1 / 51

GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK JAWA TENGAH 2010-2035

GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK JAWA TENGAH 2010-2035. BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012. GRAND DESAIN. BAB I. PENDAHULUAN. BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN. BAB III. POKOK-POKOK PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK.

kaloni
Télécharger la présentation

GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK JAWA TENGAH 2010-2035

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK JAWA TENGAH 2010-2035 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2012

  2. GRAND DESAIN BAB I. PENDAHULUAN BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB III. POKOK-POKOK PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK BAB IV. ROAD MAP BAB V. PENUTUP

  3. PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG • Tantangan Kependudukan • - Kuantitas • - Kualitas  masih relatif rendah ; • - Persebaran dan Mobilitas  timpang; • Apa yang di design? • - Fertilitas, Mortalitas, dan Mobilitas  Penduduk • Tumbuh Seimbang (PTS)  Penduduk Tanpa • Pertumbuhan (PTP); • UU No. 52 Tahun 2009sebagai acuan utama dan sebagai dasar penyusunan Grand Design; • Grand Design PKP  rekayasa jumlah, struktur, dan LPP melalui pengendalian kelahiran, penurunan kematian dan pengarahan mobilitas penduduk.

  4. PENDAHULUAN 1.2. DASAR HUKUM • UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • UU No. 25 Tahun 2004 ttg Perencanaan Pembangunan Nasional • UU No. 17 Tahun 2007 ttg RPJPN 2005-2025 • UU No 52 Tahun 2009 ttg Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga • Inpres No. 1 Tahun 2010 ttg Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembanguan Nasional • Inpres No. 3 Tahun 2010 tt Pembangunan yang Berkeadilan • Perpres No. 5 Tahun 2010 tt Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

  5. PENDAHULUAN 1.3. KONDISI SAAT INI • Kuantitas Penduduk: besar dengan LPP Tinggi; • Struktur Penduduk  kurang menguntungkan: • - Jumlah Balita & Anak masih sangat besar • - Jumlah penduduk remaja dan usia reproduksi besar  momentum pertumbuhan • - Jumlah lansia semakin meningkat • Persebaran Penduduk timpang; • Kualitas Penduduk masih rendah  kematian, pendidikan, kemiskinan  HDI; • Pencapaian tidak merata antar wilayah kabupaten/kota.

  6. KONDISI SAAT INI • JUMLAH PENDUDUK JAWA TENGAH • TAHUN 2004 : 32.397.431 • TAHUN 2008 : 32.626.390 • TAHUN 2010 : 32.380.687 • TFR 2003 2,1 • TFR 2007 2,3 • TAHUN 2004 USIA 0-14 : 9.045.186 • TAHUN 2008 USIA 0-14 : 8.669.153 • SEX RATIO 2004 : 99,82 • SEX RATIO 2008 : 98,53

  7. KONDISI SAAT INI • Jumlah WUS : 8.696.765 (SP2010) 9.534.456 (Pendataan Kel 2011) Jumlah PUS : < 20 th : 146.297 20-30 th : 1.963.568 > 30 th : 4.495.868 Total : 6.605.733 Peserta KB : 2.177.069 (Pemerintah) 2.903.755 (swasta) unmet need 12,6 %

  8. Angkatan Kerja Jateng • Angkatan Kerja 2011 : 16,92 juta • Bekerja : 15,92 juta • Penganggur Terbuka : 5,93 % • Semua sektor naik jumlah pekerja, kecuali pertanian turun (-240 ribu) • Buruh/karyawan : 4,49 juta (28 %) • Berusaha dibantu buruh tidak tetap : 3,37 juta (24%) • Pekerja Keluarga : 2,85 juta (17,90%)

  9. Angkatan Kerja Jateng • PMA 30 % dan PMDN 9 % • Penduduk Miskin : 5,72 juta (15 %)

  10. Tingkat Pendidikan 2010 • Belum/tdk pernah sekolah : 8,13 % • Tidak ada ijazah SD : 18,91 % • SD/MI : 34,55 % • SMP : 18,11 % • SMA : 10,48 % • Dipl/PT : 4,93 % • Buta Huruf : 8,98 %

  11. Kesehatan • Angka Kematian Bayi (AKB) Jateng 2011 : 11 per 1000 kelahiran • Angka Kematian Ibu (AKI) 116 per 100.000 kelahiran • AKB Nasional 25 (Jepang 2, Singapura 2, Malaysia 6, Thailand 11, Vietnam 17) • AKI Nasional 220 (Jepang 5, Singapura 3, Malaysia 29, Thailand 48, Vietnam 59)

  12. PENDAHULUAN 1.4. KONDISI YANG DIINGINKAN • PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG (PTS) sebagai prasyarat tercapainya Penduduk Tanpa pertumbuhan (PTP): • Fertilitas  replacement Level; • Mortalitas semakin menurun; • Persebaran/mobilitas lebih merata;

