1 / 57

OTONOMI DAERAH

OTONOMI DAERAH. Indra Djati Sidi. OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR GRAND ROYAL PANGHEGAR BANDUNG, 1 NOPEMBER 2012. REFORMASI PENDIDIKAN DALAM UNDANG2 SISDIKNAS NOMOR 20 TAHUN 2003. DESENTRALISASI PENDIDIKAN DENGAN MBS

ledell
Télécharger la présentation

OTONOMI DAERAH

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. OTONOMI DAERAH IndraDjatiSidi OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DASAR GRAND ROYAL PANGHEGAR BANDUNG, 1 NOPEMBER 2012 OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  2. REFORMASI PENDIDIKAN DALAM UNDANG2 SISDIKNAS NOMOR 20 TAHUN 2003. • DESENTRALISASI PENDIDIKAN DENGAN MBS • KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI • PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI KOMITE SEKOLAH OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  3. KELEMAHAN SENTRALISASI • JALUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG PANJANG • SUKAR MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR KONDISI LOKAL, CENDERUNG GENERALISASI • RAWAN KORUPSI • TIDAK DEMOKRATIS • KURANG MEMBERDAYAKAN DAERAH • PENGAWASAN LEMAH OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  4. UNDANG2 YG BERKAITAN DENGAN OTONOMI DAERAH • Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah • Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah • Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah • Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah • Perpu No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  5. Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  6. MENGAPA KE KABUPATEN/ KOTA • Dimensi Politik, Kabupaten/ Kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim; • Dimensi Administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif; • Kabupaten/ Kota adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga Kabupaten/ Kota -lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  7. Prinsip Otonomi • Nyata, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi obyektif di daerah; • Bertanggung jawab, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan • Dinamis, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  8. DEWAN PENDIDIKAN • Memberikan petimbangan (advisory) kepada pihak eksekutif dan legislatif. • Memberikan dukungan (supporting) kepada pihak eksekutif dan legislatif • Mengadakann pengawasan (controlling) tentang pelaksanaan kebijakan dan hasil pelaksanaan kebijakan terhadap eksekutif • Menjadi penghubung antara pihak eksekutif dan legislatif, serta masyarakat pada umumnya. Menjadi penghubung antara pihak eksekutif dan legislatif, serta masyarakat pada umumnya. OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  9. MEMBANTU BERBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN ! OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  10. MASALAH DAN TANTANGAN PENDIDIKAN DI INDONESIA MUTU DIDIKLAH ANAK SESUAI DENGAN ZAMANNYA OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  11. MUTUTIDAK AKAN DATANG DGN SENDIRINYA • ADA TEKAD YG KUAT • ADA PLANNING • ADA PROSES YG HARUS DIJALANI • KERJA KERAS SEMUA STAKEHOLDER • TEAM WORK • PARTISIPASI MASYARAKAT OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  12. Konferensi Pers UJI KOMPETENSI GURU (UKG) TAHUN 2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 3 Agustus 2012 OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  13. Perbandingan Internasional School Life Expectancy OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN Sumber: UNESCO dan Bank Dunia, 2012 dalam World Atlas of Gender Equity in Education

  14. Map School Life Expetancy menurut GNP per kapita Sumber: UNESCO 2012: World Atlas of Gender Equity in Education OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  15. A DATA PESERTA dan TUK UKG 2012 OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  16. SebaranPesertaMenurutProvinsi OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  17. B HASIL ANALISIS DATA SEMENTARA OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  18. PERKEMBANGAN DATA GURU OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN 18

  19. Hasil UKG: KompetensiPedagogi & Profesional Rata-rata Nasional=44.55 Rata-rata = 44.55 Rata-rata Nasional :44,55 OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  20. Nilai Rata-Rata MapelTerpilihMenurutJenjang Rata-rata Nasional: 40.62 Rata-rata Nasional: 47.75 OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  21. Nilai Rata-Rata MapelTerpilihMenurutJenjang OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  22. SEBARAN RATA-RATA NILAI UKG(menurut KAB/KOTA) Kab Purworejo Rerata Nasional 44,55 Kab Wonosobo 92 Kab/Kota dari 408 316 Kab/Kota dari 408 Kab Bolang Mongondow Timur OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  23. KOMPOSISI % POLA JAWABAN SETIAP PROVINSI – SMA/ MA KLASIFIKASI PUTIH, ABU ABU, DAN HITAM TAHUN 2009 REVITALISASI PENDIDIKAN KARAKTER

  24. HASIL RATA2 NASIONAL • PUTIH 18 % (JUJUR) • ABU ABU 42 % (DIRAGUKAN) DAN HITAM 40 % (TIDAK JUJUR) BEBERAPA CONTOH: PALING JUJUR YOGYAKARTA: 85 % PUTIH GORONTALO: 85 % HITAM BALI: 5 % PUTIH JABAR: 16/33 PROVINSI REVITALISASI PENDIDIKAN KARAKTER

  25. Persentase Guru Bersertifikat Pendidik Terhadap Jumlah Guru OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN Rata-Rata 26,3% 25

