1 / 19

MATERI KULIAH HUKUM PERJANJIAN

MATERI KULIAH HUKUM PERJANJIAN. UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS HUKUM (2012) BY IHDA25 IHDA25.WORDPRESS.COM. HUKUM PERJANJIAN. A. PENGERTIAN PERJANJIAN. B. ASAS-ASAS HK PERJANJIAN. C. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN. D. HAPUSNYA PERJANJIAN. E. BENTUK PERJANJIAN. F. STRUKTUR PERJANJIAN.

korene
Télécharger la présentation

MATERI KULIAH HUKUM PERJANJIAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MATERI KULIAHHUKUM PERJANJIAN UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT FAKULTAS HUKUM (2012) BY IHDA25 IHDA25.WORDPRESS.COM

  2. HUKUM PERJANJIAN A. PENGERTIAN PERJANJIAN B. ASAS-ASAS HK PERJANJIAN C. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN D. HAPUSNYA PERJANJIAN E. BENTUK PERJANJIAN F. STRUKTUR PERJANJIAN G. KELALAIAN/WANPRESTASI

  3. A. PENGERTIAN PERJANJIAN • MenurutPasal 1313 KUHPerdata: “PerjanjianadalahPerbuatandenganmanasatuorangataulebihmengikatkandirinyaterhadapsatuorang lain ataulebih” • Kemudiantimbulahsuatuhubunganhukumantaraduaorangataulebih yang disebutPerikatan. • Perikatandidalamyaterdapathakdankewajibanmasing-masingpihak. • Perjanjianadalahsumberperikatan.

  4. B. ASAS-ASAS HK PERJANJIAN • AsasKonsensualitas, yaitubahwasuatuperjanjiandanperikatan yang timbultelahlahirsejakdetiktercapainyakesepakatan, selamaparapihakdalamperjanjiantidakmenentukan lain. AsasinisesuaidenganketentuanPasal 1320 KUH Perdatamengenaisyarat-syaratsahnyaperjanjian. • AsasKebebasanBerkontrak, yaitubahwaparapihakdalamsuatuperjanjianbebasuntukmenentukanmateri/isidariperjanjiansepanjangtidakbertentangandenganketertibanumum, kesusilaandankepatutan. AsasinitercerminjelasdalamPasal 1338 KUH Perdata yang menyatakanbahwasemuaperjanjian yang dibuatsecarasahmengikatsebagaiundang-undangbagimereka yang membuatnya.

  5. C. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN DalamPasal 1320 KUH Perdatadisebutkan 4 syarat, yaitu: 1. Sepakat, mereka yang mengikatkandirinya, artinyabahwaparapihak yang mengadakanperjanjianituharusbersepakatatausetujumengenaiperjanjian yang akandiadakantersebut, tanpaadanyapaksaan, kekhilafandanpenipuan. 2. Kecakapan, yaitubahwaparapihak yang mengadakanperjanjianharuscakapmenuruthukum,  sertaberhakdanberwenangmelakukanperjanjian.

  6. 3. Mengenaisuatuhaltertentu, halinimaksudnyaadalahbahwaperjanjiantersebutharusmengenaisuatuobyektertentu. 4. Suatusebab yang halal, yaituisidantujuansuatuperjanjianharuslahberdasarkanhal-hal yang tidakbertentangandenganundang-undang, kesusilaandanketertiban. • Pada No. 1 dan 2 disebutSyaratSubyektif. Karenamengenaisubyek yang melakukanperjanjian. • Pada No. 3 dan 4 disebutSyaratObjektif. Karenamengenaiobjekdarisebuahperjanjian.

  7. Apabilasyaratsubyektiftidakdapatterpenuhi, makasalahsatupihakmempunyaihakuntukmemintasupayaperjanjianitudibatalkan. Pihak yang dapatmemintapembatalanitu, adalahpihak yang tidakcakapataupihak yang memberikansepakatnya (perizinannya) secaratidakbebas. • Sedangkanapabilasyaratobyektif yang tidakterpenuhi, makaperjanjianituakanbataldemihukum. Artinyasejaksemulatidakpernahdilahirkansuatuperjanjiandantidakpernahadasuatuperikatan.

  8. MengenaikecakapanPasal 1329 KUH Perdatamenyatakanbahwasetiaporangcakapmelakukanperbuatanhukumkecuali yang  olehundang-undangdinyatakantidakcakap.  • Pasal 1330 KUH Perdatamenyebutkanorang-orang yang tidakcakapuntukmembuatsuatuperjanjianyakni: • Orang yang belumdewasa • Mereka yang beradadibawahpengampuan. • Semuaorang yang dilarangolehUndang-Undanguntukmembuatperjanjian-perjanjiantertentu.

