1 / 58

PERANCANGAN PERATURAN DESA

PERANCANGAN PERATURAN DESA. PRODUK HUKUM DESA. PERATURAN DESA PERATURAN KEPALA DESA KEPUTUSAN KEPALA DESA. P. UU No. 5/1979 (DESA). +. UU No. 5/1974 (PEMDA). PP 76/2001 (PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA). UU No. 22/1979. UU No. 32/2004. PP 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA.

ken
Télécharger la présentation

PERANCANGAN PERATURAN DESA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PERANCANGAN PERATURAN DESA

  2. PRODUK HUKUM DESA • PERATURAN DESA • PERATURAN KEPALA DESA • KEPUTUSAN KEPALA DESA

  3. P UU No. 5/1979(DESA) + UU No. 5/1974(PEMDA) PP 76/2001(PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA) UU No. 22/1979 UU No. 32/2004 PP 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DESA ATAU YANG DISEBUT DENGAN NAMA LAIN ADALAH KESATUAN MASYARAKAT HUKUM YANG MEMILIKI BATAS-BATAS WILAYAH YANG BERWENANG UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS KEPENTINGAN MASYARAKAT SETEMPAT BERDASARKAN ASAL USUL DAN ADAT ISTIADAT SETEMPAT YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PASAL1 ANGKA 5 Pasal 1 Angka 12

  4. PASAL 7 UU NO. 10/2004 • Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 • Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang • Peraturan Pemerintah • Peraturan Presiden • Peraturan Daerah (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi : • Peraturan Daerah Propinsi • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota • Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat (3) Ketentuan mengenai Tata Cara Pembuatan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan (4) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan adalah sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

  5. UU NO 10 TAHUN 2004TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PER-UU-AN BERLAKU SEBAGAI PEDOMAN UNTUK : (PASAL 54) • KEPPRES • KEPUTUSAN PIMPINAN • MPR, DPD, KETUA MA, • KETUA MK • KEPUTUSAN KEPALA BPK • KEPUTUSAN GUBERNUR BI • KEPUTUSAN MENTERI • KEPUTUSAN KEPALA BADAN, • LEMBAGA ATAU KOMISI YANG SETINGKAT • KEPUTUSAN DPRD PROPINSI • KEPUTUSAN DPRD KAB/KOTA • KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA • KEPUTUSAN KEPALA DESA • UU/PERPU • PERATURAN PEMERINTAH • PERATURAN PRESIDEN • PERDA • SEMUA KEPUTUSAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 54 : • YANG SIFATNYA MENGATUR • YANG SUDAH ADA SEBELUM UU NO 10/2004 INI BERLAKU HARUS DIBACA “PERATURAN” SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU NO 10/2004

  6. PERATURAN DESA(Pasal 1 angka 8 UU No. 10/2004)Pasal 1 Angka 14 PP 72 /2005 PERATURAN DESA/PERATURAN YANG SETINGKAT ADALAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBUAT OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ATAU NAMA LAINNYA BERSAMA DENGAN KEPALA DESA ATAU NAMA LAINNYA MERUPAKAN PENJABARAN LEBIH LANJUT DARI PERATURAN DAERAH

  7. DALAM PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA DAPAT DIBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG TERDIRI DARI PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Pasal 200 Ayat 1 UU No 32/2004 • BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERFUNGSI :MENETAPKAN PERATURAN DESA BERSAMA KEPALA DESA.MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT Pasal 209 UU No 32 /2004Pasal 34 PP 72 /2005

  8. MATERI MUATAN PERATURAN DESA • Muatan materi yang tertuang dalam Peraturan Desa antara lain meliputi: • Menetapkan ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur; • Menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa; • Menetapkan segala sesuatu yang membebani keuangan desa dan masyarakat desa; • Materi Peraturan Desa dapat memuat masalah-masalah yang berkembang di desa yang perlu pengaturannya; • Semua materi Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