  13. KONDISI YANG DIINGINKAN • Penduduk di Provinsi Jawa Tengah tumbuh seimbang dengan Total Fertility Rate (TFR) 2,1 dan Net Reproduction Rate (NRR) 1 dan secara berkelanjutan diharapkan TFR menjadi 2,002 dan NRR menjadi 0,938 pada tahun 2035

  14. PENDAHULUAN 1.5. PERMASALAHAN • Penduduk BESAR dengan kualitas relatif rendah • LPP memang rendah tapi TFR masih TINGGI • Persebaran TIMPANG • Fertilitas relatif masih TINGGI dengan Pencapaian TIDAK MERATA • Mortalitas • Angka Kematian anak masih TINGGI • Angka Kematian Ibu masih TINGGI • Angka Harapan Hidup relatif RENDAH • Mobilitas • Persebaran TIMPANG • Urbanisasi • Transmigrasi • TKI/TKW, • dll

  15. Tantangan • Menciptakan strategi yang tepat dalam mencapai penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan TFR = 2,1 dan NRR = 1 • Merancang Program Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam menurunkan tingkat kelahiran dan membentuk keluarga kecil berkualitas. • Melaksanakan arah pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana serta promosi dan penggerakan masyarakat.

  16. Tantangan • Menserasikan kebijakan pembangunan dengan pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana untuk mewujudkan pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan dengan strategi adalah pengembangan dan sosialisasi kebijakan pembangunan kependudukan. • Lemahnya kompetensi sumber daya manusia di SKPD KB Provinsi Jawa Tengah dalam bidang kependudukan. • Mengoptimalkan sarana dan prasarana operasional pendukung, media dan metode untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kependudukan. Menata metode fasilitasi dan mekanisme pembinaan kepada Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program Kependudukan dan KB.

  17. Tantangan • Mengatasi ancaman menurunnya anggaran program Kependudukan dan KB yang berasal dari APBN pada tingkat lini lapangan dan terbatasnya kemampuan dukungan anggaran melalui APBD Provinsi, serta dukungan anggaran tersebut belum menyentuh seluruh kegiatan program Kependudukan dan KB yang semestinya menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kabupaten/Kota sebagai daerah otonomi. Kondisi ini salah satu penyebab terjadinya penurunan performance dari program Kependudukan dan KB di tingkat lapangan.

  18. Tantangan • Beralihnya Petugas Lapangan Keluarga Berencana menjadi sektoral sesuai dengan bentuk lembaga yang ada di daerah serta banyaknya mutasi baik bersifat promosi maupun pemindahan tugas. Penurunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berasal dari BKKBN ini menurunkan kinerja lembaga pengelola program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

  19. Tantangan • Kelembagaan Keluarga Berencana Daerah Implementasi PP 38 Tahun 2007 dan PP 41 tahun 2007. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta PP nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (ODP), jelas dikatakan bahwa Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) merupakan salah satu urusan wajib diantara 28 urusan wajib (Pasal 7). Hal ini berarti bahwa KB dan KS merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat sehingga Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan KB dan KS.

  20. PENDAHULUAN 1.6. TUJUAN GRAND DESIGN • Memberikan arah kebijakan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk Jateng 2010-2035; • Menjadi pedoman penyusunan ROAD MAP pengendalian kuantitas penduduk 2010- 2015, 2015-2020, 2020-2025, 2025-2030, dan 2030-2035; • Menjadi pedoman bagi lembaga sertapemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan.

  21. BAB II: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARANPENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

  22. 2.1. VISI GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK Condusive Regulatory Good Press Relations 23

  23. 2.2. MISI GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK Condusive Regulatory Good Press Relations 24

  24. 2.3. ARAH KEBIJAKAN GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK Condusive Regulatory Good Press Relations 25

  25. 2.4. TUJUAN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK Mewujudkanpembangunan yang berkelanjutanmelaluirekayasakondisipenduduk optimal yang berkaitandenganjumlah, struktur/komposisi, pertumbuhansertapersebaranpenduduk. Mengendalian pertumbuhan dan persebaran penduduk sesuai dengan daya dukung alam dan daya dukung lingkungan secara nasional melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk.

  26. 2.5. SASARAN UMUM • FERTILITAS : Tercapainyakondisipenduduktumbuhseimbangpadatahun 2015 dan terus berlanjut s/d tahun 2035 (sbg prasyarat tercapainyapenduduktanpapertumbuhan); • MORTALITAS : Menurunnyaangkakematianbayidanmeningkatnyaangkaharapanhidup ; • MOBILITAS : Tersebarnyapenduduksecaralebih proporsional.

