1 / 53

KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11 JULI 2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga. KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11 JULI 2019. Statistik Rekening Tahun 2018. Statistik Rekening Kemenkes Bulan Juni 2019. Data Rekening Kem enkes.

laurelj
Télécharger la présentation

KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11 JULI 2019

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI 11 JULI 2019

  2. Statistik Rekening Tahun 2018

  3. Statistik Rekening Kemenkes Bulan Juni 2019

  4. Data RekeningKemenkes Per 31 Juni2019 HasilRekontgl23Juli2019 4

  5. Prinsip Pengelolaan Rekening

  6. Latar Belakang Penerbitan PMK 182/PMK.05/2017

  7. PENGATURAN BARU

  8. JENIS REKENING MILIK SATKER LINGKUP K/L Giro Tabungan ? Giro Deposito Khusus BLU

  9. JENIS REKENING MILIK SATKER LINGKUP K/L

  10. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) – Milik BLU

  11. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) – Perwakilan RI

  12. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) – Rekening Penyaluran Dana Bantuan (DB) • Menyalurkan Dana Bantuan pemerintah kepada penerima bantuan melalui bank penyalur • Karakteristik: • Ditatausahakan oleh Bendahara Pengeluaran • Sumber dana dari DIPA akun belanja sosial/belanja bantuan pemerintah • Rekening yang dibuka sebagai Rekening bank penyalur bantuan sosial/bantuan pemerintah • Jasa giro masuk dalam program TNP • Sisa saldo melewati limit waktu setor ke Kas Negara APBN Bank Penyalur RPL DB Penerima Bantuan A Penerima Bantuan B Penerima Bantuan C

  13. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) – Rekening Hibah 3R-1P MoUHibah / PerjanjianKerjasamaHibah • SETIAP HIBAH HARUS MEMPEROLEH NOMOR REGISTER SEBELUM MENGAJUKAN PERSETUJUAN DAN PEMBUKAAN REKENING • 1 REKENING HANYA UNTUK MENAMPUNG 1 REGISTER

  14. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) – Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung Skema I : Hibah hanya menggunakan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung (PDHL) Donor Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung Kegiatan Bendahara Pengeluaran

  15. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) – Rekening Penyaluran Dana Hibah Skema II Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung Rekening Penyaluran Dana Hibah Rekening Penyaluran Dana Hibah Langsung (PDH) Rekening Penyaluran Dana Hibah Langsung (PDH) Rekening Penyaluran Dana Hibah Langsung (PDH) Rekening Penyaluran Dana Hibah Langsung (PDH) Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu Donor Kegiatan Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung (PDHL) Bendahara Pengeluaran

  16. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) – Rekening Penyaluran Dana Hibah PEMBERI HIBAH PENERIMA HIBAH MoU BPP SATKER A Register RPH BPP BP SATKER B Dana RPDHL RPH BPP SATKER C Revisi DIPA RPH Pengesahan SP2HL/SPHL Alur dana Alur SPJ Keterangan MoU : Memorandum of Understanding – Hibah RPDHL : RekeningPenampungan Dana HibahLangsung RPH: Rekening Penyaluran Hibah SP2HL : Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung SPHL : Surat Pengesahan Hibah Langsung DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

  17. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) – Rekening Penampungan Dana Kerjasama/Kemitraan Rekening Penampungan Dana Kerjasama/Kemitraan adalah Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana kerjasama antara dua belah pihak Contoh: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mitra kerja KPPN Jakarta III bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF) dimana BEKRAF meminta LIPI untuk meneliti potensi pariwisata suatu daerah, yang kemudian dituangkan dalam suatuperjanjian kerjasama atau dokumen perikatan lainnya

  18. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) – Rekening Penampungan Dana Jaminan Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana jaminan pihak ketiga yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada yang berhak, termasuk di dalamnya Rekening dana perwalian Rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Umum berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis Bentuk Surat Kuasa Ditandatangani oleh kedua belah pihak yang terlibat

  19. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) – Rekening Penampungan Dana Titipan Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung dana titipan apabila terjadi kasus hukum yang mengharuskan untuk dilakukan sitaan dana. Rekening Penampungan Dana Titipan Kasus Hukum Penyitaan Dana Putusan Hukum Tidak Bersalah Bersalah Rekening Penerimaan Pengembalian Dana Kas Negara

  20. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) – Rekening Penampungan Sementara • Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan untuk menampung penerimaan dan/atau pengeluaran sementara untuk tujuan tertentu. • Contoh: • Rekening untuk menampung dana tunjangan kinerja sebelum disalurkan kepada penerima

  21. KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING • Kepala Satker / Pimpinan BLU, dapat mengelola : • Rekening Milik BLU; • Rekening Penampungan Dana Jaminan; • Rekening Penampungan Dana Titipan; dan • Rekening Penampungan Sementara

  22. PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING 1 Satker K/L 2 3 4 Laporan Pembukaan Rekening • Masa Berlaku : • 15 Hari Kerja • 1 Tahun Anggaran • (Khusus Perwakilan RI & Pengelolaan Kas BLU)