  26. HASIL PENELITIANFREDERCK K.S. LEUNGTHE UNIVERSITY OF HONG KONG (2003) OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  27. ISSU JAM PELAJARAN jumlah jam pengajaran matematika di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan Malaysia dan Singapura. Dalam satu tahun, siswa kelas 8 di Indonesia rata-rata mendapat 169 jam pelajaran matematika. Sementara di Malaysia hanya mendapat 120 jam dan Singapura 112 jam. OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  28. Namun, hasil penelitian yang dipublikasikan di Jakarta pada 21 Desember 2006 itu menyebutkan, prestasi Indonesia berada jauh di bawah kedua negara tersebut. Prestasi matematika siswa Indonesia hanya menembus skor rata-rata 411. Sementara itu, Malaysia mencapai 508 dan Singapura 605 (400 = rendah, 475 = menengah, 550 = tinggi, dan 625 = tingkat lanjut). OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  29. PISA 2009 Programme for International Student Assessment (PISA) yang diadakan setiap 3 tahun sekali terhitung sejak tahun 2000.  PISA ini mengikutkan siswa yang berusia 15 tahun dari 65 negara OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  30. INDEX INDONESIA DALAM PERSPEKTIF DUNIA OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  31. CPI DAN GCI DUNIA OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  32. Tabel 1.INDEX INDONESIA TAHUN 2005 OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  33. LALU BAGAIMANA ! APA YANG PERLU DILAKUKAN OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  34. LAKUKAN CAPACITY BUILDING, MENGELOLA SEKOLAH DALAM FORMAT SCHOOL BASED MANAGEMENT DAN DESENTRALISASI • PILIH KEPALA SEKOLAH YG PROFESIONAL – KOMPETEN • LAKUKAN PENINGKATAN MUTU GURU DENGAN BASIS DESENTRALISASI/ LOKAL, TIDAK MENUNGGU PROGRAM PUSAT • BERDAYAKAN MASYARAKAT MELALUI KOMITE SEKOLAH • MANFAATKAN ICT • PRO AKTIF OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  35. SANGAT DIPERLUKAN KEMAMPUAN BERKOMUNIKASI DAN KEMAMPUAN BEKERJA SAMAYANG PRIMA OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  36. OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  37. SEORANG KEPALA SEKOLAHCHANCELLOR OF NYC PUBLIC SCHOOLS, Joel Klein: • SOMEONE FIRST INFORMAL • SET UP HIGH EXPECTATION AND STANDARD • TAHU MEREKRUT GURU2 YANG BAIK, DAN EMPOWER, ENGAGE, AND SUPPORT THE GREAT TEACHERS • BERKOMUNIKASI DAN MELIBATKAN MASYARAKAT • MENGUASAI INSTRUCTIONAL MASCHINE/ CURRICULUM • MEMBANGUN KULTUR KEBERHASILAN • KADANG2 TIDAK POPULER OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  38. “PROFESIONALITAS” adalah sutu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnyadenganbaikdanselesai. OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  39. OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  40. KARAKTER GURU INDONESIA ABAD 21 • PASSION: KECINTAAN, KEBANGGAAN, DAN DEDIKASI UNTUK MENJADI GURU • KEINGINAN YG KUAT UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PROFESI • NASIONALISME YG TIDAK INGIN MEMPERMALUKAN INDONESIA DALAM KANCAH GLOBALISASI • MAU BERBUAT DAN MELANGKAH, TIDAK MENUNGGU ….. UPAYA PEMERINTAH OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  41. EXERCISE MAKES PERFECT:TIDAK ADA KOMPETENSI APAPUN YG DIPEROLEH TANPA LATIHAN TERMASUK PROFESIONALISME ! OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  42. ICT MERUBAH DUNIA OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  43. APA LAGI • E- NEWS • E-COMMERCE • E- BUSSINES • E- MAGAZINE • E-GOVERNMENT • E-JURNAL, E-BOOK • E-MAIL • DAN LAIN LAIN MODEL E OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  44. E – CRIME ! BEKERJA JENIS KEJAHATAN YANG TIDAK PERNAH ADA PADA ABAD XX OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  45. MENGAPA ? TANTANGAN ZAMAN MEMERLUKAN MANUSIA DENGAN KOMPETENSI TERSEBUT UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH DENGAN TINGKAT KOMPLEKSITAS YANG TINGGI OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  46. OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  47. OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  48. E – LEARNING DANE-MANAGEMENT DAPAT MENJADI SOLUSI AMPUH OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  49. E - LEARNING OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

  50. POTENSI E - LEARNING • AKSES KEPADA DATA DAN INFORMASI YG TAK TERBATAS • DISTANCE EDUCATION, BEYOND OF THE CLASS ROOM, EVERYWHERE, ANYWHERE • SIMULATION AND MODELING: LABORATORY WORKS, • KELAS PARALEL • SPEED AND ACURACY OTONOMI DAERAH - DEWAN PENDIDIKAN

More Related