaanbenih. • Ayat (3) : BerdasarkanKontrakPayung (framework contract), LKPP menayangkandaftarbarangbesertaspesifikasidanharganyapadasistemkatalogelektronikdenganalamatwww.e-katalog.lkpp.go.id. • Ayat (4) : Cukupjelas

12. TujuanKontrak Payung • Meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses dan administrasi pengadaan; • Memperoleh cost reduction karena dilakukan agregasi belanja; • Menjamin ketersediaan supply untuk jenis barang/jasa yang tertentu (critical items) atau yang bersifat mendesak (urgent); • Terstandarisasinya proses pengadaan dan spesifikasi barang/jasa yang dicantumkan dalam Kontrak Payung; • Pengelolaan pengadaan yang lebih baik untuk pengadaan yang bersifat berulang atau volume kecil; • Pengelolaan rantai supply yang lebih baik; • Mendukung pelaksanaan kebijakan Pemerintah; • Meningkatkan kemampuan industri dalam menyediakan kebutuhan Pemerintah.

13. Lingkup Kontrak Payung KontrakPayungtepat digunakan untuk kondisi : • Barang/jasa yang sudah standard (tidakkompleks), dannilaibelanjanyabesar • Ketika waktu ataupun jumlah barang/jasa yang diperlukan tidak dapat dipastikan (Indefinite Basis) • Ketika barang/jasa diperlukan secara terus menerus dalam waktu tertentu (Repeated Basis) • Ketika barang/jasa diperlukan dalam keadaan Emergency FA tidak tepat digunakan untuk kondisi : • complex goods and/or services • highly technical goods and/or services • large investment or capital contracts.

14. Ya Apakah terdapat pengaruh negatif terhadap supply market? Strategis atau Kebutuhan tidak terencana? Highly Tidak Complex / Technical Ya Low to Apakah Barang/jasa yang bersifat standar atau kompleks? Moderate Barang/ Jasa Kebutuhan yang Berulang? Bagaimana sifat alamiah demand dan supply? Apakah anggaran yang dikeluarkan cukup besar dalam setahun Ya FA berdasarkan Pasal 53 ProsesKeputusanPenggunaanKontrakPayung (FA) Bukan materi FA Tidak FA berdasarkan Pasal 110 Tidak Tidak Multi buyers dengan single atau multi suppliers Ya Single buyer dengan Single or multi suppliers

15. High Leverage Strategic Prioritas 1 Manfaat Priority 2 Prioritas 3 Low Low High Kemudahan dalam pelaksanaan MenetapkanPrioritas Potensi Manfaat • Potensi peningkatan efisiensi administrasi yang dapat diperoleh • Potensi penghematan (savings) yang diperoleh dari harga B/J yang lebih murah • Manfaat yang diperoleh pemerintah karena dapat mengamankan pasokan kebutuhan B/J dan mengurangi lead time • Kemampuan untuk mencapai tujuan prioritas pemerintah melalui struktur FA (misalnya tujuan mendorong partisipasi UMKM, mendukung program KB atau kesehatan ibu-anak) Kemudahan Pelaksanaan • Kemudahan untuk memperoleh informasi pasar terkait dengan B/J yang diusulkan (harga, spesifikasi, tingkat persaingan, dll). Semakin mudah kita mendapatkan informasi tersebut maka penyusunan FA juga semaikin mudah • Kebutuhan spesifikasi yang sama pada seluruh K/L/D/I. Semakin umum dan standard B/J yang dibutuhkan oleh K/L/D/I, semakin mudah pelaksanaan FA • Kemudahan dalam proses transaksi pada tahap pembelian (second stage process). Pelaksanaan FA lebih mudah jika proses transaksi pembelian langsung oleh K/L/D/I mudah dilakukan

16. Contoh Barang/Jasa yang tepat melaluiKontrak Payung Barang/Jasa tercantum dalam FA di Belgia, Inggris, Denmark, Italia antara lain: • Electricity • Gas • Fuel/heating • Fixed Telephony • Financial Services • PC Desktop • Printers • Servers/network • Catering • Photocopiers • Furniture • Official Cars • Leasing of Vehicles • Car Insurance • Travel/hotels • Petrol/Transport

17. Contoh Barang/Jasa yang tepat melaluiKontrak Payung Barang/Jasa tercantum dalam FA di Australia dan US antara lain : • IT hardware and equipment; • IT software and Services; • Telekomunikasi; • Kendaraan Bermotor; • Bahan Bakar; • Utilities (listrik dan gas); • Travel (termasuk travel agent); • Jasa Profesi diantaranya Legal Service, Audit Service, Consulting Service (contoh Management Consulting); • Recruitment Services; • Security; • Peralatan kantor dan ATK; • Alat kesehatan dan BMHP; • Hardware and consumables (contoh : electrical appliances); • Mesin dan Peralatan; • Materials (material konstruksi).

18. e_Katalog LKPP

19. Alur Proses PenyusunanE-Katalog Alur Proses – Ecatalogue Surat Permohonan Usulan Barang/Jasa untuk E-Purchasing Surat Usulan Barang/Jasa untuk E-Purchasing Proses Usulan K/L/D/I akan dilaksanakan bersama-sama oleh LKPP dan K/L/D/I antara lain melalui : study kebutuhan K/L/D/I, supply chain management, logistic management, memilih metoda pengadaan dan pra-katalog. Diskusi proses bisnis, distribution channel, pricing regulation Pra Katalog melalui metoda pengadaan yang dipilih dan disepakati bersama. Apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah melalui lelang maka pra katalog akan mengikuti tatacara proses pelelangan. Namun apabila metoda pengadaan yang dipilih adalah non lelang maka proses pra katalog adalah negosiasi harga dan framework contract. Proses dan penandatangan Framework Contract oleh Kepala LKPP SETUJU Framework Contract Tayang E-Catalogue (www.e-katalog.lkpp.go.id K/L/D/I membeli melalui e-purhcasing E-Purchasing

20. Alur Proses E-Purchasing Alur Proses – E-Purchasing Surat Pesanan dari K/L/D/I melalui LPSE E-Purchasing Respon, Proses pesanan, (Negosiasi harga-jika diperlukan), Kontrak KONTRAK Monitoring-Evaluasi untuk pelaksanaan Framework Contract dan penyerapan anggaran

21. Penutup • PencapaianEfisiensipengadaanbarangjasapemerintahtidakhanyadiukurdarimendapatkanharga yang terendah. Yang tidakkalahpentingadalahbagaimana agar proses pengadaan (pemilihanpenyedia) tersebutjugaberjalansecaraefisien • PenerapanKontrakPayungdalampengadaanbarang/jasatertentu, dapatmeningkatkanefisiensi proses pengadaanbarang/jasa. • Pemanfaatan e-purchasingmelaluiSistemPengadaanSecaraElektronik (SPSE), merupakanlangkahpentingdalampencapaianefisientersebut.

23. Fadli Arif NIP : 19670704.199303.1.001 Pembina Utama Muda/IV c Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah [LKPP]