  23. PENAMAAN REKENING (1) Rekening Penerimaan pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mitra kerja KPPN Tangerang : BPN 127 KPPBC TMP SOEKARNO HATTA Rekening Pengeluaran pada Kantor Kementerian Agama - Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Agama Kabupaten Mandailing Natal mitra kerja KPPN Padang Sidempuan : BPG 006 KEMENAG MADINA 09 Rekening Pengeluaran Pembantu pada Fakultas Ekonomi - Universitas Lambung Mangkurat mitra kerja KPPN Banjarmasin: BPP 045 EKONOMI UNLAM Rekening Efek pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan mitra KPPN Jakarta II : RPL 018 BLU LPDP UNTUK PKE Rekening Rutin milik Perwakilan RI di Moskow mitra kerja KPPN Jakarta I : RPL 019 PWK UNTUK RTN Rekening Dana Bantuan untuk penyaluran dana bantuan siswa miskin yang dikelola melalui Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo mitra kerja KPPN Gorontalo : RPL 050 DB KEMENAG GORONTALO UNTUK BSM

  24. PENAMAAN REKENING (2) Rekening digunakan untuk menampung dana tunjangan kinerja KPPN Jayapura RPL 063 PS KPPN JAYAPURA UNTUK TUKIN Penampungan dana jaminan lelang kegiatan ABC KPKNL Batam mitra KPPN Batam : RPL 137 PDJ KPKNL BATAM UNTUK ABC KPK menyita sejumlah dana kasus korupsi dari Saudara Fulan. RPL 175 PDT UNTUK DANA SITAAN FULAN KPU Prov. Bali menerima hibah pelaksanaan pilkada dari pemerintah Provinsi Bali dengan no. register 1234567 : RPL 037 PDHL KPU BALI UNTUK 1234567 KPU Provinsi Bali mengajukan permohonan pembukaan Rekening Penyaluran Dana Hibah kepada KPPN Denpasar untuk KPU Kabupaten Buleleng: RPL 037 PDH KPU BULELENG UNTUK 1234567 LIPI mitra KPPN Jakarta III bekerjasama BEKRAF meminta LIPI untuk penelitian : RPL 088 KS LIPI UNTUK BEKRAF WISATA

  25. PERUBAHAN BANK TEMPAT PEMBUKAAN REKENING

  26. PENGOPERASIAN REKENING

  27. BUNGA/NISBAH/JASA GIRO TNP Setor ke Kas Negara Pendaftaran terpusat oleh Dit. PKN Seluruh Rek. Pengeluaran & Penerimaan Wajib TNP Non TNP Seluruh Rek. Milik BLU Tidak Disetor ke Kas Negara Sesuai Perjanjian / Ketentuan

  28. PELAPORAN SALDO REKENING

  29. REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH Periode Bulanan Satuan Kerja

  30. REKONSILIASI REKENING TINGKAT PUSAT Periode Triwulanan Biro Keuangan KL

  31. BLOKIR REKENING • Blokir Debit • Rekening dapat menerima dana namun tidak dapat melakukan penarikan dana • Dilakukan apabila Satker tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening • Blokir dicabut apabila Satker telah menyampaikan Laporan Saldo Rekening Contoh Mekanisme Blokir Rekening

  32. PENUTUPAN REKENING OLEH KUASA BUN

  33. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rekening Rekening Hanya Dapat Dibuka Pada Bank Yang Telah Menandatangani Perjanjian Kerjasama

  34. Bank Yang Telah Bekerjasama

  35. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (LPJ)

  36. LPJ BENDAHARA Bendahara harus menyampaikan LPJ Bendahara kepada: Kuasa BUN (KPPN), Menteri/pimpinan lembaga, BPK LPJ Bendahara disusun berdasarkan pembukuan yang dilakukan Bendahara dan ditandatangani olek Bendahara dan KPA/PPK • LPJ Bendahara menyajikan: • Keadaan pembukuan; • Keadaan kas akhir bulan; • Hasil rekonsiliasi internal; • Penjelasan atas selisih.

  37. LPJ BENDAHARA (2) Penyampaian LPJ Bendaharake KPPN paling lambattanggal 10 bulanberikutnyadengandilampiri: BeritaAcaraPemeriksaanKasdanRekonsiliasi Salinanrekeningkoran DaftarSaldoRekening DaftarHasilKonfirmasiSuratSetoranPenerimaan Negara Dalamhaltanggal 10 hari liburmakapenyampaiannya pada harikerjasebelumnya.