  9. SUBSTANSI YANG DIATUR PERDES • PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (Pasal 211 UU 32/2004 & Pasal 89 ayat 2 PP 72 2005 ) • RT • RW • KARANG TARUNA • PKK • LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • DLL • DUSUN ( Pasal 3 ayat 1 PP 72/2005) • SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA ( Psl 12 ayat 5 PP 72 /2005 ) • SELURUH SUBSTANSI YANG MERUPAKAN KEWENANGAN DESA/ DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ( Psl 55 ayat 2 PP 72/2005) • RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (Psl 64 ayat 2 PP 72/2005) • APBDes ( Psl 73 ayat 3 PP 72/2005) • PENGELOLAAN KEUANGAN DESA ( PSL 76 PP 72/2005) • PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA ( Psl 78 ayat 1 PP 72/2005 )

  10. PERATURAN DESA DITANDA TANGANI OLEH KEPALA DESA TIDAK MEMERLUKAN PENGESAHAN BUPATI (Ps. 55 PP 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA) SELAMBAT-LAMBATNYA TUJUH HARI SETELAH DITETAPKAN PERATURAN DESA WAJIB DISAMPAIKAN KE PADA BUPATI MELALUI CAMAT (PASAL 58 PP 72/2005) PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG BERSANGKUTAN YANG DENGAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN MENTERISUBSTANSINYA MELIPUTI : (PS. 62) • BENTUK PERATURAN DESA • TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA • MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN • PERSYARATAN MATERIAL • PELAKSANAAN PERATURAN DESA PERATURAN DESA SEBELUM DITETAPKAN AGAR DISOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT SESUAI DENGAN KONDISI SOSIAL BUDAYA SETEMPAT PELAKSANAAN PERATURAN DESA DITETAPKAN DENGAN PERATURAN KEPALA DESA /KEPUTUSAN KEPALA DESA (PASAL 59 ayat 1))

  11. MASYARAKAT BERHAK MEMBERIKAN MASUKAN SECARA LISAN ATAU TERTULIS DALAM RANGKA PENYIAPAN ATAU PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA ( Psl 57 PP 72/2005 ) PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA DIMUAT DALAM BERITA DAERAH YANG DILAKUKAN OLEH SEKRETARIS DAERAH DAN DISEBAR LUASKAN OLEH PEMERINTAH DESA ( Psl 60 PP 72 / 2005) RANCANGAN PERATURAN DESA TTG APBDES DISETUJUI BERSAMA KEPALA DESA + BPD • TERCAPAINYA KESERASIAN ANTARA KEBIJAKAN DESA DAN KEBIJAKAN DAERAH • TERCAPAINYA KESERASIAN ANTARA KEPENTNGAN PUBLIK DAN KEPENTINGAN APARATUR DESA SEBELUM DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA PALING LAMA 3 HARI HARUS DISAMPAIKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA UNTUK DIEVALUASI MAK. 20 HARI • HASIL EVALUASI DISAMPAIKAN KPD KADES UTK DITINDAKLANJUTI • BILA HASIL EVALUASI BELM DITERIMA OLEH KADES DLM BATAS WAKTU S/D 20 HARI KADES DPT MENETAPKAN RANCANGAN PERDES TTG APBDES MENJADI PERDES

  12. RANCANGAN PERATURAN DESA • Usulan Raperdes • Pembahasan • Mekanisme Rapat Pembahasan • Tindak Lanjut Kesepakatan

  13. BAGAN PROSES USULAN RANCANGAN PERATURAN DESA PEMERINTAH DESA 1. Ketentraman & Ketertiban 2. Kesejahteraan (Pendidikan, Kesehatan Ekonomi ) • Otonomi Desa • Asal Usul Desa • Adat Istiadat • Sosial Budaya RAPERDES BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

  14. BAGAN PROSES USULAN RANCANGAN PERATURAN DESA Usulan Pemerintah Desa Masyarakat Lisan & Tertulis Sosialisasi BPD (Tim Kecil : Melaksanakan Pengkajian) Kepala Desa mengusulkan Rancangan PERDES Sosialisasi Rapat pembahasan Dihadiri sekurang- kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Lembaga Kemasyarakatan Lisan & Tertulis

