1 / 17

OLEH: ALEXANDER RUBI SATYOADI DIREKTUR INVESTIGASI BUMN DAN BUMD DEPUTI INVESTIGASI BPKP

PENYAMAAN PERSEPSI ANTARA AUDITOR DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN KETERANGAN AHLI. OLEH: ALEXANDER RUBI SATYOADI DIREKTUR INVESTIGASI BUMN DAN BUMD DEPUTI INVESTIGASI BPKP. JAKARTA , 13 MEI 2014. TUSI BPKP (Keppres 103/2001 Pasal 52, 53 dan 54).

kelly-mccarty
Télécharger la présentation

OLEH: ALEXANDER RUBI SATYOADI DIREKTUR INVESTIGASI BUMN DAN BUMD DEPUTI INVESTIGASI BPKP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENYAMAAN PERSEPSI ANTARA AUDITOR DAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA PEMBERIAN LAYANAN KETERANGAN AHLI OLEH: ALEXANDER RUBI SATYOADI DIREKTUR INVESTIGASI BUMN DAN BUMD DEPUTI INVESTIGASI BPKP JAKARTA, 13 MEI 2014

  2. TUSI BPKP(Keppres 103/2001 Pasal 52, 53 dan 54)

  3. PP 60/2008 TENTANG SPIPPasal 49 (2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: • kegiatan yang bersifat lintas sektoral; • kegiatan kebendaharaan umum negaraberdasarkan penetapan oleh Menteri Keuanganselaku Bendahara Umum Negara; dan • kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.

  4. ORGANISASI BPKP

  5. PENUGASAN BIDANG INVESTIGASI Audit Investigatif Audit PKKN Audit Penyesuaian Harga Audit Klaim PERKA BPKP tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi • PPBI 2012 • PedomanUmum • PedomanPelaksanaan • PedomanPelaporan • Pedoman Pemantauan TL Untuk pekerjaan assurance, tidak ada pilihan lain selain kualitas !! Pemberian Keterangan Ahli EHKP FCP Kajian Peraturan Narasumber Second Opinion

  6. STRATEGI TIGA PILLAR REPRESIF PREVENTIF EDUKATIF ..

  7. STRATEGI PEMBERANTASAN TPK YANG TERINTEGRASI Repressive for preventive • Audit Forensik, Audit Investigatif, PKKN, PKA ActualCase • SPIP, FCP, Perbaikan Sisdur (SAI, LKPP/LKPD, IKMN, IKMD, ABK, SIMDA), GCG – Risk Management, UPPK MoralHazard • Sosialisasi SPIP, FCP, SAKIP, SIMDA, IKN, IMD, ABK, GG, GCG – Risk Management, UPPK Latent

  8. Actus reus • (perbuatan yg dilarang) • Mens rea • (sikap batin jahat/tercela) KERUGIAN PERSEROAN,KERUGIAN NEGARA,KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Setiap anggota direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai Diperlukan Sisdur yang tepat dan AI “Search of The Truth” karena pada setiap tahapan kegiatan terdapat Asymmetric Information dan Risiko/Potensi terjadinya Fraud BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara karenaPMH sengaja maupun lalai Pengelola BUMN€ Acquit Et De Charge Setiap orang yg secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara • Doktrin Business Judgement Rule: • Kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, • Itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan persero • Tidak mempunyai benturan kepentingan • Telah mengambil tindakan untuk mencegah PMH = onrechtmatige daad Kesalahan, kelalaian Secara melawan hukum = wederrechtelijke Dikotomi Terminologi Keuangan Negara dalam Persepektif Tindak Pidana Korupsi,D Andhi Nirwanto, 2013 (Diolah Kembali)

  9. MOU KEJAKSAAN-POLRI-BPKP“Dalam rangka pemberantasan korupsi, BPKP, Polri, dan Kejaksaan RI memiliki peran yang strategis,Masing-masing memiliki peran sebagai lembaga pengawas dan penyidik serta penuntut umum” Arahan Wapres Jusuf Kalla:  ketiganya berkoordinasi dalam satu forum dan satu mekanisme kerja yang sistematis dan testruktur untuk menangani informasi/kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi secara profesional dan tetap bepegang pada asas praduga tak bersalah, dengan tujuan: (1) menghilangkan keraguan para penyelenggara dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan; (2) menyamakan persepsi dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus berindikasi tindak pidana korupsi; (3) melaksanakan penegakan hukum yang efisien dan efektif.” 

  10. Instansi yang berwenang(UU 8/1981 KUHAP) Kerugian Keuangan Negara(UU 31/1999 j.o. UU 20/2001, Penjelasan Pasal 32 (1)) Instansi yang berwenang(UU 30/2002 KPK, Pasal 6)

  11. SURAT DAKWAAN • SUBYEK • TEMPUS • LOCUS • MODUS Psl. 143 KUHAP Formil & Materiil PERISTIWA KONKRIT DI PERSIDANGAN ALAT BUKTI 2 AB + 1 KH BARANG BUKTI FAKTA HUKUM KEYAKINAN HAKIM KEBENARAN MATERIIL PUTUSAN BUKTI AUDIT BUKTI AKUNTANSI • SUMBER HUKUM • Peraturan Perundangan • Kebiasaan • Doktrin • Yurisprudensi • Perjanjian

  12. MEKANISME PENANGANAN KASUS/PERKARA Gelar Kasus RisikoHukum Pidana? TIDAK YA Proses Audit/Reviu/ IHKP atau TP/TGR/PERDATA Audit Investigatif Gelar Perkara Indikasi TPK Terbukti? TIDAK YA TUT LHPKKN LHAI LID DIK

  13. POLA PENANGANAN KASUS/PERKARABantuan BPKP kepada Instansi Penyidik Permintaantertulis InstansiPenyidik ke BPKP Gelar Kasus Pemberitahuan Tdk dpt Dipenuhi Memenuhi Syarat T DIK ? Y T Bantuan Audit Investigatif 1 Y Bantuan PKKN

  14. POLA PENANGANAN KASUS/PERKARABantuan BPKP kepada Instansi Penyidik BA/Risalah Kesepakatan 1 Proses Audit Investigatif QA Hasil AI Rev Meeting Ekpose Intern Memenuhi Unsur TPK T Y LHAI QA Hasil AI Gelar Kasus Penyidik LHAI Kecukupan Alat Bukti T PRO-JUSTICIA NON-JUSTICIA Y

  15. MEKANISME BANTUAN PEMERIKSAAN KOMPUTER FORENSIK

  16. HAMBATAN DALAM AI & PKKN

  17. TERIMA KASIH

More Related