  38. What Next ??? Restrukturisasi Rekening Pengeluaran

  39. “Setiap Rupiah tidakboleh idle (termasukuangpersediaan). Kita tidakakanmenjadipengelolaperbendaharaannegara yang terbaik di duniaseperti yang dicanangkanolehPakDirjensebagaimanatekadnyaDirektoratJenderalPerbendaharaan, kalauAndatidakterusikmelihatuangpersediaanmenganggurbiarpun seminggu.” Arahan Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, dalam Acara Puncak Hari Bhakti Perbendaharaan 23 Januari 2019

  40. LatarBelakang Simplifikasipengelolaanrekeningpemerintah Monitoring / PengawasanRekening Optimalisasipengelolaan UP/TUP PerkembanganIlmu dan Teknologi

  41. Kewenangan BUN Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara Pasal 7 ayat (2) MenteriKeuanganselakuBendaharaUmum Negara berwenang: • Melakukanpembayaranberdasarkanpermintaanpejabatpenggunaanggaranatasbebanrekeningkasumumnegara; • Melakukanpinjamandanmemberikanjaminanatasnamapemerintah; • Memberikanpinjamanatasnamapemerintah. • Menunjuk bank dan/ataulembagakeuanganlainnyadalamrangkapelaksanaanpenerimaandanpengeluarananggarannegara; • Mengusahakandanmengatur dana yang diperlukandalampelaksanaananggarannegara; • Menyimpanuangnegara; • Menempatkanuangnegaradanmengelola/menatausahakaninvestasi;

  42. PenyelenggaraanRekeningPemerintah Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 22 • MenteriKeuanganselaku BUN berwenangmengaturdanmenyelenggarakanrekeningpemerintah. • Dalamrangkapenyelenggaraanrekeningpemerintah, MenteriKeuanganmembukaRekeningKasUmum Negara (Rekening KUN). • UangnegaradisimpandalamRekening KUN pada bank sentral. • Dalampelaksanaanoperasionalpenerimaandanpengeluarannegara, BUN dapatmembukaRekeningPenerimaandanRekeningPengeluaranpada bank umum. • RekeningPenerimaandigunakanuntukmenampungpenerimaannegarasetiaphari. • SaldoRekeningPenerimaansetiapakhirharikerjawajibdisetorkanseluruhnyakeRekening KUN pada bank sentral. • Dalamhalkewajibanpenyetorantersebutsecarateknisbelumdapatdilakukansetiaphari, BUN mengaturpenyetoransecaraberkala. • RekeningPengeluaranpada bank umumdiisidengan dana yang bersumberdariRekening KUN pada bank sentral. • Jumlah dana yang disediakanpadaRekeningPengeluarandisesuaikandenganrencanapengeluaranuntukmembiayaikegiatanpemerintahan yang telahditetapkandalam APBN.

  43. Profil Rekening Pemerintah 1.955 RekeningPemerintah Penerimaan 145 20.686 BPG Outstanding UangPersediaan per 24 Juni 2019 Rp5.778.466.077.017,- 23.680 K/L 33.641 Pengeluaran 2.994 BPP 8.006 Lainnya 33.808 BUN 167

  44. Uang Persediaan Tahun Anggaran 2019 Per 24 Juni 2019

  45. Nilai UP/TUP > 50 Miliar Per 24 Juni 2019

  46. Data FasilitasPerbankandalamPenggunaan UP Yang dipergunakan oleh SatuanKerja Per tanggal 24 Juni 2019

  47. Rekening Bendahara Pengeluaran & Pengeluaran Pembantu KementerianKeuangan RI : 952 Total UP : Rp112.791.458.762,- Nasional : 23.680 Total UP+TUP : Rp5.778.466.077.017,- BPG : 890 BPP : 62 BPP : 2.994 BPG : 20.686 DirektoratJenderalPerbendaharaan : 219 Total UP : Rp 5.517.515.788,-

  48. Tujuan Restrukturisasi / Konsolidasi Rekening dan Pengembangan Digital Payment EXISTING NEXT < 2.000 Rekening 23,680 Rekening SaldoKonsolidasi di RekeningInduk Saldoterbagipadamasing-masingrekeningsatker RemunerasiMinimal Overnight SaldoOptimalisasi Remunerasi Optimal Deposit On Call SaldoKas Minimum / Operasional TNP Reporting Digital Reporting Manual Digital Payment Penggunaan UP Tradisional

  49. KONSEP RESTRUKTURISASI / KONSOLIDASI REKENING : Rekening Bendahara Pengeluaran Eselon I Kementerian/Lembaga Satker 1 (VA) Satker 2 (VA) Satker 3 (VA) Satker 4 (VA) Satker 5 (VA) RekeningInduk Bank D RekeningInduk Bank B RekeningInduk Bank C RekeningInduk Bank A Satker 16 (VA) Satker 6 (VA) Satker 11 (VA) Satker 17 (VA) Satker 7 (VA) Satker 12 (VA) Satker 18 (VA) Satker 8 (VA) Satker 13 (VA) Satker 19 (VA) Satker 9 (VA) Satker 14 (VA) Satker 20 (VA) Satker 10 (VA) Satker 15 (VA)

  50. Rekening Induk & Rekening Virtual Rekening Virtual RekeningInduk 1. Otorisasi pada tingkatsatuankerja • 1. Otorisasi pada tingkat K/L atauEselon I 2. Transaksi debit/kredit 2. Optimalisasiremunerasisaldo 3. Konsolidasisaldorekening virtual 3. TransaksidapatdilakukandenganCMS, kartu debit maupunpenarikantunai di Teller Bank maupun ATM 4. Monitoring saldorekening virtual

More Related