  15. BAGAN PROSES USULAN RANCANGAN PERATURAN DESA Usulan Badan Permusyawaratan Desa BPD (Tim Kecil : Melaksanakan Pengkajian) Anggota : Perorangan atau kelompok (minimal 2) mengusulkan Rancangan PERDES Ketua BPD Masyarakat Lisan & Tertulis Lembaga Kemasyarakatan Lisan & Tertulis Kepala Desa Hasil Kajian Raperdes

  16. BAGAN PROSES PEMBAHSAN RANCANGAN PERATURAN DESA Usulan Pemerintah Desa • Pembahasan • 2/3 anggota BPD • Kepala Desa & • Perangkat Desa Badan Permusyawaratan Desa Kepala Desa Pandangan Umum oleh BPD Pandangan Umum Oleh Kepala Desa Usulan (anggota) Badan Permusyawaratan Desa Hasil nya : BPD & Kepala Desa Proses Lebih Lanjut Menolak : Dapat Diusulkan kembali melalui Tahap Pengusulan • Diterima : • Penyempurnaan • Tanpaperubahan

  17. MekanismeRapatPembahasan: • JumlahKehadiran BPD danunsurPemerintahDesa; • PernyataanPembukaanRapatolehPimpinandilanjutkanpenjelasan Agenda Rapat; • Persetujuan/kesepakatanhasilrapatdihadirisekurang-kurangnya 2/3 drjumlahanggota BPD : Keputusanpersetujuansahsekurang-kurang ½ ditambah 1 peserta yang hadir. • Jikapersetujuandipenuhidiupayakanutkmencapaimufakathinggapemungutansuaraatauvoting • HasilrapatpembahasanRaperdesditetapkandenganKeputusan BPD.

  18. TindaklanjutKesepakatanatasRaperdes: • KesepakatanRaperdesdisampaikan BPD kpdKepalaDesasekurang-kurangnya 7 harisejaktgldiputuskan; • KepalaDesakepadaBupatimelaluCamatutkdievaluasi paling lama 20 hari; • Evaluasidapatdidelegasikankepadacamat; • Raperdes yang ditolakdikembalikanutkdiselesaikan 14 hari; • RaperdesolehKepalaDesadisampaikankepada BPD utkdilakukanpembahasan paling lama 7 haridanhasilnyadisampaikankepadaKepalaDesa. • KepalaDesadisampaikankpdBupatiutkdievaluasikembali paling lama 20 hari.

  19. TindaklanjutKesepakatanatasRaperdes: Raperdes yang disetujuikemudianditetapkan, kepaladesawajibmembubuhkantandatangan paling lama 30 hari; KemudianDisampaikankepadaSekretarisKabupatenutkdiundangkanselanjutnyadisampaikankepadaBupatisekurang-kurangnya 7 harisejadiundangkan. PeraturanDesamulaiberlakusejakdiundangkandalamberitadaera, wajibdisebarluaskankepadamasyarakatoleh BPD danPemderintahDesa.

  20. I FORMAT1. KETETAPAN STRUKTUR2. KETEPATAN BAHASA3. KETEPATAN PEMAKAIAN HURUF DAN TANDA BACA II SUBSTANSI (ADANYA KESESUAIAN ISI DENGAN)1. DASAR YURIDIS2. DASAR SOSIOLOGIS3. DASAR FILOSOFIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK III DAPAT DILAKSANAKAN DAN MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

  21. KERANGKAPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • JUDUL • PEMBUKAAN • Frase Dengan Rahmat Tuhan YANG Maha Esa; • Jabatan pembentuk peraturan perundang-undangan • Konsiderans • Dasar hukum • Diktum • BATANG TUBUH • 1.Ketentuan Umum • 2. Materi Pokok yang diatur • 3. Ketentuan pidana (jika diperlukan) • 4. Ketentuan peralihan (jika diperlukan) • 5. Ketentuan penutup • D. PENUTUP • PENJELASAN (jika diperlukan) • LAMPIRAN (jika diperlukan)

  22. KERANGKA PERATURAN DESA • Pembukaan • Jabatan Pembentuk Peraturan Desa. • Konsideran. • Dasar hukum. • Memutuskan. • Menetapkan. • Nama Peraturan Desa • Judul • Batang Tubuh • Ketentuan Umum. • Materi pokok yang diatur. • Ketentuan peralihan (jika diperlukan) • Ketentuan penutup • Penutup • Penjelasan (jika diperlukan) • Lampiran (jika diperlukan)

