PENGERTIAN Due Diligence:

1. LEGAL DUE DILIGENCE: SUATU PROSES UJI KEPATUTAN DOKUMEN HUKUM &SEBAGAI SUATU PENDEKATANDALAM PENANGANAN MASALAH HUKUMKuliahUmumuntukMatakuliahHukum PerusahaanFAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANASalatiga, 20 April 2011******************Dra. Sunarsih La Rangka, SH.,MH.SUNARSIH LA RANGKA & Associates

2. PENGERTIAN Due Diligence: 1. Such a measure of prudence, activity, or assiduity, as is properly to be expected from, and or ordinarily exercised by, a reasonable and prudent man under the particular circumstances; not measured by absolute standard, depending on the relative facts of the special case. (Black Law Dictionary).

3. (Terjemahan bebas) Suatu ukuran kehati-hatian, aktifitas, ketekunan yang selayaknya diharapkan dari, atau dilakukan oleh seseorang yang qualified untuk itu, dalam keadaan-keadaan tertentu, yang tidak diukur dengan suatu standar yang mutlak/pasti, melainkan tergantung pada fakta-fakta relatif dari kasus-kasus khusus.

4. Due diligence (umum): Investigasi terhadap usaha, aspek hukum dan aspek finansial dari suatu perusahaan terkait dengan penawaran efek atau transaksi korporasi atau kegiatan hukum lainnya (Melli Darsa, SH.,LLM., pada Talk Show PERADI, Jakarta, 30 November 2010). Underlined Points: • Legal Due Diligence: Suatu analisa hukum terhadap satu atau lebih dokumen hukum (dokumen perusahaan).

5. Lampiran Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005: Kegiatan pemeriksaan secara seksama dari segi hukum yang dilakukan oleh Konsultan Hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi.

6. Perkembangan: • Semula (hanya) untuk IPO • Merambah kepada kegiatan perseroan, misalnya: merger dan akuisisi. • Dalam praktek terkini: menjadi suatu pendekatan dalam melakukan transaksi yang memiliki dampak substantial terhadap perseroan, bahkan diaplikasikan menjadi pendekatan penanganan suatu masalah hukum, karenanya juga dikenal skopa yang spesifik, yaitu LEGAL DUE DILIGENCE (LDD).

7. Tujuan Legal Due Diligence: • Verifikasi terhadap legalitas suatu badan hukum atau badan usaha; • Mengetahui tingkat ketaatan badan hukum terhadap peraturan yang berlaku; • Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum bagi suatu rencana kebijakan atau tindakan yang diambil perusahaan; • Memperoleh status/kepastian hukum tentang suatu dokumen atau permasalahan hukum. Key Issue: menghindari kelalaian.

8. Why is due diligence necessary? • Better understand your business; • Help to value the target company; • Help in drafting the relevant documentation; • Identify impediments to closing; • Legal opinions. http://www.stoel.com

9. HAL-HAL PENTING DALAM LEGAL DUE DILIGENCE: • Persiapan: mengetahui tujuan LDD dan tujuan transaksi/tindakan yang akan dilakukan oleh klien; • Memahami klien/obyek LDD serta keinginannya/ targetnya; (misalnya: jika klien adalah BUMN, harus menyadari masalah anti-korupsi, peraturan BUMN, perbendaharaan negara, kepentingan negara, dsb.)

10. Memiliki pengetahuan/penguasaan yang memadai tentang berbagai bidang hukum: hukum perusahaan, peraturan terkait bidang usaha klien, yurisprudensi yang relevan. • Memiliki tim yang memadai.

11. Prinsip-prinsip yang berlaku: 1. Prinsip Keterbukaan: (terutama di bidang pasar modal) mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim/wajar dalam dokumen korporasi, informasi atau fakta lain yang material (dapat menimbulkan risiko bagi perseroan) ; 2. Prinsip Materialitas: memperhatikan informasi/ fakta yang dapat mempengaruhi klien atau para pemangku kepentingan, dilihat dari segi kelangsungan usaha atau keuntungan finansialnya. Catatan: semua temuan harus diungkap, bahkan dibenahi, jika ternyata tidak dapat dilaksanakan, harus dituangkan sebagai catatan.

12. TAHAPAN: • Penandatanganan kontrak/komitmen atau sejenisnya, yang didalamnya antara lain memuat komitmen kerahasiaan (Non Disclosure Agreement); • Mempelajari dan mengumpulkan fakta terkait dokumen yang akan diperiksa; • Pembentukan tim dan sarana (physical & virtual data room) • Data collection: dokumen terkait (penyerahan dokumen oleh klien);

13. TAHAPAN (cont’d): • Pendalaman dan analisa isu pokok yang akan diperiksa; • Pemeriksaan atas dokumen; • Pemeriksaan melalui tanya jawab; • Pemeriksaan dalam Due Diligence Meeting (bersama-sama profesi lain terkait, jika diperlukan) • Site Visit;

14. Tahapan (cont’d): • KonfirmasiatauCross checking • Penyusunanlaporan, memuat: a. TujuanUjiTuntas b. Inventarisasiatasdokumen yang diperiksa; c. AnalisaHukum: hukumpositif (hukum perusahaan); d. Rekomendasi/Hasilpemeriksaan (dapatberupapendapathukum), a.l.: memuatakibathukumterhadappelanggaran yang dapatberdampak material terhadapperusahaan.