  9. D.HAPUSNYA PERJANJIAN Hapusnyasuatuperjanjianyaitudengancara-carasebagaiberikut: • Pembayaran • PenawaranpembayarantunaidiikutiolehpenyimpananataupenitipanuangataubarangpadaPaniteraPengadilanNegeri • Pembaharuanutangataunovasi • PerjumpaanutangatauKompensasi • Percampuranutang • Pembebasanutang • Musnahnyabarang yang terutang • Batal/Pembatalan • Lewatwaktu

  10. E. BENTUK PERJANJIAN

  11. AKTA Aktaadalahsuatutulisan yang memangdengansengajadibuatuntukdijadikanbuktitentangsuatuperistiwadanditandatanganipihak yang membuatnya. Berdasarkanketentuanpasal 1867 KUH Perdatasuatuaktadibagimenjadi 2 (dua), antara lain: a.  Akta Di bawahTangan (Onderhands) b. AktaResmi (Otentik).

  12. a. Akta Di BawahTangan (Onderhands) Adalahakta yang dibuattidakdihadapanpejabat yang berwenangatauNotaris. Aktaini yang dibuatdanditandatanganiolehparapihak yang membuatnya.  Apabilasuatuaktadibawahtangantidakdisangkaloleh Para Pihak, makaberartimerekamengakuidantidakmenyangkalkebenaranapa yang tertulispadaaktadibawahtangantersebut, sehinggasesuaipasal 1857 KUH Perdataaktadibawahtangantersebutmemperolehkekuatanpembuktian yang samadengansuatuAktaOtentik.

  13. Perjanjiandibawahtanganterdiridari: (i)     Aktadibawahtanganbiasa (ii)    AktaWaarmerken, adalahsuatuaktadibawahtangan yang dibuatdanditandatanganiolehparapihakuntuk kemudiandidaftarkanpadaNotaris, karenahanya didaftarkan, makaNotaristidakbertanggungjawab terhadapmateri/isimaupuntandatanganparapihak dalamdokumen yang dibuatolehparapihak. (iii)  AktaLegalisasi, adalahsuatuaktadibawahtangan yang dibuatolehpara pihaknamunpenandatanganannyadisaksikanolehatau dihadapanNotaris. NamunNotaristidakbertanggungjawabterhadap materi/isidokumenmelainkanNotarishanyabertanggungjawab terhadaptandatanganparapihak yang bersangkutandantanggal ditandatanganinyadokumentersebut.

  14. b. AktaResmi (Otentik) AktaOtentikialahakta yang dibuatolehpejabatumum yang berwenang yang memuatataumenguraikansecaraotentiksesuatutindakan yang dilakukanatausuatukeadaan yang dilihatataudisaksikanolehpejabatumumpembuataktaitu.  Pejabatumum yang dimaksudadalahnotaris, hakim, jurusitapadasuatupengadilan, pegawaipencatatansipil, dansebagainya. Suatuaktaotentikmempunyaikekuatanpembuktian yang sempurnabagiparapihakbesertaseluruhahliwarisnyaataupihak lain yang mendapathakdariparapihak. Sehinggaapabilasuatupihakmengajukansuatuaktaotentik, hakim harusmenerimanyadanmenganggapapa yang dituliskandidalamaktaitusungguh-sungguhterjadi, sehingga hakim itutidakbolehmemerintahkanpenambahanpembuktianlagi.

  15. Suatuaktaotentikharusmemenuhipersyaratan-persyaratansebagaiberikut:Suatuaktaotentikharusmemenuhipersyaratan-persyaratansebagaiberikut: (i)     Aktaituharusdibuatolehataudihadapanseorang pejabatumum. (ii)    Aktaituharusdibuatdalambentuk yang ditentukanolehundang-undang. (iii)   Pejabatumumolehataudihadapansiapaaktaitu dibuat, harusmempunyaiwewenanguntuk membuataktaitu. TABEL PERBEDAAN AKTA OTENTIK DAN AKTA BAWAH TANGAN(KLIK!)

  16. F. STRUKTUR PERJANJIAN Strukturataukerangkadarisuatuperjanjian, padaumumnyaterdiridari: • Judul/Kepala • Komparisiyaituberisiketerangan-keteranganmengenaiparapihakatauataspermintaansiapaperjanjianitudibuat. • Keteranganpendahuluandanuraiansingkatmengenaimaksuddariparapihakatau yang lazimdinamakan “premisse”. • Isi/BatangTubuhperjanjianitusendiri, berupasyarat-syaratdanketentuan-ketentuandariperjanjian yang disetujuiolehpihak-pihak yang bersangkutan. • PenutupdariPerjanjian.

  17. G. KELALAIAN/WANPRESTASI KelalaianatauWanprestasiadalahapabilasalahsatupihak yang mengadakanperjanjian, tidakmelakukanapa yang diperjanjikan. Kelalaian/Wanprestasiyang dilakukanolehsalahsatupihakdapatberupaempatmacam, yaitu: • Tidakmelaksanakanisiperjanjian. • Melaksanakanisiperjanjian, tetapitidaksebagaimanadijanjikan. • Terlambatmelaksanakanisiperjanjian. • Melakukansesuatu yang menurutperjanjiantidakbolehdilakukannya.

  18. SemogaBermanfaat TERIMA KASIH

More Related