  23. CONTOH BENTUK PERATURAN DESA PERATURAN DESA................................ } 1 ½ Spasi NOMOR........... TAHUN ........... TENTANG (Nama Peraturan Desa) HURUF BESAR } 2 Spasi DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA } 2 Spasi KEPALA DESA ................. } 3 Spasi a. bahwa......................................................... } 1 ½ Spasi ................................................................... } 2 Spasi b. bahwa......................................................... } 2 Spasi ................................................................... } 2 Spasi c. dan seterusnya........................................... } 1 ½ Spasi ................................................................... } 2 Spasi Menimbang :

  24. .................................................................. } 2 Spasi .................................................................. } 2 Spasi 2. .................................................................... } 2 Spasi ................................................................... } 1 ½ Spasi 3. dan seterusnya........................................... } 2 SpasiDengan Persetujuan BersamaKEPALA DESA ............................danBADAN PERMUSYAWARATAN DESA...................... } 2 SpasiPERATURAN DESA .............................................. TENTANG ............................................. } 2 Spasi (Nama Peraturan Desa)BAB I } 2 Spasi Pasal 1 } 2 SpasiBAB II } 2 Spasi Pasal 1 } 2 Spasi Mengingat : Menetapkan :

  25. BAB................... } 2 Spasi Pasal 1 } 2 Spasi Dan seterusnya....................... } 3 Spasi Ditetapkan di Desa...... } 1 ½ Spasi Pada tanggal.............. } 1 ½ Spasi KEPALA DESA............ Tanda tangan } 3 Spasi NAMA

  26. KERANGKA PERATURAN KEPALA DESA • Pembukaan • Jabatan Pembentuk Peraturan Kepala Desa. • Konsideran. • Dasar hukum. • Memutuskan. • Menetapkan. • Nama Peraturan Kepala Desa • Judul • Batang Tubuh • Ketentuan Umum. • Materi pokok yang diatur. • Ketentuan peralihan (jika diperlukan) • Ketentuan penutup • Penutup • Penjelasan (jika diperlukan) • Lampiran (jika diperlukan)

  27. CONTOH BENTUK PERATURAN KEPALA DESA PERATURAN KEPALA DESA................................ } 1 ½ Spasi NOMOR........... TAHUN ........... TENTANG (Nama Peraturan Desa) HURUF BESAR } 2 Spasi DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA } 2 Spasi KEPALA DESA ................. } 3 Spasi a. bahwa......................................................... } 1 ½ Spasi ................................................................... } 2 Spasi b. bahwa......................................................... } 2 Spasi ................................................................... } 2 Spasi c. dan seterusnya........................................... } 1 ½ Spasi ................................................................... } 2 Spasi Menimbang :

  28. .................................................................. } 2 Spasi .................................................................. } 2 Spasi 2. .................................................................... } 2 Spasi ................................................................... } 1 ½ Spasi 3. dan seterusnya........................................... } 2 Spasi MEMUTUSKAN : } 2 SpasiPERATURAN KEPALA DESA TENTANG .............................. (Nama Peraturan Desa) } 2 Spasi BAB I } 2 Spasi Pasal 1 } 2 Spasi BAB II } 2 Spasi Pasal 1 } 2 Spasi Mengingat : Menetapkan :

  29. BAB................... } 2 Spasi Pasal ...... } 2 Spasi Dan seterusnya....................... } 3 Spasi Ditetapkan di Desa...... } 1 ½ Spasi Pada tanggal.............. } 1 ½ Spasi KEPALA DESA............ Tanda tangan } 3 Spasi NAMA Tembusan, disampaikan kepada: Yth. Bupati................ Yth. Camat................ Yth. Ketua BPD.........