15. Susunan pendapat hukum (untuk tujuan penawaran umum): • Identitas penyusun pendapat hukum; • Pihak penerima pendapat hukum; • Dasar penunjukan menjadi penyusun pendapat hukum; • Tujuan penerbitan pendapat hukum; • Pendapat hukum berdasarkan Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum.

16. Uji Tuntas vs Legal Opinion secara umum: • Legal Opinion adalah suatu dokumen yang dibuat oleh praktisi hukum, yang merupakan suatu analisa hukum terhadap persoalan hukum yang akan dikaji/dibahas atau diselesaikan.

17. Perbedaan antara Uji Tuntas & Legal Opinion Uji Tuntas: Legal Opinion: • Penelusuran hukum terkait hal yang diperiksa (terdapat proses pemeriksaan); • Memberikan pandangan hukum atau alternatif yang ada (sesuai hukum yang berlaku) • Kajian terhadap masalah hukum (tanpa proses pemeriksaan atau penelusuran) • Untuk menjawab suatu persoalan, atau kadang untuk mengisi kekosongan hukum.

18. Persamaan antara Uji Tuntas & Legal Opinion • Melakukan identifikasi masalah (hukum); • Mengkaji hubungan antara fakta, masalah dan peraturan hukum yang relevan; • Memberikan analisis hukum; • Prinsip keterbukaan dan materialitas. Catatan: Berdasarkan adanya kesamaan tersebut, maka due diligence menginspirasi para praktisi hukum untuk menerapkannya dalam penanganan perkara hukum.

19. Format Legal Opinion/LO secara umum (sebagai perbandingan): • Data sebagaidasardibuatnya LO; • FaktaHukum; • PermasalahanHukum; • AnalisisHukum • KesimpulandanRekomendasi. Catatantambahan: dalampraktek LO diberikansebagai proposal penangananperkara. Jikapermasalahancukupserius/berat, diperlukanpemeriksaanmenyeluruh.

20. Lingkup Due diligence dalam penanganan perkara(sebagai suatu pendekatan) • Due diligence terkaitrencanatransaksi & tindakanhukumperseroan: 1. pendirianbadanusaha; 2. pelaksanaankegiatanusaha; 3. tindakankorporasi; 4. transaksi yang akandilakukan • Due diligence terkaitmasalahhukum: 1. MasalahPerdata: a. Amicable setlement b. Litigasi: 1) arbitrase 2)pengadilan 2. PerkaraPidana (pidanaringan, dengansyarat-syarat tertentu, dansebelumterbit SPDP).

21. Dokumen perusahaan secara umum: • Akta Pendirian perusahaan dan seluruh perubahannya (termasuk pengesahan, WDP dan BNRI); • Bukti setoran modal yang terlaksana; • Akta-akta: RUPS, rapat direksi, rapat komisaris • Bukti-bukti terkait peralihan kepemilikan saham • Akta-akta: perubahan susunan direksi & komisaris • Dokumen perijinan perusahaan; • Bukti kepemilikan/penguasaan harta kekayaan dan asuransinya

22. Dokumen Perusahaan (cont’d) • Perjanjian yang ada dan masih berlaku bagi pihak ketiga; • Perkara yang dihadapi (perseroan dan pengurus); • Berkas-berkas ketenagakerjaan/SDM; • Kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup; • Hak cipta, hak merek atas logo atau pendaftaran yang telah dilakukan.

23. Obyek Uji Tuntas: PenawaranUmum/IPO: • AnggaranDasar Perusahaan • BeritaAcaraRapat: DireksidanKomisaris • Sahamdanpermodalan; • Direksidankomisaris (strukturdanidentitasdiri); • Ijindanpersetujuan • Aset • Asuransi • Ketenagakerjaan • Perjanjian-perjanjian yang bersifat material danmengikatperusahaan; • Pemeriksaanatasperkara yang melibatkanperusahaan; • Laporankeuangan

24. Obyek Uji Tuntas (cont’d): Fokusanalisa/pemeriksaanuntukkegiatanPenggabungandanPeleburan Perusahaan (sebagaiperbandingan): • Hambatandanataubatasan yang adaterhadaprencanapenggabunganataupeleburandilihatdarisegiperaturanperundang-undangan yang berlaku; • Akibathukumpenggabungandanataupeleburan (bagipihak yang bertransaksi); • Penentuankonversisahambagipemegangsaham; • Strukturpermodalandanpemegangsahamsetelahtindakankorporasi; • PerubahanAoA; atauaktapendirianbaruhasilpeleburanusaha; • Persetujuan-persetujuan yang diperlukansesuaiketentuanhukum yang berlaku. Catatan: kepentinganpemodalharusdiperhatikan.

25. Scientia iustum faces est veritas experientia, Ilmu hanyalah suluh, kebenaran haruslah dari pengalaman nyata.. THANK YOU.

26. Standar Due Dilligence: Di Indonesia, standar baku prosedur due diligence baru tersedia untuk pasar modal, sebagaimana Lampiran Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005. -Khusus untuk obyek uji tuntas pasar modal berlaku Peraturan Bapepam No. IX.A.12. Sekedar pengetahuan, di Amerika, dikenal berlakunya Standard 10b-5 yang berlaku untuk penawaran efek.