  27. 2.6. UKURAN KEBERHASILAN Sejauh mana sasaran-sasaran berikut dapat tercapai: Penduduk  jumlah dan pertumbuhan Fertilitas  TFR, NRR, CBR, CPR Mortalitas  CDR, IMR, MMR, Life Expectancy Mobilitas  Migrasi masuk, Migrasi keluar, Transmigrasi (?) 28

  28. 2.7. STRATEGI PELAKSANAAN • Secara nasional: • Menyangkut penyempurnaan regulasi nasional terkait upaya pengendalian kuantitas penduduk; • Melalui penyelesaian Peraturan Pemerintah dan regulasi lainnya sebagai penjabaran UU no. 52 tahun 2009. • Di tingkat kementerian, lembaga atau pemerintah daerah : • Implementasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan komponen-komponen pengendalian kuantitas penduduk; • Pelaksanaan upaya pengendalian fertilitas, penurunan mortalias dan pengarahan mobilitas penduduk. 29

  29. 2.7. ALUR PIKIR PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIINGINKAN INTERVENSI VISI & MISI PKP* FERTILITAS KEBIJAKAN FERTILITAS MORTALITAS STRATEGI MORTALITAS MOBILITAS PROGRAM MOBILITAS *) PKP: Pengendalian kuantitas penduduk.

  30. BAB III: POKOK-POKOK PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

  31. 3.1.PENGATURAN FERTILITAS PENGATURAN FERTILITAS

  32. PENGATURAN FERTILITAS MELALUI KELUARGA BERENCANA

  33. PENGATURAN FERTILITAS MELALUI KELUARGA BERENCANA

  34. 3.2.PENURUNAN MORTALITAS

  35. 3.3.PENGARAHAN MOBILITAS

  36. 3.4. TARGET PENCAPAIAN (1) • * Catatan: • Jumlah penduduk dan LPP tahun 2010 berdasarkan Sensus Penduduk 2010 (LPP rata-rata dalam periode tahun 2000-2010). • Jumlah penduduk dan LPP tahun 2035 diolah berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, Bappenas.

  37. 3.4. TARGET PENCAPAIAN (2) • Catatan: • TFR tahun 2010,berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk 2010. • TFR, NRR, CBR tahun 2035 diolah berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia, Bappenas. • NRR dan CBR tahun 2010 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Bappenas dkk tahun 2000-2025. • d. CPR tahun 2010 berdasarkan data SDKI tahun 2007.

  38. 3.4. TARGET PENCAPAIAN (3) • Catatan: • CDR dan life expectancy tahun 2010 berdasarkan hasil proyeksi penduduk Bappenas dkk tahun 2000-2025. • CDR, IMR dan life expectancy tahun 2010 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Bappenas. • IMR tahun 2010 berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk tahun 2010. • MMR tahun 2010 berdasarkan data SDKI tahun 2007.

  39. BAB IV. ROAD MAPPENGENDALIAN KUANTITASPENDUDUK

  40. 4.1. TUJUAN ROAD MAP Secara sistematis dan terencana diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.

  41. GRAND DESIGN PENGENDALIAN PENDUDUK 2010 - 2035 4.3. KETERKAITAN GRAND DESIGN 2010-2035 DENGAN ROAD MAP 2020 2010 2015 2035 2025 2030 ROAD MAP 2010-2014 ROAD MAP 2015-2019 ROAD MAP 2020-2024 ROAD MAP 2025-2029 ROAD MAP 2030-2035

  42. 4.4. SASARAN (ROAD MAP) (1) • * Catatan: • Jumlah penduduk dan LPP tahun 2010 berdasarkan Sensus Penduduk 2010. • Jumlah penduduk dan LPP tahun 2015 sd 2025 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2000-2025 oleh Bappenas dkk. • Jumlah penduduk dan LPP tahun 2030 sd 2035 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Indonesia.

  43. 4.3. SASARAN (ROAD MAP) (2) • Catatan: • TFR dan NRR tahun 2010 berdasarkan hasil sementara Sensus Penduduk 2010. • TFR; NRR tahun 2015 sd 2025 dan CBR tahun 2010 sd 2025 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2000-2025 oleh Bappenas dkk. • TFR; NRR dan CBR tahun 2030 sd 2035 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Indonesia. • CPR tahun 2010 berdasarkan data SDKI tahun 2007. • CPR tahun 2015-2035, berdasarkanAdioetomo SM, PerkembanganFertilitasdanMortalitas Serta ImplikasibagiPerencanaan Pembangunan, disajikandiBappenas 27 Oktober 2011

  44. 4.3. SASARAN (ROAD MAP) (3) • * Catatan: • CDR dan life expectancy tahun 2010 sd 2025; IMR tahun 2015 sd 2025 berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia tahun 2000-2025 oleh Bappenas dkk. • CDR dan IMR tahun 2025 sd 2035 berdasarkan hasil pengolahan proyeksi penduduk Indonesia. • IMR tahun 2010 berdasarkan hasil penghitungan sementara Sensus Penduduk 2010. • MMR tahun 2010berdasarkan SDKI 2007. • MMR tahun 2015 berdasarkan target MDGs.

  45. BAB V. PENUTUP

More Related