  30. KERANGKA KEPUTUSAN KEPALA DESA TERDIRI DARI • JUDUL Setiap keputusan kepala desa diberi judul, yang memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan dan nama keputusan kepala desa. Nama keputusan kepala desa dibuat secara singkat dan mencerminkan isi keputusan kepala desa dan ditulis dengan huruf kapital yang diletakan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. Nomor, tahun penetapan dan nama keputusan kepala desa. Nama keputusan kepala desa dibuat secara singkat dan mencerminkan isi keputusan kepala desa dan ditulis dengan huruf kapital yang diletakan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca. • PEMBUKAAN Pembukaan Keputusan Kepala Desa memuat : • Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa. • Konsideran. • Dasar hukum. • Memutuskan. • Menetapkan. • Nama keputusan kepala desa

  31. Menimbang : CONTOH KEPUTUSAN KEPALA DESA KEPUTUSAN KEPALA DESA ............................. NOMOR : ......................... } 2 Spasi TENTANG } 2 Spasi (Nama Keputusan Kepala Desa) HURUFBESAR } 2 Spasi KEPALA DESA ................................ } 3 Spasi • Bahwa ............................................................................... • } 1 ½ Spasi b. Bahwa ................................................................................ } 1 ½ Spasi c. dan seterusnya .................................................................. Mengingat : 1. ........................................................................................... } 1 ½ Spasi 2. ........................................................................................... } 1 ½ Spasi 3. dan seterusnya ..................................................................

  32. Memperhatikan : 1. ........................................................................................ } 1 ½ Spasi 2. ........................................................................................ } 1 ½ Spasi 3. dan seterusnya .............................................................. MEMUTUSKAN } 2 Spasi Menetapkan : } 1 ½ Spasi PERTAMA : ................................................................................................ } 1 ½ Spasi ................................................................................................ } 2 Spasi KEDUA : ................................................................................................ } 1 ½ Spasi ................................................................................................ } 2 Spasi

  33. KETIGA : .................................................................................. } 1 ½ Spasi ................................................................................... } 3 Spasi Ditetapkan di Desa...... } 1 ½ Spasi Pada Tanggal.............. } 1 ½ Spasi KEPALA DESA............ Tanda tangan } 3 Spasi NAMA } 2 Spasi Tembusan, disampaikan kepada: Yth. Bupati................ Yth. Camat................ Yth. Ketua BPD.........

  34. Modeong – 14a - CIRI-CIRI PERATURAN

  35. A. DASAR YURIDIS: ADANYA KEWENANGAN; KESESUAIAN BENTUK/JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIIKUTINYA CARA-CARA TERTENTU; TIDAK ADA PERTENTANGAN ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SATU DENGAN YANG LAIN; TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS HUKUM YANG BERLAKU SUBSTANSI (ADANYA KESESUAIAN ISI) B. DASAR SOSIOLOGIS: • SESUAI DENGAN KEYAKINAN UMUM/KESADARAN MASYARAKAT (DIPAHAMI); • SESUAI DENGAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT; • SESUAI DENGAN KEBUTUHAN, TUNTUTAN DAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT; C. DASAR FILOSOFIS: SESUAI DENGAN CITA HUKUM YANG MENJADI PATOKAN HIDUP BERMASYARAKAT DAPAT DILAKSANAKAN DAN MENJAMIN KEPASTIAN DENGAN MEMPERHITUNGKAN SUMBERDAYA; KEUANGAN; KEORGANISASIAN; KONDISI MASYARAKAT

  36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) • Rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa. • Meliputi komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan.

  37. PENGELOLAAN KD (PKD) • Kades  Pemegang kekuasaan PKD. • Kades dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada Perangkat Desa. • PKD dalam pelaksanaannya merupakan Siklus Anggaran Desa sbb: • Perencanaan/Penyusunan anggaran; • Pembahasan dan Penetapan Anggaran; • Pelaksanaan Anggaran; • Pengawasan Anggaran; • Pertanggungjawaban Pelaks. Anggaran.

  38. 5 1 4 2 3 GAMBAR SIKLUS ANGGARAN DESA

  39. Perencanaan/Penyusunan dan Pembahasan & Penetapan Anggaran. • Dalam rangka Penyelenggaraan Pemdes, Desa menyusun Rencana Pembangunan Desa. • a. Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) dgn jangka waktu 5 th. • b. Rencana kerja Pembangunan Desa (RKPDes) dgn jk. Waktu 1 tahun. APBDes RPJMDes RKP-Des • Berdasarkan RKPD, Kades menyusun RAPBDes. • Penyusunan Anggaran berdasarkan asas/Prinsip penyelenggaraan.

  40. 4) Tiga Komponen yang bersinergi dalam Penyusunan APBDes Masy. Desa Tuntutan Jaring Asmara dan pel. Jaring Asmara BPD Pemdes Penyusunan Kebijakan (APBDes)

  41. MEKANISME PENYUSUNAN ABPDes Penyusunan APBDes Bupati/ Wakot 1 2 Bahan Masukan Rapat Desa • Sisa lebih PATYL • Realisasi APBDes • Pendapat Pemdes & BPD; • Asmara & Tokoh Masy.; LPMD • Visi, misi desa; RKPD • Kebijakan Pemkab • Pembinaan Pemcam • PAD • Bantuan dan lain-lain Evaluasi 20 H 6 5 3 Raperdes APBDes 4 7 H Rapat BPD dg Pemdes tentang Bahas & Persetujuan Raperdes APBDes oleh BPD Penetapan Perdes APBDes oleh Kades 7

  42. PENYUSUNAN APBDes • Setiap menjelang awal tahun anggaran baru, Bupati/Walikota memberikan pedoman penyusunan APBDesa kepada Kepala Desa dan BPD • APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas bagian komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan. • Pengelolaan keuangan desa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.

  43. PENETAPAN APB Desa • APBDes ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kab/Kota. • Apabila setelah satu bulan ditetapkan APBD Kab/Kota, APBDesa belum ditetapkan, maka BPD dapat memperingatkan secara tertulis. • Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa harus disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.

  44. Bupati dapat membatalkan Ranperdes APBDes apabila ternyata isinya bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturanperundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. • Pembatalan Ranperdes tersebut diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan mnyebutkan alasan-alasannya. • Pembatalan dimaksud dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah diterimanya Ranperdes tentang APBDes oleh Bupati.

  45. PERUBAHAN ANGGARAN • Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan baik pendapatan maupun belanja, maka Kepala Desa diharuskan membuat perubahan anggaran. • Perubahan anggaran ditetapkan dengan Perdes • Penetapan Perdes dilakukan segera setelah perubahan APBD Kab/kota ditetapkan. • Apabila terjadi perubahan sepanjang tidak menyangkut perubahan APBD Kab/Kota segera diajukan kepada Bupati/Walikota.

  46. Pelaksanaan APBDes • Pelaksanaan APBDes dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan Pemerintah Desa. • Pelaksanaan APBDes dilaksanakan dengan Peraturan Kepala Desa. • Pelaksanaan adminitrasi keuangan APDes dilakukan oleh seorang Bendaharawan yang diangkat oleh Kepala Desa (dari salah seorang Kepala Urusan) dengan persetujuan BPD.

  47. Perhitungan Anggaran Desa • Selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran Kepala Desa wajib menetapkan Perdes tentang perhitungan APBDes. • Perdes dimaksud disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dan tembusannya disampaikan kepada Camat.

  48. Setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapat persetujuan Kepala Desa. • Setiap penerimaan dan pengeluaran anggaran dicatat oleh Bendaharawan Desa dan dilaporkan kepada Kepala Desa.

  49. Pelaksanaan Anggaran • berdasarkan pada Peraturan/Kpts. Bupati/Wakot • Pengawasan Anggaran : • Waskat • Wasnal • Wasmas • Was BPD • Dll • Sesuai dengan pedoman pada peraturan/ • kpts. Bupati Wakot • Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran. • Memberikan keterangan Lap. Pertgjwb kpd BPD. • Memberikan peluang kpd masy melalui BPD utk bertanya. • Penetapan Perdes Pertgjwb pelaks. Anggaran

  50. Struktur APBDes • Pendapatan • Belanja • Pembiayaan [Psl 73 ayat (1) PP 72/2005] • Dengan demikian Pemdes dapat menerapkan sistem Penganggaran • Surplus dan • Defisit

More Related